Ditemukan 158 data
211 — 126
Futura wama biru Nomor Polisi D 8795 DB yang dijadikansebagai jaminan dari Perjanian Pembiayaan Nomor 116000017979 tanggal 28Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2017/PN Pwk.Januari 2016 adalah beralasan dan dapat dikabulkan, dengan penyesuaian petitumsebagaimana tercantum di dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Penggugat berkenaan denganbatal demi hukumnya Perjanjian Pembiayaan Nomor 116000017979 tanggal 28Januari 2016, oleh karena terhadap peranian
dimaksud sebagaimana telahdipertimbangkan sebelumnya oleh Hakim pada bagian perimbangan petitum angka 2,dimana Hakim telah menyatakan peranian dimaksud telah dibuat atas dasarkesepakatan dari kedua belan pihak, maka Perjanian Pembiayaan Nomor116000017979 tanggal 28 Januari 2016 adalah sah dan berlaku mengikat kepadapara pihak yang membuainya, dan dengan demikian petitum angka 3 Penggugatharuslah ditolak;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 tentang kerugian material yangdialami oleh Penggugat
debitur untuk tetap melunasi selurun hutangnyayang muncul dari suatu perikatan yang sah; bahwa pada akhimya, terlepas dar benar salahnya prosedur penarikan unitkendaraan jaminan oleh Tergugat, Penggugat tetap tidak bisa melepaskan diridan tetap harus bertanggung jawab untuk memenuhi seluruh kewajibannyamelakukan pembayaran dan pelunasan hutang sesuai peraniian yang telahdibuatnya bersama dengan Tergugat, termasuk menanggung semua akibat dankonsekuensi yang muncu akibat kelalaiannya dalam mematuhi isi peranian
52 — 26
bahwa antara Penggugatdengan Tergugat telan sepakat membuat usaha bersama yang bergerak dibidang pembangunan properti (ruko) di Aur Kuning.Bahwa untuk mewujudkan usaha bersama tersebut Penggugat menyerahkanmodal kepada Tergugat dalam bentuk emas mumi senilai 6 kg (enam kilogram), sedangkan Tergugat hanya sebagai pelaksana dalam pekerjaantersebut.Halaman 7 dari 25 Putusan No.118/PDT/2017/PT PDG10.11.Bahwa Surat Perjaniian Usaha Bersama iertanggal 14 Agustus 1978ditingkatkan statusnya menjadi surat peranian
Penggugat dengan Tergugat sangat tidak masukakal dan sangat bertentangan dengan Pasal 8 Akte Perjanian Nomor 15tertanggal 11 Agustus 1981, yang pada pokoknya menyatakan Penggugatberhak membuka pembukuan Tergugat dan Tergugat diwajibkanmemberkan laporan setiap enam bulan sekali kepada Penggugat.Bahwa berdasarkan kepada Akte Peraniian Usaha Bersama Nomor 15dibuat tanggal 11 Agustus 1981, setiao 6 (enam) bulan Tergugat wajibmemberkan laporan kepada Penggugat, maka dari itu secara akal sehatsudah 35 tahun peranian
pihak.Bahwa untuk mewuiudkan usaha bersama iersebut Tergugat DalamRekonvensi telah menyerahkan modal kepada Penggugat Dalam Rekonvensidalam bentuk emas mumi senilai 6 kg (enam kilo gram) berkadar dua puluhempat karat, sedangkan Penggugat Dalam Rekonvensi hanya sebagaipelaksana dalam pekerjaan tersebut dalam mengurus pembelian tanah di AurKuning (bukittinggi), membangun rukoruko dan mengkomersilkannya.Bahwa Surat Perjanian Usaha Bersama iertanggal 14 Agustus 1978ditingkatkan statusnya menjadi surat peranian
yang mempunyai kekuatannotaril, sehingga Surat Perjanian Usaha Bersama tertanggal 14 Agustus1978 tersebut dibuat menjadi Akte Peranian Usaha Bersama Nomor 15tertanggal 11 Agustus 1981 dibuat dihadapan Edison Sianipar Notaris diJakarta.Bahwa dalam Surat Perjaniian Usaha Bersama tertanggal 14 Agustus 1978aquo dijelaskan bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi memberikan ataumenanamkan investasi modal berupa 6 kg (enam kilo gram) emas mumiberkadar dua pulun empat karat kepada Penggugat Dalam Rekonvensidengan
G /2016/PN.Bkt tanggal 2Juni 2017 yang amamya berbunyi sebagai berikut :MENGADLIDALAM KONVENSIDalam Eksepsi Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara;Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Menyatakan sah Akta Peranian Usaha Bersama Notaris/PPAT EdisonSianipar, SH No.15 tanggal 11 Agustus 1981 antara Penggugat denganTergugat.
