DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGEMBANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN SELURUH INDONESIA (DPP APERSI) VS I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGEMBANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN SELURUH INDONESIA (DPP APERSI);

Putusan Nomor 61 PK/TUN/2017dan Industri (KADIN) Indonesia, dan undangan lainnya yangdikeluarkan oleh DPP APERSI maupun PanitiaPenyelenggara Munas IV APERSI yang menentukan tempatpelaksanaan Munas IV APERSI dilaksanakan di Hotel SahidJaya, Jakarta. Karena itu bukan ditempat dan kota lain, yangtidak sesuai dengan hasil keputusan Pleno DPP APERSI;5.

DPP APERSI oleh karenaPenggugat mesti mengeluarkan biaya dan tenaga serta waktuuntuk memberikan klarifikasi dan penjelasan sesuai dengan hukumdan AD dan ART APERSI untuk menjawab pertanyaan anggotadan/atau DPD APERSI seluruh Indonesia dengan membuatpertemuan khusus antara anggota dengan DPD APERSI maupunantara DPD APERSI dengan DPP APERSI yang menerimaHalaman 10 dari 48 halaman.

kepada DPP;17.2.Pembentukan Panitia Penyelenggara Munas IV APERSI,adalah sah dan mengacu serta amanat Pasal 19 ayat (1)ART APERSI, dan ditetapbkan sesuai mekanisme organisasidalam/dengan Keputusan Pleno DPP APERSI;17.3.Keputusan membentuk Panitia Penyelenggara Munas IVAPERSI adalah keputusan DPP APERSI secara kolektif, danbersumber dari mandat dan kewenangan terikat berdasarkanPasal 19 ayat (1) ART APERSI, yang dikukuhkan denganSurat Keputusan DPP APERSI Nomor 021/DPPAP/MNSIV/II/013 tentang Penyelenggaraan

Keberadaan dan kewenangan terikat Panitia PenyelenggaraMunas IV APERSI (yang berasal dari Pasal 19 ayat (1) ARTAPERSI, Surat Keputusan DPP APERSI tertanggal15 Februari 2013, dan keputusan Pleno DPP APERSI)sehingga sah bertindak melaksanakan Munas IV APERSI diJakarta tanggal 12, 13, 19 Juni 2013;17.7.Dengan demikian Panitia Penyelenggara Munas IV APERSIsebagai penerima mandat/tugas DPP APERSI untukpelaksanaan Munas IV APERSI sah dan berwenangmenyelenggarakan Munas IV APERSI di Jakarta tanggal12, 13

Keputusan mengenai Munas IV APERSI hanya sah denganmengacu keputusan di dalam persidangan Munas IV yangdilakukan di Jakarta dan tidak sah apabila keputusandilakukan di luar forum persidangan Munas IV APERSI diJakarta;33.4.Pelaksanaan Munas IV APERSI hanya sah apabilapemberitahuan dan undangan dilakukan oleh PanitiaPenyelenggara Munas IV APERSI dengan Ketua PanitiaPenyelenggara adalah Ir. Anton R. Santoso sesuai hasilkeputusan Pleno DPP APERSI.

.;2 DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGEMBANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SELURUH INDONESIA (DPP APERSI).;DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGEMBANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SELURUH INDONESIA (DPP APERSI).;

APERSI sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1 ) Anggaran Rumah Tangga APERSI dan sesuai Surat KeputusanDPP APERSI Nomor. 021/DPPAP/MNSIV/II/2013 (vide buktiP7A dan bukti P7B) Sehingga hasil lanjutan Munas keIV diPontianak tidak sah begitu juga Akte Notaris Hj. Tety Andriani,S.H.

2013 telahmengikuti prosedur yaitu dihadiri 18 DPD dari 23 DPDAPERSI serta dihadiri dan di pimpin oleh 4 pimpinan SidangMunas IV APERSI 2013 Yang Sah; Bahwa pelaksanaan MUNAS lanjutan di Pontinak tanggal 19Juni 2013 merupakan penetapan, pengukuhan dan pelantikanKetua Umum DPP APERSI masa bakti 20132016 yang telahdipilih pada Munas ITV APERSI 2013 yang dilaksanakan diHotel Sahid Jakarta pada tanggal 12 dan 13 Juni 2013berdasarkan Surat Ketetapan DPP APERSI Nomor 022 A/SKEP/DPPAP/II/2013 tanggal 15

