Menyatakan batal atau tidak sah:Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 660.3/3985/IVA/DISPMPTtentang Izin Lingkungan Hidup Pembangunan Pembangkit ListrikTenaga Uap (PLTU) PT PLTU Celukan Bawang Di Desa CelukanBawang Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng, tertanggal 28 April2017 ;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 660.3/3985/IVA/DISPMPTtentang Izin Lingkungan Hidup Pembangunan Pembangkit ListrikTenaga Uap (PLTU) PT.

yang menguatkan PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor221/B/LH/2018/PT.TUN.SBY tertanggal 26 Desember 2018 yangmenguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor2/G/LH/2018/PTUN.DPS tertanggal 16 Agustus 2018;MENGADILI SENDIRI:Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Pemohon PeninjauanKembali (dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/ParaPenggugat) untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupaSurat Keputusan Gubernur Bali Nomor 660.3

PLTU Celukan Bawang di Desa Celukan BawangKecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng tertanggal 28 April 2017;Mewajibkan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon KasasiI/Terbanding I/Tergugat) untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 660.3/3985/IVA/DISMPTtentang Izin Lingkungan Hidup Pembangunan Pembangkit Listrik TenagaUap (PLTU) PT.

Menyatakan batal atau tidak sah:Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 660.3/3985/IVA/DISPMPTtentang Izin Lingkungan Hidup Pembangunan Pembangkit ListrikTenaga Uap (PLTU) PT. PLTU Celukan Bawang Di Desa CelukanBawang Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng, tertanggal 28 April2017 ;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 660.3/3985/IVA/DISPMPTtentang Izin Lingkungan Hidup Pembangunan Pembangkit ListrikTenaga Uap (PLTU) PT.

Putusan Nomor 224 K/TUN/LH/2019MENGADILI SENDIRI:Dalam Penundaan1.Mengabulkan permohonan penundaan dari Para Pemohon Kasasi(dahulu Para Pembanding/Para Penggugat);Memerintahkan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding /Tergugat)untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara, berupaSurat Keputusan Gubernur Bali Nomor 660.3/3985/IVA/DISMPTtentang Izin Lingkungan Hidup Pembangunan Pembangkit ListrikTenaga Uap (PLTU) PT.

PLTUCelukan Bawang di Desa Celukan Bawang Kecamatan Gerokgak,Kabupaten Buleleng tertanggal 28 April 2017;Mewajibkan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding I/Tergugat) untukmencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat KeputusanGubernur Bali Nomor 660.3/3985/IVA/DISMPT tentang IzinLingkungan Hidup Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap(PLTU) PT.

Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor:660.3/3985/IVA/DISPMPT tentang Izin Lingkungan HidupPembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PT.

Pada hari inilan Penggugat pertama kalinya melihatsecara nyata tentang: 222222 n2 nnne Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 660.3/3985/IVA/DISPMPTtentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Pembangkit ListrikTenaga Uap (PLTU) Celukan Bawang 2 x 330 MW oleh PT Celukane Dokumen Kerangka AcuanAnalisis Dampak Lingkungan HidupRencana Pembangunan PLTU Celukan Bawang di Desa CelukanBawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng oleh PT.

Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan TataUsaha Negara, berupa :2"B22StnsdsSurat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 660.3/3985/IVA/DISPMPTtentang Izin Lingkungan Hidup Pembangunan Pembangkit ListrikTenaga Uap (PLTU) PT.

Menyatakan batal atau tidak sah:Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 660.3/3985/IVA/DISPMPTtentang Izin Lingkungan Hidup Pembangunan Pembangkit ListrikTenaga Uap (PLTU) PT. PLTU Celukan Bawang Di Desa CelukanBawang Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng, tertanggal 28 AprilHalaman 38 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 660.3/3985/IVA/DISPMPTtentang Izin Lingkungan Hidup Pembangunan Pembangkit ListrikTenaga Uap (PLTU) PT.

Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 660.3/3985/IVA/DISPMPTTentang Izin Lingkungan Hidup Pembangunan Pembangkit ListrikTenaga Uap (PLTU) PT. PLTU Celukan Bawang Di Desa CelukanBawang Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng, Tertanggal 28 April2017 yang ditandatangani oleh Ida Bagus Made Parawat, S.E, M.SI.selaku Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Propinsi Bali (selanjutnya disebut "SK Obyek Gugatan) ;B.

Indonesia Toray Synthetics;

Indonesia Toray Synthetics;

Indonesia Toray Synthetics;)) Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota TangerangNomor : 660.3/Kep.146Konservasi tanggal 14 Juni 2016 tentang IzinPengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untukKegiatan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya danBeracun (B3) kepada PT.