106 — 47
Sedangkanbentuk prestasi debitur yang berupa berouat sesuatu yang memberikan sesuatuapabila batas waktunya ditentukan dalam peranian maka menurut Pasal 1238 KUHPerdata debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktuHalaman 32 dari 50 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Crptersebut Dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untukmenyatakan seseorang debitu' melakukan wanprestasi, diperlukansurat peringatantertuis dari kreditur yang diberikan kepada debitur.Suratperingatan
Pasal 1457 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwasemua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang undang berlakusebagai undang undang bagi mereka yang membuainya, serta ketentuan Pasal1238 KUH Perdata, maka perouatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yangtidak memenuhi kewajibannya sebagai peniual (salah satu pihak dalam peranian)sebagaimana tertuang dalam ketentuan butir 2, butir 3 dan butir 4 Surat Perjaniian JualBeli Mobil tertanggal 4 Agustus 2011 adalah perouatan
jual beli antara tanah antara Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, majelis akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa suatu peranian dianggao sah apabila memenuhiketentuan Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yakni :1.
Perjaniian yang tidak memenuhi syarat subyektifdapat dibatalkkan, sedangkan perjaniian yang tidak memenuhi syarat obyektif adalahbatal demi hukum ;Menimbang, bahwa menurut Majelis, peranian jual beli tanah haruslahmemuat obyek yang jelas, antara lain harus memuat ukuran tanah tersebut, batas batas tanah, tanahnya berupa apa dan adakah banguan diatasnya, serta lokasidimana tanah tersebut berada guna memenuhi syarat obyektf pada angka 3, yaknimengenai obyek/Suatu hal tertentu ;Menimbang, bahwa dalam
Pol BD1864AG yang bertanggungjawabsecara pribadi atas Peranian Jual Beli Mobil Mde P.1 yang dibuat antaraTergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi (oerikut bukit lainnya yang terkait dengan Peranjian Jual Beli Mobiltersebut ude P.2 s/d P.8 atau seperti dalam posita pada angka 12) ;4.
131 — 31
Bahwa pula atas kesepakatanbersama diantara kedua belah pihak yangtertuang didalam isi peraniian tersebut, kedua belah pihak sepakat,apabila suatu waktu berakhimya masa perjanian sewa dan peraniansewa dari peranian ini, maka bangunan yang telah dibangun oleh PihakKedua (alm) Tuang Susan hak Parerung suami dari Tergugat diatasobjek sengketa akan menjadi milik dari pihak Pertama/(alm) MELCIASMANUHUTU selaku orang tua Para Penggugat ;Bahwa kemudian pada tanggal 24 Februari 2005 kedua belah pihakbersepakat
untuk menetapkan perpaniangan peranian sewa menyewaternadap onjek sengketa sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) diatas,setelah masa berlaku perjaniian/pertama berakhir pada tanggal 01 Mei 1999.Bahwa perjaniian perpanjiangan sewa moenyewa terhadap objek sengketatersebut berlaku dalam jangka wakiu tertentu yaitu selama 5 (lima) tahun,terhitung sejak tanggal 01 Januan 2005 dan berakhir tanggal 01 Januari 2010.
perpanjanganHalaman 5 dari 45 Putusan Nomor 09/PDT/2014/PT.AMB10.11.sewa menyewa tersebut yang dalam petikannya berounyi : Bahwa 3 (tiga)bulan sebelum berakhimya peranjian ini maka Pihak Kedua segeramenghubungi Pihak Pertama untuk menyatakan sikap, apakah perjanjan iniperlu diperpaniang lagi ataukah peranjian ini harus berakhir, dengan demikianberdasarkan bunyi dari petikan pasal diatas dan pihak Kedua tidak lagimenghubungkan Pihak Pertama untuk menyatakan sikap, maka oleh PihakPertama menganggap bahwa peranian
Bahwa terbanding / tergugat beretikad baik, tidak diserahkan objeksengketa setelah peranian sewamenyewa berakhir bukan kemauanterbanding / tergugat, tetapi dilarang pihak lain yaitu Jan G.
