Ditemukan 94736 data
Urut Berdasarkan
Putus : 12-07-2007 — Upload : 07-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 82K/MIL/2007 Tanggal 12 Juli 2007 — Saptiyan Chairul Mustakim
55 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Pemeriksaan di Persidangan Sifat persidangan untuk perkara KDRT yang mengandung muatan kekerasan seksual namun penuntut umum tidak mendakwakan delik kesopanan
Kata Kunci : sidang tertutup untuk umum, delik kesopanan, muatan kekerasan seksual
PIDANA/2/SEMA 05 2021 1742 — 0
- Terhadap tindak pidana KDRT sebagaimanadimaksud Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengandung muatankekerasan seksual dan Penuntut Umum tidak mendakwakan tentang delik kesopanan(Pasal 281 KUHP sampai dengan Pasal 297 KUHP), dengan ... [Selengkapnya]
Terhadap tindak pidana KDRT sebagaimanadimaksud Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengandung muatankekerasan seksual dan Penuntut Umum tidak mendakwakan tentang delik kesopanan(Pasal 281 KUHP sampai dengan Pasal 297 KUHP), dengan pertimbangan untukmemberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan dalam perkaraKDRT yang mengandung muatan kekerasan seksual, Majelis Hakim menyatakan sidangtertutup untuk
Putus : 05-06-2013 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN SOASIU Nomor 15/PID.B/2013/PN.SS Tanggal 5 Juni 2013 — ABDUL MUTHALIB SILELENG Alias TALIB;
40 — 11
40 — 11
Menyatakan terdakwa ABDUL MUTHALIB SILELENG ALIAS TALIB, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menghasut secara lisan dimuka umum supaya melakukan delik atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum ; --------------------------------------------------4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ABDUL MUTHALIB SILELENG ALIAS TALIB, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun; ----------------------------------5.
Register : 01-06-2003 — Putus : 01-07-2003 — Upload : 17-03-2020
Putusan PN BATURAJA Nomor 112/PID.B/2003/PN.BTA Tanggal 1 Juli 2003 — - BURHAN BIN DELIK
37 — 5
37 — 5
- BURHAN BIN DELIK
Putus : 22-06-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 767 K/PID.SUS/2016 Tanggal 22 Juni 2016 — JACOB CORNELIS MANAFE alias YALIS
498 — 189 — Berkekuatan Hukum Tetap
498 — 189 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Penuntut Umum tidak menuntut Terdakwa dengan dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, melainkan menggunakan dakwaan Pasal 3 UU Tipikor, karena menilai Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 UU ... [Selengkapnya]
Bahwa unsur melawan hukum merupakan anasir konstitutif setiap delik tanpamembedakan kualitasnya dan nilai kerugian Negara, yang dalam hal iniMajelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah secara melawanhukum mengambil tindakan sendiri dalam hal pengadaan barang dan jasa diluar kewenangannya dengan maksud memperkaya dirinya sendiri atau oranglain, sebagaimana pertimbangan Judex Facti, yang bersesuaian denganPasal 2 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi;4.
Putus : 18-04-2018 — Upload : 13-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 430 K/Pid.Sus/2018 Tanggal 18 April 2018 — IRMAN (T1) & SUGIHARTO (T2)
2706 — 1598 — Berkekuatan Hukum Tetap
2706 — 1598 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, judex factie tingkat pertama dan banding membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa dakwaan penuntut umum disusun dalam bentuk surat dakwaan alternatif, maka untuk memilih ... [Selengkapnya]
Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut tidak dapat dibenarkanmenurut hukum acara pembuktian, yaitu seharusnya Judex Facti terlebihdahulu mempertimbangkan unsurunsur delik Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Pertama berdasarkanHal. 26 dari 55 hal. Put.
No. 430 K/Pid.Sus/2018fakta hukum persidangan yang relevan secara hukum dengan perbuatanPara Terdakwa, dan apabila ternyata salah satu unsur delik tidakterpenuhi atau terbukti, barulah kemudian Judex Facti mempertimbangkan unsurunsur delik Pasal 3 UndangUndang Tindak PidanaKorupsi dalam Dakwaan Alternatif Kedua, guna tertib hukumsebagaimana yurisprudensi dalam praktik hukum acara menurutUndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(vide Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri
Bahwa sesuai fakta hukum persidangan dihubungkan dengan perbuatanPara Terdakwa, maka menurut pendapat Majelis, perbuatan ParaTerdakwa telah memenuhi unsurunsur delik sebagai unsur secaramelawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atauperekonomian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)UndangUndang Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Pertama,dengan pertimbangan sebagai berikut:1.