Indonesia Toray Synthetics;m) Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota TangerangNomor : 660.3/Kep.184Konservasi tanggal 19 Agustus 2016 tentangIzin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untukKegiatan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya danBeracun (B3) kepada PT.

Bahwa terdapat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup KotaTangerang Nomor : 660.3/ Kep.146KONSERVASI tanggal 14 Juni 2016tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) UntukKegiatan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun(B3) Kepada PT. Indonesia Toray Synthetics.

Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota TangerangNomor : 660.3/Kep.146Konservasi tanggal 14 Juni 2016 tentang IzinPengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untukKegiatan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya danBeracun (B3) kepada PT. Indonesia Toray Synthetics;Xill.

Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota TangerangNomor : 660.3/Kep.184Konservasi tanggal 19 Agustus 2016 tentangIzin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untukKegiatan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya danBeracun (B3) kepada PT. Indonesia Toray Synthetics;XIV.

Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Semarangtanggal 2 Maret 2015 No. 660.3/250/BI/III/2015tentang ijin penyimpanan sementara limbah bahanberbahaya dan beracun kepada PT. Glory IndustrialSemarang II;Menimbang, bahwa penasihat hukum terdakwa telah mengajukan buktisurat berupa Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Semarang tanggal 2Maret 2015 No. 660.3/250/BI/III/2015 tentang ijin penyimpanan sementaralimbah bahan berbahaya dan beracun kepada PT.

Glory Industrial Semarangmasih dalam ambang batas baku mutu lingkungan hidup sebagaimanasurat keputusan Kepala Badan Lingkungan hidup Kota Semarangtanggal 2 Maret 2015 No. 660.3/250/B1/III/2015;Menimbang, bahwa fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkandiatas, ternyata bahwa hasil limbah PT.

Semarang berupa limbahB3 jenis fly ash dan bottom ash berdasarkan hasil laborat dari kantor Balai BesarTeknologi Pencegahan Pencemaran Industri Semarang (BBTPPI) tanggal10 Maret 2015 Nomor : 0010843 ternyata mengandung limbah B3 yaitu unsurBaron (B), unsur Barium (Ba), unsur Chrom (Cr) dan unsur Seng (Zn), olehkarena itu pembelaan penasihat hukum terdakwa haruslah dikesampingkan;Menimbang, bahwa surat berupa foto copy surat Badan Lingkungan HidupPemerintah Kota Semarang tanggal 2 Maret 2015 No. 660.3

Glory Industrial Semarang Il, maka Majelis Hakim akandipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa surat keputusan Kepala Badan Lingkungan HidupKota Semarang tanggal 2 Maret 2015 No. 660.3/250/BI/III/2015 tentang ijinpenyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun kepada PT.Glory Industrial Semarang II ternyata bahwa PT.

Glory Industrial Semarang IIJalan Coaster blok A11, A12 dan Ai2a dengan suratnya tertanggal 20 Januari2015 Nomor : 003/GISII/GA/I/2015 tentang permohonan izin penyimpanansementara limbah B3, selanjutnya ditindaklanjuti dengan hasil evaluasi teknisterhadap permohonan tersebut oleh Tim Teknis Badan Lingkungan Hidup KotaSemarang;Menimbang, bahwa surat keputusan Kepala Badan Lingkungan HidupKota Semarang tanggal 2 Maret 2015 No. 660.3/250/BI/III/2015 tentang ijinpenyimpanan sementara limbah bahan berbahaya

WAN BAO LONG STEEL Nomor : 660.3/056/LB3/VI/PPKL/BPLH/2016, terbit 23 Juni 2016;

10. 2 (Dua) lembar Asli Persetujuan Impor Limbah Non B3 PT. WAN BAO LONG STEEL Nomor : 04.PI-05.17.2568 tanggal 27 Juli 2017;

11. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir sanksi teguran tertulis Nomor: 660.3/2302/PPKL/BPLH/2014 kepada PT.

WAN BAO LONG STEEL tanggal 22 Juli 2014 dari Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi;

12. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir sanksi administrasi paksaan pemerintah Nomor : 660.3/4510/PPKL/BPLH/ Tahun 2015 kepada PT.

WANBAO LONG STEEL Nomor : 04.PI05.17.2568 tanggal 27 Juli 2017;4.11. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir sanksi teguran tertulis Nomor:660.3/2302/PPKL/BPLH/2014 kepada PT. WAN BAO LONG STEELtanggal 22 Juli 2014 dari Badan Pengendalian Lingkungan HidupKabupaten Bekasi;4.12. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir sanksi administrasi paksaanpemerintah Nomor : 660.3/4510/PPKL/BPLH/ Tahun 2015 kepadaPT.

