Ditemukan 2375 data
PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA TEKSTIL SANDANG DAN KULIT SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PC FSP TSK SPSI) KABUPATEN BANDUNG
Tergugat:
DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BANDUNG
200 — 98
IllTahun 2000 maupun segala macam bentuk keputusan Badan danPejabat TUN yang merupakan peraturan yang bersifat umummaupun perundangundangan semu yang dikeluarkan oleh BadanHalaman 47 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.14.15.atau Pejabat TUN yang diumumkan dalam rangka melaksanakankebijakan pemerintah (lihat kertas kerja Indroharto, SH. yangberjudul "Asasasas Hukum Tata Usaha Negara II halaman 63 alineake6), kemudian Keputusan a quo (objek gugatan) tersebutmerupakan pengejawantahan
109 — 16
Nomor 8/Padt.G/2016/PN.Pmn13.sewaktu perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan ini, terobukakemungkinan Tergugat baik secara sendirisendiri maupun secarabersamasama akan mengalihkan hak atas sebagian. atau keseluruhantanah sawah objek perkara kepada pihak lain, bila hal itu sampai terjadidisamping Penggugat akan sangat dirugikan juga akan mempersulitpengadilan ini dalam memeriksa perkaranya dan untuk menghindari adakeputusan hukum yang sia sia di mana nantinya hanyalah kebenaran dankeadilan semu
MOLUCCA HOLDING S.a.r.l.
Termohon:
PT. PELITA CENGKARENG PAPER
715 — 454
tanggal 4Desember 1972 No. 690 K/Sip/1972 berbunyi Jual beli dansewa menyewa yang bertentangan dengan hukum patut untukdibatalkan,Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1462K/Pdt/1989, yang dikutip sebagai berikut (Bukti T23):Perbuatan melawan hukum; notaris & bank; lelang rumahdibatalkan MARI; Perbuatan akte jual beli tanah yang kemudiandiikuti dengan dibuatnya Akte Pemberian Hak kepada penjualuntuk dalam waktu tiga tahun berhak membeli kembali, adalahmerupakan perbuatan hukum jual beli semu
134 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
didasarkan atas keadilan berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa.Selanjutnya Bismar Siregar mengatakan bahwa : Khusus bagi penegakhukum terutama Hakim, Bismar menganjurkan dalam rangka menegakkankeadilan, jika perlu wajib dikesampingkan, jangan ragu, jangan bimbang,sampingkan saja tidak peduli apa reaksi orang karena tindakan tersebut.Lebih baik kita menimbulkan kekacauan hukum dari pada kita korbankankeadilan lantaran karena menegakkan kepastian hukum, apalagi kalaukepastian yang dimaksud adalah yang semu
MUHAMMAD ZAIN
Tergugat:
GUBERNUR ACEH
277 — 164
Pertama, karena harapanharapan dapatmuncul dengan perundangundangan, perundangundangan semu,dengan garis tetap keputusankeputusan yang sampai detik itu tetapsecara konsisten dilakukan penguasa, penerangan dan penjelasanpenjelasan yang telah diberikan oleh penguasa yang bersangkutan,kesanggupankesanggupan yang telah dikeluarkan, beschikking yangsebelumnya dikeluarkan, suatu perjanjian yang telah dibuat, ataudengan perbuatanperbuatan faktual penguasa, dengan membiarkankeadaan illegal berjalan beberapa
Agus Rinawati,S.Sos
Tergugat:
Kepala Desa Brujul, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar
Intervensi:
Sutardi, S.Sos
232 — 111
UII Press, Yogyakarta, 2003 pada halaman132 sebagai berikut:Dalam khazanah kepustakaan Hukum Administrasi di Indonesia saat inifreiz ermessen lazim disebut peraturanperaturan kebijaksanaan ataubeleidsregel atau policy rules atau pseudowetgeving (perundangundangan semu) pembuatan peraturan kebijaksanaan tersebut dilakukanoleh Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara dengan tidak diserahi dasarkewenangan untuk membuatnya, jadi freiz ermessen merupakanpelengkap terhadap asas /egalitas, namun bukan mengesampingkanhukumnya
Wisnu Ngudi Wibowo, S.H., M.H.
Terdakwa:
Ir. MUJOKO, M.T. bin alm SUROJO
43 — 27
SEMU SIMIN;
7. Membebankan kepada Terdakwa Ir. MUJOKO, M.T. bin (alm.) SUROJO membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
50 — 10
Alhamdulillah saat ituada perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tetapi hanya semu,karena Tergugat dan kedua orang tuanya tetap tidak mau transparanterhadap Penggugat dan bersikap melindungi Tergugat. Selanjutnya pada tahun 2013 Tergugat kembali meminjam di Bank BNIdengan cara melunasi pinjaman lama kemudian mengajukan pinjamanbaru, sedangkan pinjaman lama masih 1 tahun lagi dengan akad waktupinjaman 6 tahun (dari tahun 2013 s/d tahun 2019).
