HERMANSYAH bin PENGARAH ABAS 2. AYANG binti ALBINUS KIJENG

HERMANSYAH bin PENGARAH ABAS, umur 45 tahun, agama Islam,pendidikan SMA, pekerjaan kontraktor, bertempat tinggal di Jalan SutraNomor 47, RT 07, RW III, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, KabupatenSanggau, selanjutnya disebut Pemohon I ;2.

TRIE PUTRI HERMANDA binti HERMANSYAH, perempuan, lahir diSanggau tanggal 27 September 2006, adalah anak sah Pemohon I(HERMANSYAH bin PENGARAH ABAS) dengan Pemohon II (AYANG bintiALBINUS KIJENG) ;4.

PANITIA PENGARAH (Steering Committe/SC) c.q. ROCKY AMU selaku Ketua Panitia Pengarah (Steering Committe/SC),

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, dalam kedudukan sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (disingkat BPLS), dk. VS ABDURROSIM, dk.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHANRAKYAT REPUBLIK INDONESIA, dalam kedudukansebagai Ketua Dewan Pengarah Badan PenanggulanganLumpur Sidoarjo (disingkat BPLS) berkedudukan di JalanPatimura Nomor 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;2.

Abdurahim Pengarah bin Lebe berdasarkan penetapan waris No. 96/Pdt.P/2009/PA.Ptk ;nenoe2. Bahwa Tergugat adalah merupakan anak angkat daripada H. Ahmad bin H.Abdurahim Pengarah, dimana berdasarkan penetapan waris dan H. Ahmadbin H. Abdurahim Pengarah sendiri sesuai dengan penetapan No. 95/Pdt.P/2009/PA.Ptk, maka Tergugat bukanlah merupakan ahli waris dari H.Ahmad bin H. Abdurahim Pengarah, akan tetapi justru Penggugat yangmerupakan salah satu ahli waris dari H. Anmad bin H.

Abdurrahim Pengarah kepada Tergugat telah disaksikan/disetujui oleh orang tua Penggugat (Almarhum H. Abdul Wahab) dan M. YusufBin H. Muhammad Isa (ahli waris Pengganti dari H. Muhammad Isa Bin H.Abdurrahim Pengarah), sehingga hibah yang dilakukan H.

ABDURRAHIM PENGARAH yang meninggal tahun 1967. Namunbukanlah berarti Tergugat I, tidak mempunyai hak atas harta peninggalan H.AHMAD Bin H. ABDURRAHIM PENGARAH. Apalagi tanah obyek sengketa olehH. AHMAD Bin H. ABDURRAHIM PENGARAH telah dihibahkan kepada Tergugat, sebagai bentuk perlindungan secara ekonomi untuk Tergugat sebagai anaksatusatunya dikemudian hari setelah H. AHMAD Bin H.

ABDUL WAHAB Bin H.ABDURRAHIM PENGARAH dan dan M. Yusuf Bin H.

Abdurrahim Pengarah, datuk dari A. Hamid(PENGGUGAT) ;Bahwa sepeninggal H.

Nama Jabatan No Nama Jabatan1 Sahitar Berutu, MA Pengarah 19 Himmad Padang Anggota2 Drs. Daulat M. Solin Pengarah 20 Sabar Boang AnggotaManalu3 Tunggul M. Bancin Pengarah 21 NurlisainiBancin Anggota4 Sahrun Kudadiri Pengarah 22 Sabar Banurea Anggota5 Ren H. Lorawaty Pengarah 23 Orein Manik AnggotaManik6 Hasanuddin Lingga, Penanggun 24 Indra Berutu AnggotaS.Sos g jawab7 M. Azmir Daulay, Ketua 25 Dina Lestari AnggotaSH8 Santono Sekretaris 26 Lesmon Solin AnggotaTumangger, SH9 Melfa M.

Daulat M. 21 Nurlisaini AnggotaSolin Pengarah Bancin3 Tunggul M. Bancin Pengarah 22 Sabar Banurea Anggota4 Sahrun Kudadiri Pengarah 23 Orein Manik Anggota5 Ren H. Lorawaty Pengarah 24 Indra Berutu AnggotaManik6 Hasanuddin Penanggun 25 Dina Lestari AnggotaLingga, S.Sos g jawab7 M.

MDN N Nama Jabatan N Nama dabalaO ) n1 Sahitar Berutu, MA Pengarah 19 Nurlisaini Bancin Anggota2 Drs. Daulat M. Solin Pengarah 20 Sabar Banurea Anggota3 Tunggul M. Bancin Pengarah 21 Orein Manik Anggota4 Sahrun Kudadiri Pengarah 22 Dina Lestari Anggota5 Ren H. Lorawaty Pengarah 23 Lesmon Solin AnggotManik a6 Hasanuddin Lingga, Penanggun 24 Primatondi AnggotS.Sos g jawab Padang a7 M.