Perdagangan(SIUP) menengah Nomor : 1888604/PM/P1.824.271. tanggal 23122014.1 (Satu) lembar foto copy legalisir Tanda Daftar Perusahaan PerseroanTerbatas Nomor TDP.09.03.1.46.17924 tanggal 30 Desember 2014.1 (satu) lembar foto copy legalisir NPWP PT TIRTASURYATEXANGGUN Nomor : 01.558.164.8011.0001 (satu) lembar foto copy legalisir NPWP TIRTADJAJA SURYADINomor : 06.770.243.1063.000 tanggal 02102007.13 (tiga belas) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan KepalaDinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi No.660.3

.6) Akta pembukaan Cabang Dan Pemberian Kuasa Nomor : 5tanggal 2432016 Notaris VESTINA RIA KARTIKA, SH, MH.7) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah Nomor : 1888604/PM/P1.824.271. tanggal 23122014.8) Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas NomorTDP.09.03.1.46.17924 tanggal 30 Desember 2014.9) NPWP PT TIRTASURYATEX ANGGUN Nomor : 01.558.164.8001.000.10)NPWP TIRTADJAJA SURYADI Nomor : 06.770.243.1063.000tanggal 02102007.11)Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup KabupatenBekasi No. 660.3

tidak benar dengan alasanalasan sebagai berikut:Pertimbangan Hukum Judex Facti Tidaklah Benar Dan Tidak Cermat;Bahwa kami, Penasihat Hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa menolakpertimbangan hukum Judex Facti, karena keliru dan tidak benar serta tidakcermat, dengan alasan sebagai berikut: Di dalam pertimbangan hukumnya, Judex Facti Tingkat Pertama yangdiambil alin oleh Judex Facti Tingkat Banding pada halaman 25 putusanmenyatakan:Menimbang bahwa Surat Keputusan Lingkungan Hidup Kota Semarangtanggal Nomor 660.3

Glory Industrial Semarang Blok B 2531, B910telah memperoleh izin tempat penyimpanan sementara limbah B3sebagaimana Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup KotaSemarang Nomor 660.3/111 9/BI/VI/201 5 tanggal 6 Juli 2015; Bahwa selanjutnya, di dalam Pasal 95 Ayat (1) UndangUndang 32/2009menyatakan, Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindakpidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antarapenyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasiMenteri

bukanlah unsur melakukan pengelolaanlimbah B3 tanpa izin dan pejabat yang berwenang sebagaimana yangdiputuskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa, sehingga dengandemikian seluruh pertimbangan yang ada di dalam putusan Judex Factiadalah sesat dan oleh karenanya menurut hukum haruslah ditolak; Terbukti di persidangan bahwa permohonan izin untuk menyimpansementara limbah B3 yang telah diterbitkan oleh Badan LingkunganHidup Kota Semarang sesuai Keputusan Kepala Badan LingkunganHidup Kota Semarang Nomor 660.3

GloryIndustrial Semarang hanya mengajukan permohonan izin tempatpenyimpanan sementara limbah B3 yang telah diterbitkan oleh BadanLingkungan Hidup Kota Semarang sesuai Keputusan Kepala BadanLingkungan Hidup Kota Semarang Nomor 660.3/1119/BI/VI/2015tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya DanBeracun kepada PT. Glory Industrial Semarang II tertanggal 6 Juli 2015,sebagaimana pengajuan izin yang diajukan oleh bagian HRD PT.

Abdya dengan No. 660.3/185/2007, tanggal 18 September 2007;

Abdya dengan No. 660.3/185/2007, tanggal 18September 2007.1 (satu) lembar Struktur Organisasi Pengurusan Perusahaan PT. Dua PerkasaLestari bulan Juli 2011.1 (satu) lembar Struktur Organisasi Pengurusan Perusahaan PT. Dua PerkasaLestari tahun 2012.1 (satu) lembar eksamplar photo copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara PT.Dua perkasa Lestari dengan PT.

Abdya dengan No. 660.3/185/2007, tanggal 18September 2007;1 (satu) lembar Struktur Organisasi Pengurusan Perusahaan PT. Dua PerkasaLestari bulan Juli 2011;1 (satu) lembar Struktur Organisasi Pengurusan Perusahaan PT. Dua PerkasaLestari tahun 2012;1 (satu) lembar eksamplar photo copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara PT.Hal 16 Putusan No.230/Pid/2015/PT.BNADua perkasa Lestari dengan PT.

