;26 Bahwa sedangkan tanah sawah persil 64 S.II(dua petak sawah) luas dalamGirik 3.270 m2 sedangkan luas menurut pisik + 4.500 m2menurut catatan padaGirik hasil rekayasa atau buatan AMIT Bin SANO tersebut di atas telah terjadimutasi atau peralihan sebagaiberikut :1 Tahun 1957 dijual habis ke Girik C.No.1370 an.Misin Bin Kidan;27 Bahwa sebagaimana catatan peralihan persil 68 D.I dan persil 124b SIItersebut di atas, catatan peralihan atau mutasi persil 64 S.IIsebagaimanadisebutkan dalam girik ciptaan

;Bahwa sedangkan tanah sawah Persil 64 S.II (dua petak sawah) luas dalamGirik 3.270 m2 sedangkan luas menurut pisik + 4.500 m2 menurut catatanpada Girik hasil rekayasa atau buatan AMIT bin SANO tersebut di atas telahterjadi mutasi atau peralihan sebagaiberikut :1 Tahun 1957 dijual habis ke Girik C.No.1370 an Misin BinKidan ;Angka 27 :Bahwa sebagaimana catatan peralihan persil 68 D.I dan persil 124b S.

pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IVSumatera Utara Nomor 1369 tanggal 21112012 sejumlahRp890.468.750,00 (delapan ratus sembilan puluh juta empat ratusenam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) besertalampiran;1 (satu) bundel pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IVSumatera Utara Nomor 226 tanggal 09032012 sejumlahRp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) besertalampiran;1 (satu) bundel pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IVSumatera Utara Nomor 1370

No. 61 K/PID.SUS/2018119.120.121.122.123.124.125.1 (satu) bundel pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IVSumatera Utara Nomor 226 tanggal 09032012 sejumlahRp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) besertalampiran;1 (satu) bundel pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IVSumatera Utara Nomor 1370 tanggal 21112012 sejumlahRp1.967.107.200 (satu miliar sembilan ratus enam puluh tujuh jutaseratus tujuh ribu dua ratus rupiah) beserta lampiran dan buktipertanggungjawaban SU 00370

Lab: 6677/FKF/2019 tanggal 17 Maret 2020 atas namaterdakwa KISRO Bin MARDI setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoriesKriminalistik, disimpulkan: BB 1370/2020/FKF berupa 1 (Satu) buah Handphonewarna abuabu, merk Nokia model: TA 1030 dengan IMEI 1356034081421421, besrta SIM Card Telkomsel ; ICCID89621006727233860167 , tetapi tidak dilengkapi memori eksternal : ditemukaninformasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114ayat

Lab: 6677/FKF/2019 tanggal 17 Maret 2020 atas namaterdakwa KISRO Bin MARDI setelah dilakukan pemeriksaan secaralaboratories Kriminalistik, disimpulkan : BB 1370/2020/FKF berupa 1 (satu)buah Handphone warna abuabu, merk Nokia model : TA 1030 dengan IMEI 1 :Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN kdl356034081421421, besrta SIM Card Telkomsel ; ICCID89621006727233860167 , tetapi tidak dilengkapi memori eksternal : ditemukaninformasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan.Perbuatan terdakwa

Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat dalamposita angka 9 (Sembilan) gugatan Penggugat dengan alasan, tuntutanganti kerugian immateril yang dituntut oleh Penggugat tidak berdasar.Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugianimmateril hanya dapat diberikan dalam halhal tertentu saja sepertiperkara kematian, luka berat dan penghinaan;lil. DALAM REKONVENSIHalaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2020/PN Btm1.

