Facti salah menerapkan hukum atau lalaimelaksanakan ketentuan Perundang undangan yang berlaku.Oleh sebab itu) patut dan layak menurut hukum putusan aquo dibatalkan oleh Mahkamah Agung Rl..

Facti salah menerapkan hukum atau lalaimelaksanakan ketentuan Perundang undangan yang berlaku.Hal. 31 dari 27 hal.

Pamulang, Tangerang,sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 02196 atas namaMuhasan atau yang disebut R.1.Bahwa dari uraian uraian dan fakta fakta hukum tersebutjelas Judex Facti salah menerapkan hukum atau lalaimelaksanakan ketentuan Perundang undangan yang berlaku.Oleh sebab itu) patut dan layak menurut hukum putusan aquo dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI.9.

Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum dan salah menafsirkanPasal 69 ayat 1 Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 tersebut,karena gugatan Pemohon Kasasi di dalam pengajuan pembatalan merektidak mengenal adanya batas waktu, karena merek Termohon KasasiHal. 12 dari 18 Hal.Putusan Nomor 401 K/Pdt.Sus/2011 . mengandung iktikad tidak baik, hal ini telah dipertegas di dalam Pasal 69ayat 2 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001;3.

Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum dengan mempertimbangkanbahwa gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu 5 (lima) tahun Q sehingga Judex Facti hanya mempertimbangkan rumusan dariayat (1) tanpoa mempertimbangkan Pasal 69 aygPenjelasannya;4. Bahwa mengenai jangka waktu 5 (lima) tahun, 4.1.

Facti salah menerapkan hukum dengan tidak atau kurangmempertimbangkan rumusan penjelasan Pasal 69 ayat 2 yang menunjukpada penjelasan Pasal 5 huruf (a) yaitu penggunaan tanda tersebut dapatmenyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman atau keagamaan dari dalam Pasal 4 jo.

Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum karena hanyamempertimbangkan jangka waktu 5 (lima) tahun atas pengajuangugatan Pemohon Kasasi, Pasal 69 ayat (1), tanpoa mempertimbangkankedudukan merek Pemohon Kasasi sebagai merek terkenal yang tidak mengenal adanya batas waktu di dalam pengajuanTahun 2001;Meskipun Pasal 69 ayat (1) =menentukan bahwapembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukegugatan pembatalan tersebut daaDengan demikian, maka gugatan10.ekayaan Intelektual (Lihat makalah H.

Bahwa kurangnya pertimbangan hukum, sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 80 ayat 9 dengan tidak dipertimbangkannya Pasal 69 ayat(2) maupun penjelasannya, maka Judex Facti salah menerapkan hukum,sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 huruf (bo) UndangUndang RI Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;Hal. 16 dari 18 Hal.Putusan Nomor 401 K/Pdt.Sus/2011 .PERTIMBANGAN HUKUM:

Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum atau menerapkan hukumakan tetapi tidak dengan semestinya yaitu dalam mempertimbangan suratbukti yang diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Penggugat yaitu: Tentang Pertimbangan Judex Facti atas surat bukti P. 5 yaituberupa surat pernyataan tanggal 18 Okrtober 2016 yang dibuat olehArisnadi Dt.

Nomor 3402 K/Pdt/201711.Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum atau menerapkan hukumakan tetapi tidak sebagaimana mestinya atas pertimbangan hukum terhadapsurat bukti P.7 berupa PBB tertanggal 18 Maret 2015, dimana P.7 adalahbenar secara formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai bukti sah.Bahwa dengan dengan dikesampingkan bukti P. 7 oleh Judex Facti denganalasan P.7 tidak merupakan bukti kepemilikan objek perkara sehingga sangatjelas bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum sehingga sangat

Judex Facti salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum akan tetapitidak sebagaimana mestinya yaitu terhadap pertimbangan hukum atas BuktiP.12b, dan bukti P.12c adalah buktibukti yang diajukan sebagai Pembandingatas tanda tangan Dt. Perpatih, tanda tangan Lani Dt. Gampo Alam, tandatangan M.

Nomor 3402 K/Pdt/2017Dengan ditolak bukti P.13 oleh Judex Facti dalam putusannya, maka sangatjelas Judex Facti salah menerapkan hukum dengan akibat hukum tidakdapat membuktikan telah terjadi manipulasi dalam pembuatan suratpenyerahan/T.l, sehingga dengan P.13 terbukti surat bukti T.1 adalah palsu,dengan demikian putusan Judex Facti haruslah dibatalkan;17.Judex Facti salah menerapkan hukum atas prtimbangan hukumTerhadap surat bukti P.14 (sama dengan bukti T.2), dimana P.14 adalahbukti yang diajukan

Judex Facti salah menerapkan hukum menilai terhadap keterangan saksiPenggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi bernama Haries Sandi Saputra glrDT. Bandaro Sutan, dimana Judex Facti menolak keterangan saksi HariesSandi Saputra Gir Dt.