Register : 30-04-2018 — Putus : 28-05-2018 — Upload : 31-05-2018
Putusan PN LAMONGAN Nomor 116/Pid.B/2018/PN Lmg Tanggal 28 Mei 2018 — Delik Bin Sukiran
71 — 8
71 — 8
M E N G A D I L I:
- Menyatakan terdakwa MUKHLISIN als DELIK bin SUKIRAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Merusak Barang sebagaimana dalam dakwaan ketiga.
Delik Bin Sukiran
Register : 05-09-2016 — Putus : 15-11-2016 — Upload : 13-12-2016
Putusan PN CIREBON Nomor 174/Pid.Sus/2016/PN CBN Tanggal 15 Nopember 2016 — Pidana:
Jaksa P Umum:
- MUSTIKA D,SH
terdakwa:
- AHMAD MAKSUDI ALS DELIK BIN ALM ABDUL MUTHOLIB
93 — 21
93 — 21
Menyatakan Terdakwa AHMAD MAKSUDI Als DELIK Bin (Alm) ABDUL MUTHOLIB tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5.
Pidana:Jaksa P Umum:- MUSTIKA D,SHterdakwa:- AHMAD MAKSUDI ALS DELIK BIN ALM ABDUL MUTHOLIB
tindak pidana yang didakwakan, karena unsurunsur delik dari pasal yang didakwakan tidak terbukti maka atas apa yangdidakwakan jaksa penuntut umum Terdakwa tidak terbukti secara sah danmeyakinkan telah melakukan perbuatan pidana seperti yang didakwakan jaksapenuntut umum.Dengan demikian perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadaTerdakwa tidak memenuhi unsur delik dari Pasal 76 E jo.
Pasal 82 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentangPerlindungan Anak;Yaitu Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, tipumuslihat, serangkaian kebohongan atau) membujuk anak melakukanpersetubuhan.Bahwa oleh karena salah satu unsur delik dari delik yang didakwakan tidakterbukti, maka secara hukum sesuai dengan Ketentuan Pasal 191 ayat 1KUHAP Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum.Demikian Nota Pembelaan ini, kami sampaikan semoga
DELIK, Sdr. DAYATdan saksi meminum minuman keras jenis tuak tersebut didalam kebonyang tidak jauh daru rumah Sdr. DAYAT dan mereka bertiga minumsampai jam 00.00 Wib lalu mereka bertiga pulang ke rumah Sadr.DAYAT dan saksi tidur diluar lalu sekitar jam 03.00 Wib saksi banguntidur masuk kedalam melanjutkan tidur di dalam rumah dengan posisiSdr. DAYAT, Sdr. RIZKI, Sdri. ASIH, Sdr. DELIK lalu saksi ketika jam04.00 Wib saksi bangun tidur membangunkan Sdr. DELIK danmenitipkan Sdri. ASIH dan Sdri.
Barang siapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalahsubjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yangidentitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa AHMAD MAKSUDIAlias DELIK Bin (Alm) ABDUL MUTHOLIB telah dapat menerangkan denganjelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan identitas Terdakwa AHMAD MAKSUDI Alias DELIK Bin(Alm) ABDUL MUTHOLIB tidak di sangkal kebenarannya
oleh TerdakwaAHMAD MAKSUDI Alias DELIK Bin (Alm) ABDUL MUTHOLIB sendirimaupun oleh saksisaksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian jugakeadaan dari Terdakwa AHMAD MAKSUDI Alias DELIK Bin (Alm) ABDULMUTHOLIB sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;Halaman 27 dari35 Putusan Nomor 174/Pid.
