Ditemukan 1866 data
69 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Herman Refra,dimana bukti surat berupa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Ambon Nomor : 259/Pid.B/2011/PN.AB, tanggal 17 Nopember2011 An. Terdakwa Drs. Paulus Vency Tapotubun Jo Putusan Pengadilan TinggiMaluku Nomor : 05/PID/2012/PT.MAL, tanggal 28 Februari 2012 An. TerdakwaDrs.
Pembanding/Tergugat : Darmawan Armiadi Diwakili Oleh : RAHMAD MAKMUR SH
Terbanding/Penggugat : Ferdinand Sitepu
57 — 31
Penggugat tidakada "Mencantumkan Luas, BatasBatas Objek Kebun Kelapa Sawit Yang diHal 16 dari 40 Putusan Nomor 542/Pdt/2021/PT MDNkelola oleh Tergugat dan tidak juga mencantumkan Alas Hak yang di benarkanoleh Peraturan PerundanganUndangan, yang mana didalam PositaNyaPenggugat mengaku selain sebagai Direktur, di satu sisi mengaku sebagai"PEMILIK KEBUN maka patut dan pantas Gugatan Penggugat layak untuktidak dapat diterima, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Pengadilan NegeriAmbon Nomor : 82/Pdt.G/2012/PN.AB
213 — 162
Kemudian atas dasar penetapan pengadilanNegeri Ambon tanggal 10 Februari 1986 No. 212/Pdt.P/1986/PN.AB objektersebut telah beralin kepada Ny. Jocbeth Tupasouw, Ny. Getreda JulianaSahanaya dan Joseph Nanlohy ;4. Bahwa atas Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor : 437/Ahusen/Sisaselanjutnya beralin kepada Fredy Sasabone berdasarkan Akta HibahWasiat No. 265 tanggal 21 Oktober 1995 oleh Notaris PPAT Tuasikal Abua,S.H ;5. Bahwa atas objek sengketa telah terbitkan sertipikat pemisahan yakni :1.
GETREDA JULIANA SAHANAYA, dan 3.JOSEPHNANLOHY, alat bukti surat bertanda P5 adalah Penetapan Pengadilan NegeriAmbon Nomor 212/Pdt.P/1985/PN.AB tanggal 10 Februari 1986, alat buktisurat bertanda P6a adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 689 atas namaFERDINAN NIKHOLAS BERNARD, alat bukti surat bertanda P6b adalahSertifikat Hak Milik Nomor 437 Sisa atas nama FREDY SASABONE, alat buktisurat bertanda P7 adalah Akta Hibah Nomor.10/Srm/1986 tanggal 22 April1986, alat bukti surat bertanda P8 adalah Akta Hibah
84 — 42
HALIDJA WALLY, SH, HakimPengadilan Negeri Ambon berdasarkan penetapan Nomor : 74/Pdt.G/2012/PN.AB,tanggal 02 Juli 2012 akan tetapi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara inidimulai dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat ;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, pihak Tergugat , Ill, IV, V dan VImelalui Kuasanya telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagaiberikut :DALAM EKSEPSI1.
294 — 49
Foto copy dari foto copy Berita Acara Eksekusi No. 362 C/1979PdrtG/PN.AB tanggal, 10 Pebruari 1983, diberi tanda P 05.6. Foto copy dari foto copy Gambar Situasi Nomor : 113/1983 tanggal, 9Maret 1983 atas nama Pemohon R.A da Costa, diberitanda P 06.7. Foto copy dari foto copy Gambar Situasi Nomor : 353/1983 tanggal 6Agustus 1983 atas nama Pemohon M. da Costa, diberi tanda P 07.8.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : ARWAN ALIAS ARWAN
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : AZIS ALIAS AZIS
Terbanding/Pembanding/Terdakwa III : LA ODE MUSTAFA ALIAS ONYONG
Terbanding/Pembanding/Terdakwa IV : RUSLAN JAELANI ALIAS OKLAN
Terbanding/Pembanding/Terdakwa V : JUNAIDIN ELO BUTON ALIAS JUNA
Terbanding/Pembanding/Terdakwa VI : JUMARLAN KAPOTA ALIAS MARLAN
62 — 19
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 423 / Pid.B / 2019/ PN.AB, Tanggal 28 Pebruari 2020.DAN MENGADILI SENDIRI :1. Menyatakan Terdakwa : ARWAN alias ARWAN tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana diaturdan diancam dalam dakwaan:Kesatu: Pasal 170 ayat (2) Ke3 KUHP danAtauKedua: Pasal 170 ayat (2) Ke3 KUHP2. Membebaskan Pembanding/Terdakwa oleh karena itu dari segala Dakwaandan tuntutan Penuntut Umum tersebut.3.
