Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor : 03 / Pbt / BPN.35 / 2017 Tanggal 8 Maret 2017 tentang Pembatalan Sebagian Hak Guna Bangunan Nomor : 2530/Kelurahan Semolowaru atas nama Nyonya Nanik Wijaya dan sebagian Hak Guna Bangunan Nomor : 2531/Kelurahan Semolowaru atas nama Tjahjono Sutjipto terletak di Kelurahan Semolowaru kecamatan Sukolilo Kota Surabaya sebagai tindak lanjut Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Mewajbkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor : 03 / Pbt / BPN.35 / 2017 Tanggal 8 Maret 2017 tentang Pembatalan Sebagian Hak Guna Bangunan Nomor : 2530/Kelurahan Semolowaru atas nama Nyonya Nanik Wijaya dan sebagian Hak Guna Bangunan Nomor : 2531/Kelurahan Semolowaru atas nama Tjahjono Sutjipto terletak di Kelurahan Semolowaru kecamatan Sukolilo Kota Surabaya sebagai tindak lanjut Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum

M Kn tidak mempunyai kekuatan hukum;

beralamat di Menara Global Lantai 5,Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 27, Setiabudi, JakartaSelatan, yang diwakili oleh Christoforus S Pakadang, jabatanDirektur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.90227/PP/M.XII.B/35

/2017, tanggal 13 Desember 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa berdasarkan halhal diatas, penghitungan Pajak PenghasilanFinal Pasal 23/26 untuk Masa Pajak Juli 2011 menurut Pemohon Bandingseharusnya adalah sebagai berikut:Halaman 1 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 2289/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 23 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor NomorPUT.90227/PP/M.XII.B/35/2017, tanggal 13 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Halaman 2 dari 8 halaman.

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.90227/PP/M.XIIB/35/2017, tanggal13 Desember 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.90227/PP/M.XIIB/35/2017, tanggal 13 Desember 2017 untuk selurunnya, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1.

kedudukan di Menara Global Lantai5, Jalan Jenderal Gatot Subroto kav. 27, Setiabudi, JakartaSelatan, yang diwakili oleh Christoforus S Pakadang, jabatanDirektur:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.90228/PP/M.XII.B/35

/2017, tanggal 13 Desember 2017 yang telahHalaman 1 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 538/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 23 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.90228/PP/M.XII.B/35/2017, tanggal 13 Desember 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00277/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 03 Oktober 2016tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.90228/PP/M.XIIB/35/2017 tanggal13 Desember 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.90228/PP/M.XIIB/35/2017 tanggal 13 Desember 2017 untuk seluruhnya, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1.

Bambang Suprianto, S.H.dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia, para KuasaHukum, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 12 April 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89737/PP/M.IB/35

/2017, tanggal 6 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Halaman 1 dari 8 halaman.

Sehinggaperhitungan PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar menurut perhitunganPemohon Banding untuk Tahun Pajak 2013 adalah nihil dengan perincianperhitungan sebagaimana terlampir pada Lampiran 8;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 20 September 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89737/PP/M.IB/35/2017, tanggal 6 Desember 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya Banding

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.89737/PP/M.IB/35/2017 tanggal6 Desember 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.89737/PP/M.IB/35/2017 tanggal 6 Desember 2017, karena Putusan Pengadilantersebut telan dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri :1.1.

kedudukan di Menara GlobalLantai 5, Jalan Jenderal Gatot Subroto kav. 27, Setiabudi,Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Christoforus S Pakadang,jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.90226/PP/M.XII.B/35

/2017, tanggal 13 Desember 2017 yang telahHalaman 1 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 537/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 23 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.90226/PP/M.XII.B/35/2017, tanggal 13 Desember 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00273/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 03Oktober 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.90226/PP/M.XIIB/35/2017 tanggal13 Desember 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.90226/PP/M.XIIB/35/2017 tanggal 13 Desember 2017 untuk seluruhnya, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1.