Register : 14-07-2023 — Putus : 03-10-2023 — Upload : 17-10-2023
Putusan PN STABAT Nomor 461/Pid.B/2023/PN Stb Tanggal 3 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
1.MUJI WIDODO, S.H
2.DIKA PERMANA GINTING, S.H
Terdakwa:
IWAN SYAHPUTRA Als DELIK
58 — 0
1.MUJI WIDODO, S.H
2.DIKA PERMANA GINTING, S.H
Terdakwa:
IWAN SYAHPUTRA Als DELIK
58 — 0
MENGADILI:
1. Menyatakan Terdakwa Iwan Syahputra alias Delik tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dariPenuntut Umum:
1.MUJI WIDODO, S.H
2.DIKA PERMANA GINTING, S.H
Terdakwa:
IWAN SYAHPUTRA Als DELIK
Putus : 07-02-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2423 K/PID.SUS/2016 Tanggal 7 Februari 2017 — ABDUL KANI, SKM, MPH panggilan KANI
649 — 341 — Berkekuatan Hukum Tetap
649 — 341 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Padang yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padang. Dalam putusannya, judex factie membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan argumentasi bahwa inti delik ... [Selengkapnya]
korupsisebagaimana dalam dakwaan subsidair dan oleh karena itu Terdakwadijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta denda Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayardiganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan berdasarkanpertimbangan hukum yang salah;Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum karena menyatakandakwaan Primair tidak terbukti berdasarkan pertimbangan unsur melawanhukum tidak terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dengan argumentasi bahwainti delik
Karena itu berdasarkan Memori Van toelicting pembentukanUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 dan konsep inti delik, maka subyekhukum Pasal 3 adalah orang yang mempunyai kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yangmeliputi orangorang yang memegang jabatan publik seperti pegawalnegeri, pejabat negara, pegawai atau Pejabat Badan Usaha Negara atauBadan Usaha Milik Daerah.
Perbedaan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UndangUndang yang dalam Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 pada konsep bestandeel delict (inti delik) mengandung cacatyuridis sejak lahir Karena orang yang menjadi subyek hukum Pasal 3 yangmempunyail wewenang, kedudukan, atau jabatan yang notabene digaji olehnegara yang melakukan korupsi yang merugikan keuangan justeru dipidanalebih ringan dari orang lain yang melakukan korupsi, misalnyaorang/wiraswasta yang dalam melakukan aktivitas
Karena kebijakan legislatif yagn menetapkan perbedaan Pasal 2Ayat (1) dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 JunctoUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 berdasarkan perbedaan inti delikmengandung cacat yuridis sejak lahirnya, maka Kamar Pidana MahkamahAgung sejak tahun 2012 menetapkan perbedaan esensial antara Pasal 2Ayat (1) dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 JunctoUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tidak terletak pada inti delik tetapipada unsur memperkaya diri sendri, orang lain, atau
Putus : 14-03-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2724 K/PID.SUS/2016 Tanggal 14 Maret 2017 — Ir. DOMINGGUS ARA alias DOMI
189 — 553 — Berkekuatan Hukum Tetap
189 — 553 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Dalam pertimbangan ... [Selengkapnya]
Register : 08-10-2013 — Putus : 06-11-2013 — Upload : 30-11-2013
Putusan PA KAB MALANG Nomor 915/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg Tanggal 6 Nopember 2013 — PEMOHON I, PEMOHON II
13 — 6
13 — 6
Menetapkan Nama Pemohon I: PARIONO bin WARIMIN, tempat/tanggal lahir: Delik, 24 Th dan Nama Pemohon II: SUMARMI binti P.PARMUDJI, tempat/tanggal lahir: Delik, 19 Th yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 155/31/6/1977 tanggal 14 Juni 1977 yang sebenarnya adalah Nama Pemohon I: PARYONO bin PAI RESO UTOMO, tempat/tanggal lahir: Malang, 04 Juli 1953 serta dan Nama Pemohon II: SUMARNI binti RAUN, tempat/tanggal lahir: Malang, 03 Oktober 1959;3.
Pada tanggal 14 Juni 1977, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agamaIslam di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Delik RT.31 RW.10 Desa MadiredoKecamatan Pujon Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.2.
Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal tinggal di rumah kediamanbersama di rumah Pemohon I di Dusun Delik RT.31 RW.10 Desa Madiredo KecamatanPujon Kabupaten Malang kurang lebih selama 36 tahun dan telah hidup rukunsebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :a. AHMAD BUDI SANTUSO, umur 33 tahunb. HERLI SASONO, umur 27 tahun3.
Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis karenakesalahan informasi yakni Nama Pemohon I: PARIONO bin WARIMIN, tempat/tanggallahir: Delik, 24 Th dan Nama Pemohon II: SUMARMI binti P,PARMUDJI, tempat/tanggal lahir: Delik, 19 Th sedangkan yang benar adalah Nama Pemohon I: PARYONObin PAI RESO UTOMO, tempat/tanggal lahir: Malang, 04 Juli 1953 serta dan NamaPemohon H: SUMARNI binti RAUN, tempat/tanggal lahir: Malang, 03 Oktober 1959;4.
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumarni Nomor : 350726431059001tanggal 19 Desember 2012 (P.8);Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 telahternyata bahwa Nama Pemohon I: PARIONO bin WARIMIN, tempat/tanggal lahir: Delik, 24Th dan Nama Pemohon I: SUMARMI binti P,PARMUDJI, tempat/tanggal lahir: Delik, 19Th yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 155/31/6/1977 tanggal 14 Juni1977 adalah salah, yang sebenarnya adalah Nama Pemohon I: PARYONO bin PAI
Menetapkan Nama Pemohon I: PARIONO bin WARIMIN, tempat/tanggal lahir: Delik,24 Th dan Nama Pemohon H: SUMARMI binti PPARMUDIJI, tempat/tanggal lahir:Delik, 19 Th yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 155/31/6/1977tanggal 14 Juni 1977 yang sebenarnya adalah Nama Pemohon I: PARYONO bin PAIRESO UTOMO, tempat/tanggal lahir: Malang, 04 Juli 1953 serta dan Nama Pemohon II:SUMARNI binti RAUN, tempat/tanggal lahir: Malang, 03 Oktober 1959;3.
Register : 02-12-2019 — Putus : 14-01-2020 — Upload : 14-01-2020
Putusan PA BEKASI Nomor 0407/Pdt.P/2019/PA.Bks Tanggal 14 Januari 2020 — Pemohon:
Fitria Hartati Dewi Binti Jasma
16 — 3
Fitria Hartati Dewi Binti Jasma
16 — 3
- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Sukarta Bin Tolib telah meninggal dunia di Cirebon 28 Oktober 2015 dan Ustiri Binti Mukmin telah meninggal dunia di Cirebon 17 September 2013;
- Menetapkan Pemohon (Fitria Hartati Dewi Binti Jasma) adalah sebagai wali atas anak dari hasil pernikahan Sukarta Bin tolib dengan Ustiri Binti Mukmin yang bernama Delik Sumantri, lahir di Cirebon tanggal 23 April 1999;
- Menetapkan Pemohon berwenang untuk melakukan
perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak dari hasil pernikahan Sukarta Bin tolib dengan Ustiri Binti Mukmin yang bernama Delik Sumantri, lahir di Cirebon tanggal 23 April 1999;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
Register : 11-07-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 04-12-2019
Putusan PA KOTA BANJAR Nomor 395/Pdt.G/2019/PA.Bjr Tanggal 2 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
24 — 4
24 — 4
M E N G A D I L I
- Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Wati binti Winaryo) dengan Tergugat (Delik bin Daman) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Nopember 2000 di wilayah Kecamatan Banjar, Kota Banjar;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat
(Delik bin Daman) terhadap Penggugat (Wati binti Winaryo);
- Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Kota Banjar Tahun 2019 sejumlah Rp296.000,00 (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
Putus : 20-03-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2787 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 20 Maret 2017 — YAFET YIKWA;
163 — 178 — Berkekuatan Hukum Tetap
163 — 178 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, judex factie membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan melawan hukum dalam arti formal sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, tetapi ... [Selengkapnya]
hukum (ansich) sebagaimana yang dikehendaki dalam unsur Pasal 2 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999, melainkan melakukan perbuatanmelawan hukum yang bersifat khusus yaltu: menyalahgunakanwewenang seperti yang diatur dalam Pesai 3 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 (pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertamahalaman 86);Sebagaimana diketahui, unsur secara melawan hukum dengan unsurMenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan adalah merupakan inti delik
Walaupun samasama merupakan inti delik dan unsur Menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanmerupakan bagian dan unsur sifat secara melawan hukum, namun tidak dapatdikatakan bahwa kedua unsur tersebut mempunyai pengertian yang sama atauidentik sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dimaksud;Menurut Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, S.H.
