Ditemukan 1885 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : layering leberina latering lewerang lewerung lamering leveling leveringã livering leavering
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-03-2016 — Putus : 02-08-2016 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN BENGKULU Nomor 20/PID.SUS/TPK/2016/PN Bgl
Tanggal 2 Agustus 2016 — LELA HAYATI, SE Binti SULANA
147 — 75
  • Kontraktor agar segera melakukan pengukuran ulang terhadap SidePlan dikarenakan adanya gunung pasir hasil Draging pekerjaan PT.Pelindo Il Bengkulu yang ditimbun dilokasi pekerjaan.Bahwa pengukuran dan Levering lokasi pekerjaan Pembangunan DindingPenahan Gelombang Pulau Baai Bengkulu T.A. 2012 dilakukan padatanggal 21 Mei 2012,Bahwa hasil pengukuran dan Levering lokasi pekerjaan tersebut adalahberupa gambar Kontur dan Gambar Rencana Perubahan Lay OutHal 136 dari 215 Hal Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 01-09-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 30-09-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 476/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 30 September 2020 — Pembanding/Tergugat : PEMERINTAH RI Cq KEJAKSAAN AGUNG RI Cq KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT Cq KEJAKSAAN NEGERI DEPOK
Terbanding/Penggugat : PT MIZUHO BALIMOR FINANCE
Terbanding/Turut Tergugat I : TOHIRON
Terbanding/Turut Tergugat II : DJOHANAH
44 — 28
  • perjanjian pokoknya, maka dalil Pelawan yangmenyatakan bahwa Pelawan sebagai pemilik sah atas 1 (Satu) unit mobilMerk Honda Mobilio RS CVT, Tahun 2015, warna putih Metalik,NomorPolisiB 154 NCA, Nomor Rangka MHRDD4870FJ458418, Nomor MesinL15Z11211115, BPKB atas nama DJOHANAH, jelaslah belummerupakan dalil yang mengikat, karena secara hukum belum terjadiperalihan hak atas benda yang dilekatkan perjanjian fidusia yaitu belumada kedudukan menguasai atas benda tersebut (bezit), belum adapenyerahan fisik (levering
Pengadilan PN GIANYAR Perdata Tanah
Register : 01-10-2015 — Putus : 20-10-2016 — Upload : 16-10-2017
Putusan PN GIANYAR Nomor 177/PDT.G/2015/PN Gin
Tanggal 20 Oktober 2016 — - Penggugat 1.I Wayan Klesed 2.Dewa Putu Tinggal 3.I Wayan Koti dan I Wayan Misi - Tergugat 1.Kepala Istana Presiden Tampaksiring 2.Menteri Sekretaris negara Republik Indonesia, Cq. Kepala Biro Umum Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia 3.Menteri Keuangan Republik IndonesiaCq. Direktorat Jenderal kekayaan Negara kementrian Keuangan Republik Indonesia 4.Gubernur Bali 5.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar
141 — 225
  • memerlukan suatu tanah ternyata tanah yangdibebaskan oleh Negara adalah tanah Negara, maksudnya tanah milikBUMN, tetap harus membayar ganti rugi, dengan ketentuan yaitu KalauBUMN berlakulah UndangUndang No. 19 tahun 2003, UndangUndangBUMN kalau itu milik Daerah berlakulah UndangUndang No. 1 tahun2004, manakala Negara membutuhkan tanah besiknya BUMN digantijuga pada BUMN, tetapi mana kala Instansi kalau Istana Negara mau belitanah Pemda harus ganti rugi ke Pemda ;Bahwa setiap pembebasan tanah, Yuridis Levering
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-10-2016 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 147/Pdt.G/2014/PN