Melchias Manuhutu yang kini menjadi milik Pembanding /semula Para PenggugatMenyatakan peranian sewamenyewa antara Alm. Melchias Manuhutudengan Susan hak Parerung akta nomor 02 tanggal 02 Maret 1993 yangdbuat notaris / PPAT Moh.
71 — 472
Kontraktor akan mengkoordinasi kapal AHTSAHTS yang dioperasikanoleh Perusahaan, untuk mendukung lingkup pekerjaan Kontraktor.Bahwa selanutnya Exhibit A Peranian Mooring, mengatur kesepakatanLingkuo Pekerjaan Installation Mooring & Hook Up FSO "Federal I sebagaiberikut:1) Menandai posisi "Storage S1" (perpotongan garis tengah kapal dengangaris tengah manifold) FSO "Federal Il.
46 — 18
Peranian Raya No.59 B Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan;4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan; 5.
Peranian No.59 BLebak Bulus Jakarta Selatan ;3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisikanNarkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,60 gram atau berat netto0,2752 gram dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratoriumberat netto 0,2143 gram ; 3 (tiga) buah alat bantu hisap (pipet).Digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Yulfan Trisbiyanto als.
Peranian Raya No.59 B Lebak BulusCilandak Jakarta Selatan;4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniterdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;5.
56 — 21
Tito untukmembicarakan peranian jual beli tanah dan waktu itu Penggugatmenyerahkan uang sejumlah Ro 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)kepada Tergugat;Bahwa selanijutnya dibuatkan surat perjanian, dan kapasitas Saksi dalamsurat peraniian transaksi jual beli tanah tersebut sebagai Saksi;Bahwa mengenai surat bukti bertanda P1 yaitu berupa Fotocopy SuratPerjaniian Jual Beli Tanah antara Edi Giwantoro sebagai Penjual dengan K.H.Labib Shidiq sebagai Pembeli, tanggal 22 Juli 2009, dibenarkan oleh
Slw.beracara yang ditentukan oleh undangundang yang akibatnya gugatan tersebutharus dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa dalam gugatan dari Penggugat telah mendasarkan pada peranian jualbeli tanah pertanian yang berupa sawah bersertifikat hak milk nomor 1805 Luas2.231 M2 yang terletak di Desa Adiwema, Kecamatan Adiwema, KabupatenTegal, tanoa menyebutkan batasbatas tanah tersebut adalah suatu yang tidakjelas objek yang disengketakan.
bersertifikat hak milik No 1805 Luas2.231 M2 yang terletak di desa Adiwema, Kecamatan Adiwema, Kabupaten Tegalalas nama pemegang hak Edi Giwantoro suami Tri Yulianii sebagaimana yangtermakituo dalam sertifikat sudah dijelaskan batasbatas tanah tersebut yangsudah melekat dengan sendirinya dalam sertifikat tersebut;Karena baik subyek, pokok perkara, obyek perkara maupun dasar gugatan sudahsangat jelas dan inci diuraikan dalam surat gugatan Penggugat, sebagaimanadisebut dalam Pasal 1338 KUHPer Semua peranian
tiga juta enam ratus tiga pulun enam ributujun ratus lima puluh rupiah)ditambah bunga 2% (dua persen) setiao bulan terhitung sejak didaftarkannya gugatanini sampai dilaksanakannya putusan ini;Menimbang, bahwa akan tetapi pada petitum gugatan Penggugat angka 5,Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan sebidang tanahobyek sengketa;Menimbang, bahwa apabila mencermati tuntutan pada petitum gugatanPenggugat angka 5 tersebut, Majelis Hakim menafsirkan bahwa Penggugatmenghendaki agar peranian
Menimbang, bahwa pihak yang dirugikan karena wanprestasi atas perjanjianpada prinsipnya dapat memutuskan peranian yang bersangkutan akan tetapipemutusan peranjian tersebut dilakukan dengan maksud agar pihak yang dirugikandapat mendapatkan kembali prestasinya yang telah diberikan kepada pihak yangmelaksanakanprestasi;Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 38/Pat.G/2015/PN.