Putusan Nomor 3143/B/PK/Pjk/2018peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut86208/PP/M.XIA/35/2017, tanggal 28 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bhw demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Masa Esa, PemohonBanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang Muliauntuk dapat mengabulkan surat banding Pemohon Banding danmembatalkan Surat Keputusan Keberatan.

Dengan demikian, perhitunganpajak yang kurang/(lebin) dibayar yang seharusnya dapat diubah menjadisesuai dengan perhitungan Pemohon Banding, dimana hasilnya menjadisebagai berikut:Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanPenjelasan Tertulis pengganti Surat Uraian Banding tanggal 6 Desember2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut86208/PP/M.XIA/35/2017, tanggal 28 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian

Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put86208/PP/M.XIA/35/2017, tanggalHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3143/B/PK/Pjk/201828 Agustus 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untukseluruhnya;2.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put86208/PP/M.XIA/35/2017, tanggal 28 Agustus 2017 untuk seluruhnya, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.

Pakadang, jabatanDirektur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT90224/PP/M.XIIB/35/2017, tanggal 13 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum

Jumlah Sanksi Administrasi (atb+c+d) 6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5 e) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 23 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT90224/PP/M.XIIB/35/2017, tanggal 13 Desember 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapkeputusan Terbanding Nomor : KEP00270/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 03Oktober 2016, tentang

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut90224/PP/M.XIIB/35/2017 tanggal 13 Desember 2017 untukselurunnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.

Bunga Pasal 13 (5) KUP d.Kenaikan Pasal 13A KUP e, JJumlah Sanksi Administrasi (a+b+c+d) Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4 +5 e) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 23 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut90225/PP/M.XIIB/35/2017, tanggal 13 Desember 2017 yang telahHalaman 2 dari 8 halaman.

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put90225/PP/M.XIIB/35/2017,tanggal 13 Desember 2017 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put90225/PP/M.XIIB/35/2017, tanggal 13 Desember 2017 untuk selurunhnya, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1.

/2017 haruslah dinyatakanbatal atau sekurangkurangnya tidak dapat mengikat secara hukum;Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor: 414/Pdt/2019/PT BDG17.18.19.20.21.Bahwa oleh karena pelaksanaan lelang yang dilaksanakan pada tanggal 07Desember 2017 berdasarkan Risalah Lelang Nomor: 1351/35/2017 dinyatakanbatal atau sekurangkurangnya tidak dapat mengikat secara hukum, makasegala bentuk peralihan hak yang dimungkinkan diakukan oleh pemenanglelang/pembeli (Turut Tergugat 2) dengan mendasarkan pada Risalah Lelangyang

dikeluarkan oleh Tergugat 2, melalui Turut Tergugat 1, haruslah ditundasampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap(incraht);Bahwa bilamana Turut Tergugat selaku pemenang lelang/pembeli padapelaksanaan lelang yang dilaksanakan pada tanggal O07 Desember 2017berdasarkan Risalah Lelang Nomor: 1351/35/2017 telah melakukan peralihanhak melalui Turut Tergugat 1, maka penerbitan hak baru pada SHM Nomor654/Kel.Kepandean yang semula atas nama Penggugat menjadi atas namaTurut Tergugat

/2017 tanggal O07Desember 2017, dengan rincian sebagai berikut: Objek lelang berupa tanah dan bangunan sesuai SHM No. 654 a.n.

NasirinYunus ke atas nama Casmudi berdasarkan kutipan Rislahn Lelang Nomor135/35/2017 tanggal 7 Desember 2017;Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor: 414/Pdt/2019/PT BDG Bahwa karena Penggugat wanprestasi, maka obyek sengketa disita olehTergugat yang kemudian atas permohonan Tergugat terhadap obyeksengketa dilakukan lelang oleh Tergugat II; Bahwa obyek lelang/obyek sengketa dimenangkan dan/atau dibeli lelang olehTurut Tergugat II; Bahwa berdasarkan Risalan Lelang, kemudian oleh Tergugat I!