Tanggal 29 Juli 2015 — - UNGKAP ARITONANG (PENGGUGAT) - MARTALENA SITORUS (TERGUGAT I) - PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA (TERGUGAT II) - AIDA SELLI SIBURIAN (TERGUGAT III) - Tuan Insinyur HENRY DUMATER TAMPUBOLON disebut juga HENRI DUMATER TAMPUBOLON (TERGUGAT IV) - PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Pesero) Tbk. KANTOR PUSAT JAKARTA (TERGUGAT V) - Tuan SALWINDER SINGH (TERGUGAT VI) - BINSAR PARDAMEAN SIREGAR, SH., MKN (TERGUGAT VII)
35 — 10
  • MKn (ic.TergugatVIl)adalah suatu perolehan hak yang telah melalui mekanisme dan proseduralhukum yang berlaku, sebab dengan telah terlaksananya peralihan hak yangterjadi atas objek 1 (satu) pintu bangunan rumah dimaksud dari TergugatIV kepada Tergugat VI secara hukum juga telah memenuhi Azas Levering(Penyerahan) hal mana terbukti setelah dilakukannya peralihan hak atasobjek terperkara dari Tergugat IV kepada Tergugat VI, ternyata pada tanggalyang sama yaltu pada tanggal 07 Desember 2011 Tergugat VI
Pengadilan PN GIANYAR Pidana Umum
Register : 15-08-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 11-11-2019
Putusan PN GIANYAR Nomor 146/Pid.B/2019/PN Gin
Tanggal 7 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.I KETUT DENI ASTIKA, SH
2.Dewa Gede Ari Kusumajaya,SH.
Terdakwa:
TRI ENDANG ASTUTI Binti SOLEX SUTRISNO
207 — 170
  • KUHPerdata dan jual beli mengacu pada Pasal 1457KUHPerdata artinya apabila proses jual beli saham sudah dilakukan sesualdengan kesepakatan para pihak sudah diserahkan, sudah dibayar lunas adapenyerahan nyata maka jual belli dapat dikatakan sah secara hukum; Bahwa pemegang saham baru akan diakui sebagai pemegang sahamdalam suatu perseroan apabila namanya sudah terdafar dalam daftarkepemilikan saham perseroan dan sudah membubuhkan tandatangan dalamdaftar kepemilikan saham; Bahwa benda bergerak proses levering
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 26-10-2017 — Putus : 16-01-2018 — Upload : 12-03-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 366/PDT/2017/PT-MDN
Tanggal 16 Januari 2018 — HARDIANTO RAMLI, DKK
115 — 86
  • Dan akibat perbedaan tersebut,Halaman 46 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDN10.11.12.13.maka dalam perjanjian jual Bell bersifat Final dan harus disertaipenyerahan (levering), sedangkan didalam Wasiat tidak bersifatFinal, oleh karena Wasiat itu baru dapat dilaksanakan setelahorang tersebut meninggal dunia;Bahwa TergugatVI menolak dalil Para Penggugat point 21 s/d 36,yang intinya menyebutkan terhadap bidang tanah SertipikatHak Milik No.4/Kamp Sunggal adalah merupakan hartaperkawinan atau gono
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 18-10-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3023 K/Pdt/2015
Tanggal 18 Oktober 2016 — 1. JONATHAN MOOY, DK. VS DJIMUN ALKATIRI
74 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengalihan tanahdari pemilik kepada penerima disertai dengan penyerahan yuridis(juridische levering), yaitu penyerahan yang harus memenuhiformalitas undangundang, meliputi pemenuhan syarat; dilakukanmelalui prosedur yang telah ditetapkan peraturan perundangundangan yang berlaku; menggunakan dokumen; dan dibuat oleh/dihadapan PPAT (Abdul Kadir Muhammad, Hukum Harta Kekayaan,1994:5556);Bahwa alasan yuridis tersebut di atas telah dikuatkan olehYurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 19-10-2020 — Putus : 16-03-2021 — Upload : 20-03-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 123/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 16 Maret 2021 — Penggugat:
Stefanus Lukas Wirabudi
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor
Intervensi:
Alvin Sutanto
244 — 132