80 — 12
Bahwa, berdasarkan perjanjian kesepakatan bersama tersebut Penggugat bersamasama ke 13/iga belas anggota yang terkena penertiban tersebut telah memperbaikidan mengganti segala kerusakankerusakan peralatan mesin sebagaimana dimaksuddalam surat peranian kesepakatan bersama tersebut yang iotal biaya perbaikankerusakan tersebut adalah sebesar fp.51.164.000,/ima pulun satu juta seratusenam puluh empat ribu rupiah, dengan rincian adalah sebagai berikut; Bokir : sebesar Rp.6.435.000; Sukik : sebesar Rp.1.107.000
antara PENGGUGATdengan TERGUGAT terlanggal 08 oktober 2011 yang diketahui Kepala Desa RidingPanjang, mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat C.q Majelis HakimYang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk menyatakan sebagai bentukperouatan hukum yang termasuk dalam pengernjan Perjanjiar/Perikatan yangmenimbulkan akibat hukum sebagaimana dimaksud dan diatur dalam pasal 1313KUHPerdata;13.Bahwa, mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara iniuntuk menyatakan surat peranian
87 — 15
12.13.14,sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), untuk uang pinjaman keduatahap tersebut oleh Tergugat diserahkan darnatau diterimakan langsungkepada Tergugat Il sendin;Bahwa bagaimana pembicaraan sebelum terjadinya peranian tersebut,Penggugat dan Penggugat Il tidak mengetahuinya sama sekali, Penggugat dan Penggugat Il tahu tahu hanya disurun tanda tangan dalam SuratPerjaniian tersebut dan yang melakukan pembicaraan baik sebelum perajianditanda tangani dan pada saat peranjian ditanda tangani
Berdasarkan Peranian Hutang Piutang Dengan Jaminanyang dibuat dibawah tangan bermeteri cukup tertanggal 25 ==FFebruari2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak dan yangkemudian diperpaniang dengan Surat Permyataan Hutang DanPerpaniangan Jangka Waktu Pembayaran Hutang No 01 tanggal 08Jui 2013 serta Akta Kuasa Menjual Tanah No 02 tertanggal 08 jul2013 yang dibuat dihadapan BAMBANG KUSNDARTO, SH, Notarisdi Bantul tersebut secara yuridis yang melakukan hubungan hukumadalah Tergugat dalam konvensi
Menetapkan bahwa peranian dibawah tangan tertanggal 25 Februar 2013maupun Surat Pemyataan Hulang Dan Jangka Waktu PerpanianganPembayaran Hutang No 01 tanggal 08 Jui 2013 serfa Akta Kuasa Menjual TanahNo 02 tertanggal 08 juli 2013 yang dibuat dihadapan BAMBANG KUSNDARTO,SH, Notars di Bantul dibuat berdasarkan menurut keadaanfaktafakta yangsebenamya, dibuat olkhn semua pihak dalam keadaan sadar tanoa adapaksaar/ tekanan maupun unsur penipuan dari pihak manapun serta dibuatmenurut ketentuan undang undang
Menetapkan bahwa hubungan hukum Hutang Piutang yang sebenamyaberdasarkan peranian dibawah tangan tertanggal 25 Februari 2013 maupunSurat Pemyataan Hutang Dan Jangka Waktu Perpaniangan Pembayaran HutangNo 01 tanggal 08 Juli 2013 serta Akta Kuasa Menjual Tanah No 02 tertanggal 08jui 2013 yang keduanya dibuat dihadapan BAMBANG KUSINDARTO, SH,adalah Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi sebagai Krediturdan Penggugat dan Penggugat Il dalam konvensi/Tergugat dan Tergugat Ildalam rekonvensi
Pemyataan Hutang dan JangkaWaktu Perpanjangan Pembayaran Hutang No.01 tanggal 8 Jul 2013 serta AktaKuasa Menjual Tanah No.02 tanggal 8 Juli 2013 dinyatakan dibuat menurut keadaanyang sebenamya, dibuat oleh semua pihak dalam keadaan sadar tanoa ada paksaar/tekanan maupun unsur penipuan dari pihak manapun serta dibuat menurut ketentuanUndangUndang yang berlaku, akan dipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dengan mengambil alin perimbangan hukum dalamgugatan konvensi, maka Hakim berpendapat peranian
