HAMZAHTOMPO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja tanopa hak menggunakan ijazah yang terbukti palsu,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Keduamelanggar Pasal 69 Ayat (2) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. AMIRUDDIN MAMI, S.E. binH.

Nomor 2154 k/Pid.Sus/2019Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan TinggiMakassar Nomor 510/PID.SUS/2018/PT.MKS, tanggal 17 Desember 2018yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor62/Pid.Sus/2018/PNTka, tanggal 6 Agustus 2018 harus diperbaiki mengenailamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 69 Ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem

Pendidikan Nasional, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perUndangUndangan lainyang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUMpada KEJAKSAAN NEGERI TAKALAR tersebut; Menolak permohonan

terhitung sejaktanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;Ketua Mahkamah Agung sebagai perpanjangan penahanan HakimMahkamah Agung selama 30 (tiga puluh) hari kedua terhitung sejaktanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriSanggau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 67 Ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional;AtauKedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 67 Ayat (4) juncto Pasal 31 Ayat (3) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional:Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSanggau tanggal 14 Agustus 2019 sebagai berikut:Halaman 2 dari 9 hal.

wewenangnya,sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab UndangUndangHukum Acara Pidana (UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981):Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebutdinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 67 Ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem

Pendidikan Nasional, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;Halaman 8 dari 9 hal.

Sistem Pendidikan Nasional

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkankemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;b. bahwa UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikannasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sertaakhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undangundang;bahwa sistem

pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatanpendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untukmenghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, danglobal sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, danberkesinambungan;d. bahwa Undangundang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasionaltidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanatperubahan

UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;e. bahwa berdasarkan pertinbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan dperlu membentuk UndangUndang tentang Sistem Pendidikan Nasional.MengingatMenetapkan: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;DENGAN PERSETUJUAN BERSAMADEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIADANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN :: UndangUndang Tentang Sistem Pendidikan Nasional.BAB

Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang salingterkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.4. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirimelalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.5s Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dandiangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.6.

Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.18. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh WargaNegara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.19.

Menyatakan terdakwa MUHAMMAD JONI LALAN Alias JONI LALAN Alias RUDI Bin LALAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Sistem Pendidikan Nasional;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;Menetapkan barang bukti

Keabsahan penerbitansertifikat, Sertifikat keterampilan basic safety training revalidation dan buku pelaut milikterdakwa yang bernama RUDI YADI CHAMBARI yang tertempel foto diri terdakwadan mengakui diri bernama RUDI YADI CHAMBARI tersebut dengan maksud dantujuan untuk dapat bekerja diatas Kapal LCT PRIMA KALTARA 1 dan mendapatkanupah dan gaji sebesar Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69ayat (1) UURI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional.AtauKedua :Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD JONI LALAN Alias JONI LALAN AliasRUDI Bin LALAN, pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 10.30 Wita atausetidaktidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat diJalan Perairan Karang Anyar Tarakan Kalimantan Utara Posisi Koordinat 03018.000 U 117034.200 T tepatnya di atas Kapal LCT PRIMA KALTARA 1 atau setidaktidaknyapada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriTarakan yang

Pendidikan Nasional telah terpenuhi, makaTerdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakanpenangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebutharus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapTerdakwa dilandasi alasan yang cukup,

menyesali perbuatannya.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 69 ayat (1) UURI Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1 Menyatakan terdakwa Muhammad Joni Lalan Alias Joni LalanAlias Rudi Bin Lalan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Sistem

Pendidikan Nasional;2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;Menetapkan barang bukti berupa:e 1 (satu) lembar sertifikat ahli tehnika tingkat V manajemen dengancertificate No. 6200 1926 1855c0517;e 1 (satu) lembar pengukuhan keabsahan penerbitan sertifikat denganendorsement

. : S.Tap/68.b/XII/2018/Reskrim tanggal 27 Desember 2018 tentang Penghentian Penyidikan dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SPPP/96.a1/XII/2018/Reskrim tanggal 27 Desember 2018, tentang penghentian penyidikan terhadap perkara pidana atas nama tersangka SARIF terkait peristiwa pidana pemalsuan surat berupa ijazah pendidikan kesetaraan Paket B tahun 2012 sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Pasal 263

pendidikan nasional atau pasal 263 ayat (2) KUHPadalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum;3.

UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(KUHAP);Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP);UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 98/PUUX/2012;Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidanaoa fF Wwll.

Pendidikan Nasional atau Pasal 263 Ayat (2) KUHP, namun padatanggal 28 Mei 2018, pihak Kejaksaan Negeri Banggai Laut mengembalikan berkasperkara tersebut kepada Termohon untuk dilengkapi dengan memberikan petunjukpetunjuk;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T.13, T.14, T.15 dan T.16diperoleh fakta banwa terhadap petunjuk yang diberikan tersebut, Termohon padatanggal 26 Juli 2018, telah memeriksa Ahli hukum pidana atas nama Dr.