Nama Jabatan No Nama Jabatan1 Sahitar Berutu, MA Pengarah 20. Sabar Boang AnggotaManalu2 Drs. Daulat M. Solin Pengarah 21. Nurlisaini Bancin Anggota3 Tunggul M. Bancin Pengarah 22. Sabar Banurea Anggota4 Sahrun Kudadiri Pengarah 23. Orein Manik Anggota5 Ren H. Lorawaty Pengarah 24. Indra Berutu AnggotaManik6 Hasanuddin Lingga, Penanggu 25. Dina Lestari AnggotaS.Sos ng jawab7 M. Azmir Daulay, Ketua 26. Lesmon Solin AnggotaSH8 Santono Sekretaris 27.

MDN 0 Nama Jabatan No Nama Jabatan1 Sahitar Berutu, MA Pengarah 20. Sabar Boang AnggotaManalu2 Drs. Daulat M. Solin Pengarah 21. Nurlisaini Bancin Anggota3 Tunggul M. Bancin Pengarah 22. Sabar Banurea Anggota4 Sahrun Kudadiri Pengarah 23. Orein Manik Anggota5 Ren H. Lorawaty Pengarah 24. Indra Berutu AnggotaManik6 Hasanuddin Lingga, Penanggun 25. Dina Lestari AnggotaS.Sos g jawab7 M. Azmir Daulay, Ketua 26. Lesmon Solin AnggotaSH8 Santono Sekretaris 27.

, Kasat dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara. 3. 8 (delapan) Lembar Surat keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor : 163 Tahun 2011, Tentang Penetapan Besaran Biaya Kesejahtraan Pengarah , Kasat dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara. 4. 7 (tujuh) Lembar Surat keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor : 390 Tahun 2011, Tentang Perobahan Atas Lampiran Surat Keputusan Bupati Nomor 163 Tahun 2011 Tentang Penetapan Besaran Biaya Kesejahtraan Pengarah

Mamuju Utara Bulan Januari Tahun Anggaran 2011. 12. 9 (sembilan) Lembar Daftar Biaya Kesejahteraan Pengarah, Kasat dan Anggota Sat Pol PP Kab.Mamuju Utara Bulan Februari Tahun Anggaran 2011. 13. 9 (sembilan) Lembar Daftar Biaya Kesejahteraan Pengarah, Kasat dan Anggota Sat Pol PP Kab. Mamuju Utara Bulan Maret Tahun Anggaran 2011. 14. 7 (tujuh) Lembar Daftar Biaya Kesejahteraan Pengarah, Kasat dan Anggota Sat Pol PP Kab.

Mamuju Utara Bulan April Tahun Anggaran 2011. 15. 7 (tujuh) Lembar Daftar Biaya Kesejahteraan Pengarah, Kasat dan Anggota Sat Pol PP Kab. Mamuju Utara Bulan Mei Tahun Anggaran 2011. 16. 7 (tujuh) Lembar Daftar Biaya Kesejahteraan Pengarah, Kasat dan Anggota Sat Pol PP Kab. Mamuju Utara Bulan Juni Tahun Anggaran 2011. 18. 7 (tujuh) Lembar Daftar Biaya Kesejahteraan Pengarah, Kasat dan Anggota Sat Pol PP Kab.

Mamuju Utara Bulan Juli Tahun Anggaran 2011. 19. 7 (tujuh) Lembar Daftar Biaya Kesejahteraan Pengarah, Kasat dan Anggota Sat Pol PP Kab. Mamuju Utara Bulan Agustus Tahun Anggaran 2011. 18. 7 (tujuh) Lembar Daftar Biaya Kesejahteraan Pengarah, Kasat dan Anggota Sat Pol PP Kab. Mamuju Utara Bulan September Tahun Anggaran 2011. 19. 7 (tujuh) Lembar Daftar Biaya Kesejahteraan Pengarah, Kasat dan Anggota Sat Pol PP Kab.

Mamuju Utara Bulan Oktober Tahun Anggaran 2011. 21. 7 (tujuh) Lembar Daftar Biaya Kesejahteraan Pengarah, Kasat dan Anggota Sat Pol PP Kab. Mamuju Utara Bulan November Tahun Anggaran 2011. 22. 7 (tujuh) Lembar Daftar Biaya Kesejahteraan Pengarah, Kasat dan Anggota Sat Pol PP Kab. Mamuju Utara Bulan Desember Tahun Anggaran 2011. 23. 8 (delapan) Surat Penyediaan Dana (SPD) dengan Nomor: a. 1 (satu) Lembar SPD dengan Nomor: 272 Tahun 2011, Tanggal 21 April 2011.

Mamuju Utara Bulan Januari Tahun Anggaran 2011.9 (sembilan) Lembar Daftar Biaya Kesejahteraan Pengarah, Kasat dan AnggotaSat Pol PP Kab. Mamuju Utara Bulan Februari Tahun Anggaran 2011.9 (sembilan) Lembar Daftar Biaya Kesejahteraan Pengarah, Kasat dan AnggotaSat Pol PP Kab. Mamuju Utara Bulan Maret Tahun Anggaran 2011.7(tujuh) Lembar Daftar Biaya Kesejahteraan Pengarah, Kasat dan Anggota Sat PolPP Kab.