88 — 32
Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimanadimaksud dalam ayat (8) berperan sebagai wakil Pemerintah untukmemberikan konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhanuntuk melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan yang dituangkanCalaim Peranian. jesssessesee senses nese nese neem eePasal 83 ayat (1) huruf a : 222 n non nnn ne Untuk melaksanakan fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendaliandan pengawasan kegiatan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalamPasal 80 ayat (1
32 — 10
;Bahwa = antara PENGGUGAT II selaku Pejabat Pembuat KomitmenKegiatan Penataan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Slaw,Pangkah, Kedungbanteng dan Jatinegara pekerjaan PembangunanSaluran Drainase Perkotaan Slaw Tahun Anggaran 2015 danTERGUGAT selaku Penyedia Barang/ Jasa Kegiatan PenataanLingkungan Permukiman di Kecamatan Slaw, Pangkah,Kedungbanteng dan Jatinegara pekerjaaan Pembangunan SaluranDrainase Perkotaan Slaw Tahun Anggaran 2015, telah sepakat untukmembuat dan =menandatangani Peranian Kerasama
Beton pada Satuan Pekerjaan Saluran C;Dimana pada kedua satuan pekerjaan tersebut, ternyata tidak sesuaikualitas mutu sehingga gagal konstruksi;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan PPHP, secarakeseluruhan, pekerjaan yang dapat diterima hasil pekerjaannya adalahhanya sebesar 60,31%, sedangkan selebihnya tidak dapat diterima olehPPHP;Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diperjanjikan,temyata Tergugat juga tidak melaksanakan kewajibankewajibannyasesuai dengan kontrak/ surat peranian
yang dilakukan olehTergugat yang tidak dapat diterima oleh PPHP dan pekerjaan yang tidakdapat terbayar sesuai dengan kontrak untuk dikembalikan lagi kepadakeadaan semua atau setidaktidaknya Tergugat mengambil/menyingkirkan pekerjaan yang tidak dapat diterima oleh PPHP danpekerjaan yang tidak dapat terbayar sesuai dengan kontrak dari lokasipekerjaan;Bahwatindakan TERGUGAT yang tidak melaksanakan pekerjaanPembangunan Saluran Drainase Perkotaan Slaw Tahun Anggaran2015 sesuai dengan kontrak/ surat peranian
103 — 22
Edy Haryanto datang ke kantor notarisuntuk menandatangani surat peranian kemudian dibacakan isi peranjianmengenai piniaman, bunga dan jangka waktu pinjaman;Bahwa pada waktu dalam perjalanan menu kantor, saksi membuka suratperjaniian tersebut temyata masih berupa blanko kosong;Bahwa transaksi antara Penggugat dengan Tergugat bukan jual bell tetapijaminan atas pinjaman;Bahwa Penggugat tidak hadir pada waktu penandatanganan di notaris;Bahwa pada wakiu dilakukan pemeriksaan oleh Bank Indonesia terhadap
sehingga akhimya saksi keluar dan PT BPRDaya Lumbung Asia;Bahwa Saksi keluar dari PT BPR Daya Lumbung Asia karena bertentangandengan hati nurani dan tekanan perusahaan karena hasil pemeriksaan pihakBank Indonesia hampir 90 % (Sembilan puluh prosen) berasal dari keteranganSaksi;Bahwa Saksi tidak tahu tentang kuitansi jual beli objek jaminan;Bahwa peranjian berupa pinjiaman selaniuinya pihak Penggugat yangmenentukan apakah menjadi jual beli atau pinjam meminjam;Bahwa pada wakiu dibacakan di notaris peranian