207 — 128
SusTPK/2018/PN.AB yang telah berkekuatan hukum tetap, yang nota benemerupakan hukuman minimal dalam pasal dimaksud.
SusTPK/2018/PN.AB yang telah berkekuatan hukum tetap, hal mana telahmembuktikan Saksi SUBEJO yaitu Kepala Desa Morokay bersalah danmendapatkan sejumlah uang hasil rekayasa alat bukti dan harga maka sudahcukup membuktikan unsur ini juga terobukti terhadap diri Terdakwa karena telahmemperkaya orang lain.
78 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Herman Refra;dimana bukti surat berupa Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor259/Pid.B/2011/PN.AB, tanggal 17 November 2011 An. Terdakwa Drs. PaulusVency Tapotubun jo. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor05/PID/2012/PT.MAL, tanggal 28 Februari 2012 An. Terdakwa Drs.
Pembanding/Penggugat II : JACOB AGOES MATHEYS SAHANAYA Diwakili Oleh : ABDUSSUKUR KALLIKY, SH
Terbanding/Tergugat I : JOCHBETH MARIA NOYA WATTIMENA
Terbanding/Tergugat II : LUSJE M. WATTIMENA
Terbanding/Tergugat III : JACOB WATTIMENA
Terbanding/Tergugat IV : THOMAS WATTIMENA
Terbanding/Tergugat V : SANDI A. WATTIMENA
Terbanding/Tergugat VI : STEPHIE WATTIMENA
Terbanding/Tergugat VII : RIKA WATTIMENA
Terbanding/Tergugat VIII : YOHANIS ANDRIANSZ
Terbanding/Tergugat IX : IZAK ANDRIANSZ
Terbanding/Tergugat X : NY. HELENA KAYADOE A
Terbanding/Tergugat XI : FREDRIK TOFFI
Terbanding/Tergugat XII : PITER TOFFI
Terbanding/Tergugat XIII : RUDY ULATE
Terbanding/Tergugat XIV : ELISA THENU
Terbanding/Tergugat XV : MATHEIS SAHERTIAN
Terbanding/Tergugat XVI : NY. ZUSANA TATIPATA
Terbanding/Tergugat XVII : JACOBIS LEFMANUT
Terbanding/Tergugat XVIII : NY. THEODORA MATITAL H<
210 — 98
Disamping itu, objek sengketa arah mata angin sebelah Selatan denganDusun Perusahaan/Tanah Keluarga Hallatu bernama Kakahahuberbatas sebelah Utara dengan objek sengketa, Keluarga Hallatusebagai Penggugat melawan Paulus Rikumahu,Dkk sebagai ParaTergugat, dimenangkan oleh Keluarga Hallatu, in casu Perkara PerdataNomor : 49/Pdt.G/1996/PN.AB juncto Putusan Pengadilan Tinggi MalukuNomor: 17/Pdt/1997/PT.Mal, juncto Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 5002 K/Pdt/1998 yang telah mempunyai kekuatanhukum
YUSUF BESSY
Tergugat:
1.ELVIRA LAWALATA
2.YOHANIS LAWALATA
3.MARKUS LAWALATA
Turut Tergugat:
Pemerintah Kecamatan Namlea
138 — 80
(Vide Bukti P13);Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 10/Padt.G/2021/PN Nla17.18.19,Bahwa pada Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor29/PDT.G/2013/PN.Ab yang diputus pada tanggal 20 Januari 2014, terdapatketerangan berupa Akta Hibah dengan nomor : 02/PPAT/85 dibuat dihadapanKepala Wilayah Kecamatan Buru Utara Timur, Drs. U. Rada pada tanggal 13Maret 1985 tentang hibah sebidang tanah seluas 50.000 M2 atau 5 ha.
KAROLINA SERIN.