Mamuju Utara Bulan April Tahun Anggaran 2011.7 (tujuh) Lembar Daftar Biaya Kesejahteraan Pengarah, Kasat dan Anggota SatPol PP Kab. Mamuju Utara Bulan Mei Tahun Anggaran 2011.7 (tujuh) Lembar Daftar Biaya Kesejahteraan Pengarah, Kasat dan Anggota SatPol PP Kab. Mamuju Utara Bulan Juni Tahun Anggaran 2011.7 (tujuh) Lembar Daftar Biaya Kesejahteraan Pengarah, Kasat dan Anggota SatPol PP Kab.

Mamuju Utara Bulan Juli Tahun Anggaran 2011.7 (tujuh) Lembar Daftar Biaya Kesejahteraan Pengarah, Kasat dan Anggota SatPol PP Kab. Mamuju Utara Bulan Agustus Tahun Anggaran 2011.7 (tujuh) Lembar Daftar Biaya Kesejahteraan Pengarah, Kasat dan Anggota SatPol PP Kab. Mamuju Utara Bulan September Tahun Anggaran 2011.7 (tujuh) Lembar Daftar Biaya Kesejahteraan Pengarah, Kasat dan Anggota SatPol PP Kab.

Mamuju Utara Bulan April Tahun Anggaran 2011.7(tujuh) Lembar Daftar Biaya Kesejahteraan Pengarah, Kasat dan Anggota SatPol PP Kab. Mamuju Utara Bulan Mei Tahun Anggaran 2011.7(tujuh) Lembar Daftar Biaya Kesejahteraan Pengarah, Kasat dan Anggota SatPol PP Kab. Mamuju Utara Bulan Juni Tahun Anggaran 2011.7(tujuh) Lembar Daftar Biaya Kesejahteraan Pengarah, Kasat dan Anggota SatPol PP Kab.

Pengarah berdasarkan PutusanPengadilan Agama Kelas IA Pontianak No. 96/Pdt.P/2008/ PA.Ptk tanggal 4November 2009 tentang Penetapan Ahli Waris dari H. Ahmad Bin H.Abdurahman Pengarah No. 95/Pdt.P/ 2008/PA.Ptk dan No. 97/Pdt.P/2008/PA.Ptk tanggal 4 November 2009 tentang Penetapan Ahli Waris dari H.

H.Abdul Wahab Bin Abdurahim Bin Pengarah;Bahwa pertimbangan tersebut adalah sangat keliru dan justru bertentangandengan tujuan dari diterapkannya hukum itu sendiri, yakni menciptakan keadilandan kepastian hukum;Bahwa Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Pontianak No. 96/Pdt.P/ 2008/PA.Ptk tanggal 4 November 2009 tentang Penetapan Ahli Waris dari H. AhmadBin H. Abdurahman Pengarah dan No. 97/Pdt.P/ 2008/PA.Ptk tanggal 4November 2009 tentang Penetapan Ahli Waris dari H. H.

Abdul Wahab BinAbdurahim Bin Pengarah tidak bisa dijadikan alat bukti bahwa Terdakwa A.HAMID Bin H. ABDUL WAHAB memiliki hak atas tanah yang dijual kepadaSdr. Syamsiah, dengan alasan antara lain sebagai berikut:e Pewaris dari H. Ahmad Bin Pengarah ada 8 (delapan) orang, yangberkedudukan sebagai saudara kandung, salah satunya H. Abdul Wahab,orang tua dari Terdakwa A. HAMID Bin H. ABDUL WAHAB, sedangkanH.

Ahmad Bin Pengarah adalah banyaksekali, tidak hanya satu orang Terdakwa A. HAMID Bin H. ABDULWAHAB sendiri, sehingga belum tentu A. HAMID Bin H. ABDULWAHAB mendapat bagian atas tanah yang telah dijualnya kepadaSyamsiah, karena di atas tanah tersebut masih ada hakhak para pewarislainnya;e Penetapan ahli waris tersebut dibuat tanggal 4 November 2009, sedangkanterhadap sebidang tanah yang telah dijual oleh Terdakwa A. HAMID Bin H.Hal. 5 dari 11 hal. Put.

Pengarah, H.Daud Hamim mewakili Hj. Rabiah Binti Hj. Pengarah dan Mahmudmewakili H. Muhammad Isa Bin H. Pengarah yang tidak ada kaitannyadengan Terdakwa A. HAMID Bin H. ABDUL WAHAB, karena Terdakwaini adalah salah satu anak dari H.

Walikota Bukittinggi sebagai Pengarah Tim Penyelesaian Permasalahan Tanah Konsolidasi By Pass, dkk.

Walikota Bukittinggisebagai Pengarah Tim Penyelesaian Permasalahan Tanah Konsolidasi ByPass, alamat Kantor Balaikota Bukittinggi, Jl. Kusuma Bhakti No. 1 BukitGulai Bancah, Mandiangin Koto Salayan, Kota Bukittinggi, selanjutnyamohon disebut sebagai Terbanding semula Tergugat ;Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi selaku Ketua Tim PenyelesaianPermasalahan Tanah Konsolidasi By Pass dan Tanah Masyarakat lainnyaKota Bukittinggi, alamat Kantor Balaikota Bukittinggi, JI.