Bahwa menurut Turut Tergugat 2, lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat 2atas obyek jaminan milik Penggugat yaitu Sertipikat Hak Milik No.654/KelKepandean sebagaimana Risalah Lelang No.1351/35/2017 dimana TurutTergugat 2 sebagai pemenang lelangnya, sudah dilaksanakan denganbenar dan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu sudah sesuaidengan Peraturan Menteri Keuangan No.106/PMK.06/2013 tahun 2013Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010Tentang Petunjuk Pelaksanaan

Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor : 03 / Pbt / BPN.35 /2017 Tanggal 8 Maret 2017 tentang Pembatalan Sebagian Hak GunaBangunan Nomor : 2530/Kelurahan Semolowaru atas nama NyonyaNanik Wijaya dan sebagian Hak Guna Bangunan Nomor2531/Kelurahan Semolowaru atas nama Tjahjono Sutjipto terletak diKelurahan Semolowaru kecamatan Sukolilo Kota Surabaya sebagaitindak lanjut Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;3.

Putusan Nomor : 189/B/2017/PT.TUN SBY.Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor03/PbV/BPN.35/2017 Tanggal 8 Maret 2017 tentang PembatalanSebagian Hak Guna Bangunan Nomor : 2530/Kelurahan Semolowaruatas nama Nyonya Nanik Wijaya dan sebagian Hak Guna BangunanNomor : 2531/Kelurahan Semolowaru atas nama Tjahjono Sutjiptoterletak di Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo Kota Surabayasebagai tindak lanjut Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukumt@LAD 5 wee nnn nnn nnn nn nnn nn nnn

Menyatakan sah menurut hukum "Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur,Nomor.03/Pbn/BPN.35/2017 tanggal 8 Maret 2017 tentang PembatalanSebagian Hak Guna Bangunan Nomor. 2530/Kelurahan SemolowaruAtas Nama Nyonya Nanik Wijaya Dan Sebagian Hak Guna Bangunannomor. 2531/Kelurahan Semolowaru Atas Nama Tjohjono Sutjipto,Terletak di Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, KotaSurabaya, sebagai Tindak Lanjut Putusan Pengadilan yang telahBerkekuatan Hukum Tetap ,

Menyatakan bahwa Penggugat mempunyai hak prioritas untuk memohonkanhak milik atas tanah Negara tersebut yang sudah berdiri bangunanrumah tinggal Penggugat yang sudah Penggugat kuasai pergunakan nikmati selama 37 (tiga puluh tujuh) tahun tersebut;Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 484/P DT/2021/PT.DKI8.10.di.Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II danTergugat Ill tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yangmenimbulkan kerugian bagi Penggugat;Menyatakan Penetapan No.35

/2017 Eks.

Putusan Peninjauan Kembali Nomor 879 PK/PDT/2017tanggal 19 Pebruari 2018 (bukti T.I6/T.II6), ternyata pihakpihak dalam perkaratersebut dan objeknya juga Sama yaitu tanah dan bangunan rumah seluas + 400M2 yang terletak di Jalan Mangga Besar IV E No. 29, Kelurahan Taman Sari,Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat dan terhadap tanah sengketa telahditetapkan milik Gereja Protestan Di Indonesia Bagian Barat (GPIB) dan putusantersebut telah dieksekusi Sesuai dengan Penetapan Nomor 35/2017/ Eks jo Nomor07

/Pdt.G/2014/P.JLT.BRT tanggal 29 Maret 2018 dan Berita Acara PelaksaanEksekusi Pengosongan Nomor 35/2017 Eks.