  • Dari teknik perundangundangan tidak boleh Dirjen Agrariamengeluarkan norma yang baru karena dia bukan posting legislatorsementara Menteri Dalam Negeri adalah posting legislator, ada produkhukumnya jadi harus mengacu kepada apa yang diperintahkan olehMenteri Dalam Negeri ;Bahwa ada perbedaan peralihnan hak atas benda bergerak dengan bendatidak bergerak secara akademis kita sudah tahu, benda tidak bergerakterutama tanah, harus ada titel yang disebut levering/penyerahan,pengikatan jual belinya bisa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 11-10-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 515 PK/Pdt/2017
Tanggal 11 Oktober 2017 — PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI cq GUBERNUR SUMATERA UTARA cq WALIKOTA PEMERINTAH KOTA MEDAN, dk vs MUSTIKA AKBAR, S.Sos., MAP
146 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Notaris di Medan di bawah Nomor 351/L/2001, penyerahantanah terperkara secara nyata (levering) belum pernah dilakukan TergugatIntervensi IV kepada Tergugat Intervensi , atau dengan perkataan lain, hakatas tanah yang dimiliki Tergugat Intervensi IV tidak secara langsungserentak berpindah kepada Tergugat Intervensi I: Bahwa dengan demikian, sangat beralasan menurut hukum bagi MajelisHakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan Tergugat Intervensi tidakmempunyai hak atau bukan sebagai pemilik terhadap
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 12-01-2016 — Putus : 18-04-2017 — Upload : 09-08-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 12/PDT.G/2016/PN JKT.UTR
Tanggal 18 April 2017 — Penggugat:
NGUDI TRI LESTARI, SE
Tergugat:
1.TIM KURATOR PT. EFFENDI TEXINDO (Dalam Pailit)
2.PT. INNOVINDO BUMI MANDIRI
3.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA Dan LELANG SERPONG
4.BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I, Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I PROVINSI BANTEN, Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
156 — 81
  • Kalauharta tersebut atas nama debitor pailit dan belum di yuridis levering atasnama yang lain maka ini adalah masuk didalam harta pailit tersebut.Bagaimana kalau sudah ada diatur perikatanperikatan tersebut, makamenurut Pasal 34 itu tidak bias diteruskan.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 24-01-2012 — Putus : 21-11-2012 — Upload : 19-03-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 41/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst
Tanggal 21 Nopember 2012 — PT PETROBAS >< PT. COSMIC INDONESIA.Cs
279 — 130
  • Pasal 1459 KUHPer dimana seorang dinyatakan telah melakukanprestasinya setelah selesainya perjanjian (terjadi levering/penyerahanbarang);2) .
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 26-03-2015 — Putus : 21-05-2015 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42 PK/TUN/2015
Tanggal 21 Mei 2015 — HJ. BETTY WIWI PRAWOTO, DKK VS PT. KARYA PERKASA INDONESIA DAN I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK., II. WINARYO., III. DR. IR. BUDIMAN N;
154 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 42 PK/TUN/2015Pada peristiwa pertama ini terjadi berpindahnya hak dan kewajiban(levering) dari pemegang hak yang satu kepada calon penerima hak yanglain kesemuanya itu bersifat perdata/nukum perdata;Yang kedua : Peristiwa didaftarkannya perolehan hak peristiwa pertamatersebut di atas kepada lembaga yang berwenang memprosespendaftaran tanah (BPN RI Cq. Kanwil BPN Prop. Cq.