Imelda Masrul) danPenggugat Il adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah.Bahwa Tergugat karena jabatannya adalah sebagai Pengarah TimPenyelesaian Permasalahan Tanah Konsolidasi By Pass.Bahwa Tergugat Il karena jabatannya adalah sebagai Ketua TimPenyelesaian Permasalahan Tanah Konsolidasi By Pass dan TanahMasyarakat lainnya Kota Bukittinggi.Bahwa Tergugat Ill karena jabatannya adalah sebagai selaku wakil ketuamerangkap anggota Tim Penyelesaian Permasalahan Tanah Konsolidasi ByPass.Bahwa

Solin Pengarah 20. Sabar Banurea Anggota3 Tunggul M. Bancin Pengarah 21. Orein Manik Anggota4 Sahrun Kudadiri Pengarah 22. Dina Lestari Anggota5 Ren H. Lorawaty Pengarah 23. Lesmon Solin AnggotaManik6 Hasanuddin Lingga, Penanggung 24. Primatondi Padang AnggotaS.Sos jawab7 M. Azmir Daulay, SH Ketua 25. Eka Yanti Manik Anggota8 Santono Tumangger, Sekretaris 26. Aryanto Lingga AnggotaSH9 Melfa M. Simbolon, Anggota 27. Yogi Arko Ujung AnggotaSS10 Metro Sibarani, Amd Anggota 28.

AnggotaManik Surat Keputusan Nomor : 074/sk/kpukab002.655991/ /2014 tentangPembentukan Panitia Sosialisasi dan Penyebaran Informasi tentangPemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Kecamatan Sitellu TaliUrang Jehe, dengan susunan panitia sebagai berikut :No Nama Jabatan No Nama Jabatan1 Sahitar Berutu, MA Pengarah 19. Himmad AnggotaPadang2 Drs. Daulat M. Solin Pengarah 20. Sabar Boang AnggotaManalu3 Tunggul M. Bancin Pengarah 21. Nurlisaini AnggotaBancin4 Sahrun Kudadiri Pengarah 22.

Gunanta AnggotaGinting Surat Keputusan Nomor : 075/sk/kpukab002.655991/ /2014 tentangPembentukan Panitia Sosialisasi dan Penyebaran Informasi tentangPemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Kecamatan Kerajaan, dengan susunan panitia sebagai berikut :No Nama Jabatan No Nama Jabatan1 Sahitar Berutu, MA Pengarah 20. Sabar Boang AnggotaManalu2 Drs. Daulat M. Solin Pengarah 21. Nurlisaini AnggotaBancin3 Tunggul M. Bancin Pengarah 22. Sabar AnggotaBanurea4 Sahrun Kudadiri Pengarah 23.

Solin Pengarah 21. Nurlisaini AnggotaBancin3 Tunggul M. Bancin Pengarah 22. Sabar AnggotaBanurea4 Sahrun Kudadiri Pengarah 23. Orein Manik Anggota5 Ren H. Lorawaty Manik Pengarah 24. Indra Berutu Anggota6 Hasanuddin Lingga, . 25. Dina Lestari AnggotaS Sas Penanggung jawab Halaman 12 dari 100 halaman Putusan Pidana Nomor 2/Pid.SusTPK/2018/PT MDN No Nama Jabatan No Nama Jabatan7 M. Azmir Daulay, SH Ketua 26. era Anggota8 Santono Tumangger, SH Seirus 27. Primatondi AnggotaPadang9 Melfa M.

Junianto Banurea,S.Sos19 Himmad Padang Anggota Surat Keputusan Nomor : 077/sk/kpukab002.655991/ /2014 tentangPembentukan Panitia Sosialisasi dan Penyebaran Informasi tentangPemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Kecamatan Siempat Rube,dengan susunan panitia berikut : Nama Jabatan No Nama JabatanSahitar Berutu, MA Pengarah 20. Sabar Boang AnggotaManaluDrs. Daulat M. Solin Pengarah 21. Nurlisaini AnggotaBancin3 Tunggul M. Bancin Pengarah 22. Sabar Banurea Anggota4 Sahrun Kudadiri Pengarah 23.

Indochroma di Jalan Percetakan Negara IX No.8 JakartaPusat untuk mengikuti casting tersebut dan saksi bertemu dengan BUDI,saksi juga melihat beberapa orang model yang dikenal yaitu KIKI,HELEN, dan SUCI ; Bahwa pada pelaksanaan casting iklan sabun di ruangan tertutup danpintu di ganjal oleh sebuah kursi, yang ada di ruangan tersebut yaitusaksi bersama dengan GEORGE IRVAN sebagai pengarah gaya danARIFIN selaku kameramen ; Bahwa saksi di suruh oleh ARIFIN dan GEORGE IRVAN untuk membukapakaian satu per

Indochroma, selain itu jugaberperan sebagai pengarah gaya, sedangkan ARIFIN sebagaikameramen ; Bahwa saksi membenarkan gambar yang diperlihatkan dandipertontonkan oleh pemeriksa adalah salah satu) gambar hasilpembuatan casting iklan yang dilakukan oleh saksi bersama denganARIFIN terhadap ICUT NADIRA.