Sehingga tidak bisa dikonkritisir dalam bentuk petitum yang tegasartinya tepat ;1 Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum dalam memberikan pertimbanganhukum pada halaman 22 alinea 5 yang menyatakan :Bahwa para Pemohon Kasasi/para Tergugat sangat berkeberatan denganpertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas, karena pada point enam saja yangberupa tuntutan pembayaran hakhak dari Tergugat sedangkan point satu, tiga, empat,lima, tujuh dan delapan menjelaskan tentang kondisi performance para PemohonKasasi

/para Tergugat, tentang tidak dipatuhinya tahapan proses pemutusan hubungankerja oleh Termohon Kasasi/ Penggugat ;Dalam Pokok Perkara :Judex Facti Salah Menerapkan Hukum :1Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telahsalah menerapkan hukum, tidak melaksanakan hukum atau salahmelaksanakannya atau tidak melaksanakan cara untuk melaksanakan peradilanyang harus diturut menurut UndangUndang, karenanya hal tersebut bertentangandan tidak memenuhi ketentuan Pasal 30 UndangUndang

Jo UndangUndang No.5 Tahun 2004 tentangPerubahan UndangUndang No.14 Tahun 1985 ;2 Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum dalam memberikan pertimbanganhukum pada halaman 28 alinea 5 yang menyatakan :Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi satu, dari Penggugat dan saksi satu,saksi dua dan saksi tiga dari Tergugat menerangkan benar sejak tahun 2006, tahun2007, tahun 2008, Penggugat memberikan bonus karena Perjanjian Kerja Bersamadimana bonus dan kenaikan gaji harus tetap diberikan tanpa melihat

Sedangkanuntuk program pengunduran diri secara suka rela tidak atur dengan jelas mengenaicriteria siapa saja yang boleh mengambil program tersebut dan tidak untukmelakukan efisiensi, oleh karenanya pertimbangan hukum Judex Facti tersebutharuslah ditolak ;8 Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum dlam memberikan pertimbanganhukum pada halaman 31 alinea 5 yang menyatakan :Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas dimanaPenggugat telah melakukan upaya pencegahan terjadinya

Alkausar Basma Jaya tidak pernah mengajukan ProgramPengunduran Diri Secara Suka rela, oleh karenanya pertimbangan hukum Judex Factitersebut haruslah ditolak ;9 Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum dalam memberikan pertimbanganhukum pada halaman 33 alinea yang menyatakan :Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat masih membayar upah Tergugat sampaibulan Februari 2010, hal ini sesuai dengan (bukti T51, T52, T53, T54, T55,T56, T57, T58, T59, T60, T61, T62), maka tindakan Penggugat melakukanpembayaran

No. 189 K/Pdt.SusPHI/2015e Judex Facti salah menerapkan hukum, sebab Para Termohon Kasasiadalah Anggota/Pengurus Serikat Pekerjfa PUK. FSP.

Judex Facti salah menerapkan hukum karena mengabulkan adanyakekurangan upah dan kekurangan upah lembur Para Termohon Kasasi,berdasarkan Bukti P6 yang tidak ada aslinya.1.Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum, karena Judex Factidalam pertimbangan hukum halaman (23) alinea keempat yangmenyatakan:Menimbang, bahwa berdasarkan Daftar Penetaan dan PerhitunganKekurangan Upah pekerja/ouruhn PT Nagamas Packaging yang dibuatoleh Pegawai Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Deli Serdang

Erick Sinaga dkk (38 orang) dan hanyaberdasarkan keterangan Termohon Kasasi saja tidak diikuti denganketerangan bukti surat dan karyawan lainnya serta pengusaha;Bahwa dengan demikian terbukti Judex Facti salah menerapkan hukum,maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim Agung membatalkanputusan Judex Facti dan mengadili sendiri mengabulkan permohonankasasi Pemohon Kasasi dan membatalkan putusan Judex Facti.C.

Judex Facti salah menerapkan hukum karena membenarkan danmempertimbangkan keterangan saksi Muhammad Angga Gustiari danDedi Suheri yang juga merupakan pihak Penggugat (Para TermohonKasasi) terhadap Tergugat (Pemohon Kasasi) dalam perkara Nomor36/G/2014/PHI.Mdn yang juga diperiksa dan diputus oleh Judex Facti.1.

Bahwa dengan demikian Judex Facti telah salah menerapkan hukumkarena menerima dan mendengar serta memeriksa keterangan saksiyang juga sebagai pihak dalam perkara yang diperiksa oleh JudexFacti sehingga melanggar ketentuan acara perdata yang berlaku dansangat beralasan hukum Majelis Hakim untuk membatalkan putusanJudex Fact;Judex Facti salah menerapkan hukum karena mengabulkan upah ParaTermohon Kasasi selama tidak bekerja.1.