Terbanding/Penggugat : MULYANI
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Nasional Batang Hari
Turut Terbanding/Tergugat V : Erlinda
Turut Terbanding/Tergugat III : Murtiningsih
Turut Terbanding/Tergugat IV : Aryati
Turut Terbanding/Tergugat II : JANGCIK
56 — 26
Bahwa, pada point 4 Posita Gugatannya, Penggugat MULYANI mengakuisecara semu atas terjadinya jualbeli antara DAENG BURHAN bin H.BEDUdengan H.MUHAMMAD bin H.ISMAIL tanah seluas + 2.212 m? yaitu seluruhtanah milik DAENG BURHAN bin H.BEDU sisa penjualan kepada M.NUR SAAT;Dimana Penggugat MULYANI berdalih bahwa jualbeli tanah yang kedua kali inimelalui perantara TUGIRIN. Apa yamg didalilkan Penggugat tersebut sedikitpuntidak benar, bohong sama sekali.
59 — 37
Sehingga tas hal tersebut "NANIWATI ISTRITERGUGAT (TURUT TERGUGAT 2) dapat seenaknya melakukan aktifitaspengalihan baik jual beli, sewa, gadai, hibah atalipun segala bentukpengalihan hak lainnya, karena SHM No. 1182 tersebut secaraq hukum masihatas nama "NANIWATI ISTRI TERGUGAT (TURUT TERGUGAT 2).Berdasarkan hal tersebut maka pemberian kompensasi berupa tanah seluas3000 M2 (30 are) tersebut kepada Para Penggugat hanyaiah semu ataudengan kata lain "Secara Hukum Kompensasi Tanah Tersebut Tidak Ada"
115 — 691
keputasan dan atas keputusan tersebut ParaPenggugat merasa tidak puas, maka Para Penggugat baru dapatmelakukan upaya gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara, Menimbang, bahwa dengan demikian, proses Sengketa AparaturSipil Negara tidak ditangani secara langsung oleh suatu peradilan TataUsah Negara, namun terlebih dahulu harus di selesaikan melalui suatuproses (upaya administrasi), yang dilakukan oleh suatu tim atauseorang pejabat di lingkungan pemerintahan, dimana proses tersebutmerupakan peradilan semu
PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA TEKSTIL SANDANG DAN KULIT SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PC FSP TSK SPSI) KABUPATEN BANDUNG
Tergugat:
DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BANDUNG
Intervensi:
PENGURUS UNIT KERJA KESATUAN SERIKAT PEKERJA NASIONAL (PUK KSN) PT. SURYA USAHA MANDIR
182 — 191
Ill Tahun 2000 maupun segala macambentuk keputusan Badan dan Pejabat TUN yang merupakan peraturanyang bersifat umum maupun perundangundangan semu yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang diumumkan dalam rangkamelaksanakan kebijakan pemerintah (lihat kertas kerja Indroharto, SH.Halaman 44 dari 93 halaman/ Putusan Perkara Nomor 148/G/2020/PTUN.BDG14.15.yang berjudul "Asasasas Hukum Tata Usaha Negara II halaman 63 alineake6), kemudian Keputusan a quo (objek gugatan) tersebut merupakanpengejawantahan
PT. Inter Sport Marketing
Tergugat:
PT. ARJUNA CAHAYA LESTARI
242 — 72
Selain itu pula kKeuntungan ekonomis yang didapatkan oleh Hoteladalah hasil dari persewaan kamar Hotel dan BUKAN dari hasilpemberian fasilitas televisi.Bahwa oleh karenanya keuntungan yang didapatkan oleh Hotel atauTergugat atas dalil yang dituduhkan Penggugat menjadi semu atauirrasional yang dengan kata lain menjadi tidak dapat di ukur ke dalam suatukeuntungan yang nyata (riil);Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPer, yang berbunyi:tlap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepadaorang
192 — 130
Hal tersebut dikarenakan dalam dalil gugatan, penggugatselalu menyatakan hal yang sama dan alasan semu bahwa tanah sengketaadalah tanah turun temurun pemberian/HIBAH Raja Pemecutan kepadamasyarakat kampung Bugis tanpa bisa memberikan bukti Hibah apapunatas dalilnya tersebut dan kalau mau bicara jujur, banyak Para Penggugatbukan orang Bugis asli hanya memanfaatkan kesempatan mengaku sebagaiorang Bugis asli untuk bisa menempati tanah sengketa secara tanpa hak ;Berdasarkan faktafakta tersebut diatas
195 — 121 — Berkekuatan Hukum Tetap
persekongkolantender diperlukan bukti lain yang menunjukkan bahwa kerjasama tersebutadalah kerjasama yang bersifat menentukan yaitu sebagai faktor yangmenentukan salah satu dari peserta tender yang karena kerjasamatersebut sehingga Para Termohon Kasasi ditetapkan sebagai pemenangtender dalam perkara a quo;Bahwa sungguh tidak adil kiranya bagi Para Terlapor, jika dengan caraberpikir praktis dan tidak berdasar hukum tersebut, sehingga merekakemudian telah dianggap bersekongkol dan menciptakan persaingan semu
Yulianto Kusuma Nugroho, SKM.,M.Kes.