yang menunjukPenggugat / Terbanding sebagai DPP APERSI adalah sah karena dilakukan dikota Jakarta (sesuai keputusan DPP APERSI cq.Panitia PenyelenggaraMunas keIV dan tata tertib Munas keIV yang sudah disahkan) dandilaksanakan oleh Panitia Penyelenggara Munas keIV APERSI, selakupenerima mandat DPP APERSI sesuai ketentuan pasal 19 ayat (1) AnggaranRumah Tangga APERSI (vide bukti P.2);Bahwa justru Tergugat II Intervensi / Pembanding II lah yang tidak sahsebagai DPP APERSI karena lanjutan Munas keIV

di Pontianak karena sesuaipasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar APERSI tidak ada wewenang dan mandatPimpinan Sidang mengatasnamakan sebagai DPP APERSI.

), dan juga karena sidang lanjutan MUNASIV APERSI tidak dilaksanakan oleh Panitia Penyelenggara Musyawarah NasionalkeIV APERSI Tahun 2013 yang ditetapkan oleh DPP APERSI.

DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGEMBANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SELURUH INDONESIA (DPP APERSI);1.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,2.DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGEMBANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SELURUH INDONESIA (DPP APERSI)

Bahwa Objek Sengketa a quo telah bersifat konkret karena telahmenimbulkan akibat hukum dengan terbitnya Objek Sengketa a quoyang mengesahkan badan hukum perkumpulan APERSI atas namapihak lain selain Penggugat yang secara hukum dan sesuai AD danART APERSI sebagai acuan dan ketentuan tertinggi dalamorganisasi APERSI ; 5.

Sesuai dengan surat Undangan kepada DPD APERSI seluruhIndonesia, maupun kepada Wakil Presiden Rl, MenteriPerumahan Rakyat RI, Ketua Umum Kamar Dagang danIndustri (KADIN) Indonesia, dan undangan lainnya yangdikeluarkan oleh DPP APERSI maupun Panitia PenyelenggaraMunas IV APERSI yang menentukan tempat pelaksanaanMunas IV APERSI dilaksanakan di Hotel Sahid Jaya, Jakarta.Karena itu bukan ditempat dan kota lain, yang tidak sesuaidengan hasil keputusan Pleno DPP APERS ; 5.

dan pengesahan APERSI sebagai badan hukumperkumpulan (vereniging), yang seakanakan dengan terbitnya ObjekSengketa a quo APERSI baru saja dilahirkan dan disahkan sebagaibadan hukum perkumpulan pada saat diterbitkannya Objek Sengketaa quo sebagaimana pada diktum Pertama Objek Sengketa yangberbunyi: Memberikan pengesahan Akta Pendirian AsosiasiPengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia(APERSI).

Hasil kKeputusan Rapat Pleno DPP APERSI tertanggal 15Februari 2013, yang memutuskan mengangkat PanitiaPanyelenggara Munas IV APERSI dengan Ketuapenyelenggara adalah Ir. Anton R. Santoso dan KetuaSteerring Committe adalah Ir. Endang Kawidjaja, yangkemudian dikukuhkan dengan Surat Keputusan DPP APERSINomor 021/DPPAP/MNSIV/II/013 tentang Penyelenggaraandan Pembentukan Panitia Penyelenggara MusyawarahNasional Ke4 APERSI Tahun 20189 ; 12.2.

DPP APERSI oleh karena Penggugatmesti mengeluarkan biaya dan tenaga serta waktu untuk memberikanklarifikasi dan penjelasan sesuai dengan hukum dan AD dan ARTAPERSI untuk menjawab pertanyaan anggota dan/atau DPD APERSIseluruh Indonesia dengan membuat pertemuan khusus antaraanggota dengan DPD APERSI maupun antara DPD APERSI denganDPP APERSI yang menerima penjelasan dan menyatakankepatuhannya pada hasil Munas IV APERSI di Jakarta tanggal 12,13, 19 Juni 2013. 2 22 enna nena eensBahwa dengan terbitnya

DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGEMBANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SELURUH INDONESIA (DPP APERSI) VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DK

DPP APERSI oleh karenaHalaman 9 dari 54 halaman.