Bahwa judex facti salah menerapkan hukum, karena PemohonKasasi tidak mempunyai kaitan hukum atau hubungan hukumdengan Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi (f'undamentum petendi), mengingat jual beli dilakukan olehHal. 13 dari 21 hal. Put. No. 111 K/Pdt/2010Termohon Kasasi dengan Turut Termohon Kasasi di bawah AkteJual Beli No. 6321/72203/1982 tertanggal 08 Desember 1982..

Bahwa judex facti salah menerapkan hukum dengan menyatakanPemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum,padahal dalam jual beli maupun permohonan pensertifikatantanah sampai dengan adanya surat ukur yang dikeluarkan olehTurut Termohon Kasasi Il, Pemohon Kasasi tidak mengetahui danbukan sebagai subjek sehingga tidak dapat dikatakan PemohonKasasi telah melakukan perobuatan melawan hukum dengan TurutTermohon Kasasi .

, sesuai dengan surat ukur No. 4225/1995 dan No. 4055/1985, sesuai permohonan dari Termohon Kasasi kepada TurutTermohon Kasasi ll.Bahwa judex facti salah menerapkan hukum dengan memerintahkan kepada Pemohon Kasasi dan Turut TermohonKasasi untuk mengembalikan kekurangan luas tanah milikTermohon Kasasi seluas 244 m?, sehingga luas tanahTermohon Kasasi menjadi 1538 m?

, padahal Pemohon Kasasitidak pernah mengambil ataupun melakukan perbuatanmelawan hukum dengan mengurangi tanah milik TermohonKasasi, sehingga batasbatas tanah secara yuridis dan defacto ada dalam penguasaan Termohon Kasasi.Bahwa judex facti salah menerapkan hukum, karena tanahmilik Termohon Kasasi berupa :1. SHM No. 518/Lebak Bulus dengan luas tanah 578 m?

sesuai sertifikat hak milik Termohon Kasasi dansesuai pengakuan Termohon Kasasi berdasarkan putusanPengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 75/Pdt.G/1997/PN.Jkt.Sel jo No. 705/Pdt/1998/ PT.DKIL.Bahwa judex facti salah menerapkan hukum yang amarnyamemerintahkan agar Pemohon Kasasi dan Turut TermohonKasasi mengembalikan kekurangan luas tanah milikTermohon Kasasi seluas 244 m2 dari SHM No. 1118 padahalPemohon Kasasi tidak pernah mengambil tanah milik Termohon Kasasi, dengan demikian tanah milik SHM No.

Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum terutama mengenai hartapusaka tinggi dengan alasan :Di dalam hukum adat Minangkabau yang dikatakan harta pusaka tinggiadalah harta yang turun temurun mulai dari unyang / nenek sampai kebawahnya di dalam kasus ini antara Penggugat dan Tergugat hanyasekaum tapi bukan seharta pusaka dan juga antara Penggugat denganTergugat lain jurai, berarti tanah yang di sengketakan bukan tanah pusakakaum Penggugat akan tetapi tanah pusaka kaum Tergugat yang telah dibagi bagikan

Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum terutama hukumpembuktian dimana bukti P. hanya merupakan surat keterangan hak miliktidak di dukung oleh bukti yang lain seperti, keterangan saksisaksi yangdiajukan oleh pihak Penggugat dan juga pada waktu pemeriksaansetempat batas batas tanah yang disangketakan berbeda dengan batasbatas tanah yang digugat olen Penggugat (mohon dilihat berita acara platopname) Tergugat mengajukan batas bukti T9.

Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan bantahan yang diajukan Tergugat Tergugat terutamamasalah mamak kepala waris, ada juga hal mengenai objek perkara, didalam bukti suratoun sudah terlihat dalam bukti P13 telah terlihat bahwaantara Penggugat dengan Tergugat lain jurai dan bahagian tanahpunsudah jelas berbeda apalagi di lihat dari peta tanah (photo copyterlampir), hal ini dulunya tidak Tergugat ajukan di dalam surat buktikarena Tergugat orang yang buta dengan hukum

Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum terutama masalah pembuktianyang diajukan oleh Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum. Halini adalah keliru dimana sejak taahun 1990 sampai dengan sekarang, sudah20 tahun lebih Tergugat Tergugat menguasai tanah sangketa tidak satupunpihak lain yang menggugat sesuai dengan T.1 dan T.2. Sedangkan menurutsecara adat di kampung, tanah dimaksud telah dihibahkan sejak tahun 1961(surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah terlampir).

Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum yakni dalam mempertimbangkan objek perkara dan juga hasil pemeriksaan di tempat (plat opname) halini jauh berbeda apalagi persoalannya di dalam gugatan Penggugat hanyaTergugat 8 orang seharusnya Tergugat ada 11 orang dan di atas objekperkara ada 1 rumah tempat tinggal para Tergugat Tergugat, 2 buahHal. 9 dari 11 hal. Put. No.1748 K/Pdt/2010kolam 28 batang kelapa, 16 batang pinang, 3 pohon manggis, 14 pohoncoklat.