Rilis Herina, SH, MKn. dengan nomor65/2014, kemudian dibaliknamakan menjadi atas nama Penggugat sebagaimanadalam Buku Tanah Hak Milik nomor 32/Desa Bandasan; Bahwa sebelum tanah tersebut diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat,Tergugat menyewa tanah tersebut kepada Penggugat sebagaimana tertera dalamPerjanjian sewa menyewa yang terdaftar di Notaris Yohana Manggala, SH registernomor 109WWV2007 tanggal 8 Januari 2007 seharga Rp1.125.000,00 (satu jutaseratus dua puluh lima juta rupiah)/oulan; Bahwa peranian
76 — 12
Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Selong untuk mengangkat sita terhadap barang-barang berupa pupuk, obat-obatan pertanian dan perlengkapan peranian dan terhadap kedua jenis kendaraan bermotor merk CBR Jenis Honda No.Pol. DR.2014 dan sepeda motor merk Vario Jenis Honda No.Pol. DR. 2013 LQ,7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;8. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.041.000., ( Empat juta empat puluh satu ribu rupiah ) ;III.
Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2916/PTA.Mtr.putusan tersebut sudah tepat, kecuali tentang pensitaan terhadap barangbarang berupa pupuk, obatobatan pertanian dan perlengkapan peranian dandua unit sepeda motor yaitu merk CBR Jenis Honda No.Pol. DR.2014 dansepeda motor merk Vario Jenis Honda No.Pol.
Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Selong untuk mengangkatsita terhadap barangbarang berupa pupuk, obatobatan pertanian danperlengkapan peranian dan terhadap kedua jenis kendaraan bermotormerk CBR Jenis Honda No.Pol. DR.2014 dan sepeda motor merk VarioJenis Honda No.Pol. DR. 2013 LQ,Him. 22 dari 24 hlm. Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2916/PTA.Mtr.7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;8.
VS
1 PT. BANK BTPN Cq. PT. BANK BTPN Tbk. MUR Area Palu 2 Pemerintah RI cq. Departemen Keuangan RI Cq. Kantor Pelayanan -Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Palu 3 Hj. YANTI / Hi. JONI (suami isteri) 4 Pemerintah Republik Indonesia Cq. ; Bank Indonesia (BI) Cq. Bank Indonesia Wilayah Palu dan atau pihak OJK
129 — 10
Asas likat Baik (good faith), asas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3)KUHPerdata, yang bunyinya peranian harus dilaksanakan dengan itikat baik,artinya bahwa para pihak (dalam perkara a quo adalah kreditur dan debitur)harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan ataukeyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.5.
Dalam SKUPK tersebut disepakatl, bahwa terhadap pelaksanaan peranian kredit dan segalaHal 29 dari 94 Hal.
Selaku Notaris di Kabupaten ParigiMoutong.Bahwa untuk PENGGUGAT selaku pemilik SHM No.173 telahmengikatkan diri selaku peniamin dalam peranian kredit atas namaHal 32 dari 94 Hal.
Putusan No:05/Pat.G/2016/PN.PrgBahwa perkara a quo adalah berkaitan dengan suatu peranian yaituperanian kredit dimana Tergugat 1 sebagai Kreditur dan pengugatsebagai Debiturolehnya kami perlu memaparkan kaidahkaidah hukumperanian yang harus berlaku secara objektif dan menhormati asasequality before the law yang yuruduhus wajib di patuhi dalam setiapbertuk pernkatan/perjanjian yaitu...c.
Dalam SKUPK tersebut disepakati, bahwa terhadap pelaksanaan peranian kredit dan segaladokumen yang berhubungan dan yang timbul akibat peraniian kreditoleh para pihak telah di pilih tempat kedudukan hukum yang tetaop danseumumnya di Kantor Kepanitraan Pengadilan Negri Jakarta Selatan,sebagai mana tercantum pada pasal 11 poin 1516 SKUPK;3. GUGATAN PENGGUGAT TDAK TERANG ATAU KABUR (OBSCUUR LBEL)Hal 79 dari 94 Hal.