Endang Kawidjaja;Keberadaan dan kewenangan terikat Panitia PenyelenggaraMunas IV APERSI (yang berasal dari Pasal 19 ayat (1) ARTAPERSI, Surat Keputusan DPP APERSI tertanggal 15Februari 2013, dan keputusan Pleno DPP APERSI)sehingga sah bertindak melaksanakan Munas IV APERSIdi Jakarta tanggal 12, 13, 19 Juni 2013;Dengan demikian Panitia Penyelenggara Munas IV APERSIsebagai penerima mandat/tugas DPP APERSI untukpelaksanaan Munas IV APERSI sah dan berwenangmenyelenggarakan Munas IV APERSI di Jakarta

Kewenangan terikat pelaksanaannya ditugaskan kepadaPanitia Penyelenggara Munas IV APERSI berdasarkanPasal 19 ayat (1) ART APERSI.19.2. Kewenangan terikat pelaksanaannya berada/dilakukanPanitia Penyelenggara Munas IV APERSI berdasarkanSurat Keputusan DPP APERSI Nomor 021/DPPAP/MNSIV/II/013. tentang Penyelenggaraan dan PembentukanPanitia Penyelenggara Munas IV APERSI tahun 2013,tertanggal 15 Februari 2013.19.3.

Santoso sesuai hasilkeputusan Pleno DPP APERSI.Keputusan mengenai Munas IV APERSI hanya sah denganmengacu keputusan di dalam persidangan Munas IV yangdilakukan di Jakarta dan tidak sah apabila keputusandilakukan di luar forum persidangan Munas IV APERSI diJakarta.Pelaksanaan Munas IV APERSI hanya sah apabilapemberitahuan dan undangan dilakukan oleh PanitiaPenyelenggara Munas IV APERSI dengan Ketua PanitiaPenyelenggara adalah Ir. Anton R. Santoso sesuai hasilkeputusan Pleno DPP APERSI.

. 63;Bahwa akibat terbitnya Objek Sengketa a guo, bukan hanyamerugikan kepentingan Penggugat karena adanya penghilanganfakta hukum pendirian dan pengesahan badan hukum APERSI,namun juga menghilangkan fakta sejarah APERSI, yang denganpenuh perjuangan dan susah payah didirikan, dikembangkan dandiperjuangkan oleh perusahaan/pengembang anggota APERSI,DPD APERSI, DPP APERSI, sehingga mengakibatkan kerugiannyata dan luas akibat terbitnya Objek Sengketa a quo.

(AsosiasiPengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Rakyat Indonesia)Kalimatan Timur An.SUNARTI untuk menjadi Ketua APERSI KorwilSamarinda, Bontang dan Kutai Timur.

SUNARTI untuk membentuk Pengurus APERSISamarinda, Bontang, dan Kutai Timur, kemudian Terdakwa melakukan rapatbersama dengan beberapa teman Terdakwa dan pengembang perumahanuntuk membentuk struktur Organisasi APERSI Korwil Samarinda, Bontangdan Kutai Timur, dan dari hasil rapat tersebut Terdakwa ditunjuk sebagaiKetua APERSI Korwil Samarinda, Bontang dan Kutai Timur.Bahwa karena untuk menjadi seorang Ketua APERSI harus memilikiminimal CV maka sambil berjalan pada tahun 2018 Terdakwa datang keDinas

SOLEH bahwa pekerjaan Terdakwa adalahKetua APERSI, kemudian Sdr.

SOLEH bahwaHalaman 15 dari 21 Putusan Nomor 657/Pid.B/2019/PN Smrpekerjaan Terdakwa adalah Ketua APERSI, kemudian Sdr.

Terdakwa merubah status pekerjaan Terdakwa di KTP dan KK yangawalnya Pegawai Negeri Sipil menjadi Karyawan Swasta karena padasaat itu Terdakwa selain bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil DenpomVil 1 SMD Pomdam VI/ Mulawarman Terdakwa juga diberi mandat(kepercayaan) oleh Dewan Pimpinan Daerah APERSI (AsosiasiPengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Rakyat Indonesia)Kalimatan Timur An.SUNARTI untuk menjadi Ketua APERSI KorwilSamarinda, Bontang dan Kutai Timur;3.

(AsosiasiPengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Rakyat Indonesia)Kalimatan Timur An.SUNARTI untuk menjadi Ketua APERSI KorwilSamarinda, Bontang dan Kutai Timur.