Pendidikan Nasional atau Pasal 263 Ayat (2) KUHP;Menimbang, bahwa dalam penetapan tersangka tersebut, ternyata Termohontelan memeriksa 7 (tujuh) orang saksi yakni Pemohon, Tasman T.

Pol.S.Tap/68.b/X1I/2018/Reskrim tanggal 27 Desember 2018 tentang PenghentianPenyidikan dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan NomorSPPP/96.a1/XII/2018/Reskrim tanggal 27 Desember 2018, tentang penghentianpenyidikan terhadap perkara pidana atas nama tersangka SARIF terkait peristiwa40pidana pemalsuan surat berupa ijazah pendidikan kesetaraan Paket B tahun 2012sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat (1), ayat (2) UndangUndang Nomor 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Pasal 263 ayat

(Sistem Pendidikan Nasional)Hakim Hakim HakimKetua Anggota anggota 6.

(Sistem Pendidikan Nasional)Hakim Hakim HakimKetua Anggota anggota Rambahan Kec. Tebo Ulu Kab.

(Sistem Pendidikan Nasional)Hakim Hakim HakimKetua Anggota anggota Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Yamin juga menemui Saksi H.Usman Ali, S.Pd Bin M.

(Sistem Pendidikan Nasional)Hakim Hakim HakimKetua Anggota anggota MENGADILI:Menyatakan Terdakwa Azwan Bin Hasan.

(Sistem Pendidikan Nasional)Hakim Hakim HakimKetua Anggota anggota

PUTUSANNomor 42 P/HUM/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiilterhadap Permohonan Pengujian Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 33Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan danPemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun2016 Nomor 38) Pasal 31 ayat (2) huruf (d) terhadap UndangUndang Nomor 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 ayat (

Pendidikan NasionalPasal 26 ayat (6);Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 42 P/HUM/2016ll.

Terhadap PermohonanPemohon tidak jelas apa yang dikehendaki Pemohon karenaPemohon tidak dirugikan dalam pengguguran sebagai Calon KepalaDesa Tampang Baru, dalam permohonannya pada halaman 2 s/d 3pada intinya mendalilkan bahwa pasal seperti tersebut di atasbertentangan dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional, namun Pemohon tidakmenguraikan secara terperinci dimana letak pertentangan/kontradiksipasalpasal tersebut terhadap UndangUndang Nomor 20 Tahun2003 tentang Sistem

Muba;Bahwa Pemohon sendirilah yang mempertentangkan Peraturan Bupatia quo dengan UndangUndang Sistem Pendidikan Nasional, padahalPerturan Bupati a quo diterbitkan oleh Termohon sesuai dengan hierarkiperaturan perundangundangan yang lebih tinggi yang menjadi dasarhukum terbitnya Peraturan Bupati Aquo tersebut.

Pendidikan Nasional.

Pendidikan Nasional.

BahwaPenuntut Umum dalam surat dakwaannya yang mendakwa Terdakwa dengandugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana dalam ketentuan pasal264 ayat (2) serta pasal 263 ayat (2) KUHP sangatlah bertentangan denganAsas Lex Specialis Derogat Legi Generali karena dugaan tindak pidanapemalsuan ijazah secara jelas telah di atur dalam ketentuan Pasal 69 UndangHalaman 9 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN.Lss.Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dengandemikian maka ketentuan

Pendidikan Nasional dan secaraumum diatur dalam pasal 263, 264 KUHP namun didalam ketentuanperalihan maupun ketentuan penutup UndangUndang Nomor 20 tahun2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, tidak ada pasal maupunclausul yang menyatakan tindak pidana terkait pemalsuan surat / ijazahdalam KUHP untuk tidak berlaku lagi, dengan demikian penerapanpasalpasal KUHP dalam tindak pidana pemalsuan ijazah danpenggunaan ijazah palsu tidak bertentangan dengan UndangUndangNomor 20 tahun 2003 tentang Sistem

Hal ini yang menjadi landasan penuntut umum untukmendakwa Terdakwa menggunakan aturan yang umum sebagaimanadimaksud pasal 264 ayat (2) KUHP atau pasal 263 ayat (2) KUHP.Menimbang, bahwa atas tanggapan pertama penuntut umum tersebutMajelis Hakim berpendapat bahwa sebenarnya Penuntut Umum telahmenyatakan dalam Tanggapannya bahwa Tindak pidana pemalsuan ijazah ataupenggunaan ijazah palsu memang secara lex specialis telah diatur dalam pasal69 UndangUndang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat tinggal :Desa Patikala, Kecamatan Tolala, KabupatenKolaka Utara;Agama : Islam;Pekerjaan : Wiraswasta;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(RUTAN) sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lasusuakarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:KesatuPrimair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 69 Ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem

Pendidikan Nasional;Subsidair :Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 69 Ayat (2) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional;Atau keduaPrimair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 264 Ayat (2) KUHP;Subsidair :Perobuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;Hal 1 dari 8 hal, Putusan Nomor 1484 k/Pid.Sus/2021Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri KolakaUtara tanggal 24 Juli 2020 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa DAKIRWAN bin DULLA telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan ijazah yangterbukti palsu dalam dakwaan kesatu primair melanggar Pasal 69 Ayat (1)UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAKIRWAN bin DULLA denganpidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dengan

Paket B dengan No 24 PB 006455 atasnama Dakirwan tidak terdaftar di Buku Induk di Pusat Kegiatan BelajarMasyarakat (PKBM) Wirasentane Kabupaten Luwu Timur sehinggabagaimana cara Terdakwa Dakirwan memperoleh No 24 PB 006455 tersebutdan pada saat membuat ljazah tersebut tidak diketahui olen Kepala DinasPendidikan Kabupaten Luwu Timur;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatanTerdakwa telah memenuhi unsurunsur pidana dalam Pasal 69 Ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional,sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair, oleh karena ituTerdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumtersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Negeri Lasusua Nomor54/Pid.Sus/2020/PN Lss., tanggal 10 Agustus 2020, untuk kKemudian MahkamahAgung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yangakan disebutkan

Pendidikan Nasional;ATAU :KEDUA :Bahwa Terdakwa Drs.H.M.

Pendidikan Nasional;Bahwa hal ini dapat terbaca sepanjang pertimbangan hukumnya dalamputusan perkara pidana yang dimohonkan kasasi ini.

AGUSSALIM yang berdasarkan keahliannya memberikan keterangan di depanpersidangan bahwa Terdakwa tidak berhak menyandang atau memakaigelar M.Si oleh karena Terdakwa belum memenuhi bobot SKS, Karyallmiah serta belum di Yudisium dan pada tahun 2007 Terdakwa di Drof Out(DO) dari Fakultas Hukum UNHAS Makassar, bahwa perbuatan Terdakwamenggunakan gelar M.Si pada ljasah Mahasiswa STKIP CokroaminotoPinrang adalah salah karena bertentangan dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

ARIEF , MH bin ALIMUDDIN bersalahmelakukan tindak pidana "Menggunakan Gelar Akademik Palsu"sebagaimana Pasal 69 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana dakwaan PertamaPemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum, dan menjatuhkan pidana penjarakepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun sesuai dengan yang PemohonKasasi/Jaksa/Penuntut Umum mintakan dalam surat tuntutan yangHal. 8 dari 12 hal.

No.76 K/Pid.Sus/2015terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMenggunakan Gelar Akademik Palsu sebagaimana dakwaan PertamaPemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum Pasal 69 ayat (1) UndangUndangNo.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, oleh sebab ituTerdakwa harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agungakan mempertimbangkan halhal yang memberatkan halhal dan yangmeringankan sebagai berikut :Halhal yang memberatkan :Bahwa akibat perbuatan

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 78.

2 Mei 2011 dan tanggal10 Juni 2011 yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Jawaban Termohon I :I UMUM :Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatanpendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan.Untuk menjamin hal tersebut, dikeluarkan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional.

pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatanpendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan.Untuk menjamin hal tersebut, dikeluarkan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pendidikan Nasional ;2 Pasal 58F ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010bertentangan dengan Pasal 24 ayat (2) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional ;KEBERATAN TERHADAP FORMALITAS PERMOHONAN :A.

Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 24 ayat(2).

Dalamkerangka sistem pendidikan nasional atau lebih khusus lagi pada aspek tatakerja dan organisasi maka Universitas Nasional Jakarta menjadi bagian dariKoordinasi Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS) Wilayah III berdasarkanKeputusan Mendikbud Nomor 0227/0/1975, tanggal 20 Oktober 1975tentang pembagian wilayah kerja Koordinator Perguruan Tinggi Swasta joKeputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 062/0/1982,tentang Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta;Bahwa, Pasal 31

ayat (3) UndangUndang Dasar 1945 menyatakan bahwaPemerintah menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dengantujuan mencerdaskan kehidupan bangsa: Pasdl 3 ; 22720 222 nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnnPemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistempendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan sertaakhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yangdiatur dalam undangundang. 16 Bahwa, Menteri Pendidikan Nasional bertanggung jawab dalampenyelenggaraan

pendidikan mulai dari jenjang pendidikan dasar, menengah,dan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UndangUndang Nomor 20Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS):1 Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggungjJawab Menteri.17 Bahwa, Universitas Nasional tidak hanya institusi pendidikan tinggi yangdidirikan oleh masyarakat, tetapi merupakan bagian dari sistem pendidikannasional yang memiliki fungsi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UUSISDIKNAS; o none nncnnePendidikan