88 — 51
H yaitu : Hak untuk mendapatkan kompensasi,gant rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dar/ atau jasa yangditerima tidak sesuai dengan peranian atau tidak sebagaimanamestinya;E. Pada Pasal 7 yaitu : Kewajiban pelaku Usaha Adalaha. Beritikat baik dalam melakukan kegiatan Usahanya;b. Memberikan informasi yang benar, jelas juur mengenai kondisidan jaminan barang dar/atau jasa serla member penielasanpenggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;c.
Angsuran: Banyaknya Angsuran : 48 (empat puluh delapan)angsuranHalaman 13 dari 35 Putusan No.159/PDT/2017/PT PDG Besar Angsuran / Bulan : Rp. 2.737.000, Pembayaran Setiao Tanggal : 02 (Dua)Berdasarkan Pasal 1320 Kitab UndangUndang Hukum Perdata,Perjaniian merupakan peranian yang sah karena telah memenuhisyaratsyarat sah dani suatu perjanjian. yaitu:a. KesepakatanDalam Perjanjian ini antara Penggugat dK dan Tergugat dKtelan terjadi kesepakatan.
PROSES PENARKAN ATAS OBJEK SENGKETA YANG DLAKUKANOLEH TERGUGAT DK ADALAH SAH DAN SESUAI DENGANATURAN HUKUM DAN PROSEDUR YANG BERLAKU.Pasal 12 huruf b angka 3 point a dan b, Peranian menyatakan:KREDITUR dapat segera memutuskan dan mengakhin PerjanjianPembiayaan Konsumen tanpa peru adanya suatu peringatandengan surat juru sita atau surat lainnya untuk menjalankan salahsatu atau lebih darn halhal dibawah ini:i.
samasekali tdak memilki itkad baik untuk berdamai tanoa menanggapidar/atau memperimbangkan saransaran dan masukanmasukandari Penggugat dR.Bahwa berdasarkan halhal di atas, maka sangatlah terlihat jelasbahwa TERGUGAT DR, TELAH TERBUKTI SECARA SAH DANMEYAKINKAN TELAH MELAKUKAN PERBUATAN INGKARJANJMWWANPRESTASI terhadap pelaksanaan isi dari Peraniian diatas yang telah ditandatangan dan disepakati baik oleh PenggugatdR maupun Tergugat dR.Tindakan dan sikap Terqugat dR yang dengan sengajatidakmelaksanakan Peranian
58 — 17
Unsur menggerakan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untukmengadakan peranian hutang ataupun meniadakan piutang;Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut:Ad.i.
Unsur menggerakan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untukmengadakan peranian hutang ataupun meniadakan piutangMenimbang bahwa unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang,membuat utang atau menghapuskan piutang memiliki pengerian adanya suatuperouatan yang dilakukan oleh pelaku melalu alatalat penggerak sehinggamengakibatkan adanya penyerahan sesuatu barang;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa membujuk saksiMaryono dengan meyakinkan bahwa mempunyai teman seorang
ILYAS SUKARSO MARDIYANTONO
Tergugat:
PUGUH SUJANGKUNG
145 — 110
Malang, dan merupakan penambahan dari peranjian sewatanggal 8 Januari 2013 dan Peranian tanggal 22 Januan 2013 dengan hargasewa per hektar sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) per tahun;Bahwa berdasarkan Pasal Surat Perjanjian Oper Kontrak menjelaskan bahwamasa oper kontrak mulai berlaku terhitung muai tanam tebu/ singkong tahun 2013sampai dengan akhir tebu tahun 2019;Bahwa berdasarkan Pasal Il menielaskan bahwa untuk oper kontrak harusdibayarkan lunas kepada Pihak Penggugat untuk massa 6
115 — 221 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Vide : Bukti P3):Bahwa menurut pendapat hukum Pemohon, keduaperaturanperundangundangan yang menjadi objek permohonan sebagaimanatersebut di atas bertentangan dengan peraturan perundang undanganyang lebih tinggi kedudukannya yaitu bertentangan dengan : KeputusanMenteri Pertanian Nomor 455/Kpts/TN.260/9/2000 tentang PerubahanKeputusan Menteri Peranian Nomor 695/Kpts/TN.260/8/96 Tentang TataCara Pendaftaran dan Pengujian Mutu Obat Hewan.