Jo Nomor07/Pdt.G/2014/PN.JKT.BAR tanggal 18 September 2018 jo Berita Acara PelaksaanEksekusi Pengosongan Nomor 35/2017 Eks.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan oleh Kepala Kantor Wilayanh Badan Pertanahan NasionalProvinsi Jawa Timur (Tergugat), berupa Surat Keputusan Kepala KantorWilayanh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor03/Pbt/BPN.35/ 2017 tentang Pembatalan Sebagian Hak Guna BangunanNomor 2530/Kelurahan Semolowaru atas nama Nyonya Nanik Widjayadan Sebagian Hak Guna Bangunan Nomor 2531/Kelurahan SemolowaruAtas Nama Tjahjono Sutjipto, terletak di Kelurahan Semolowaru

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala KantorWilayan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor03/Pbt/BPN.35/2017 tentang Pembatalan Sebagian Hak Guna BangunanNomor 2530/Kelurahan Semolowaru atas nama Nyonya Nanik Widjayadan sebagian Hak Guna Bangunan Nomor 2531/Kelurahan Semolowaruatas nama Tjahjono Sutjipto, terletak di Kelurahan Semolowaru,Halaman 2 dari 7 halaman.

Hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit UmumCut Meutia Kabupaten Aceh Utara dengan Nomor 180/35/2017 tertanggal 23Mei 2017 yang diperiksa oleh dr. Juliana.

Hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertumdari Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara dengan Nomor180/35/2017 tertanggal 23 Mei 2017 yang diperiksa oleh dr. Juliana.

Putusan Nomor 499/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 23 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut90229/PP/M.XIIB/35/2017, tanggal 13 Desember 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00279/KEB/WPJ.04/2016 tanggal3 Oktober 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put90229/PP/M.XIIB/35/2017, tanggal 13 Desember 2017 untuk seluruhnya, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.

Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalPropinsi Jawa Timur (Tergugat), berupa Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor :03/Pbt/BPN.35/2017 tentang Pembatalan Sebagian Hak GunaBangunan Nomor 2530/Kelurahan Semolowaru Atas Nama NyonyaNanik Widjaya Dan Sebagian Hak Guna Bangunan Nomor2531/Kelurahan Semolowaru Atas Nama Tjahjono Sutjipto, Terletak DiKelurahan Semolowaru

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor:03/Pbt/BPN.35/2017 tentang Pembatalan Sebagian Hak GunaBangunan Nomor 2530/Kelurahan Semolowaru atas nama NyonyaHalaman 2 dari 9 halaman.

Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat padatanggal 04 Maret 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, berdasarkanDuplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.02.07/DN/35/2017 tanggal 05Juli 2017;2.

Fotocopy ODuplikat Kutipan Akta Nikah NomorKk.11.02.07/DN/35/2017 tanggal 05 Juli 2017, bermeterai cukup dantelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P2;3. Surat Keterangan Ghaib dari kepala desa Desa Suro, KecamatanKalinagor, Kabupaten Banyumas tanggal 17102017 bermeterai cukupdiberi tanda P3;Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah pulamenghadapkan saksisaksi, dan setelah bersumpah menurut tata caraagamanya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :B.

Advokatyang beralamat di Pakuncen No. 9 Wirobrajan Yogyakartasesuai surat kuasa khusus no. 35/2017/PA.Smn tanggal 19Januari 2017 , selanjutnya disebut sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal19 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaSleman Nomor: 14/Pdt.P/2017/PA.Smn tertanggal 20 Januari 2017 ;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang

Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2006, Penggugat dengan Tergugat telahmenikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Widang, Kabupaten Tuban, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah,Nomor 385/51/X/2006 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nlkah Nomor :Kua.13.17.08/Pw.01/35/2017 Tanggal 03 April 2017, tanggal 21 OktoberPutusan, Nomor 0782/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Hal. 1 dari 10 Hal.2006), dan ketika menikah, Penggugat berstatus janda cerai, sedangkanTergugat jejaka ;Bahwa setelah menikah,

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban Nomor 385/51/X/2006 sesuaidengan Duplikat Kutipan Akta Nikah NomorKua.13.17.08/Pw.01/35/2017 Tanggal 03 April 2017,Bukti surat tersebutPutusan, Nomor 0782/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Hal. 3 dari 10 Hal.telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya danternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.