Maka untuk itupantaslah dan sangat beralasan untuk PELAWAN (semula TERGUGAT)meminta ganti kerugian Immateril sebesar Rp 2.000.000.000, (dua milyarrupiah).Pemenuhan gugatan Immateril ini berpoedoman pada YurisprundensiMahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No.650/PK/Pdt/1994 yang berbunyi Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372KUHPerdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam halhaltertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan.26.Bahwa, karena gugatan

Maka untuk itu pantaslah dan sangat beralasan untukPELAWAN (semula TERGUGAT) meminta ganti kerugian Immaterilsebesar Rp 2.000.000.000, (dua milyar rupiah).Pemenuhan gugatan Immateril ini beroedoman pada YurisprundensiMahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan KembaliNo. 650/PK/Pdt/1994 yang berbunyi Berdasarkan Pasal 1370, 1371,1372 KUHPerdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikandalam halhal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat danpenghinaan .28.Bahwa, karena gugatan

denda;19.Bahwa lagipula dalam perkara perbuatan melawan hukum menghilangkanSurat Ukur/Gambar Situasi Nomor 421/1978 tanggal 10 April 1978 dalamperkara ini, seharusnya tidak diperkenankan mengabulkan petitum ganti rugiimmateril seperti yang dituntut Termohon Peninjauan Kembali dalamgugatannya, karena Yurisprudensi Putusan Peninjauan Kembali MahkamahAgung RI No : 650/PK/Pdt/1994 telah memberikan pedoman mengenai gantirugi immateril, dengan memberikan pertimbangannya sebagai berikut :berdasarkan Pasal 1370

2) 12 (dua belas) bungkus plastic klip ukuran kecil kode B masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,3095 gram diberi nomor barang bukti 1370/2024/PF, sisa setelah di lakukan pemeriksaan Laboratoris 1,0656 gram.

3) 1 (satu) buah plastic kartu ujian warna kuning.

Padahal berdasarkan Pasal 1370, 1371 dan1372 KUHPerdata, permohonan Ganti Rugi Immateril dapat diberikan ataskerugian kematian, luka berat dan penghinaan;Bahwa penolakan gugatan imateril demikian telah pula dikuatkan olehPutusan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 650/PK/Pdt/1994menerbitkan pedoman yang isinya : berdasarkan Pasal 1370, 1371 dan1372 KUHPerdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalamhal hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat danpenghinaan;Bahwa karena permohonan

Kerugian Immateril dari PENGGUGAT tidaksesuai dengan Putusan Nomor 650/PK/Pdt/1994 dan Pasal 1370, 1371dan 1372 KUHPerdata, maka sudah sepatutnya permohonan Ganti RugiImmateril PENGGUGAT untuk ditolak;C.

PT.DKTerdakwa telah ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 30 Oktober 2018 dan telahditahan oleh:10.11.12.Penahanan Penyidik berdasarkan Penetapan No.SP.Han/ 61/IX/ Res.2.2/18/Dittipidsus, tertanggal 21 September 2018,sejak tanggal 15 September2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;Perpanjangan Kejaksaan Jakarta berdasarkan Penetapan No.553/ E.2/Epp.1/9/2018, tertanggal 27 September 2018, sejak tanggal 05 Oktober 2018sampai dengan tanggal 13 Nopember 2018;Perpanjangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.1370

setiap bulannya, terhitung sejak bulan Februari 2018 sampaidengan barangbarang tersebut dibayar lunas, maka Majelis Hakim berpendapat olehHalaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pat.G/2018/PN Pmlkarena Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci tentang kerugian secaraimateriil dimaksud baik dengan buktibukti surat ataupun lainnya dan adanya pedomandalam pemenuhan gugatan Immateril Mahkamah Agung dalam Putusan perkaraPeninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 yang isinya Berdasarkan Pasal 1370

Engkos Kosasih. danmenurut ketentuan pasal 1370 KUHPerdata dalam hal pembunuhandengan sengaja atau kematiannya seseorang karena kurang hatihatinya orang lain , suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orangtua korban yang lazimnya mendapatkan nafkah dan pekerjaan korbanberhak menuntut ganti rugi yang harus dinilai menurut kedudukan dankekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan ;11.

dibayarkan, dan karenanya segalasyarat dan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Jual BeliBatubara (bukti P 2) tidak lagi berlaku mengikat bagi kKedua belah pihak;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapatbahwa terhadap petitum angka 3 huruf b haruslah ditolak;Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam putusan perkaraPeninjauan Kembali Nomor 650/PK/Pdt/1994 tanggal 29 Oktober 1994menyebutkan secara khusus perkara yang dapat dikenakan ganti rugiimmateriil, yaitu berdasarkan Pasal 1370

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1370/SP2D-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 16 April 2015 sejumlah Rp. 50.000.000 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah) sejumlah Rp. 10.450.000.- (Sepuluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)919. Daftar Penguji Nomor : 1370 tanggal 16 April 2015 yang ditanda tangani oleh Muh. Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).920.