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata Tanah
Register : 27-01-2017 — Putus : 14-03-2017 — Upload : 23-03-2017
Putusan PT PALEMBANG Nomor 9/PDT/2017/PT PLG
Tanggal 14 Maret 2017 — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan c.q Gubernur Sumatera Selatan, DKK VS M. MUCHSINUN BIN H. PAIMAN, DKK
34 — 83
  • Dalam buku Djaja S.Meliala dengan judul Hukum Perdata dalam Perspektif BW menguraikanbahwa : ...untuk benda tidak bergerak dengan penyerahan secara yuridis(Yuridische levering), yaitu dengan balik nama (mutasi) atau sekarangcukup dibuatnya akta/PPAT (Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997) ;Bahwa Oleh karena itu, Gugatan Penggugat seharusnya tidak diterimakarena diajukan oleh Penggugat VIII sebagai orang yang tidak berhak untukmengajukan Gugatan Perkara Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Plg sebagaimanamenurut
Pengadilan DILMILTI III SURABAYA Pidana Militer
Register : 01-03-2013 — Putus : 26-09-2013 — Upload : 27-12-2013
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 14-K/PMT.III/AD/III/2013
Tanggal 26 September 2013 — DJADJA SUPARMAN, S.Ip.,M.M. Letnan Jenderal TNI (Purn).
211 — 168
  • di daerah Dukuh Menanggal Surabaya belum pernahdiserahkan kepada pihak Ditjen Bina Marga.2) Secara levering aset tersebut juga secara yuridisbelum diserahkan ke Ditjen Bina Marga.3) Pembangunan jalan Tol Simpang Susun WaruTanjung Perak yang dilakukan tahun 2006 belummendapat persetujuan dari Kasad, Penglima TNI danMenhan serta Menkeu.3. Putusan Pengadilan Militer Tinggi Ill Surabaya berpotensi merugikankeuangan negara dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :a.
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 20-12-2021 — Putus : 27-01-2022 — Upload : 07-02-2022
Putusan PT PALEMBANG Nomor 149/PDT/2021/PT PLG
Tanggal 27 Januari 2022 — Pembanding/Tergugat I : hashabi Diwakili Oleh : hashabi
Terbanding/Penggugat : Effalah mitra
Turut Terbanding/Tergugat II : kantor pertanahan nasional oku
Turut Terbanding/Tergugat III : H.i qbal amputra
92 — 50
  • Sedangkan tuna adalahpenyerahan hak oleh penjual ketika telah ada pembayaran.Harga yang dibayarkan itu tidak harus lunas, selisin hargadianggap sebagai hutang pembeli kepada penjual yangtermasuk dalam lingkup hukum hutang piutang bukanhukum pertanahan;Bahwa jual beli hak kebendaan yang dilakukan antaraTerbandingdengan Pembanding telah dilakukan Penyerahan secara hukum (yuridische levering) yaitu perbuatan hukummemindahkan hak milik atas suatu benda dari seorang kepada orang lain, perbuatan hukum
Pengadilan PN KUALA TUNGKAL Perdata Tanah
Putus : 28-10-2013 — Upload : 18-01-2014
Putusan PN KUALA TUNGKAL Nomor 02/Pdt.G/2013/PN.Ktl
Tanggal 28 Oktober 2013 — BENYAMIN, DKK vs BUPATI KEPALA PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, DKK
401 — 136
  • memilikiaspek hukum yang maksudnya bersifat otomatis atau serta merta, maksudnya perbuatan162tersebut secara langsung mengikat kedua belah pihak, sesaat setelah perbuatan tersebutselesai; Menimbang bahwa dengan perbuatan hibah yang dilakkukan oleh Kyai Dahlawisebagaimana tertera dalam bukti T1 dan T10 sifatnya langsung mengikat, sehinggasecara hukum penerima hibah sejak saat hibah diucapkan dan diterima sudah berhak atastanah obyek hibah tanpa harus menunggu adanya penyerahan formal secara hukum(yuridis levering
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-12-2018 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 05-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 119/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 20 Februari 2019 — Gatot Rachmanto
236 — 109
  • Bahwa denganadanya penyerahan (levering) uang dari Terdakwa kepada SUNJAYAPURWADISASTRA baik secara langsung maupun melalui perantara, makapenguasaan sesuatu yang diberikan oleh Terdakwa selaku Pemberi telahberalih penguasaannya kepada SUNJAYA PURWADISASTRA selaku Penerima.Bukti adanya penguasaan SUNJAYA PURWADISASTRA atas uang yangdiberikan Terdakwa tersebut, yakni adanya persetujuan uang tersebutdigunakan untuk bantuan acara peringatan Hari Sumpah Pemuda PDIP.Dengan demikian sejak penyerahan tersebut
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 10-06-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 284/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 22 Juli 2021 — Pembanding/Penggugat : NANA SURYANA
Terbanding/Tergugat I : Hj. Odiah Imam Pribadi Almh, dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya bernama Ari Widodo Mulyono
Terbanding/Tergugat II : Ari Widodo Mulyono
Terbanding/Tergugat III : H. Ujang Rosid
Terbanding/Tergugat IV : Hj. Lilis Cuminaningrat
Terbanding/Tergugat V : Hj. Ratna M.S.
