Nanang Suhandono bin Imam Suhadi dan Terdakwa Dalhari binWongsodiharjo telah melakukan perubahan Kontrak/Addendum terhadapKontrak Perjanjian (KPPBJ) Pekerjaan Pengadaan Bibit Lengkeng DataranRendah Nomor : 188.3/2199/PERNAK/2008 tanggal 23 Oktober 2008 denganAddendum/Kontrak Nomor : 188.3/2199.a/ADD/PERNAK/2008 tanggal 17November 2008 dengan spesifikasi : No Nama barang Spesifikasi TeknisSebelum Berubah menjadi1.

Selanjutnya Addendum Kontrak Perjanjian Pengadaan Barang/JasaNomor : 188.3/2199.a/ADD/PERNAK/2008 dibuat setelah Panitia PemeriksaBarang melakukan pemeriksaan barang (bibit) yaitu tanggal 4 Desember 2008,akan tetapi dibuat tanggal mundur menjadi tanggal 17 November 2008 (berlakusurut).

Makmur Kencana Abadiyang ditetapkan tanggal 11 Oktober 2008.Kontrak Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa (KPPBJ) Nomor :188.3/2199/ PERNAK/2008 tanggal 23 Oktober 2008 yang dilakukanoleh CV.

Makmur Kencana Abadi melakukanperubahan Kontrak / Addendum terhadap Kontrak Perjanjian (KPPBU)pekerjaan Bibit Lengkeng Dataran Rendah Nomor : 188.3/2199/PERNAK/2008 tanggal 23 Oktober 2008 dengan addendum / kontraknomor : 188.3/2199.a/ADD/PERNAK/2008 tanggal 17 November 2008dengan speksifikasi sebagai berikut : No Nama barang Spesifikasi TeknisSebelum Berubah menjadi1. Bibit Tinggi bibit 25 cm s/d 30 cm Tinggi bibit 12 cm s/d 25cmLengkeng hasil sambungan. dari hasil sambungan.

(seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh riburupiah) berdasarkan Perubahan/Addendum Kontrak Perjanjian KerjaPengadaan Barang/Jasa (KPPBJ) Nomor : 188.3/2199a/ADD/PERNAK/2008 tanggal 17 November 2008.

bahwa PERDASUS PILGUBPAPUA No. 6 Tahun 2011 tersebut bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan meminta agar terhadap PERDASUS PILGUBPAPUA tersebut dilakukan penyesuaian; Bahwa terhadap perintah penyesuaian PERDASUS PILGUB PAPUA No.6 Tahun2011 tersebut dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, PejabatGubernur Papua meresponnya dengan suratnya tanggal 17 Februari 2012 Nomor188.3/558/SET, sedangkan DPRP meresponnya dengan surat tanggal 10 Februari2012 Nomor 188.3

sebagaimana mestinya, diantaranyakarena DPRP berpandangan bahwa kewenangan pada DPR tersebut sudah sesuaidengan Pasal 139 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;Bahwa selanjutnya setelah memperhatikan dan mempertimbangkan apa yangmenjadi kewenangannya itu, Tergugat mengambil sikap dan keputusannyasebagaimana obyek sengketa dalam gugatan ini, yaitu : e Surat Tergugat tanggal 03 April 2012 Nomor : 188.3

Kepentingan itu secara objektif tertentu sifatnya; Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelaslah bahwa Penggugat tidakberkompeten dan tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan secaralangsung atas diterbitkannya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.3/1177/Sj tanggal 3 April 2012 perihal Tindak Lanjut Hasil Klarifikasi PerdasusProvinsi Papua No. 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Gubernur danWakil Gubernur.