SUNARTI untuk membentuk Pengurus APERSISamarinda, Bontang, dan Kutai Timur, kemudian Terdakwa melakukan rapatbersama dengan beberapa teman Terdakwa dan pengembang perumahanuntuk membentuk struktur Organisasi APERSI Korwil Samarinda, Bontangdan Kutai Timur, dan dari hasil rapat tersebut Terdakwa ditunjuk sebagaiKetua APERSI Korwil Samarinda, Bontang dan Kutai Timur.Bahwa karena untuk menjadi seorang Ketua APERSI harus memilikiminimal CV maka sambil berjalan pada tahun 2018 Terdakwa datang keDinas

SOLEH bahwa pekerjaan Terdakwa adalahKetua APERSI, kemudian Sdr.

SOLEH bahwaHalaman 15 dari 21 Putusan Nomor 657/Pid.B/2019/PN Smrpekerjaan Terdakwa adalah Ketua APERSI, kemudian Sdr.

Terdakwa merubah status pekerjaan Terdakwa di KTP dan KK yangawalnya Pegawai Negeri Sipil menjadi Karyawan Swasta karena padasaat itu Terdakwa selain bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil DenpomVil 1 SMD Pomdam VI/ Mulawarman Terdakwa juga diberi mandat(kepercayaan) oleh Dewan Pimpinan Daerah APERSI (AsosiasiPengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Rakyat Indonesia)Kalimatan Timur An.SUNARTI untuk menjadi Ketua APERSI KorwilSamarinda, Bontang dan Kutai Timur;3.

AHRI BUDIONO tersebut tidak di lengkapidengan dokumen Sertifikat dari RAE (Real estate indonesia)/ APERSI(Asosiasi developer perumahan dan permukiman seluruh indonesia)atas nama CV MEGA MAJU MANDIRI, dan tidak ada juga foto kopiSertifikat hak milik tanah atas nama CV MEGA MAJU MANDIRI atauatas nama direkturnya yaitu sdr. AHRI BUDIONO, dan tidak adadokumen IMB (izin mendirikan bangunan) nya.

Bahwa PT IKSAN CAHAYA LANGGENG bergerak dalam bidangusaha Property yaitu pembangunan dan penjualan perumahan subsididan non subsidi, jinijin yang dimiliki terkait operasional perusahaansaya tersebut adalah Akte pendirian perusahaan, SIUP, SITU, TDP, danHO, SURAT PKS (perjanjian kerjasama) dengan pihak Bank BTN danMandiri, Surat keanggotaan dari APERSI (asosiasi pengembangperumahan dan permukiman seluruh indonesia). Bahwa saksi mengenal Sdr. AHRI BUDIONO pada saat saksi dimintaoleh sdri.

Copy KTP Pengurus Kepesertaan sebagai anggota dari Asosiasi, bisa REI (Realestate Indonesia), APERSI, ASPERI.b) Legalitas Proyek yaitu sebagai berikut: Sertifikat bisa nama perusahaan atau nama salah satupengurus dalam perusahaan tersebut . Harus ada IMB SITE PLANs Sudah ada aliran Listrik dari PLN Rekomendasi Air bersin/PDAM. Sertifikat tanah harus sudah di pecah sesuai dengan jumlahrumah yang akan di ajukan kreditnya.

Adhi Mega Perdana belum tergabung kedalamasosiasi property seperti RAY atau APERSI ;Bahwa uang ke4 (empat) konsumen tersebut tidak Terdakwa setorkankepada Saksi Ahri Budiono selaku Direktur PT. Adhi Mega Perdana ;Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 534/Pid.B/2020/PN TjkBahwa uang yang Terdakwa terima dari sdr.