Indochroma, di tempat Terdakwa bekerjapernah dijadikan tempat pembuatan casting iklan sabun mandi terhadap6 (enam) model diantaranya NOVI dan HELEN dimana Terdakwabertindak sebagai pengarah gaya terhadap model NOVI dan HELEN ; Bahwa pembuatan casting iklan sabun mandi tersebut dilakukan di PT.Indochroma Lt.ll Ruang Meeting Jalan Percetakan Negara IX No.8Hal. 12 dari 17 hal. Put.

No.303 K/Pid/2005Jakarta Pusat yang dilakukan Terdakwa bersama dengan ARIFIN,DARRYL, BUDI, sedangkan model yang digunakan sebagai obyeksebanyak 6 (enam) orang, namun Terdakwa hanya ingat nama 2 (dua)orang model yaitu NOVI dan HELEN ;Bahwa pada saat pembuatan casting tersebut Terdakwa selainbertanggung jawab sebagai pengarah gaya dengan tugas memberikanarahan agar para model tersebut bergaya di depan kamera, sedangkanARIFIN berperan sebagai kameramen dan juga ikut mengarah gaya paramodel ;Bahwa saat

gaya, ARIFIN selaku kameramensekaligus sebagai pengarah gaya, DARRY TOGAS selaku supervisoryaitu yang mengawasi serta turut serta dalam pelaksanaan pembuatancasting sekaligus sebagai pengarah gaya dan BUDI SETIAWAN sebagaiagency freelance (yang menyediakan model) ;Bahwa jumlah model yang digunakan sebagai obyek untuk pengambilangambar sebanyak 6 (enam) orang dan Terdakwa terlibat langsung dalampembuatan casting bersama dengan ARIFIN yaitu 2 (dua) orang modelyaitu HELEN dan NOVI ;Bahwa tujuan pembuatan

Fotokopi Kartu) Pengenalan Malaysia atas nama Masniyati binti Tenreng Nomor:730617125108 dari Ketua Pengarah Pendaftaran Negara Tawau, Sabah, Malaysia, bermeteraicukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);f. Fotokopi Kartu) Pengenalan Malaysia atas nama Mohd, Amin bin Tenreng Nomor:710502125177 dari Ketua Pengarah Pendaftaran Negara Tawau, Sabah, Malaysia, bermeteraicukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6);g.

Fotokopi Kartu Pengenalan Malaysia atas nama Andi Sabbe binti Andi Batjo Nomor:520205125464 dari Ketua Pengarah Pendaftaran Negara Tawau, Sabah, Malaysia, bermeteraicukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P7);h. Fotokopi Kartu Pengenalan Malaysia atas nama Andi Sabbe binti Andi Batjo Nomor:751007125664 dari Ketua Pengarah Pendaftaran Negara Tawau, Sabah, Malaysia, bermeteraicukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.8);i. Fotokopi Buku Tabungan BNI dari BNI Kantor Cabang Sengkang No.

MENTERI PURI, diwakili oleh Djoko Kirmanto, selaku MenteriPekerjaan Umum Republik Indonesia, dalam kedudukan sebagaiKetua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo(BPLS), berkedudukan di Jalan Patimura Nomor 20, KebayoranBaru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepadaTjindra Parma W, S.H.,M.H, dan kawankawan, Tenaga AbhliHukum Dewan Pengarah BPLS, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 16 Juni 2014;.

Menurut surat Bukti P.16, antara lain adalah:1)Pasal 1 ayat (1) tentang Pembentukan BPLS, ayat (2) tentangTugas BPLS dan ayat (3) bahwa BPLS melapor kepada Tergugat ;Pasal 2 mengatur bahwa BPLS terdiri dari:Dewan Pengarah, yaitu Tergugat II;Badan Pelaksana, yaitu Tergugat III;Pasal 3 ayat (1) mengatur tentang Tugas Tergugat Il, ayat (2)menetapkan bahwa yang menjadi Ketua Dewan Pengarah adalahMenteri Pekerjaan Umum/Tergugat II;Pasal 5 menetapkan bahwa Badan Pelaksana dipimpin oleh KepalaBadan Pelaksana

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Dewan, menyebutkan:Dewan Pengarah bertugas memberikan arahan, pembinaan danpengawasan pelaksanaan atas upaya penanggulangan semburanlumpur, penangangan masalah sosial dan infrastruktur akibat luapanlumpur di Sidoarjo yang dilaksanakan Badan Pelaksana; Adapun Dewan Pengarah terdiri dari:a. Ketua (merangkap anggota) : Menteri Pekerjaan Umum;b. Wakil Ketua (merangkap anggota) : Menteri Sosial;c. Anggota:1.