Termohon:
Kepala Kepolisian Daerah Maluku Cq. Direktur Reserse Kriminal Umum POLDA Maluku
65 — 42
penangkapan, penahanan,Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Ambpenghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti kerugiandan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan padatingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHAP), juga meliputiPenetapanTersangka, Penggeledahan dan Penyitaan sebagamana telah diperluas olehPutusan Mahkamahah Konstitusi RI No.21 / PUUXII / 2014 dan putusanPraperadilan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor 03 / Pid.Pra / 2015 / PN.AB
JAFI ALZAGLADI
Tergugat:
1.SURAHMAN RUMAIN
2.LA PENA
3.LA KANJCE
4.AMBO TANG
5.NURHAJI
6.LA IMU
7.LA HALIMU selaku ahli waris dari LA MESA
8.LA TONO selaku ahli waris dari LA NURU
9.NEANI WABULA
10.ABIDIN DOA ENDE
11.LA ODE JATARA
12.LA AMIR
13.LA YATU
14.SAMSUL
15.LA LISA
16.LA SARIP
17.WA RIA
18.LA NEMA
19.LA ASIRA
20.FITRI
21.LA DIRA
22.LA FAJAR
23.Ahli Waris dari Alm. LA SIBU
24.Pemerintah Raja Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon
25.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON
102 — 62
/PN.AB antara MASUD TAN melawan La Imu, LaNuru, La Mahmud, tertanggal 14 Nopember 1983, telah bermeteraicukup, diberi tanda bukti P.12 ;Foto copy, GIM (Geographical Index Mapping) atau pemetaan indeksgrafis dan ploting terhadap Sertifikat Hak Milik dari Kantot Pertanahankota Ambon, telah bermeterai cukup diberi tanda bukti P.13 ;Foto copy, Surat Keterangan Nomor : 258/KDR/KetB/VI/2008 dari Pj.Kepala Desa Rumahtiga tanggal 1 Juli 2008,telan bermeterai cukupdan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda
/PN.AB. Perkara antaraMAS UD TAN Lawan I. La Imu, II. La nuru, dan Ill. La Mahmudtertanggal 14 Nopember 1983, telah bermeterai cukup dandisesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T. 1 ;2. Foto copy, Surat dari KANTOR DIREKTORAT AGRARIA PROVINSIMALUKU AMBON, Nomor : DA. J92.14/766/III/1986 tertanggal 12 Juli1986, Perihal : Surat Keputusan Tentang Penyelesaian SengketaLanderform, telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinyadiberi tanda bukti T.2 ;3.
47 — 23
wewenangadalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh UndangUndang yang berlaku untukmelakukan hubungan hukum tertentu, maka kewenangan yang dimaksud dari unsur Pasal 3tersebut adalah kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan yang dipangku olehpejabat negara ataupun pegawai negeri berdasarkan peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor : 572 K/Pid/2003 tanggal12 Pebruari 2014, dan dipedomani Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 Nopember2011 Nomor 257/Pid.B/2011/PN.AB
(R.Wiyono, SH, 2008 : 50);Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 17 Pebruari1992 Nomor 1340K/Pid/1992, dan dipedomani dalam Putusan Mahkamah Agung RItanggal 17 Nopember 2011 Nomor 257/Pid.B/2011/PN.AB., memperluas pengertian UnsurPasal 1 ayat (1).b UU No.3 Tahun 1971, dengan cara mengambil alih pengertianmenyalahgunakan kewenangan yang mempersamakan dengan pengertian Pasal 53 ayat(2) b UU No. 5 Tahun 1986 sehingga unsur menyalahgunakan kewenangan mempunyai65arti yang sama dengan
Terbanding/Penggugat I : RONALD LEONARD DA COSTA
Terbanding/Penggugat II : ROY ANDRE DA COSTA. S.H
Turut Terbanding/Tergugat II : KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON
109 — 39
telahmemberikan pertimbanganpertimbangan hukum, sebagai berikut :Menimbang, bahwa asal mula surat buktiberupa Sertipikat Hak MilikNo.1467, Surat Ukur No.00067/Rumah Tiga/2010 tertanggal O8 Oktober 2010,atas nama Robby da Costa yang diberi tanda P13 berasal dari PutusanPengadilan Tinggi Maluku No.105/1981/Perd/PT.Mal. tanggal 12 Maret 1982yang diberi tanda P03, Surat Pembagian Dusun Dusun Warisan Marcus daCosta tertanggal 13 September 1979 yang diberi tanda P04, Berita AcaraEksekusi No.362 C/1979Perd/PN.AB
90 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
halaman 439 angka 3 memaparkanmengenai exceptio res judicata atau yang lebih kita kenal dengannebis in idem, yaitu apabila suatu kasus perkara telah pernahdiajukan kepada pengadilan dan terhadapnya telah dijatunkanputusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukumtetap maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi diajukangugatan baru untuk memperkarakannya kembali;Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo, telah diperkarakansebelumnya dengan Register Perkara Nomor 08/Pdt.G/2012/PN.Ab