Abdya dengan No.660.3/185/2007, tanggal 18 September 2007;Hal 22 Putusan No.230/Pid/2015/PT.BNA 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Pengurusan Perusahaan PT. DuaPerkasa Lestari bulan Juli 2011; 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Pengurusan Perusahaan PT. DuaPerkasa Lestari tahun 2012; 1 (satu) lembar eksamplar photo copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) antaraPT. Dua perkasa Lestari dengan PT.

Rekomendasi Kepala Dinas LingkunganHalaman 2 dari 89Putusan Nomor 111/Padt.G/2019/PN CkrHidup Kabupaten Bekasi Nomor : 660.3/058/Non B3/P3LH/DLH/VI/2018,tetanggal 05 Juni 2018 dan Izin Pengelolaan Limbah B3 berdasarkanKeputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Kabupaten Bekasi Nomor :660.3/2.064/LB3/P3LH/DLHI/IX/2017, tertanggal 29 September 2017, dengandasar surat kesepakatan perjanjian kerjasama pengangkutan limbah B3PT. Sankei Gohsyu Indutries, antara PENGGUGAT dengan TURUTTERGUGAT (PT.

Rekomendasi Kepala DinasLingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Nomor: 660.3/NonB3/P3LH/DLH/VI/2018, tertanggal 5 Juni 2018 dan Izin Pengelolaan LimbahB3 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup KabupatenBekasi Nomor: 660.3/2.064/LB3/PELH/DLH/IX/2017, tertanggal 29September 2017 dengan dasar Surat Kesepakatan Perjanjian KerjasamaPengangkutan Limbah B3 PT. Sankei Gohsyu Industries, antaraPENGGUGAT dengan Turut TERGUGAT (PT.

dengan PENGGUGAT , bahwa TERGUGAT hanya melakukanperjanjian jual beli limbah Non B3 yang bernilai ekonomis berdasarkanPerjanjian Kerjasama Nomor 50/SGI/PD/XII/2018 dan surat pernyataanPENGGUGAT tertanggal 21 Desember 2018;41.Bahwa PENGGUGAT tidak memiliki izin pemanfaatan, pengelolaanlimbah B3, bahwa PENGGUGAT hanya memiliki izin pemanfaatan limbahNon B3 yang bernilai ekonomis Nomor 503.22/Kep.071DPMPTSP/X/2018yaitu berupa scrap tidak terkontaminasi B3 (vide Rekomendasi DinasLingkungan Hidup Nomor 660.3

Pintu Kabupaten Bekasi, Nomor 503.22/KEP.071DPMPTSP/X/2018, tanggal 28 Oktober 2018 tentang IzinPemanfaatn Limbah Non B3 Yang Memiliki Nilai Ekonomis; joRekomondasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten BekasiNomor : 660.3/058/Non B3/P3LH/DLH/V1I/2018, tanggal O05 Juni2018.2) Keputusan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Nomor :660.3/2.064/LB3/P3LH/DLH/IX/2017, tanggal 29 September 2017tentang Izin Pengelolaan Limbah B3.Dimana masing masing surat masih berlaku untuk masa 5 (lima)tahun sampai

dari Tergugat maka Tergugat tidak teliti dalam membaca posita poin angka 2 Penggugat karena telahtertulis .... dan Izin Pengelolaan Limbah B3 berdasarkan Keputusan KepalaDinas Lingkungan Hidup Kabupaten BekasiNomor:660.3/2.064/LB3/P3LH/DI.H/IX/2017 tertanggal 29 September 2017.Sedangkan terhadap eksepsi obscuur libel!

Gugatan Penggugat salah pihak ( Error In Persona )Bahwa dalil Penggugat yang mendalilkan Tergugat dalam perkara quoadalah Walikota Semarang adalah dalil yang keliru dan tidak tepatmenurut hukum, karena Tergugat dalam menjalankan kKewenangannyatelah mendelegasikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidupsebagaimana dalam Surat Keputusan Walikota Semarang No. 660.3 /200 tanggal 9 Juli 2012 tentang pendelegasian wewenang untukmenandatangani izin pembuangan limbah cair, jjin penyimpanansementara limbah bahan

Bahwa dalam gugatannya PENGGUGAT mendalilkan, bahwayang menjadi TERGUGAT dalam perkara a quo adalah WalikotaSemarang, dalil yang demikian merupakan dalil yang keliru dan tidak tepat menurut hukum;2: Bahwa TERGUGAT dalammenjalankankewenangannyatelahmendelegasikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup KotaSemarang, sebagaimana dalam Surat Keputusan WalikotaSemarang No.: 660.3/200 tanggal 9 Juli 2012 tentang pendelegasianwewenang untuk menandatangani izin pembuangan limbah cair(IPLC), izin penyimpanan

Bahwa dalam menjalankan fungsi pengawasan, TERGUGATtelah menerbitkan suatu produk hukum berupa Surat KeputusanHalaman 53 dari 151 Halaman Putusan Perkara Nomor:28/G/LH/2018/PTUN.SMGWalikota Semarang No.: 660.3/200 tanggal 9 Juli 2012 tentangpendelegasian wewenang untuk menandatangani izinpembuangan limbah cair (IPLC), izin penyimpanan sementaralimbah bahan berbahaya dan beracun (B3),izinlingkungan danpengenaansanksi administratiflingkungan hidup kepadaKepala Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang.