No. 3162 K/Pdt/2014 Apabila kita memperhatikan keanggotaan Dewan Pengarah meliputiinstansi lintas sektoral maka keputusan atau ketetapan yang dikeluarkanbersifat kolektif dengan kata lain dalam mengeluarkan suatu keputusandalam rangka penyelesaian masalah lumpur di Sidoarjo atau menetapkansuatu kebijakan untuk memberikan arahan, pembinaan dan pengawasanyang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana harus bersamasama dengananggota dewan pengarah lain atau terdiri dari beberapa instansi yangsesuai fungsi dan

kewenangan masingmasing;Dalam melaksanakan suatu keputusan maka setiap instansi yangmenjadi anggota dewan pengarah mempunyai kewenangan dantanggungjawab yang sama dalam rangka mengefektikan penuntasanpenyelesaian penanganan masalah sosial kemasyarakatan sehinggasudah seharusnya dalam gugatan ini wakil ketua dan para anggotaDewan Pengarah Lumpur Lapindo (BPLS) antara lain Menteri Keuangan,Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Menteri Dalam Negeri,Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Negara Perhubungan

STICK mesin selanjutnya para pemainmeminta kepada terdakwa JESIKA HUTAPEA selaku kasir untuk mengisi saldokoin di STICK mesin sebesar Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah), kemudianoleh terdakwa JESIKA HUTAPEA mengisi saldo koin para pemain dengan carameletakkan sebuah kartu kecil di salah satu tombol dan menekan tombolpengisian koin sehinggadilayar STICK mesin tertera saldo koin sebesar 5.000(lima ribu) Kemudian para pemain arahkan senjata penembak ikan tersebut kedepan dengan menggunakan STICK pengarah

terdakwa adalahyaitu dengan cara terlebih dahulu para pemain membeli koin kepadaterdakwa yang berperan sebagai kasir kemudian setelah membeli koinkemudian terdakwa mengisi saldo koin di STICK mesin sesuai denganpermintaan pembeli dengan cara meletakkan sebuah kartu kecil (Chip) disalah satu tombol dan menekan tombol pengisian koin sehingga di layarSTICK mesin tertera saldo koin sesuai dengan pembelian pemainkemudian para pemain arahkan senjata penembak ikan tersebut ke depandengan menggunakan STICK pengarah

terdakwa adalahyaitu dengan cara terlebin dahulu para pemain membeli koin kepadaterdakwa yang berperan sebagai kasir kemudian setelah membeli koinkemudian terdakwa mengisi saldo koin di STICK mesin sesuai denganpermintaan pembeli dengan cara meletakkan sebuah kartu kecil (Chip) disalah satu tombol dan menekan tombol pengisian koin sehingga di layarSTICK mesin tertera saldo koin sesuai dengan pembelian pemainkemudian para pemain arahkan senjata penembak ikan tersebut ke depandengan menggunakan STICK pengarah

yang dilakukan oleh saksi adalahyaitu dengan cara terlebin dahulu membeli koin kepada terdakwa yangberperan sebagai kasir kemudian setelah membeli koin kemudianterdakwa mengisi saldo koin di STICK mesin sesuai dengan permintaanpembeli dengan cara meletakkan sebuah kartu kecil (Chip) di salah satutombol dan menekan tombol pengisian koin sehingga di layar STICKmesin tertera saldo koin sesuai dengan pembelian pemain kemudiansaksi arahkan senjata penembak ikan tersebut ke depan denganmenggunakan STICK pengarah

Pelaksanaan lelangtanah Eks Pengangonan yang diadakan terdakwa SUKARTA bin DURGItidak dihadiri oleh Tim Pengarah lelang.

Lelang dan Tim Pelaksana Lelang Rawa dan Tanah eksPengangonan Kabupaten Indramayu dan sebelumnya juga telah ada suratKeputusan Bupati Indramayu No.143.13.05/Kep.8Otdes/2010, tanggal 18Januari 2010 Tentang Pembentukan Tim Pengarah Lelang dan TimPelaksana Lelang Rawa dan Tanah eks Pengangonan KabupatenIndramayu, secara exofficio saksi masuk dalam Tim Pengarah Lelangselaku Wakil Ketua Tim Pengarah Lelang Tanah Rawa dan Tanah eksPengangonan Kabupaten Indramayu;=" Bahwa yang masuk dalam Tim Pengarah

Lelang dengan Tim Pelaksana Lelangmengumumkan terlebih dahulu 10 hari sebelum pelaksanaan lelang.Pelaksanaan lelang tersebut dipimpin oleh Camat dengan dihadiri olehTim Pengarah Lelang, Tim Pelaksana Lelang dan Masyarakat.

SebagaiAnggota Tim Pelaksana Lelang Rawa dan Tanah Eks Pengangonan di KabupatenIndramayu, Terdakwa memilikitugas dan kewajiban yaitu :=" Untuk melaksanakan kebijakan dari Tim Pengarah Lelang, menjadwalkanpelaksanaan lelang, mengkoordinasikan pelaksanaan lelang agar dapat berjalantertib dan terarah, melakukan koordinasi dengan Tim Pengarah Lelang sertamemintakan saran dan pertimbangan apabila pelaksanaan lelang terjadi halhalyang tidak diinginkan;=" Melakukan koordinasi dengan unsur Muspika lainnya

satu STICK mesin selanjutnya para pemain memintakepada saksi Jesika Hutapea selaku kasir untuk mengisi saldo koin di STICKmesin sebesar Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah), kKemudian oleh saksi JesikaHutapea mengisi saldo koin para pemain dengan cara meletakkan sebuahkartu kecil di salah satu tombol dan menekan tombol pengisian koin sehingga dilayar STICK mesin tertera saldo koin sebesar 5.000 (lima ribu) kemudian parapemain arahkan senjata penembak ikan tersebut ke depan denganmenggunakan STICK pengarah