Bukti P12 : Surat Undangan Dewan Perwakilan Rakyat Papua tanggal 10 April2012 tentang Pembahasan Tindak Lanjut Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia Nomor : 188.3/1177/83 tanggal 3 April 2012,(foto kopi dari foto kopi); 13. Bukti P13 : Surat Nomor : 5.02/YLODPRP/BS/2012 tanggal 14 Februari 2012,perihal : Pemberitahuan dan Permohonan dari YUHERMAN &Partners Law Office kepada Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia, (foto kopi sesuai dengan aslinya);14.

atautidak sah dalam perkara a quo adalah Surat Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor: 188.3/1177/Sj. tanggal 03 April 2012 perihal Tindak Lanjut Hasil KlarifikasiPerdasus Provinsi Papua No.6 Tahun 2011 (bukti P1 = T5); Menimbang, bahwa tuntutan pembatalan obyek sengketa pada pokoknyadidasarkan atas dalil sebagai berikut : 1 Bahwa Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 188.3/1177/Sj. tanggal 03 April 2012 tersebut bertentangan dengan perturan Perundangundangan yang berlaku yakni

Sedangkan aspek keanggotaan, kepengurusandan rapat anggota,merupakan intenalisasi kelembagaan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, jo UU No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian,vide pasal 18 ayat (1) Anggaran dasar, jo pasal 22 ayat (1); Bahwa Tergugat, tidak sah mengeluarkan surat No.188.3/2542/Bid.Kelembagaan, tanggal 26 April 2016, jo Surat No.04/2011/Bid/Kelemb,Halaman 5 dari 85 halaman Putusan No. 23/G/2016/PTUN.

Menyatakan Surat Nomor : 188.3/2542/Bid.Kelembagaan, Perihal Tanggapan,tanggal 26 April 2016 adalah sah menurut hukum;3.

Adapun Objek Gugatan in casu Surat Nomor : 188.3/2542/Bid.Kelembagaan tanggal 26 April 2016 Perihal Tanggapan, bukanKeputusan administrasi Negara, sebagaimana dimaksud dalamPasal 1 ayat (9) dan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang NegaraRepublik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan TataUsaha Negara.

Bahwa menanggapi dalil uraian gugatan Pengugat di bagian positapada angka 12 halaman 8, sebagaimana telah diterangkan pada angkaIf.11, di atas, bahwa Objek Gugatan in casu Surat Nomor :188.3/2542/Bid.Kelembagaan tanggal 26 April 2016, tidakmenimbulkan akibat hukum, baik berupa menugatkan atau punmeniadakan suatu hubungan bersifat constuitif dan maupundeklaratoir.

Ambo Dalle(Penggugat) Nomor : 2.18/PengrPskd/IV/2016 tanggal 11April 2016 Perihal Pelaksanaan Lanjutan RAT Ke37 Tahun: Fotokopi sesuai dengan asli Surat Dinas Koperasi dan UMKMProvinsi Sulawesi Tengah Nomor : 188.3/ 2542/Bid.Kelembagaan tanggal 26 April 2016 Perihal Tanggapan,yang ditujukan kepada Sdr. Drs.

Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah surat Kepala Dinas Koperasi danUMKM Nomor 188.3/2542/Bid.Kelembagaan, tanggal 26 April 2016,perihal tanggapan;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat Nomor 188.3/2542/Bid.Kelembagaan, tanggal 26 April 2016, perihal tanggapan;Memerintahkan kepada Tergugat untuk memulihkan kedudukanPenggugat dalam keadaan semula, sesuai keputusan rapat anggotaNomor 010/RAT Ke37/IV/2016, tanggal 7 April 2016

Bahwa objectum ilitis Surat Tergugat bernomor 188.3/2542/Bid.Kelembagaan, tanggal 26 April 2016, sebagai Objek Sengketa,tidak menyebutnyebut Tergugat II Intervensi, in casu H. Moh. AminBadawi (Tergugat II Intervensi);b.

Bahwa eksistensi Surat Nomor 188.3/2542/Bid.Kelembagaan tanggal26 April 2016, yang menjadi Objek Sengketa, telah menunjukkankeberpihakan Tergugat secara subjektif dan kongkrit esensinyasebagai sebuah "ketetapan", atas dasar "kedekatan emosional",sebagaimana tercermin dalam kronologi dan Peta Persoalan KemelutPuskud Sulteng dalam pergantian Kepengurusan RAT Ke37/2015tanggal 25 Mei 2016 (vide Lampiran P.3);c.

Bahwa sengketa a guo, murni mempersoalkan Objek Sengketaberupa Surat Tergugat Nomor 188.3/2542/Bid.Kelembagaan, tanggal26 April 2016. Bukan persoalan yang terkait dengan "kepengurusanganda. Oleh karena itu, gugatan ditujukan kepada Tergugat KepalaDinas Koperasi dan UMKM, selaku Pejabat Tata Usaha Negara,sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan perundangundangan, incasu UndangUndang PTUN.