Bahwa dasar Kewenangan Kepala Dinas Lingkungan Hidup KotaSemarang dalam menerbitkan dan menandatangani obyek sengketaadalah Keputusan Walikota Semarang Semarang No.660.3/200tanggal 9 September 2012 (bukan peraturan Pemerintah, PeraturanPresiden dan/atau Peraturan Daerah); Bahwa~ dalam Keputusan Walikota Semarang No.660.3/200tanggal 9 September 2012 pada bagian memutuskan : Menetapkan :Ketiga : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalammelaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundangundangan

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, walaupun KeputusanWalikota Semarang No.660.3/200 tanggal 9 September 2012bernomenklatur Pendelegasian Wewenang namun secara materiilbernilai sebagai Mandat; Bahwa selain itu berdasarkan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PeraturanHalaman 115 dari 151 Halaman Putusan Perkara Nomor:28/G/LH/2018/PTUN.SMGPemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan sertaPeraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun

Rekomendasi Kepala Dinas LingkunganHidup Kabupaten Bekasi Nomor : 660.3/058/Non B3/P3LH/DLH/VI/2018,Halaman 2 dari 89Putusan Nomor 111/Padt.G/2019/PN Ckrtetanggal 05 Juni 2018 dan Izin Pengelolaan Limbah B3 berdasarkanKeputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Kabupaten Bekasi Nomor :660.3/2.064/LB3/P3LH/DLH/IX/2017, tertanggal 29 September 2017, dengandasar surat kesepakatan perjanjian kerjasama pengangkutan limbah B3PT. Sankei Gohsyu Indutries, antara PENGGUGAT dengan TURUTTERGUGAT (PT.

Rekomendasi Kepala DinasLingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Nomor: 660.3/NonB3/P3LH/DLH/V1I/2018, tertanggal 5 Juni 2018 dan Izin Pengelolaan LimbahB3 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup KabupatenBekasi Nomor: 660.3/2.064/LB3/PELH/DLH/IX/2017, tertanggal 29September 2017 dengan dasar Surat Kesepakatan Perjanjian KerjasamaPengangkutan Limbah B3 PT. Sankei Gohsyu Industries, antaraPENGGUGAT dengan Turut TERGUGAT (PT.

PENGGUGAT , bahwa TERGUGAT I hanya melakukanperjanjian jual beli limbah Non B3 yang bernilai ekonomis berdasarkanPerjanjian Kerjasama Nomor 50/SGI/PD/XII/2018 dan surat pernyataanPENGGUGAT tertanggal 21 Desember 2018;41.Bahwa PENGGUGAT tidak memiliki izin pemanfaatan, pengelolaanlimbah B3, bahwa PENGGUGAT hanya memiliki izin pemanfaatan limbahNon B83 yang bernilai ekonomis Nomor 503.22/Kep.071DPMPTSP/X/2018yaitu berupa scrap tidak terkontaminasi B3 (vide Rekomendasi DinasLingkungan Hidup Nomor 660.3

89Putusan Nomor 111/Padt.G/2019/PN Ckra) Bahwa pada posita Penggugat halaman 2, Point 2, Penggugatsecara tegas menyatakan bahwa Penggugat memiliki perizinan ataspengelolaan limbah Non B3 dan limbah B3 berdasarkan :1) Surat Keputusan Dinas Penanaman Modal Dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi, Nomor 503.22/KEP.071 DPMPTSP/X/2018, tanggal 28 Oktober 2018 tentang IzinPemanfaatn Limbah Non B3 Yang Memiliki Nilai Ekonomis; joRekomondasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten BekasiNomor : 660.3

/058/Non B3/P3LH/DLH/V1/2018, tanggal 05 Juni2018.2) Keputusan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Nomor :660.3/2.064/LB3/P3LH/DLH/IX/2017, tanggal 29 September 2017tentang Izin Pengelolaan Limbah B3.Dimana masing masing surat masih berlaku untuk masa 5 (lima)tahun sampai dengan 2 (dua) tahun ke depan.