Adhi Mega Perdana belum tergabungkedalam asosiasi property seperti RAY atau APERSI ;Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 534/Pid.B/2020/PN Tjk Bahwa benar uang ke4 (empat) konsumen tersebut tidak Terdakwasetorkan kepada Saksi Ahri Budiono selaku Direktur PT.

survey kaitannya dengan proses pencairan, saksi awalnyadengan proyek perumahan Krakatau di JI Galunggung, kemudian vacum lamadan muncul kembali proyek yang di JI Galunggung, proses pengajuan kreditdisetujui lalu kenal dengan sdr Suyatno/Tergugat;Bahwa sebelumnya surat yang diajukan ke BTN yang diajukandi Krakatausudah lengkap;Bahwa syaratnya pada sertifikat PT nya masih kurang lengkap, tetapikemudian sudah dilengkapi;Bahwa syarat untuk menjadi debitur konstruksi adalah harus menjadi anggotaREI / Apersi

untuk developer dan Sdr Sugoto memilih menjadi anggota Apersidan sekarang sudah berubah;Bahwa dalam Apersi selaku Direktur adalah Sdr Suyatno/Tergugat harusdilampirkan karena itu merupakan syarat;Bahwa ketika saksi bertemu dengan Tergugat, saksi menyarankan kepadaTergugat agar menjadi anggota Apersi jadi bisa bertemu dengan Tergugat.jadi saksi sudah fix dengan Tergugat;Bahwa Sdr Sugoto yang memenuhi syaratsyarat Semuanya, didalamperjanjian antara Penggugat dan Tergugat dalam proses ini selaku perbankandan

UKON KRISNAJAYA.SH,SpN Nomor : 23/NOTJKT/I/2011 tertanggal 25 Januari 2011 Perihal Pemberitahuan KesepakatanBersama yang ditujukan kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Up KasatIl Harda Bangtah Unit V Polda Metro Jaya, selanjutnya diberi tanda PTK31(Sesuai dengan aslinya) ;32.Fotokopi pesan Messenger Penggugat II kepada Tergugat Ill, selanjutnyadiberi tanda PTK32 (sesuai dengan Print Out foto) ;33.Fotokopi Sertifikat diberikan kepada PT.GUA PERSADA MURDIYONOA.WIBOWO dalam Musyawarah Nasional Il APERSI

Perseroan Terbatas Nomor TDP10,20,1,70,04125 tertanggal 18 April 2008, selanjutnya diberi tanda PTK35(fotokopi dari fotokopi) ;36.Fotokopi surat dari Departemen Keuangan Republik Indonesia DirektoratJenderal Pajak mengenai Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM02176/WPUJ.22/KP.0803/2008 atas nama PT.GUNA PERSADA tertanggal 28April 2008, selanjutnya diberi tanda PTK36 (fotokopi dari fotokopi) ;37.Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi PengembangPerumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI

) Nomor : 236/DPPAP/V/10 tentang Pengesahan Pendaftaran Ulang PT.GUNA PERSADAseagai Anggota Biasa Pada DPD APERSI DKI Jakarta tertanggal 15 Mei2010, selanjutnya diberi tanda PTK37 (sesuai dengan aslinya) ;38.Fotokopi sertifikat anggota NIA : 01.05.0192 PT.GUNA PERSADA AsosiasiPengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI)tertanggal 15 Mei 2010, selanjutnya diberi tanda PTK38 (sesuai denganaslinya) ;39.Fotokopi tanda tangan pengambilan 8 (delapan) sertifikat yang berada diYayasan Kesejahteraan

KeduaHalaman 30 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 276/Pat.G/2019/PN Cbidan BAHARUDDIN ALY sebagai Pihak Ketiga tetanggal 15 Januari 2011,selanjutnya diberi tanda PTK40 (fotokopi dari fotokopi) ;41.Fotokopi surat dari Notaris UKON KRISNAJAYA.SH,SpN mengenai SuratKeterangan Nomor : 110/NOTJKT/V/2012 tertanggal 4 Mei 2010,selanjutnya diberi tanda PTK41 (fotokopi dari fotokopi) ;42.Fotokopi sertifikat anggota NIA : 01.05.0192 PT.GUNA PERSADA AsosiasiPengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI

Fotocopy Surat Keterangan No. 14/KETKor.APRS/V/2008. tanggal 9 Mei2008, dari Korwil Apersi Kediri, diberi tanda bukti surat P. 6;7. Foto copi Berita Acara Pergantian Antar Waktu KSU Bangun Sejahtera Nomor : 04/BH/XVI.31/2008, tanggal 27 Maret 2008, diberi tanda buktisurat P7;8. Foto copi Denah Situasi Perumahan Griya Permata Ungu, penanggungjawab KSU Bangun Sejahtera , mengetahui dari Dinas Pekerjaan UmumKota Kediri, diberi tanda bukti surat P 8;9.