Amin Badawi, yangditunjuk secara ilegal melalui Rapat tandingan tanggal 4 April 2016,untuk menguasai secara melawan hukum (dengan bentuk kekerasan)gedung kantor dan semua fasilitas Puskud Sulawesi Tengah di Palu.Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 549 K/TUN/2017Dus, gugatan a quo hanya mempersoalkan surat Tergugat, in casusurat Nomor 188.3/2542/BID Kelembagaan, tanggal 26 April 2016yang beresensi sebuah "ketetapan" sehingga bisa dikategorikansebagai "beschikking".

SK Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB No : 188.3/429a/Disnakwan tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Milik Pemerintah pada Lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB TA 2013 ;6.

SK Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB No : 188.3/942/DISNAKWAN tanggal 1 Maret 2013 tentang Penyempurnaan SK Nomor : 188.3/429a/DISNAKWAN tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Milik Pemerintah pada Lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB TA 2013 ;7.

SK Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB No : 188.3/1698/Disnakwa tanggal 9 April 2013 tentang Penetapan Tim Selektor Pengadaan Pejantan Pemacek, Calon Induk dan Ternak Bibit Sapi Bali di Prov NTB TA 2013 ;8. SK Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB No : KU.110/1953/SATKER-06/2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang Penetapan Kelompok Penerima Paket Bantuan Sosial Kegiatan Pengembangan Integrasi Tanaman-Ruminansia Dana Tugas Pembantuan TA 2013 ; 9.

SK Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB No :188.3/429a/Disnakwan tentang Penunjukan Panitia Penerma HasilPekerjaan Barang/Jasa Milk Pemerintah pada Lingkup Dinas Peternakandan Kesehatan Hewan Prov NTBTA 2013 ;6.

SK Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB No :188.3/942/DISNAKWAN tanggal 1 Maret 2013 tentang PenyempurnaanSK Nomor : 188.3/429a/DISNAKWAN tentang Penunjukan Panitia10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.Penerma Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Milk Pemerintah pada LingkupDinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTBTA 2013 ;SK Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB No :188.3/1698/Disnakwa tanggal 9 April 2013 tentang Penetapan TimSelektor Pengadaan Pejantan Pemacek, Calon Induk dan

Kepala Dinas Peternakandan Kesehatan Hewan Prop NTB Nomor : 188.3/942/ Disnakwantanggal 1 Maret 2013, dengan susunan keanggotaan panitia terdiridari : Ir.

Hery Erpan Rayes, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satker139Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barattahun 2013 telah mengangkat : Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan SK No.188.3/429a/Disnakwan tanggal 4 Februari 2013 ; Tim Pemeriksa Barang/Hasil Pekerjaan dengan SK No : 188.3/429a/Disnakwan, kemudian disempurnakan dengan SK No : 188.3/942/DISNAKWAN tanggal 1 Maret 2013 ; Pembentukan Struktur Organisasi dan Pengelola Anggaran/Kegiatan (Dana Tugas Pembantuan/06) Satuan Kerja

dan Kesehatan Hewan Prov NTB No :188.3/942/DISNAKWAN tanggal 1 Maret 2013 tentang PenyempurnaanSK Nomor : 188.3/429a/DISNAKWAN tentang Penunjukan PanitiaPenerma Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Milk Pemerintah pada LingkupDinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTBTA 2013 ;SK Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB No :188.3/1698/Disnakwa tanggal 9 April 2013 tentang Penetapan TimSelektor Pengadaan Pejantan Pemacek, Calon Induk dan Ternak BibitSapi Bali di Prov NTBTA 2013 ;SK Kepala Dinas

SK Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB No : 188.3/429a/Disnakwan tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Milik Pemerintah pada Lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB TA 2013 ;6.

SK Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB No : 188.3/942/DISNAKWAN tanggal 1 Maret 2013 tentang Penyempurnaan SK Nomor : 188.3/429a/DISNAKWAN tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Milik Pemerintah pada Lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB TA 2013 ;7.