Fotokopi Surat Keterangan ghaib Nomor 660.3/93/GSU/21 tanggal 8Juli 2021, yang dikeluarkan oleh atas nama Lurah Kasi PemberdayaanMasyarakat Kelurahan Gunung Sari Ulu bermeterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2;Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksisaksi / keluargasebagai berikut :1.

Rekomendasi Kepala Dinas LingkunganHidup Kabupaten Bekasi Nomor : 660.3/058/Non B3/P3LH/DLH/VI/2018,tetanggal 05 Juni 2018 dan Izin Pengelolaan Limbah B3 berdasarkanKeputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Kabupaten Bekasi Nomor :660.3/2.064/LB3/P3LH/DLHIIX/2017, tertanggal 29 September 2017,dengan dasar surat kesepakatan perjanjian kerjasama pengangkutanlimbah B3 PT. Sankei Gohsyu Indutries, antara PENGGUGAT denganTURUT TERGUGAT (PT.

Rekomendasi Kepala DinasLingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Nomor: 660.3/NonB3/P3LH/DLH/VI/2018, tertanggal 5 Juni 2018 dan Izin Pengelolaan LimbahB3 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup KabupatenBekasi Nomor: 660.3/2.064/LB3/PELH/DLH/IX/2017, tertanggal 29September 2017 dengan dasar Surat Kesepakatan Perjanjian KerjasamaPengangkutan Limbah B3 PT. Sankei Gohsyu Industries, antaraPENGGUGAT dengan Turut TERGUGAT (PT.

gugatan harusdinyatakan tidak dapat diterima.Bahwa pada posita Penggugat halaman 2, Point 2, Penggugatsecara tegas menyatakan bahwa Penggugat memiliki perizinan ataspengelolaan limbah Non B3 dan limbah B3 berdasarkan:1) Surat Keputusan Dinas Penanaman Modal Dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi, Nomor 503.22/KEP.071DPMPTSP/X/2018, tanggal 28 Oktober 2018 tentang IzinPemanfaatan Limbah Non B3 Yang Memiliki Nilai Ekonomis; joRekomondasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten BekasiNomor: 660.3

Putusan Nomor:61/PDT/2020/PT.BDG.b)2) Keputusan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Nomor:660.3/2.064/LB3/P3LH/DLH/IX/2017, tanggal 29 September 2017tentang Izin Pengelolaan Limbah B3.Dimana masing masing surat masih berlaku untuk masa 5 (lima)tahun sampai dengan 2 (dua) tahun ke depan.

Penggugat Terbanding tidak mempunyaikecakapan untuk membuat dan menandatangani surat perjanjian, sehinggasalah satu syarat sah perjanjian yaitu syarat subjektif ke 2. kecakapan untukmembuat suatu perikatan tidak terpenuhi maka perjanjian menjadi tidak sah,oleh karena itu Surat Perjanjian Jual Beli Limbah B3, Nomor: 196/SGI/XI/2013,tanggal 8 Nopember 2013 (P10 = TI17) harus dinyatakan batal;Menimbang, bahwa mengenai surat bukti P3 berupa Keputusan KepalaDinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Nomor:660.3

. : Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup KabupatenSemarang Nomor : 660.3/tpslb3/187/2015 tanggal 22 Mei 2015tentang Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah BahanBerbahaya dan Beracun Kepada PT. Starligh Garment Semarang;T4 : Surat Perjanjian Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya danBeracun (B3) No.015/SNLJ/IX/2014 tanggal 01 September 2014antara PT. Starlight Garment Semarang dengan CV.

Semarang, namun surat permohonan initidak sesuai dengan surat bukti T3 yang diajukan Penasihat HukumTerdakwa berupa Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup KabupatenSemarang Nomor : 660.3/tpslb3/187/2015 tanggal 22 Mei 2015 tentang IzinTempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracunkepada PT.

Makna penting perizinan bukan hanya terletak padakeberadaan formalnya semata, akan tetapi substansi dan implementasinya.Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim waktu waktuperistiwa hukum tersebut dapat disimpulkan proses pengajuan ijin dari PT.STARLIGHT GARMENT Semarang, Keputusan Kepala Badan LingkunganHidup Kabupaten Semarang Nomor : 660.3/tpslb3/187/2015 tanggal 22 Mei2015 dan penyelidikan penyidikan Polda Jateng, izin terhadap limbah yangdihasilkan dari produksi berupa fly ash dan bottom