Walikota Kediri, Kepala DinasPerindustrian Perdagangan Dan Pertambangan Kota Kediri;e bukti surat P6, berupa fotocopy Surat Keterangan No. 14/KETKor.APRS/V/2008. tanggal 9 Mei 2008, dari Korwil Apersi Kediri;e bukti surat P9, berupa fotocopy Keputusan Walikota Kediri No.801 / Tahun2008tanggal 10 Oktober 2008 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan kepada MASERI (selakuKetua KSU Bangun Sejahtera ) , alamat bangunan Perumahan Griya Permata Ungu;serta keterangan saksi 1,WAHID RUBAI , buktibukti surat dan saksi

Surat Keanggotaan REI / APERSI (khusus untuk permohonanperumahan) ;3. Bahwa, di dalam mengeluarkan keputusan Tergugat, Tergugat telah melanggarketentuan dan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri NegaraAgraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang IzinLokasi, Pasal 6 ayat 2, 4 dan 5 Dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 17 Tahun 2009Jo.

Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Standar Operasional Prosedur PelayananPerizinan Terpadu Lampiran SOP Izin Lokasi huruf D.1.e tersebut diatas, karenakeputusan Tergugat tersebut ditandatangani oleh Tergugat tanpa disertai konsultasidengan Para Penggugat sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan tersebutpada angka 13.1 diatas dan disamping itu keputusan Tergugat tersebut diatasdiberikan kepada pihak yang tidak terdaftar sebagai Anggota Persatuan PerusahaanRealestat Indonesia (REI) / APERSI (Assosiasi

: 24 BulanAngsuran bulanane Pokok : Rp. 2.803.400e Bunga Rp. 835.000Jaminan : Sertifikat Hak Milik No. 1618/Kti atas namaCoryatiPTK jaminan SHM No. 1618 : Diikat dengan SKMHTNilai Pasar Wajar : Rp. 109.000.000,T.H.L.S :Rp. 89.600.000,Pinjaman, per 24 Maret 2008 : Rp. 50.000.000,Tunggakan (pokok + bunga) :Rp. 5.836.800,Kolektibilitas : DPKKasus yang ditemukan :Administrasi Pinjaman :Alamat pada identitas KTP atas nama Johani bukan rumah tempat tinggal yangbersangkutan melainkan alamat kantor DPD APERSI

Debitur atas nama Johani pada identitas KTP atas nama Johani bukan rumah tempattinggal yang bersangkutan melainkan alamat kantor DPD APERSI Lampung danberdasarkan Kartu Keluarga No. 1871091104070012 Johani satu alamat denganMamat peminjaman Kupedes BRI Unit Pasar Induk Norek. 13362464.f.

CoryatiPTK jaminan SHM No. 1618 : Diikat dengan SKMHTNilai Pasar Wajar : Rp. 109.000.000,T.H.L.S :Rp. 89.600.000,Pinjaman, per 24 Maret 2008 : Rp. 50.000.000,Tunggakan (pokok + bunga) :Rp. 5.836.800,Kolektibilitas : DPKKasus yang ditemukan :Administrasi Pinjaman :Alamat pada identitas KTP atas nama Johani bukan rumah tempat tinggal yangbersangkutan melainkan alamat kantor DPD APERSI Lampung dan berdasarkan KartuKeluarga No. 1871091104070012 Sdr.

Debitur atas nama Johani pada identitas KTP atas nama Johani bukan rumah tempattinggal yang bersangkutan melainkan alamat kantor DPD APERSI Lampung danberdasarkan Kartu Keluarga No. 1871091104070012 Johani satu alamat dengan Mamatpeminjaman Kupedes BRI Unit Pasar Induk Norek. 13362464.f.

Way Mesuji No. 42 Pahoman: 13380131: 28012008: Rp. 50.000.000: 24 Bulan: Rp. 2.803.400Rp. 835.000: Sertifikat Hak Milik No. 1618/Kti atas nama: Diikat dengan SKMHT: Rp. 109.000.000,:Rp. 89.600.000,Rp. 50.000.000,Rp. 5.836.800,: DPKAlamat pada identitas KTP atas nama Johani bukan rumah tempat tinggal yangbersangkutan melainkan alamat kantor DPD APERSI Lampung dan berdasarkan KartuKeluarga No. 1871091104070012 Sdr.