SK Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB No : 188.3/1698/Disnakwa tanggal 9 April 2013 tentang Penetapan Tim Selektor Pengadaan Pejantan Pemacek, Calon Induk dan Ternak Bibit Sapi Bali di Prov NTB TA 2013 ;8. SK Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB No : KU.110/1953/SATKER-06/2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang Penetapan Kelompok Penerima Paket Bantuan Sosial Kegiatan Pengembangan Integrasi Tanaman-Ruminansia Dana Tugas Pembantuan TA 2013 ; 9.

dan Kesehatan Hewan Prov NTB No :188.3/942/DISNAKWAN tanggal 1 Maret 2013 tentang PenyempurnaanSK Nomor : 188.3/429a/DISNAKWAN tentang Penunjukan PanitiaPenerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Milk Pemerintah pada LingkupDinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTBTA 2013 ;SK Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB No :188.3/1698/Disnakwa tanggal 9 April 2013 tentang Penetapan TmSelektor Pengadaan Pejantan Pemacek, Calon Induk dan Ternak BibitSapi Bali di Prov NTBTA 2013 ;SK Kepala Dinas

KTT Rose Lestari Desa Lekong Kec Alas Kab Sumbawa.Bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut telah diangkatPanitia Pemeriksa Barang/Jasa Milk Pemerintah berdasarkan dengan SK No:188.3/942/ DISNAKWAN tanggal 1 Maret 2013 tentang Penyempurnaan SKNo: 188.3/429a/DISNAKWAN dengan uraian tugas sbb:1. Melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang telah diadakan olehrekanan, baik jumlah maupun mutu harus sesuai dengan permintaanPengguna Barang/Jasa ;2.

Kepala Dinas Peternakandan Kesehatan Hewan Prop NTB Nomor : 188.3/942/ Disnakwantanggal 1 Maret 2013, dengan susunan keanggotaan panitia terdiridari : Ir.

Bahwa benar Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa MilikPemerintah pada lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ProvNTB berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Hewan Prop NTB No.188.3/942/ Disnakwan tanggal 1 Maret 2013, terdiri dari: Ir. Trias KDoelhadi (sebagai Ketua), Drh Dwi Iswanto (sebagai Sekretaris), danLalu Fajardi sebagai anggota;9. Bahwa benar Tim selektor diangkat berdasarkan SK No : 188.3/1698/Disnakwan tanggal 9 April 2013, terdiri dari : Drh. H.

Hery Erpan Rayes, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran SatkerDinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barattahun 2013 telah mengangkat : Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan SK No.188.3/429a/Disnakwan tanggal 4 Februari 2013 ;141 Tim Pemeriksa Barang/Hasil Pekerjaan dengan SK No : 188.3/429a/Disnakwan, kemudian disempurnakan dengan SK No : 188.3/942/DISNAKWAN tanggal 1 Maret 2013 ; Pembentukan Struktur Organisasi dan Pengelola Anggaran/Kegiatan (Dana Tugas Pembantuan/06) Satuan Kerja

Penggugat tetappada dalildalil Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; lalu dibacakansurat Gugatan Penggugat tersebut yang maksud dan isinya tetapdipertahankan oleh Penggud@t ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan bukti Surat berupa :Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : xxxxxxxxtanggal 16 Januari 2013 (tertanda P.1) ;Fotocopy Kutipan Akta Nikah Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tanggal 20Agustus 2013 (tertanda P.2) ;Surat Keterangan Desa/Lurah : 188.3

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2 berupaFotocopy Kutipan Akta Nikah Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tanggal 20 Agustus2013, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalamperkawinan yang sah dan perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Margadana, Kota Tegal, oleh karena itugugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.3 berupa SuratKeterangan Desa/Lurah : 188.3

Surat Keterangan Nomor : 188.3/78/IX/2014 yang diterbitkan oleh LurahTegalsari tanggal, 25 September 2014 (tertanda P.3 ); Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat jugatelah mengajukan saksisaksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahpada pokoknya sebagai berikut :Saksi Pertama : SAKSI I.e Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalahtetangga Penggugat ;e Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan dikaruniai 3 anak;e Bahwa Penggugat dan Tergugat

secara formaldapat diterima Pengadilan Agama Tegal ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2 berupa FotocopyKutipan Akta Nikah Nomor : 876/179/VIII/1990 tanggal 27 Agustus 1990, makaterbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sahdan sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, oleh karenaitu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah ;Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Keterangan LurahTegalsari Nomor : 188.3