Gugatan Penggugat salah pihak ( error inpersona );Bahwa dalil Penggugat yang mendalilkan Tergugat dalam perkara aquo adalah Walikota Semarang adalah dalil yang keliru dan tidaktepat menurut hukum, karena Tergugat dalam menjalankankewenangannya telah mendelegasikan kepada Kepala DinasLingkungan Hidup sebagaimana dalam Surat Keputusan WalikotaSemarang No. 660.3 /200 tanggal 9 Juli 2012 tentang pendelegasianwewenang untuk menandatangani izin pembuangan limbah cair , ijinpenyimpanan sementara limbah

Bahwa TERGUGAT dalammenjalankankewenangannya telahmendelegasikan kepada Kepala Dinas Lingkungan HidupKota Semarang, sebagaimana dalam Surat Keputusan WalikotaSemarang No.: 660.3/200 tanggal 9 Juli 2012 tentangpendelegasian wewenang untuk =menandatangani izinpembuangan limbah cair (IPCL), izin penyimpanan sementaralimbah bahan berbahaya dan beracun (B3), izin lingkungan danpengenaan sanksi administratif lingkungan hidup kepada KepalaBadan Lingkungan Hidup Kota Semarang; a.

diantaranya sebagai berikut:UndangUndang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Pasal 71 ayat (2) UU.No.32 Tahun2009: Menteri, Qgubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikankewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat atauinstansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; a Bahwa dalam menjalakan fungsi pengawasan, TERGUGAT telahmenerbitkan suatu produk hukum berupa Surat Keputusan WalikotaSemarang No.: 660.3

LH/2017/PTUN.Smg.3.4.5:Bukti T 3Bukti T 4Bukti T 5Subroto Blok 11 C Kawasan industri Candi KotaSemarang tanggal 8 Juni 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya);Keputusan Walikota Semarang Nomor:660.1/3587/B.IV/VIII/2017 Tentang PengenaanSanksi Administratif Lingkungan Hidup BerupaPembekuan Izin Lingkungan Kepada PimpinanHavindo Pakan Optima di Jalan Gatot Subroto Blok11 C Kawasan industri Candi Kota Semarangtanggal 21 Agustus 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya);Keputusan Walikota Semarang Nomor: 660.3

PetropackAgro Industries di Semarang (fotocopy sesuaidengan aslinya);UndangUndang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan(Add Informandum);Keputusan walikota Semarang Nomor: 660.3/200 tentang Pendelegasian Wewenang UntukMenandatangani Izin Pembuangan Limbah Cair(IPLC), Izin Penyimpanan Sementara LimbahBahan Berbahaya Dan Beracun (B3), IzinLingkungan, Dan Pengenaan Sanksi AdministratifLingkungan Hidup Kepada Kepala BadanLingkungan Hidup Kota Semarang tanggal 9 Juli2012

Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor :660.3 / 97 / SK / 2009 tanggal 11 Maret 2009tentang Kelayakan Lingkungan Hidup UntukPembangunan Perkebunan Kelapa Sawit danPabrik CPO PT. Surya Panen Subur 2 DiKecamatan Darul Makmur Kabupaten NaganRaya Provinsi Aceh Darussalam.3 (tiga) lembar8. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan(ANDAL) PT. SPS Tahun 2008.280 (dua ratusdelapan puluh)lembar3 SPSb1. Dokumen Rencana PengelolaanLingkungan (RKL) PT. SPS tahun 2008.58 (lima puluhdelapan)lembar2.

Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor :660.3 / 97 / SK / 2009 tanggal 11 Maret 2009tentang Kelayakan Lingkungan Hidup UntukPembangunan Perkebunan Kelapa Sawit danPabrik CPO PT. Surya Panen Subur 2 DiKecamatan Darul Makmur Kabupaten NaganRaya Provinsi Aceh Darussalam.3 (tiga) lembar 8. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan(ANDAL) PT. SPS Tahun 2008.280 (dua ratusdelapan puluh)lembar SPS 1. Dokumen Rencana Pengelolaan cecaLingkungan (RKL) PT. SPS tahun 2008. Plembar2.

Perjanjian Kerja Perun Mekanis 42 (empat(Steking) No. 0013 / AMARASPS / V / 2011 puluh dua)tanggal 30 Mei 2011. lembarti Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor : .660.3/ 97 / SK / 2009 tanggal 11 Maret 2009 3 (tiga) lembar halaman 19 putusan No. 61/Pid/2016/PTBNA tentang Kelayakan Lingkungan Hidup UntukPembangunan Perkebunan Kelapa Sawit danPabrik CPO PT. Surya Panen Subur 2 DiKecamatan Darul Makmur Kabupaten NaganRaya Provinsi Aceh Darussalam. 8. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan(ANDAL) PT.