AHRI BUDIONO tersebut tidak di lengkapidengan dokumen Sertifikat dari RAE (Real estate indonesia)/ APERSI(Asosiasi developer perumahan dan permukiman seluruh indonesia)atas nama CV MEGA MAJU MANDIRI, dan tidak ada juga foto kopiSertifikat hak milik tanah atas nama CV MEGA MAJU MANDIRI atauatas nama direkturnya yaitu sdr. AHRI BUDIONO, dan tidak adadokumen IMB (izin mendirikan bangunan) nya.

Bahwa PT IKSAN CAHAYA LANGGENG bergerak dalam bidangusaha Property yaitu pembangunan dan penjualan perumahan subsididan non subsidi, jjinijin yang dimiliki terkait operasional perusahaansaya tersebut adalah Akte pendirian perusahaan, SIUP, SITU, TDP, danHO, SURAT PKS (perjanjian kerjasama) dengan pihak Bank BTN danMandiri, Surat keanggotaan dari APERSI (asosiasi pengembangperumahan dan permukiman seluruh indonesia). Bahwa saksi mengenal Sdr. AHRI BUDIONO pada saat saksi dimintaoleh sdri.

Adhi Mega Perdana, lalu dokumen Izin domisili,izin lingkungan sementara untuk dokumen pemecahan sertifikat, Sertifikatdari asosiasi property yaitu RAY atau APERSI , lalu SIUP/SITU/TDP, danperjanjian atau MOU dengan pihak bank BTN terkait pembiayaanpenjualan rumah subsidi tersebut Terdakwa belum memilikinya karenakepengurusan syaratsyarat tersebut Terdakwa percayakan kepada SaksiSiti Sadiyah ; Bahwa awal membangun rumah subsidi tersebut sekira bulanOktober 2017, dengan awalnya menggunakan nama perusahaan

Adhi Mega Perdana, lalu dokumen Izindomisili, izin lingkungan sementara untuk dokumen pemecahan sertifikat,Sertifikat dari asosiasi property yaitu RAY atau APERSI, laluSIUP/SITU/TDP, dan perjanjian atau MOU dengan pihak bank BTN terkaitpembiayaan penjualan rumah subsidi tersebut Terdakwa belummemilikinya karena kepengurusan syaratsyarat tersebut Terdakwapercayakan kepada Saksi Siti Sadiyah ; Bahwa benar awal membangun rumah subsidi tersebut sekira bulanOktober 2017, dengan awalnya menggunakan nama

Fotocopy SURAT KETERANGAN No. 14/KET Kor.APRS/V/2008.11tanggal 9 Mei 2008, dari Korwil Apersi Kediri,selanjutnya diberi tanda bukti surat P.1.11.111 6;7. Fotocopy Ijin Mendirikan Bangunan No. 801. tahun,tanggal 10 Oktober 2008 . dari Wakil Walikota Kediri,selanjutnya diberi tanda bukti surat P.1.11.111 7;8. Fotocopy Denah Situasi , dari Dinas PU Kota Kediri,selanjutnya diberi tanda bukti surat P.1.11.111 8;9.

Fotocopy Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman SeluruhIndonesia (APERSI) NIA ; 03.18.0150 TANGGAL 6 Juli 2018, yang telahbermeterai cukup, diberi tanda P7;Fotocopy jin Lokasi No. NIB8120211261945 tanggal 28 Mei 2019, yangtelah bermeterai cukup, diberi tanda P8;Fotocopy Rekom Peli Banjir Nomor : 362/1906SDR tanggal27 Nopember2018 yang telah bermeterai cukup, diberi tanda P9;Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Idm10.

Guna Alam Indonesia, tanggal 30 September 2016 yang dilegalisir;

Guna Alam Indonesia, tanggal 30September 2016 yang dilegalisir.24) Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor403/27.1BU/31.74.04.1003/071.562/2016 yang diterbitkan KelurahanCilandak Timur, tanggal, 6 Oktober 2016 yang dilegalisir;25) Kartu Tanda Anggota APERSI No. AHU126.AH.01.07.Tahun2013, tanggal 2 Juli 2013, An. PT. Guna Alam Indonesia NIA :01.07.0300 yang dilegalisir;26) Susunan Pengurus Perseroan PT. Guna Alam Indonesia yangdilegalisir;27) Kamar Dagang Dan Industri Kartu Tanda Anggota Biasa An.