Bukti T-10 : SP2D No.1370/SP2D-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 16 April 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- untuk Rutin berkala gedung kantor;11. Bukti T-11 : SP2D No. 1428/SP2D-TU/1.20.14/IV/2015 tanggal 21 April 2015 sebesar Rp. 47.550.000,- untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;12. Bukti T-12 : SP2D No. 1849/SP2D-LS/1.20.14./V/2015 tanggal 13 Mei 2015 sebesar Rp 33.300.000,- untuk honorarium pegawai PTT kantor Perwakilan;13.

sebagai berikut : No Jenis NominalNo Tanggal PenerimaSP2D SP2D PPN PPh Ps 22 PPh Ps.23 Nett JumlahDewi M.1 77 UP 14/01/2015 100.000.000 100.000.000 SalimDewi M.2 574 GU 25/02/2015 125.000 1.815.000 100.000.000 100.000.000 SalimDewi M.3 844 TU 09/03/2015 29.600.000 29.600.000 SalimDewi M.4 952 TU 18/03/2015 25.000.000 25.000.000 SalimDewi M.5 1057 LS 26/03/2015 12.600.000 12.600.000 Salim Halaman 5 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2019/PT TTE 6 1369 TU 16/04/2015 115.000.000 115.000.000 WisWilujengWis7 1370

Pencairan Tambahan Uang (TU) berdasarkan Surat Perintah PencairanDana (SP2D) Nomor : 1370/SP2DTU/1.20.14/IV/2015 tanggal 16 April2015 sejumlah Rp. 50.000.000 yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST(Kuasa Bendahara Umum Daerah), untuk keperluan pemeliharaan rutinberkala gedung kantor.Halaman 8 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2019/PT TTEDari dua surat perintah pencairan dana masingmasing nomor : 1369 /SP2DTU / 1.20.14 / IV / 2015 dan nomor 1370/SP2DTU / 1.20.14 / IV /2015 dengan total pencairan sejumlah

Pencairan Tambahan Uang (TU) berdasarkan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) Nomor : 1370/SP2DTU/1.20.14/IV/2015tanggal 16 April 2015 sejumlah Rp. 50.000.000 yang ditandatangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah),untuk keperluan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor;Halaman 22 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2019/PT TTEDari dua surat perintah pencairan dana masingmasing nomor :1369/SP2DTU/1.20.14/IV/2015 dan nomor 1370/SP2DTU/1.20.14/IV/2015 dengan total pencairan sejumlah Rp.165.000.000

Umar Ali, SE (PPKD Selaku BUD), Bank Maluku, HidayatHasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah).Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor : 1370/SP2DTU/1.20.14/IV/2015 tanggal 16 April 2015 sejumlah Rp. 50.000.000 yangditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah)sejumlah Rp. 10.450.000. (Sepuluh Juta Empat Ratus Lima Puluh RibuRupiah)Daftar Penguji Nomor : 1370 tanggal 16 April 2015 yang ditanda tanganioleh Muh.

Selain itu kKerugian immateriil itu hanya dapat dikabulkan jikasesual ketentuan Pasal 1370, 1371 dan 1372 KUHPdt dan hanya dapatdiberikan dalam keadaan tertentu seperti Iuka berat, kematian danpenghinaan (vide Putusan Yurisprudensi MA Nomor 650 PK/Pdt/1994):Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat sebagai berikut;Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memorikasasi dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti/Pengadilan TinggiAmbon, tidak salah menerapkan