saksi Jesika Hutapea selaku kasir untuk mengisi saldo koin di STICKHalaman 6 dari 37 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Simmesin sebesar Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah), kKemudian oleh saksi JesikaHutapea mengisi saldo koin para pemain dengan cara meletakkan sebuahkartu kecil di salah satu tombol dan menekan tombol pengisian koin sehingga dilayar STICK mesin tertera saldo koin sebesar 5.000 (lima ribu) kemudian parapemain arahkan senjata penembak ikan tersebut ke depan denganmenggunakan STICK pengarah

cara terlebih dahulu para pemain membeli koin kepada saksiJesika Hutapea yang berperan sebagai kasir kemudian setelah membelikoin kemudian saksi Jesika Hutapea mengisi saldo koin di STICK mesinsesuai dengan permintaan pembeli dengan cara meletakkan sebuah kartukecil (Chip) di salah satu tombol dan menekan tombol pengisian koinsehingga di layar STICK mesin tertera saldo koin sesuai denganpembelian pemain kemudian para pemain arahkan senjata penembak ikantersebut ke depan dengan menggunakan STICK pengarah

adalahyaitu dengan cara terlebin dahulu membeli koin kepada saksi JESIKAHUTAPEA yang berperan sebagai kasir kemudian setelah membeli koinkemudian saksi JESIKA HUTAPEA mengisi saldo koin di STICK mesinsesuai dengan permintaan pembeli dengan cara meletakkan sebuah kartukecil (Chip) di salah satu tombol dan menekan tombol pengisian koinsehingga di layar STICK mesin tertera saldo koin sesuai denganpembelian pemain kemudian saksi arahkan senjata penembak ikantersebut ke depan dengan menggunakan STICK pengarah

menerangkan : Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik benar serta tidak adaperubahan) 2+ 22+ ono nnn nnn nnn nn on one nnn nnn nen nee nae one ene ennBahwa saksi sebagai PNS di Kantor BPN RI yang menjabat Deputi BidangHak Tanah, Pendaftaran Tanah dan Pemberdayaan Masyarakat sejaktanggal 10 Januari 2010 sampai dengan sekarang ini, yang sebelumnyasaksi menjadi Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Timur.Bahwa saksi telah dilibatkan menjadi Ketua Pengarah

Tim Verifikasiberdasarkan atas perintah dari atasannya sewaktu menjadi Kepala KantorWilayah BPN Propinsi Jawa Timur, karena atas permintaan dari BPLS.Bahwa saksi selaku Ketua Pengarah Tim Verifikasi BPLS sudah barangtentu telah memberikan petunjuk dan arahan kepada petugas pelaksanasesuai dengan tupoksi masingmasing berdasarkan Surat KeputusanKepala Badan Pelaksana Nomor : 42/KPTS/BPLS/2008, tanggal 25Bahwa saksi selaku Ketua Pengarah tim verifikasi tidak mengetahui siapayang mempunyai inisiatif

Dan Data Yuridis Bidang Tanah Gogol Lampiran Pengumunan DesaBesuki Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Nomor 0017/TVKJBTB/BPLS/X//2008, tertanggal 21 Nopember 2008 maupun padaBerita Acara Hasil Verifikasi Bukti Kepemilikan Atas Tanah Bekas GogolBlok Ginonjo Milik Warga Desa Besuki Kec Jabon Kab Sidoarjo denganHal 105 dari 160 Putusan No. 104 /Pid.Sus/Tpk/2015/PN.SbyNomor : 0017/BAHVBK/BPLS/BESUKVXV/2008 tertanggal 28 NopemberBahwa saksi ikut serta menandatangani BA Verifikasi tersebut sebagaiKetua Pengarah

., dalam kedudukan sebagai Ketua Dewan Pengarah BadanPenanggulangan Lumpur Sidoarjo (disingkat BPLS) berlamat Kantor di Jl.Patimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT Il;Kepala Badan Pelaksana BPLS, beralamat Kantor JI.

Menurut surat bukti P. 10, antara lain adalah :1)2)3)4)5)6)2Pasal 1 ayat (1) tentang pembentukan BPLS, ayat (2) tentang tugas BPLSdan ayat (3) bahwa BPLS melapor kepada Tergugat I.Pasal 2 mengatur bahwa BPLS terdiri dari:Dewan Pengarah, yaitu Tergugat IlBadan Pelaksana, yaitu Tergugat IllPasal 3 ayat (1) mengatur tentang tugas Tergugat Il, ayat (2) menetapkanbahwa yang menjadi Ketua Dewan Pengarah adalah Menteri PekerjaanUmum/Tergugat Il.Pasal 5 menetapkan bahwa Badan Pelaksana dipimpin oleh Kepala

Dewan Pengarah; dan2. Badan Pelaksana.4. Pasal 3 mengatur:(1) Dewan Pengarah bertugas memberikan arahan, pembinaan danpengawasan pelaksanaan atas upaya penanggulangan semburanlumpur, penanganan luapan lumpur, penanganan masalah sosialdan infrastruktur akibat luapan lumpur di Sidoarjo, yangdilaksanakan Badan Pelaksana.(2) Dewan Pengarah terdiri dari:a. Ketua : Ment 2.4.merangkap Anggotab. Wakil Ketua : Menteri Sosial;merangkap Anggotac.