Kartu Tanda Anggota APERSI No. AHU126.AH.01.07.Tahun2013, tanggal 2 Juli 2013, An. PT. Guna Alam Indonesia NIA : 01.07.0300yang dilegalisir,26. Susunan Pengurus Perseroan PT. Guna Alam Indonesia yangdilegalisir,27. Kamar Dagang Dan Industri Kartu Tanda Anggota Biasa An. PT.Guna Alam Indonesia Nomor Anggota : 2020316099495/19102016yang dilegalisir,28. Surat Keterangan Nomor : 580/Pemr yang diterbitkan KelurahanBedahan, tanggal 27 April 2007 yang dilegalisir,29.

Kartu Tanda Anggota APERSI No. AHU126.AH.01.07.Tahun 2013,tanggal 2 Juli 2013, An. PT. Guna Alam Indonesia NIA : 01.07.0300 yangdilegalisir;26. Susunan Pengurus Perseroan PT. Guna Alam Indonesia yangdilegalisir;Halaman 78 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk27. Kamar Dagang Dan Industri Kartu Tanda Anggota Biasa An. PT. GunaAlam Indonesia Nomor Anggota : 2020316099495/19102016 yangdilegalisir;28.

Guna Alam Indonesia, tanggal 30September 2016 yang dilegalisir;24) Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor403/27.1BU/31.74.04.1003/071.562/2016 yang diterbitkan KelurahanCilandak Timur, tanggal, 6 Oktober 2016 yang dilegalisir;25) Kartu Tanda Anggota APERSI No. AHU126.AH.01.07.Tahun2013, tanggal 2 Juli 2013, An. PT. Guna Alam Indonesia NIA :01.07.0300 yang dilegalisir;26) Susunan Pengurus Perseroan PT.

Penggugat, selaku pemilik lahanawal, sekarang milik P.T Usaha Sumber Rejeki, Tergugat telahmengadakan perjanjian management service dan pemasaran denganBapak Yulius Karmawan Direktur P.T Tiara Sinergi Persada, yangberkedudukan di Bekasi, hal ini menunjukkan bahwa Tergugat memangtidak profesional dalam bidangnya, terlebih lagi, sampai dengandiajukannya gugatan pembatalan ini Tergugat tidak pernah menunjukkan/memperlihatkan dokumendokumen sebagai developer berpengalamandan anggota serta pengurus DPD Apersi

Pengurus P3SRS yang dibentuk oleh APERSI dan Dinas Perumahan danPemukiman Kota Medan menyusun AD/ART P3SRS Cambridge Medandengan ketentuan: Dalam salah satu pasalnya yakni menyangkut Komposisitercantum bidangbidang komponen di Cambridge Medan ;8.

H Yulius, SH, MH selaku Hakim Anggota, denganpihakpihak Dewan Pengurus Pusat Asosiasi PengembangPerumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPP APERSI)selaku Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/PenggugatMelawan: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI DewanPengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan danHalaman 35 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.

JKT.Permukiman Seluruh Indonesia (DPP APERSI) selaku TermohonKasasi Il dahulu sebagai Pembanding II/Tergugat II Intervensi;Bahwa benar objek sengketa adalah objek tata usaha negaranamun substansi permasalahan adalah terdapat sengketakepengurusan di dalam organisasi APERSI, hal tersebut harusdiselesaikan terlebih dahulu di peradilan umum.Oleh sebab itu untuk menilai keabsahan Surat Keputusan TataUsaha Negara objek sengketa, belum dapat dilakukan olehPengadilan Tata Usaha Negara sebelum substansi penunjangterbitnya

Guna Alam Indonesia, tanggal 30 September 2016 yang dilegalisir;

Guna Alam Indonesia, tanggal 30 September2016 yang dilegalisir;Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor403/27.1BU/31.74.04.1003/071.562/2016 yang diterbitkan KelurahanCilandak Timur, tanggal, 6 Oktober 2016 yang dilegalisir;Kartu Tanda Anggota APERSI No. AHU126.AH.01.07.Tahun 2013,tanggal 2 Juli 2013, An. PT. Guna Alam Indonesia NIA : 01.07.0300yang dilegalisir;Susunan Pengurus Perseroan PT. Guna Alam Indonesia yangdilegalisir;Kamar Dagang Dan Industri Kartu Tanda Anggota Biasa An.