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1177/04/III/1994 tanggal 10 Maret 1994yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan CibitungKabupaten Bekasi, telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sertatelah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diberitanda P.2;c..Asli Surat Keterangan Nomor.188.3/08/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 yangdikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pekauman kecamatan Tegal Barat kota Tegal,telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) kemudian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2 berupa FotocopyKutipan Akta Nikah Nomor : 1177/04/III/1994 tanggal 10 Maret 1994, maka terbuktiantara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah danperkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUAKecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, oleh karena itu gugatan Penggugatterhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.3 berupa SuratKeterangan Desa/Lurah :188.3

Bahwa selama perkawinan tersebut mereka dikaruniani 6 (enam)orange anak, demikian berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan olehKepala Kelurahan Tegalsari, Kota Tegal, tertanggal 6 Januari 2014 Nomor :188.3/003/1/2014, yaitu:1ao 2 NM. SRI AGUSTINA, Perempuan, lahir di Tegal, pada tanggal .NURJANAH, Perempuan, lahir di Tegal, pada tanggal 07 Agustus 1968.NURYANI, Perempuan, lahir di Tegal, pada tanggal 22 Mei 1970.NURYATI, Perempuan, lahir di Tegal, pada tanggal 3 Agustus 1971.MOH.

Selanjutnya diberi tanda bukti P.5.Fotocopy Surat Keterangan dari kelurahan Tegalsari Kecamatan tegal BaratKota Tegal Nomor: 188.3/003/l/2014 bertanggal 612014. Selanjutnya diberitanda bukti P.6.Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurjanah. Selanjutnya diberi tandabukti P.7.Fotocopy Surat Kesaksian Kelahiran dari Kelurahan Tegalsari bertanggal19 Nov 2014, tentang kelahiran seorang bernama Nurjanah. Selanjutnya diberitanda bukti P.8.Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nuryani.

Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor33.7602.311248.0001 tanggal 30 Mei 2014 (tertanda P.1) ;otocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 820/31/IX/2003 tanggal 20 September2003 (tertanda P.2) ; 7222222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnGone nnn ne nnn nn nnn nnn ne I I A Surat Keterangan Desa/Lurah : 188.3/1094 tanggal 02 Desember 2015 (tertandaP.3) jnnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnnMenimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon jugamengajukan saksisaksi

bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2 berupa FotocopyKutipan Akta Nikah Nomor : 820/31/IX/2003 tanggal 20 September 2003, makaterbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sahdan perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Kabumen, Kabupaten Kebumen, oleh karena itu. permohonanPemohon untuk menceraikan Termohon memiliki dasar hukum yang sah ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.3 berupa SuratKeterangan Desa/Lurah : 188.3

Asli Surat Keterangan Lurah : 188.3/420 tanggal 13 Nopember 2014 (tertandaP33) jMenimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat jugatelah mengajukan saksisaksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahpada pokoknya sebagai berikut :Saksi Pertama : SAKSI I.Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalahtetangga Penggugat ;Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun belum dikaruniaianak;Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat kediaman bersama

secaraformal dapat diterima Pengadilan Agama Tegal ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2 berupa FotocopyKutipan Akta Nikah Nomor : 520/24/X/2001 tanggal 16 Oktober 2001, makaterbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sahdan sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, oleh karenaitu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.3 berupa Asli SuratKeterangan Lurah : 188.3

Surat Keterangan Desa/Lurah : 188.3/90/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015(tertanda P.3) ; Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telahmengajukan saksisaksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah padapokoknya sebagai berikut :1.

formal dapat diterima Pengadilan Agama Tegal ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2 berupa FotocopyKutipanAkta Nikah Nomor : 598/19/XII/2006 tanggal 27 Desember 2006, makaterbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sahdan sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, oleh karena itugugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.3 berupa SuratKeterangan Desa/Lurah : 188.3

Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor : 188.3/26/X1I/2014 tanggal 08 Desember 2014 (tertanda P.1) ;Halaman 3Putusan Nomor : 0820/Pdt.G/2014/PA.Tgb.