Terbanding/Tergugat VI : Indra Rosada
Terbanding/Tergugat VII : Endang Mulyana
Terbanding/Turut Tergugat VII : Drs. H. Asep Suhendar, M.Si., Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Leles Kabupaten Garut
Terbanding/Turut Tergugat VIII : Ebbu Setyabudi, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT
Terbanding/Turut Tergugat IX : Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Cq. Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Jawa Barat Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Garut
157 — 90
  • Perdata:Untuk memindahtangankan bendabenda atau untuk meletakkanhipotik di atasnya, atau lagi untuk membuat suatu perdamaian, ataupun sesuatu perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan olehseorang pemilik diperlukan suatu pemberian kuasa dengan katakatayang tegas.Bahwa selanjutnya, berdasarkan Akta Jual Beli No. 198/2020 tertanggal23 Juli 2020, maka secara hukum telah terjadi penyerahan secarayuridis (yuridische levering) atas Blok Walungan tersebut dari Dr.
Pengadilan PN KUALA TUNGKAL Perdata Agama Perceraian
Register : 20-11-2013 — Putus : 25-05-2014 — Upload : 28-03-2014
Putusan PN KUALA TUNGKAL Nomor 25/Pdt.G/2013/pn.kTL
Tanggal 25 Mei 2014 — GUNAWAN THAMRIN - BUN HIAN LIE
91 — 16
  • memilikiaspek hukum yang maksudnya bersifat otomatis atau serta merta, maksudnya perbuatan162tersebut secara langsung mengikat kedua belah pihak, sesaat setelah perbuatan tersebutselesai; Menimbang bahwa dengan perbuatan hibah yang dilakkukan oleh Kyai Dahlawisebagaimana tertera dalam bukti T1 dan T10 sifatnya langsung mengikat, sehinggasecara hukum penerima hibah sejak saat hibah diucapkan dan diterima sudah berhak atastanah obyek hibah tanpa harus menunggu adanya penyerahan formal secara hukum(yuridis levering
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Militer
Putus : 19-04-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 248 K/MIL/2015
Tanggal 19 April 2016 — DJADJA SUPARMAN, S.Ip., M.M.
251 — 992 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (ob) Secara riil/fisik belum ada penyerahan levering asetKodam V/Brw seluas 88.200 M* yang terletak di DukuhMenanggal, Surabaya kepada pihak manapun termasukDitjen Bina Marga.(17)Bahwa sampai saat ini tanah seluas 8,8 Ha (100X 882Meter) Desa Dukuh Menanggal, Kecamatan Wonocolo,Surabaya masih merupakan asset TNI AD cq KodamV/Brawijaya sesuai Sertifikat Hak Pakai Nomor Nomor 5/Ktanggal 30 Agustus 1986 atas nama pemegang hakKomando Daerah Militer VIII/Brw (sekarang Kodam V/Brw).(18) Bahwa dana bantuan