dalam hal ini Termohon yang telah menetapkandan memberlakukan Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan danKesehatan Hewan Nomor 1060/Kpts/PI.500/F/12/2015 TentangPerubahan Atas Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal BinaProduksi Peternakan Nomor 55/TN.260/Kpts/DJP/Deptan/2001 TentangFormulir Permohonan Pendaftaran Obat Hewan tersebut, didugabertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu : KeputusanMenteri Pertanian Nomor 455/Kpts/TN.260/9/2000 tentang PerubahanKeputusan Menteri Peranian
Keputusan Direktur Jenderal BinaProduksi Peternakan Nomor 55/TN.260/Kpts/DJP/Deptan/2001Tentang Formulir Permohonan Pendaftaran Obat Hewan, danKeputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan HewanNomor 1061/Kpts/PI.500/F/12/2015 Tentang Perubahan LampiranAtas Peraturan Direktur Jenderal Peternakan Nomor02/Kpts/LB.450/F/03/06 Tentang Prosedur Tetap PermohonanPendaftaran Obat Hewan, bertentangan dengan KeputusanMenteri Pertanian Nomor 455/Kpts/TN.260/9/2000 tentangPerubahan Keputusan Menteri Peranian
(Bukti P3):Foto copy Keputusan Menteri Pertanian Nomor 455/Kpts/TN.260/9/2000tentang Perubahan Keputusan Menteri Peranian Nomor695/Kpts/TN.260/8/96 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan PengujianMutu Obat Hewan (Bukti P4):Halaman 33 dari 68 halaman. Putusan Nomor 29 P/HUM/20185. Foto copy UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundangundangan. (Bukti P5);6.
Foto copy Keputusan Menteri Peranian Nomor 695/Kpts/TN.260/8/96Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pengujian Mutu Obat Hewan. (BuktiPet),8. Foto copy Peraturan Direktur Jenderal Peternakan Nomor02/Kpts/LB.450/F/03/06 Tentang Prosedur Tetap PermohonanPendaftaran Obat Hewan. (Bukti P8):9.
25 — 6
Unsur menggerakan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untukmengadakan peranian hutang ataupun meniadakan piutang;Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut:Ad.1.
Unsur menggerakan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untukmengadakan peranian hutang ataupun meniadakan piutangMenimbang bahwa unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang,membuat utang atau menghapuskan piutang memiliki pengerian adanya suatuperouatan yang dilakukan oleh pelaku melalu alatalat penggerak sehinggamengakibatkan adanya penyerahan sesuatu barang;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa membujuk saksiMaryono dengan meyakinkan bahwa mempunyai teman seorang
331 — 96
Edy Haryanto datang ke kantor notarisuntuk menandatangani surat peranian kemudian dibacakan isi peranianmengenai piniaman, bunga dan jangka waktu pinjaman;Bahwa pada waktu dalam perjalanan menu kantor, saksi membuka suratperjanjian tersebut ternyata masih berupa blanko kosong;Bahwa transaksi antara Penggugat dengan Tergugat bukan jual beli tetapijaminan atas pinjaman;Bahwa Penggugat tidak hadir pada waktu penandatanganan di notaris;Bahwa pada wakiu dilakukan pemeriksaan oleh Bank Indonesia terhadap
perajian tersebut disebut wanprestasi/ingkar janji dan bagipihak yang dirugikan dapat menuntulmenggugat atas dasar wanprestasi sebagaimanaditentukan dalam Pasal 1243 KUH Perdata;Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya pada angka 12,13,14, danpetitum gugatan pada angka 3, Penggugat menyebut penguasaan Tergugat atas tanahsengketa adalah Perouatan Melawan Hukum sebagaiman dimaksud Pasal 1865 KUHPerdata, padahal sebagaimana didalikan Penggugat, Tergugat harus menyerahkantanah tersebut karena waktu peranian