56 — 2
perkara yangterpisah kepada pihak Pengadilan guna mengoreksi dan memperbaiki namaPemegang Hak atas obyek tanah yang tertera dalam substansi Sertipikat Hak Milikyang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman terhadapSertipikat Hak Milik No. 110 dan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 31/2000tersebut, adalah merujuk kepada ketentuan perundangundangan serta praktekperadilan sebagaimana yang dicontohkan melalui Putusan Pengadilan Negeri Ambonmelalui Penetapan Nomor : 34/Pdt.P/2012/PN.AB
68 — 65
Pasal 35 ayat (1) Undang UndangNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut,Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Keberatan/Eksepsi atas Dakwaantersebut tertanggal 18 Juni 2012 dan telah dijatuhkan Putusan Sela No. 25/Pid.Sus/2012/PN.AB tanggal 25 Juni 2012, di mana amar Putusannyamenyatakan menolak Nota Keberatan (eksepsi) Penasihat HukumTerdakwa untuk seluruhnya, menetapkan
bahwa pemeriksaan perkarapidana Nomor: 25/Pid.Sus/2012/PN.AB atas nama Musa Lesilawangdilanjutkan.
Terbanding/Tergugat I : ASWIN ADITYA
Terbanding/Tergugat II : SABRENA NUGROHO
Terbanding/Turut Tergugat : PT. BUMI BERKAT MANDIRI
235 — 125
Tidak adanyaketentuan yang menjadi dasar Gugatan Penggugat membuat GugatanPenggugat menjadi kabur dan tidak jelas;Sehubungan dengan gugatan yang kabur, praktik peradilan sebagaimanadalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, menyatakan bahwa peradilantidak menerima gugatan (niet ontvantkeelijk verklaard) yang tidakmenguraikan dengan Jelas objek gugatan;Berikut adalah salah satu) Putusan Mahkamah Agung RI No82/Pdt.G/2012/PN.AB tertanggal 20 Desember 1972 yang pada pokoknyamenyatakan gugatan Penggugat tidak
Terbanding/Tergugat I : DONNY TUHILATU
Terbanding/Tergugat II : DANIEL TUHILATU
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN KOTA AMBON
116 — 49
Ambon Lease dan yang di perkuatdengan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 171/1964Prdt JoPutusan Pengadilan Tinggi Makasar nomor : 200/1965/P.T/PDT JoPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 313 K/Sip/1967 yang telahberkekuatan hukum tetap yang telah dieksekusi oleh Pengadilan NegeriAmbon.Bahwa berdasarkan yang telah diuraikan di atas, maka PENGGUGATINTERVENSI mohon kepada KETUA PENGADILAN NEGERI AMBON C.q.MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI AMBON YANG MEMERIKSADAN MENGADILI PERKARA NOMOR : 118/PDT.G/2019/PN.AB
48 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
dikurangiselama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahanditambah denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6(enam) bulan kurungan.Menetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada yang menguasainya yaknisaksi Welma Caviana Benamen, S.Sos sesuai berita acara penyitaan.Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (limaribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriAmbon No. 08/PID.SUS/2012/PN.AB
OI/Akta PidTipikor.K/2013/PN.AB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14Februari 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dobo mengajukanpermohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta PidTipikor.K/2013/PN.AB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan, bahwa pada
Nomor 20 Tahun 200, karena unsur dengan tujuan menguntungkan dirisendiri atau orang lain terpenuhi;Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Maluku No. 07/PID.TIPIKOR/2012/PT.MAL tanggal 12November 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Ambon No. 08/PID.SUS/2012/PN.AB tanggal 6 Agustus 2012 harusdiperbaiki sekedar mengenai pidana denda dengan pertimbangan:e Bahwa Judex Facti telah menyimpulkan bahwa
ENOS YANSENAKASIAN tersebut;Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Maluku No. 07/PID.TIPIKOR/2012/PT.MAL tanggal 12 November 2012 yangmemperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriAmbon No. 08/PID.SUS/2012/PN.AB tanggal 6 Agustus 2012 sekedar mengenai pidanadenda sehingga berbunyi sebagai berikut :1 Menyatakan Terdakwa Drs.