Perjanjian Kerja Perun Mekanis 42 (empat(Steking) No. 0013 / AMARASPS / V / 2011 puluh dua) halaman 40 putusan No. 61/Pid/2016/PTBNA tanggal 30 Mei 2011.lembar ts Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor :660.3 / 97 / SK / 2009 tanggal 11 Maret 2009tentang Kelayakan Lingkungan Hidup UntukPembangunan Perkebunan Kelapa Sawit danPabrik CPO PT. Surya Panen Subur 2 DiKecamatan Darul Makmur Kabupaten NaganRaya Provinsi Aceh Darussalam.3 (tiga) lembar 8. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan(ANDAL) PT.

INSANPAQ INDONESIA Nomor : 21tanggal 22 Agustus 2013, oleh Notaris Soga Indrani, SH tertanda T11.12 Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang Nomor :660.3/tps1b3/751/2015 tanggal 20 Agustus 2015 tentang Izin PengelolaanLimbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Penyimpanan SementaraLimbah Bahan Berbahaya dan Beracun kepada PT.

Insanpaq Indonesia telah memiliki ijin dari BadanLingkungan Hidup Kabupaten Semarang Nomor : 660.3/tps1b3/751/2015 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahayadan Beracun untuk Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah BahanBerbahaya dan Beracun tertanggal 20 Agustus 2015 sebagaimana buktisurat T12.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas selanjutnyaakan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsurunsur dalampasalpasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Insanpaq yaitu ijin dari BadanLingkungan Hidup Kabupaten Semarang Nomor : 660.3/tps1b3/751/2015 tentang IzinPengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan PenyimpananSementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun tertanggal 20 Agustus 2015sebagaimana bukti surat T12.Menimbang, bahwa apakah limbah sisa pembakaran batu bara dari mesinboiler di PT.

Sus/2018 SPS/VII/2011 tanggal 16 Agustus 2011perihal Penetapan PelaksanaanPekerjaan Pengadaan Pupuk Kaptan(Ca CO3).Perjanjian Kerja Perun Mekanis(Steking) Nomor 0013/AMARASPS/V/2011 tanggal 30 Mei 2011.Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor :660.3/97/SK/2009 tanggal 11 Maret2009 tentang Kelayakan LingkunganHidup UntukPerkebunan Kelapa Sawit dan PabrikCPO PT.

Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor : 660.3/ 97 / SK / 2009 tanggal 11 Maret 2009tentang Kelayakan Lingkungan Hidup UntukPembangunan Perkebunan Kelapa Sawit danPabrik CPO PT. Surya Panen Subur 2 DiKecamatan Darul Makmur Kabupaten NaganRaya Provinsi Aceh Darussalam.3 (tiga)lembar8. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan(ANDAL) PT. SPS Tahun 2008.280 (duaratusdelapanpuluh)lembar3 SPSb1. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan(RKL) PT. SPS tahun 2008.58 (limapuluhdelapan)lembar2.

SPS Nomor : 009 / SP3 / CP / SPS / 14 (empatVII / 2011 tanggal 16 Agustus 2011 perihal) belas)Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan lembarPengadaan Pupuk Kaptan (Ca COS).Perjanjian Kerja Perun Mekanis (Steking) No. 42 (empat0013 / AMARASPS / V / 2011 tanggal 30 Meij puluh dua)2011. lembarKeputusan Bupati Nagan Raya Nomor : 660.3) 3 (tiga)/97/SK/ 2009 tanggal 11 Maret 2009 tentang lembarKelayakan Lingkungan Hidup UntukPembangunan Perkebunan Kelapa Sawit danPabrik CPO PT.

Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor : 660.3 / 3 (tiga)97 / SK / 2009 tanggal 11 Maret 2009 tentang) lembarKelayakan Lingkungan Hidup UntukPembangunan Perkebunan Kelapa Sawit danPabrik CPO PT. Surya Panen Subur 2 DiKecamatan Darul Makmur Kabupaten NaganRaya Provinsi Aceh Darussalam.8. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan/280 (dua(ANDAL) PT. SPS Tahun 2008. ratusdelapanpuluh)lembarSPSb; 1. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan 58 (lima(RKL) PT. SPS tahun 2008. puluhdelapan)lembar2.

Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor : 660.3 3 (tiga)/97/SK/ 2009 tanggal 11 Maret 2009 lembartentang Kelayakan Lingkungan Hidup UntukPembangunan Perkebunan Kelapa Sawit danPabrik CPO PT. Surya Panen Subur 2 DiKecamatan Darul Makmur Kabupaten NaganRaya Provinsi Aceh Darussalam.8. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan 280 (dua(ANDAL) PT. SPS Tahun 2008. ratusdelapanpuluh)lembarSPS 1. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan 58 (limab (RKL) PT. SPS tahun 2008. puluhdelapan)lembar2.