Tergugat:
Bupati Hulu Sungai Selatan
273 — 521
SKBmenurut ahli adalah peraturan kebijakan (Beleidsregels), bedanyaBeleidsregels dengan Regeling adalah Peraturan PerundangUndangansemu, disebut semu padahal samasama peraturan, kalau dari nomor 1tidak, keputusan dan surat keputusan, sedangkan bukan putusanbersama.
Terbanding/Penggugat I : H. WIRA PRADANA, ST
Terbanding/Penggugat II : Hj. ELI ROHAYATI, ST
Terbanding/Tergugat : EINER BULGAR HUTAGALUNG
Turut Terbanding/Turut Tergugat II : Notaris Untung, SH., M.Kn.
Turut Terbanding/Turut Tergugat III : BANK MANDIRI Cab. Bandung RSHS
117 — 66
., hal ini tentunya tidak dibenarkan menurut hukum acara, karenadengan tidak disebutkannya nama semu pihak yaitu Ir, ANDI CHAERULMANGGABARANI, M.Si, sebagi Turut Tergugat 1, UNTUNG, SH, M.Kn, Notarisselaku PPAT, sebagai Turut Tergugat Il, PT.
melawan
KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEDIRI
73 — 9
berlaku di Indonesia ;Bahwa pada prinsipnya undangundang pajak ini harus melindungi hak dankewajiban terhadap wayjib pajak, undangundang juga tidak bolehmengenyampingkan kewenangan hak dan kewajiban terhadap negara sehinggasaluran hukumnya harus jelas, Kepala Negara mempunyai kewenangan untukmelakukan pemeriksaan pajak spt itu harus adil kalau tidak benar melaluimekanisme penetapan nilai yang mungkin bisa aja berbeda ;Bahwa sehingga undangundang mengatur ada yang namanya koasi peradilan atauperadilan semu
Wisnu Ngudi Wibowo, S.H., M.H.
Terdakwa:
Ir. MUJOKO, M.T. bin alm SUROJO
50 — 31
SEMU SIMIN;
7. Membebankan kepada Terdakwa Ir. MUJOKO, M.T. bin (alm.) SUROJO membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
536 — 393 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perbuatan melanggar hukum dengan cara membuattransaksi rekayasa, semu manipulasi hukum, penyelundupanhukum dan tidak memenuhi syaratsyarat sahnya perjanjian(ex Pasal 1820 KUH Perdata) karena transaksi bertentangandengan undangundang atas rekayasa dari Tergugat l,Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat XVI, transaksi dengansengaja dibuat sedemikian rupa dengan maksud menghindariberlakunya tarif pajak 20% di dalam UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Jo.
yang sama untuk suatuperkara yang sama yang juga sudah digugat di PengadilanNegeri Kuala Tungkal;Kesamaan Dasar Gugatan dan Petitum KesamaanGugatan Penggugat(Perkara Ini)Gugatan Lontar DasarGugatan 1 Tergugat 1, 4, 5 dan 17 telah 1melakukan perbuatanmelawan hukum dengan caramelakukan rekayasa financialdengan tujuan untukmemperoleh bayaran dankomisi dari Penerbitan SuratHutang oleh APPInternational Finance Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5 telahmelakukan perbuatanmelawan denganmembuat transaksirekayasa/semu
Tergugat XIlIl sangatmengetahui benar kondisi ini karena jika sekalipun ternyata adapelanggaran dan penghindaran peraturan perundangundangandi Indonesia maka pihak yang pertama kali harus bertanggungjawabseharusnya Penggugat dan Tergugat XIIl sendiri sebagai pihak yangmemiliki manfaat fasilitas uang hasil dari penerbitan Obligasi LuarNegeri tersebut;Bahwa Penggugat tanpa dasar dan bukti hukum bersikukuhmenyatakan bahkan menuduh adanya undangundang perpajakan yangdilanggar dengan cara membuat rekayasa, semu