Dalam Eksepsie Judex Facti salah menerapkan hukum, sebab Para Termohon Kasasiadalah anggota/pengurus Serikat Pekerja PUK. FSP. LEM SPSI PT.Naga Mas Packaging, sedangkan kuasa Para Termohon Kasasianggota/pengurus DPD FSP LEM SPSI Provinsi Sumatera Utara,sehingga tidak berhak mewakili hak dan kepentingan Para TermohonKasasi;1.

Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum, karena Judex Facti dalampertimbangan hukum halaman (12) alinea pertama yang menyatakan :Bahwa oleh karena Para Penggugat terbukti merupakan anggotaDPC F P LEMSPSI Kabupaten Deli Serdang, maka secara strukturorganisasi Para Penggugat juga merupakan anggota DPD F SPLEMSPSI Sumatera Utara, dengan demikian DPD FSP LEMSPSIberwenang bertindak menjadi kuasa Para Penggugat dipersidangan.2.

Judex Facti salah menerapkan hukum karena mengabulkan adanyakekurangan upah dan kekurangan upah lembur Para Termohon Kasasi,berdasarkan Bukti P6 yang tidak ada aslinya.1. Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum, karena JudexFacti dalam pertimbangan hukum halaman (23) alinea pertamayang menyatakan :Menimbang, bahwa berdasarkan Daftar Penetaan danPerhitungan Kekurangan Upah pekerja/ouruh PT.

Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum, karena JudexFacti dalam pertimbangan hukum halaman (27) alinea keduayang menyatakan:Menimbang, .......... surat pengunduran diri Para Penggugattidaklah dibuat secara sadar atas kemauan Para Penggugatsendiri, akan tetapi dilakukan atas tekanan dan itimidasi dari pinakTergugat........ dst.2.

Judex Facti salah menerapkan hukum karena mengabulkan upah ParaTermohon Kasasi selama tidak bekerja.1.

Bahwa judex facti salah menerapkan hukum atautidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimanamestinya khususnya ketentuan Hukum Acara Perdata,dimana gugatan Para Penggugat adalah nebis inidem, karena perkara yang diajukan sekarang inisama objeknya dan subjeknya dengan perkaraterdahulu) yang telah mempunyai kekuatan hukumyang tetap (inkracht van gewijsde) yaituPengadilan Agama Selong tanggal 7 Mei 2005No.36/Pdt.G/ 2005/PA.SEL. putusan PengadilanTinggi Agama Mataram tanggal 05 Desembr 2005,No.73/Pdt.G

Suhartini (Tergugat 16) dalam perkarasekarang, menjadi Tergugat 2 dalam perkaraterdahulu tersebut diatas ;Berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, makaseharusnya putusan judex facti menyatakan gugatanPenggugat tidak dapat diterima bukan mengabulkangugatan Penggugat ;Bahwa judex facti salah menerapkan hukum atautidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimanamestinya, khususnya Jurisprudensi Mahkamah AgungRl. 647 K/ Sip/1973 tanggal 13 April 1976, yangmenyatakan Bilamana suatu objek gugatan yangdisengketakan

Facti salah menerapkan hukum atautidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimanamestinya, khususnya tidak mengindahkan SuratEdaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI.No.03 Tahun 2002 ;Bahwa judex facti salah menerapkan hukum atautidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimanamestinya khususnya ketentuan Hukum Acara Perdata,karena terhadap putusan Pengadilan Agama Selongtanggal 7 Mei 2005 No.36/ Pdt.G/PA.SEL., putusanPengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 5Desember 2005, No.73/Pdt.G/2005/PTA.

Facti salah menerapkan hukum atautidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimanamestinya khususnya asas kepastian hukum, karenaterhadap satu objek sengketa telah mempunyai duaputusan yang masing masing berdiri sendiryaitu Putusan Pengadilan Agama Selong tanggal 7Mei 2005 No.36/Pdt.G/PA.SEL., putusanPengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 5Desember 2005, No.73/Pdt.G/2005/ PTA.MTR. danputusan Mahkamah Agung RI. tanggal 14 Maret2007 No.263 K/AG/2006) yang telah mempunyaikekuatan hukum yang tetap (inkracht

facti salah menerapkan hukum atautidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimanamestinya, khususnya dalam memberikan penilaianjuridis terhadap alat bukti yang diberi tanda P.1s/d P.7, karenaHibah dari Haji Basri kepada Haji Hakam Cs.tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam,dimana sebagian objek yang telah dihibahkanoleh Haji Basri kepada Haji Hakam Cs telahterobukti berdasarkan alat bukti' yang diberitanda T.1 s.d 17.3 (yang berupa putusanPengadilan Agama Selong tanggal 7 Mei 2005No.36/Pdt.G/PA.SEL

Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum, karena dalam amar putusanJudex Facti menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja karena habis kontrakdengan masa kerja sdr. Anmad Solihin selama 9 tahun dan Sdr.

Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum dalam amar putusannyattdengan Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara PenggugatAhmad Solihin dan Penggugat Uswatun Hasanah dengan Tergugat PT. TaiElectronic Indonesia telah berakhir sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (1)UndangUndang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan :Adapun yang menjadi keberatan terhadap amar putusan dictum (3) adalah :2.1.

Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum karena dalam pertimbanganhukumnya pada halaman 24 paragraf 4 Judex Facti berpendapat : Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 tentang Id Card Penggugat, MajelisHakim berpendapat untuk menyatakan status pekerja apakah pekerja tetapHal. 8 dari 14 hal.Put.Nomor 362 K/Pdt.SusPHI/2013atau tidak tetap harus didukung Perjanjian Kerja sesuai dengan ketentuanPasa 50 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaanyang menyatakan hubungan kerja terjadi karena adanya

Bahwa menurut Pasal 53 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003,segala hal dan/atau biaya yang diperlukan bagi pelaksanaanpembuatan perjanjian kerja dilaksanakan oleh dan menjadi tanggungjawab pengusaha.Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum karena Judex Facti terlalusempit mengartikan undangundang dan menghilangkan kewajiban hukumpengusaha untuk membuat perjanjian kerja secara tertulis.Untuk itu mohon Majelis hakim Kasasi yang mulia membatalkan putusanJudex Facti, yang didasarkan pada pertimbangan hukum

Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum dalam memberikanpertimbangan hukumnya sebagaimana tertulis pada halaman 21 paragraf 3dan halaman 22 paragraf 1 Judex Facti berpendapat : menimbang bahwamencermati bukti T2 tentang Perjanjian Kerja Waktu tertentu antaraPenggugat Ahmad Solihin dengan Tergugat dengan jeda waktu : Tanggal 11 November 2006 s/d tanggal 11 November 2006 selama 12(dua belas) ; Diperpanjang tanggal 10 November 2006 s/d tanggal 10 November 2007selama 12 (dua belas) bulan dalam jedah

Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkanperkara a quo, sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya padahalaman 21 alinea ke 5 yang berbunyi:"Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok perselisihan antara Penggugatdengan Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalahbahwa Penggugat adalah sebagai pendaftar pertama atas merek dagangEverlast di Indonesia maupun di dunia International.,...... dst" ;Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas salah penerapannya, karenadasar

Bahwa pertimbangan Judex Facti salah menerapkan hukum, yangmempertimbangkan merek Everlast Pemohon Kasasi pendaftar Pertamadi Indonesia tidak terbukti, adalah suatu pertimbangan yang salah danbertentangan dengan pasal 4 Undang Undang Nomor 15 tahun 2001tentang Merek, karena merek Termohon Kasasi, walaupun pendaftarpertama di Indonesia (first to file), akan tetapi pendaftaran tersebutdilakukan dengan itikad tidak baik, sebagaimana yang dimaksud dalampenjelasan pasal 4, sebagai berikut:Pemohon yang

Facti salah menerapkan hukum berdasarkan UndangUndang Nomor 15 tahun 2001, pada hal. 23 dan 24, karena kriteriamerek terkenal menurut penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf (b), yaitu :1.

Faktor promosipromosi merek Pemohon Kasasi yang sudahdipublikasikan ke media cetak (vide bukti P19s.d.P 34) ;12.Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum yang menunjuk petitumsurat gugatan Pemohon Kasasi yang tidak menuntut agar merekPemohon Kasasi dinyatakan sebagai merek terkenal, tetapi hanyamenuntut sebagai pendaftar pertama adalah suatu pertimbangan danpenerapan hukum yang salah, karena dalam posita Pemohon Kasasidalam butir 5 telah dijelaskan, bahwa merek Everlast Pemohon Kasasitelah terdaftar

Nomor 220 PK/Perd/1986 tanggal 30Oktober 1986 dalam perkara merek Nike, apalagi merek Pemohon KasasiHal. 13 dari 17 hal.Put.No. 477 K/Pdt.Sus/2012juga merupakan nama badan hukum Pemohon Kasasi, pasal 6 ayat 3 huruf(a) ;13.Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum dan salah menafsirkanpasal 5 huruf c UndangUndang Merek Nomor 15 tahun 2001, yangmempertimbangkan bahwa dilihat dari bentuk merek Pemohon Kasasihanyalah berupa kata Everlast tanpa disertai logo, sedangkan kataEverlast terdapat dalam Kamus

Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum, karena tetapmencantumkan nama Lel. Hamid bin Malla sebagai Tergugat VI yangsudah meninggal dunia sebelum adanya perkara ini ;Menempatkan orang yang sudah meninggal dunia sebagai salah satupihak dalam perkara adalah kesalahan hukum yang mendasar ;2.

Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum, karena obyek perkaraadalah keberadaan dari Sertifikat tanah Hak Milik No. 70 atas nama H.Baco Daeng Pasawe ;Karena Sertifikat Tanah tersebut di atas adalah produk dari KeputusanTata Usaha Negara dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN),maka sesuai UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 jo. UndangUndangNomor 9 tahun 2004 sengketa atas hal itu merupakan kewenangan dariPeradilan Tata Usaha Negara, bukan kewenangan Peradilan Umum ;3.

Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum, karena menilai SertifikatHak Milik No. 70 tidak mempunyai kekuatan mengikat tanpamenyebutkan alasan apakah pihak lawan berhasil membuktikan yangsebaliknya dengan bukti yang seimbang yaitu bukti otentik ;Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.893 K/Pdt/20096.

Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum, karena Badan PertanahanNasional sebagai pihak Turut Tergugat tidak jelas beban hukum apa yangharus diterimanya sebagai akibat dari putusan atas perkara ini ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat :Bahwa alasanalasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karenaJudex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :Bahwa tetap dicantumkannya nama Lel.

Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum. Dalam putusan PengadilanNegeri Watampone halaman 24 Majelis Hakim sudah menyimpulkan bahwaberdasarkan pemeriksaan setempat obyek sengketa adalah tanah seluas 71are terletak di Dusun Maradda, Desa Botto Padang, Kecamatan Kahu, Kab.Bone yang berbatas pada sebelah : Utara : tanah Abd.

Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum, karena telahmengabulkan gugatan Penggugat yang sejak awal adalah gugatan yangtidak jelas ;Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1017 K/Pdt/2010Ketidakjelasan gugatan tersebut dapat dilihat pada halaman 4 dariPutusan Pengadilan Negeri Watampone yang mengutip dalil gugatanbahwa Penggugat membeli tanah sengketa dari Per.

Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum, karena membenarkanadanya jual beli tanah sengketa antara Penggugat dengan Per. Monrobinti Saning tanpa Penggugat mengemukakan dalam gugatannya berapaharga jual dari tanah sengketa dan luas tanah yang dibelinya itu serta dimana transaksi jual belli itu terjadi melalui akta yang dibuat oleh PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT) yang pada tahun 1987 sudah berlakuefektif di daerah Bone ;5. Bahwa Judex Facti ic.

Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum, karena membenarkankeabsahan jual beli tanah antara Penggugat dengan Per. Monro bintiSaning. Karena tanah sengketa secara faktual dikuasai oleh Tergugat sejaklama, paling kurang sejak sekitar pemberontakan DI/TIl, maka yang dapatdilakukan oleh Penggugat ialah Mohon keabsahan jual beli denganmelibatkan Per.

Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum yang membenarkanpertimbangan hukum tingkat pertama, sedangkan pertimbangan hukumtingkat pertama telah mengakui adanya perbedaan atau tidak sama antarawanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, yakni dapat dilihat daripertimbangan hukum tingkat pertama: halaman (39) alinea kesatu dengan pertimbangan hukum sebagaiberikut:"Menimbang bahwa dengan demikian antara wanprestasi yang timbuldari perjanjian dengan perbutan melawan hukum atau onrechtmatigehampir serupa

Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum yang hanya memberikanpertimbangan hukum dengan menguatkan begitu saja Putusan PengadilanNegeri Tarakan, tanpa memeriksa berkas perkara dan faktafakta padapersidangan tingkat pertama sebagaimana kewajiban pada pemeriksaantingkat Banding, sehingga terdapat kurang cukup pertimbangan hukumJudexFacti.7.

Judex Facti salah menerapkan hukum dengan membenarkan PutusanMajelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang telah merubah dalilposita gugatan Perbuatan Melawan Hukum menjadi wanprestasi,sehingga mengabulkan yang tidak dituntut oleh Termohon Kasasi dalamgugatannya dan mengabulkan tuntutan primer sekaligus subsidergugatan;1.Bahwa dalil posita gugatan Termohon Kasasi adalah tentang adanyaperbuatan melawan hukum, bukan ingkar janji/wanprestasi atasPerjanjian Jual Beli Kayu Bulat (logs) No. 006/WBMWKN/

TriBudhi Wisnu"Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum dengan begitu sajamembenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tarakan tersebutdi atas tanpa melihat dan meneliti atau memeriksa secara seksama berkasperkara a quo, sebab objek perjanjian dalam Perkara a quo yang digugatoleh Termohon Kasasi adalah Perjanjian No: 006/WBMWK/V/2006tanggal 27 Mei 2006;Bahwa seharusnya dengan pertimbangan hukum tersebut yang dijadikanTergugat adalah PT. Tri Budhi Wisnu, bukan PT.

Facti salah menerapkan hukum, sebab pembayaransebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) memiliki kaitan danhubungan hukum sebagai cicilan pembayaran dalam Perjanjian Jual BeliKayu Bulat No: 006/WBMWK/V/2006 tanggal 27 Mei 200620.

No.893 K/Pdt/2009diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formaldapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Para PemohonKasasi/Tergugat , Il, Ill, IV, VII IX, dan XlIl dalam memori kasasinyatersebut pada pokoknya ialah :1Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum, karena tetapmencantumkan nama Lel.

Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum, karena obyek perkaraadalah keberadaan dari Sertifikat tanah Hak Milik No. 70 atas nama H.Baco Daeng Pasawe ;Karena Sertifikat Tanah tersebut di atas adalah produk dari KeputusanTata Usaha Negara dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN),maka sesuai UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 jo.

Hal inipunmerupakan kesalahan hukum yang mendasar ;Bahwa Judex Facti mempertimbangkan adanya itikad buruk daripenerbitan Sertifikat Hak Milik No. 70, tanoa memberi pertimbangandalam hal apa sampai adanya kesimpulan bahwa prosedur penerbitanSertifikat Hak Milik No. 70 terjadi karena itikad buruk ;Ini juga berarti Judex Facti kurang mempertimbangkan (onvoldoendegemotiveerd) ;Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum, karena menilai SertifikatHak Milik No. 70 tidak mempunyai kekuatan mengikat tanpamenyebutkan

Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum, karena Badan PertanahanNasional sebagai pihak Turut Tergugat tidak jelas beban hukum apa yangharus diterimanya sebagai akibat dari putusan atas perkara ini ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat :Bahwa alasanalasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karenaJudex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan periimbangan sebagai berikut :Bahwa tetap dicantumkannya nama Lel.

tersebut pada pokoknyasebagai berikut:Keberatan Pertama :Bahwa Pemohon Kasasi dengan ini menyatakan tetap pada eksepsi, jawaban,gugatan rekonvensi dan kesimpulan pada tingkat pertama dan memori bandingpada tingkat banding yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi pada tingkatpertama di Pengadilan Negeri Palopo dan pada tingkat banding ke PengadilanTinggi Makassar tersebut dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkanyang secara mutatis mutandis dipandang terulang dalam memori kasasi ini;Bahwa Judex

Facti salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yangberlaku karena;Keberatan Kedua:Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum dan atau melanggar hukum yangberlaku sebagaimana tertuang pada hal.13 alinea terakhir putusan PengadilanNegeri Palopo Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.Plp yang dikuatkan oleh putusanPengadilan Tinggi Makasar Nomor 39/PDT/2014/PT.Mks yang mempertimbangkan bahwa :Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatanini adalah bahwa Penggugat telah membeli sebidang tanah berikutHalaman

Nomor 242 K/Pdt/201567/PRG/VI/2005 tertanggal 9 Juni 2005 yang ada pada Hasmida,Penggugat/Termohon Kasasi ditarik oleh kepala desa selaku pemerintahsetempat selanjutnya diserahkan kepada Hari, Tergugat/Pemohon Kasasi(bukti T.2);Keberatan Ketiga :Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum dan atau melanggar hukum yangberlaku sebagaimana tertuang pada hal. 20 alinea ke2 dari terakhir putusanPengadilan Negeri Palopo Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.Plp yangmempertimbangkan bahwa:Menimbang, bahwa dari pengertian

Mahesa Engineers andConstructor) sebagai Tergugat dalam perkara a quo;21IM Putusan Judex Facti Salah Menerapkan Hukum Pembuktian KarenaMengesampingkan Pembuktian Adanya Pengunduran Diri TermohonKasasi pada tanggal 1 Oktober 2002;1 Bahwa Judex Facti mengesampingkan pembuktian di persidangan yangterungkap dari dalildalil, dan buktibukti yang tidak dibantah olehTermohon Kasasi mengenai adanya Surat Pengunduran Diri tanggal 1Oktober 2002 Termohon Kasasi (Vide Bukti T 3).

Facti salah menerapkan hukum karena menjadikanketentuan UndangUndang No.13 Tahun 2003 dan Kepmenakertrans RI NomorKEP.100/MEN/V1/2004 sebagai dasar pertimbangan hukum atas hubungan kerjaPemohon Kasasi dan Termohon Kasasi pada tahun 1994;V Putusan Judex Facti Salah Menerapkan Hukum Ketentuan Pasal 155UndangUndang No.13 Tahun 2003 Karena Mengabulkan Tuntutan 16(enam belas) kali Upah Proses;1 Bahwa Paragraf 3 halaman 60 pertimbangan hukum Judex Facti dalammengabulkan tuntutan upah proses kepada Termohon

Denganmerujuk pada prinsip no work no pay (Pasal 93 UndangUndang No.13 Tahun2003), maka tidak ada kewajiban Pemohon Kasasi untuk membayarkan upah(upah proses) kepada Termohon Kasasi;VI Putusan Judex Facti Salah Menerapkan Hukum Pembuktian KarenaMengesampingkan Pembuktian Bahwa Termohon Kasasi Telah BekerjaPada PT.

Judex Facti tidak memberikanpertimbangan hukum sama sekali mengenai fakta persidangan tersebut;VilPutusan Judex Facti Salah Menerapkan Hukum Pasal 6 ayat (1)Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.