Dewan Pengarah; dan2. Badan Pelaksana.4. Pasal 3 mengatur:(1) Dewan Pengarah bertugas memberikan arahan, pembinaandan pengawasan pelaksanaan atas upaya penanggulangansemburan lumpur, penanganan luapan lumpur,penanganan masalah sosial dan infrastruktur akibat luapanlumpur di Sidoarjo, yang dilaksanakan Badan Pelaksana.(2) Dewan Pengarah terdiri dari:a. Ketua : Menteri Pekerjaan Umum;merangkap Anggotab. Wakil Ketua : Menteri Sosial;merangkap Anggotac.

Dan Abdurrosim dari Desa Besuki, kepada KetuaDewan Pengarah BPLS dalam hal ini Bapak Menteri Pekerjaan Umum19.

MUSYAHRIM(Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur) selaku Pengarah,saksi Hj. Dra. DAYANG BUDIARTI (Sekretaris Dinas Pendidikan ProvinsiKalimantan Timur) selaku Pengarah, saksi Drs. HIFATHURRAKHMAN, MT(Kabid Pendidikan Formal Dan Informal Dinas Pendidikan ProvinsiKalimantan Timur) selaku Ketua, saksiASLI NURYADIN(Kepala BidangSMP dan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur) selaku WakilKetua, saksi Drs.

MUSYAHRIM, MM Bin (Alm) MUGENI(Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur) selaku Pengarah,saksi Hj. Dra. DAYANG BUDIARTIBinti (Alm) AWANG ABD.

H.BERE ALI, M.Si (Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda PemerintahProvinsi Kalimantan Timur) selaku Pengarah, saksi SAFRIAN HASANIHalaman 59 dari 192 Putusan Nomor 1/PID.

Kaltim) selaku Pengarah, dengan rangkaian perbuatansebagai berikut : Selaku Pengarah tidak melaksanakan tugas sebagaimanatermuat dalam Surat Keputusan Nomor 460/K.0191/2014,tanggal 17 Maret 2014. untuk melakukan validasi lapanganterhadap calon penerima hibah yaitu LKP Gigacom Bontangdengan alasan tidak memiliki anggaran.Halaman 67 dari 192 Putusan Nomor 1/PID. TPK/2021/PT SMR.

Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUN.SMG.16.17.18.Bahwa Tergugat sebagai Panitia Pengarah sebagaimana dalamPasal 61 Ayat (3) huruf a Peraturan Bupati Rembang Nomor 34Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan BupatiRembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilinan DanPemberhentian Kepala Desa seharusnya dalam audiensimendengar dan memperhatikan protes atau keberatan masalahproses Pemilihan Kepala Desa Sendangmulyo, serta tidakmengupayakan penyelesaian dalam waktu paling lambat 30 (tigapuluh

) hari sejak pihakpihak bersengketa dipertemukan,sebagaimana yang diamanatkan Pasal 66 Ayat (2); Bahwa Tergugat tidak melaksanakan fungsi Panitia Pengarah untukmengarahkan panitia pengawas guna menyelesaikan sengketasejak ditemukan kejanggalan adanya pemilih yang mencoblosdalam pemilihan kepala desa Sendangmulyo Kecamatan SlukeKabupaten Rembang yang berasal dari penduduk warga desa lainyaitu Desa Sumurtawang Kecamatan Kragan Kabupaten Rembangdan penduduk warga Desa Binangun Kecamatan LasemKabupaten

FAUZI SYAMSUDINMelawan :PEMERINTAH R.I, Cq Menteri dalam Negeri R.I, Cq Gubernur Propinsi Sumatera Barat, Cq Walikota Bukittinggi, sebagai Ketua Tim Koordinasi Tanah Tingkat Kotamadya dan Pengarah Tim Penyelesaian Permasalahan Tanah Konsolidasi By Pass, dkk.

PEMERINTAH R.I, Cq Menteri dalam Negeri R.I, Cq GubernurPropinsi Sumatera Barat, Cq WalikotaBukittinggi, sebagai Ketua Tim KoordinasiTanah Tingkat Kotamadya dan Pengarah TimPenyelesaian Permasalahan TanahKonsolidasi By Pass, dengan alamat KantorBalaikota Bukittinggi, Jl: Kusuma Bhakti No.1Bukit Gulai Bancah, Mandiangin KotoHalaman 1 dari 19 Putusan Perdata Nomor 99/PDT/2018/PT PDG.Selayan, Kota Bukittinggi, selanjutnya disebutsebagai Tergugat I/Terbanding ;2.

Bahwa Tergugat karena jabatannya adalah sebagai Ketua TimKoordinasi Tanah Tingkat Kotamadya dan sebagai Pengarah TimPenyelesaian Permasalahan Tanah Konsolidasi By Pass;2.