Register : 19-05-2023 — Putus : 19-06-2023 — Upload : 19-06-2023
Putusan PA SURABAYA Nomor 2327/Pdt.G/2023/PA.Sby Tanggal 19 Juni 2023 — Penggugat melawan Tergugat
26 — 7
26 — 7
MENGADILI
- Mengabulkan gugatan Pengugat ;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Sugiharto bin Soepratikno) terhadap Penggugat (Enik Hartatik binti Delik) ;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
Register : 17-12-2019 — Putus : 26-12-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan PA CIAMIS Nomor 535/Pdt.P/2019/PA.Cms Tanggal 26 Desember 2019 — Pemohon melawan Termohon
14 — 3
14 — 3
- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernamaIta Talita Binti Delik untuk menikah dengan calon suaminya yangbernama Ade Permana bin Wahli ;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 186000,00 ( seratus delapan puluh enam ribu rupiah);
Register : 26-04-2012 — Putus : 27-06-2012 — Upload : 18-07-2012
Putusan PT PEKANBARU Nomor 85/PID.SUS/2012/PTR Tanggal 27 Juni 2012 — ADENAN Bin MUHAMMAD ARIS
30 — 14
30 — 14
Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru ;--- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 776/PID.B/2011/ PN.PBR tanggal 20 Maret 2012 yang dimintakan banding tersebut mengenai Kwalifikasi delik, lamanya pidana dan pengurangan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :1.
terdakwa belum pernah dihukum oleh karenaitu perlu mendapat keringanan pidana yang akan dijatuhkan selain dari pada itumasa penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus diperhitungkan daripidana yang dijatuhkan sehingga untuk halhal tersebut perlu diperbaiki;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas,maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan PengadilanNegeri Pekanbaru No.776/PID.B/2011/PN.PBR, tanggal 20 Maret 2012 haruslahdiperbaiki mengenai kwalifikasi delik
Put 85/PID.SUS/2012/PTR54lainnya yang terkait dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP sertaperaturan perundangundangan lainnya yang bersangkutan;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa danPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru ; Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 776/PID.B/2011/PN.PBR tanggal 20 Maret 2012 yang dimintakan banding tersebutmengenai Kwalifikasi delik, lamanya pidana dan pengurangan masapenangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Register : 25-01-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 20-09-2021
Putusan PA SUMBER Nomor 616/Pdt.G/2021/PA.Sbr Tanggal 29 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 7
8 — 7
Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2.Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3.Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Delik Hamdani bin Suta) terhadap Penggugat (Eliawati binti Mulyadi);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 410 000,00 ( empat ratus sepuluh ribu rupiah);Menyatakan Tergugat yang telah dipanggilsecara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir; par2.Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; par3.Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Delik Hamdani bin Suta)terhadap Penggugat (Eliawati binti Mulyadi); par4.
Register : 07-11-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 17-03-2020
Putusan PN BLAMBANGAN UMPU Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bbu Tanggal 19 Nopember 2019 — Terdakwa
88 — 37
88 — 37
MENGADILI;
- Menyatakan terdakwa anak Delik Anggara Bin Subandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa anak Delik Anggara Bin Subandi tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan .
Selanjutnya pada tanggal 19 Oktober2019 Anak Delik Anggara Bin Subandi dihubungi oleh Saksi Iqbal Husaini BinDirham (Penuntutan Terpisah), mereka pergi untuk memainkan Game Hape didepan SDN.01 Punjul Agung kemudian Anak menghampiri saksi Iqbal HusainiBin Dirham(Penuntutan Terpisah) dirumahnya kemudian Anak diberitahu olehsaksi IQBAL bahwa sekalian memainkan Game di Hape kita menunggu oranguntuk membeli Narkotika jenis sabu atas kesepakatan tersebut Anak DelikAnggara dan saksi Iqbal berjalan kaki
Menyalahgunakan Narkotika Golongan bagi diri sendiri.Unsur Setiap orang Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin ilmu hukumpidana bukanlah merupakan suatu unsur perbuatan pidana, tetapi merupakan unsurpasal yang patut dipertimbangkan karena merupakan bagian dari uraian kalimat padaPasal 127 Ayat (1) UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yangberkaitan dengan inti delik pada pasal tesebut ;Menimbang, bahwa tujuan dipertimbangkan unsur setiap orang adalah untukmenghindari terjadinya