Lagipula Termohon Kasasi tidaksama sekali melakukan kewajibannya untuk bekerja pada tahun 2011;Vill Putusan Judex Facti Salah Menerapkan Hukum PembuktianKarena Mengabulkan Tuntutan Penggantian Cuti Tahun 2011 TanpaDidasari Pada Pertimbangan Hukum dan Pembuktian Apapun;e Seperti halnya mengenai tuntutan Tunjangan Hari Raya tahun 2011, JudexFacti mengabulkan tuntutan atas cuti untuk periode kerja 2011 tanpa adapertimbangan hukum sama sekali.

Facti salah menerapkan hukum karena pada saat HermanTupu menjual tanah objek sengketa kepada Penggugat/Terbanding/Halaman 5 dari 17 Hal.

Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum pembuktian sehinggamemenangkan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dalam perkaraa quo, hal mana terbukti dari daftar bukti surat Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi pada halaman 8 dan halaman 9 dalam PutusanPengadilan Negeri Oelamasi, dimana sebelum dibuatnya surat jual belli(PQ), tidak ada satupun bukti surat seperti letter c, lpeda, girik atausertifikat hak milik yang menyatakan bahwa tanah objek sengketaadalah tanah milik Herman Tupu, sedangkan sesungguhnya

Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum pembuktian sehinggamemenangkan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dalam perkaraa quo, dimana sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1816K/PDT/1989 yang berbunyi bahwa Pembeli tidak dapat dikwalifikasisebagai yang beretikat baik karena pembelian dilakukan dengan caraceroboh, dimana pada saat pembelian tidak meneliti hak dan status daripada penjual tanah, ia tidak pantas dilindungi dalam transaksi itu;Halaman 8 dari 17 Hal. Put.

Facti salah menerapkan hukum dimana sesuai faktapersidangan dalam perkara aquo, posisi Para Tergugat//Pembanding/Pemohon Kasasi adalah pihak menguasai tanah objek sengketa dimanasesuai hukum perdata Para Tergugat adalah disebut sebagai beziteratau kedudukan berkuasa dimana menurut Prof.

Facti salah menerapkan hukum pembuktian, dimanasesuai fakta yang terungkap dalam persidangan perkara a quo, dariseluruh daftar bukti surat Penggugat/Terbanding mulai dari P.1 sampaidengan P.9 tidak satupun yang menerangkan bahwa tanah objeksengketa adalah tanah milik Herman Tupu, begitu juga halnya denganbukti Surat Pajak yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding bukanlahsurat pajak atas tanah objek sengketa sehingga pada saat persidanganpemeriksaan bukti surat Penggugat/Terbanding didepan Majelis

Facti salah menerapkan hukum dalam memberikanpertimbangan hukum pada halaman 43 alinea 2 yang menyatakan:Menimbang, bahwa walaupun secara formil surat keputusan PHKtertanggal 7 April 2010 tersebut telah dinyatakan tidak sah dan bataldemi hukum akibat kesalahan dalam pembuatannya, bukan berartiPHK terhadap Tergugat tidak dapat dilakukan.

Facti salah menerapkan hukum dalam memberikanpertimbangan hukum pada halaman 43 alinea 3 yang menyatakan:Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya,bahwa Tergugat terbukti bersalah telah melakukan berbagaipelanggaran, antara lain: tidak cakap dalam melaksanakan tugastugasyang diberikan, tidak masuk bekerja pada tanggal 24 dan 25 FebruariHal. 10 dari 16 hal.

Facti salah menerapkan hukum dalam memberikanpertimbangan hukum pada halaman 44 alinea 4 yang menyatakan:Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas dan dengan mempertimbangkankepentingan kedua belah pihak, Majelis berpendapat bahwahubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tidak dapatdilanjutkan dan dinyatakan putus terhitung sejak putusan inidiucapkan,Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat sangat berkeberatan denganpertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas,

No. 1052 K/Pdt.Sus/2010Tergugat, ini membuktikan dengan jelas bahwa sistem evaluasi kinerjakaryawan di PT Jawamanis Rafinasi tidak jelas dikarenakan siapa sajabisa melakukan penilaian, oleh karenanya pertimbangan hukum JudexFacti tersebut haruslah ditolak;Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum dalam memberikanpertimbangan hukum pada halaman 44 alinea 6 yang menyatakan:Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah terbukti melakukanberbagai pelanggaran PKB, tetapi oleh karena surat peringatan II danIll

Facti salah menerapkan hukum dalam memberikanpertimbangan hukum pada halaman 45 alinea 2 yang menyatakan:Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas maka petitum ketiga Penggugat untukmemberikan izin kepada Penggugat untuk melakukan pemutusanhubungan kerja (PHK) terhadap Tergugat dapat dikabulkan terhitungsejak putusan ini diucapkan, berdasarkan ketentuan Pasal 164 Ayat(3) UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaandengan memperoleh uang pesangon