Bahwa ganti kerugian yang diminta TERBANDING/PENGGUGATbukanlah ganti kerugian immateriil, karena ganti kerugian immateriilhanya bisa diminta dalam perkara perkara tertentu yaitu Pasal 1370,Pasal 1371 dan Pasal 1372 KUH Perdata.Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 650/PK/Pdt/1994 yangmemberikan pedoman terkait ganti rugi immateriil, yang isinya sebagaiberikut:"Berdasarkan Pasat 1370, 1371 dan 1372 KUH Perdata, ganti kerugianimmateriil hanya dapat diberikan datam halhal tertentu saja sepertiperkara kematian

Yantoni Nomor : 470/1370/Disdukpencapil/2016 tanggal 7 Desember2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Tanah Laut yang telah bermeterai cukup dan berleges, yangtelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kKemudian diberi tanda P18 dandibubuhi paraf;19. Fotocopy Kartu Keluarga An.

Subdita : 973/II/ 10/1979 tanggal 1 Oktober 1979 terletak di Kampung Air Putih (sekarang Kelurahan Air Hitam), Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda seluas 28.500 M² (dua puluh delapan ribu meter persegi) dengan gambar situasi Nomor 1370/K/1979 tanggal 10 Oktober 1979, diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kota Samarinda, dan dari Haji Maali, berdasarkan Akte Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah No.Subdita 977/II/10/1979 tanggal 1 Oktober

pertimbangan hukum sebagai berikut:Karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksaoleh Judex Facti, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidakdapat diterima;Bahwa selanjutnya, terkait ganti rugi immateriil, Penggugat juga tidakmenjelaskan sama sekalikerugian immateriil apa yang dideritaPenggugat;Bahwa untuk menjadi pertimbangan Majelis Hakim, Mahkamah Agungdalam utusannya Nomor 19 K/Sip/1983 telah mengeluarkanpertimbangan hukum sebagaimana berikut:Berdasarkan Pasal 1370

pertimbangan hukum sebagai berikut:Karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa olehJudex Facti, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapatditerima;Bahwa selanjutnya, terkait ganti rugi immateriil, Penggugat juga tidakmenjelaskan sama sekalikerugian immateriil apa yang diderita Penggugat;Bahwa untuk menjadi pertimbangan Majelis Hakim, Mahkamah Agung dalamutusannya Nomor 19 K/Sip/1983 telah mengeluarkan pertimbangan hukumsebagaimana berikut:Berdasarkan Pasal 1370

bukunya berjudulPerbuatan Melawan Hukum yang menerangkan bahwa kerugian dalamPerbuatan Melawan Hukum menurut KUHPerdata, Pemohon (Penggugat) dapatmeminta kegada si pelaku (TERGUGAT) untuk mengganti kerugian yang nyatatelah dideritanva materil maupun keuntungan yang akan diperoleh di kemudianhari (immaterial );Bahwa dalildalil Para Tergugat tersebut di atas sejalan dengan PutusanMahkamah Agung No. 650PK/Pdt/1994 Tanggal 29 Oktober 1994 yang padapokoknya menyatakan sebagai berikut: Berdasarkan Pasal 1370

Perbuatan Melawan Hukum yangmenerangkan bahwa kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum menurutKUHPerdata, Pemohon (Penggugat) dapat meminta kepada si pelaku (Tergugat)untuk mengganti kerugian yang nyata telah dideritanya (Materil ) maupunkeuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari (Immateril);Bahwa urainuraian Turut Tergugat tersebut di atas telah sesuai kaidah hukumYurispudensi Mahkamah Agung No. 650PK/Pdt/1994 tanggal 29 Oktober 1994yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: Berdasarkan Pasal 1370

Putusan No.94/Pdt.G.2011/PN.Bgrbulannya terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogorsebagaimana petitum No.3 ;Menimbang, bahwa petitum No.4 tentang kerugian immaterial harus ditolak karenatidak sesuai ketentuan pasal 1370 KUH Perdata dan 1371 KUHPerdata ;Menimbang, bahwa petitum No.5 tentang uang paksa (dwangsom) juga harusditolak karena tidak ada dasar hukumnya;Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada sita jamman yang telahdilaksanakan, karenanya petitum No