kebenaran dalildalil Gugatannya ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalildalil gugatannya,Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2 dan saksisaksi ;Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa Fotocopy yang ternyatacocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka buktibuktisurat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 berupa asli SuratKeterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor : 188.3

Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor3376026505800004 tanggal 14 Februari 2013 (tertanda P.1) ;otocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0486/25/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013(tertanda P.2) ; 2272222 2n nn nnn nnn nnn nnn n nnn eeurat Keterangan Desa/Lurah : 188.3/12/II/2016 tanggal 16 Februari 2016(tertanda P.3) ; 29222 22 noon none enn n nnn nen n nen e eeMenimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telahmengajukan saksisaksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah padapokoknya

formaldapat diterima Pengadilan Agama Tegal ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2 berupa FotocopyKutipan Akta Nikah Nomor : 0486/25/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013, makaterbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sahdan sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, oleh karena itugugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.3 berupa SuratKeterangan Desa/Lurah : 188.3

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an.Sumarni Nomor 3376034506690002tanggal 25 Agustus 2012, telah dilakukan pemeteraian kemudian(nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai denganaslinya kemudian diberi tanda P.1;Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Dukuhturi,Kabupaten Tegal Nomor 180/128/VI/1991 tanggal 26 Juni 1991, telahdilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) serta telah dicocokkan danternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2.Surat Keterangan nomor 188.3

berdasarkan bukti surat tertanda P2 berupaFotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 180/128/V1I/1991 tanggal 26 Juni 1991,maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinanyang sah dan perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama KUA Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, oleh karena itugugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar alasan yang sah ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat tertanda P.3 berupa SuratKeterangan Lurah Debong Kidul nomor:188.3

AsliSurat Keterangan Nomor : 188.3/013, tanggal 15 Januari 2014 (tertandaMenimbang, bahwa selain bukti surat tersebut juga telah didengar keterangansaksisaksi dari pihak keluarga atau orangorang yang dekat dengan kedua pihakberperkara, yang pada pokoknya sebagai berikut :1.

bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2 berupa Fotocopy AktaNikah Nomor : Kutipan Akta Nikah Nomor : 359/28/II/1992 tanggal 21 Februari 2013,maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah danperkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanTegal Selatan, Kota Tegal, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memilikidasar hukum yang sah ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.3 berupa Surat KeteranganNomor : 188.3

Asli Surat Keterangan Ghoib Nomor: 188.3/04/III/2014 tanggal 10 Maret 2014(tertaNndaP 3); s=2

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 15/08/V/PW.01/16/2016 tanggal06 Apri 2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUAKecamatan Tegal Barat Kota Tegal, telah dilakukan pemeteraian kemudian(nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinyakemudian diberi tanda P.2;c..Asli Surat Keterangan Nomor.188.3/056/2018 tanggal 16 April 2018 yangdikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Debong Lor kecamatan Tegal Barat kotaTegal, telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen

Nikah Nomor : KK.11.35.2/PW.01/16/2016/43/II/1997 tanggal06 April 2016, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalamperkawinan yang sah dan perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahHalaman 7 dari Halaman 11 Putusan Nomor 175/Pdt.G/2018/PA.TgKantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, oleh karena itu gugatanPenggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.3 berupa SuratKeterangan Desa/Lurah nomor: 188.3

Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor3376014312780002 tanggal 01 September 2012 (tertanda P.1) ;) nann nn nana nn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn enn nnn nnn nnn nnn Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 320/06/X/1996 tanggal 10 Oktober 1996(tertanda P.2) j 22 nnn nn nn nn nn nn en nn enna nn nnn nnn eens ne nen en nen nn enn nneneneneeGreer nn nnn ren nnn nm na RR A A I Surat Keterangan Desa/Lurah : 188.3/04/IX/2015 tanggal 03 Agustus 2015(tertanda P.3) 222 nono nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn

bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2 berupa FotocopyKutipan Akta Nikah Nomor : 320/06/X/1996 yang dikeluarkan oleh KUA KecamatanTegal Barat Kota Tegal, tanggal 10 Oktober 1996, maka terbukti antara Penggugatdan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sesudah akad nikahTergugat mengucapkan sighat taklik talak, oleh karena itu gugatan Penggugatterhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang Sah ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.3 berupa SuratKeterangan Desa/Lurah : 188.3