PemohonDIREKTUR JENDERAL PAJAKTermohon / TerdakwaPT KALTIM METHANOL INDUSTRI;;

SAWIT KALTIM LESTARI -BUPATI KUTAI KARTANEGARA -PT. SEDULANG RAYA

Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNo.:23/DPtn/UM 21/IX 2004 tertanggal 21September 2004 tentang Pemberian JIjin LokasiUntuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit KepadaPT Sawit Kaltim Lestari (PENGGUGAT) (Bukti P2);b. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No.:43/DPtn/UM 42/XII 2005 tertanggal 27 Desember2005 tentang Pemberian Perpanjangan Ijin LokasiUntuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit KepadaPT Sawit Kaltim Lestari (PENGGUGAT) (Bukti P3); danCc.

melalui Kantor Wilayah PropinsiKalimantan Timur ( Kanwil Kaltim) (Bukti' = P9).Kemudian permohonan HGU ttersebut diteruskan olehKanwil Kaltim kepada BPN RI melalui surat KanwilKaltim tertanggal 12 Nopember 2007 No.550.2/672/BPN 44/2007 perihal Permohonan untukMendapatkan Hak Guna Usaha An.

Sawit Kaltim Lestari ;Bukti P 8 Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan BupatiKutai Kartanegara Nomor : 503/65/SK DISBUNKUKAR/I/2006 tanggal 09 Januari 2006 tentang IjinPembukaan Lahan / Land Clearing kepada PT.

Sawit Kaltim Lestari dengan lahanPertambangan PT.

Sawit kaltim Lestari Ryl001/Pers Dir SR/VII/2007 , pada intinya menanggapi suratPT.

Kaltim Prima Coal

REA KALTIM PLANTATIONS

Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT DRIVER KALTIM MELAMINE (sekarang PT DKM) (dahulu bernama PT DSM KALTIM MELAMINE dan berganti nama PT OCI KALTIM MELAMINE), tersebut;

PT DRIVER KALTIM MELAMINE (sekarang PT DKM) (dahulu bernama PT DSM KALTIM MELAMINE dan berganti nama PT OCI KALTIM MELAMINE) VS I. PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR, DK

PUTUSANNomor 1 PK/Pdt.SusPailit/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada pemeriksaanpeninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:PT DRIVER KALTIM MELAMINE (sekarang PT DKM) (dahulubernama PT DSM KALTIM MELAMINE dan berganti nama PTOCI KALTIM MELAMINE), berkedudukan di Kaltim Industri Estate,Bontang Utara, Kalimantan Timur, serta beralamat di Pondok IndahOffice, Tower 3, Lantai

/Sukardi, S.H., Manager/Staf Bidang Hukum PT PupukKalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13November 2014;I PT KALTIM MEDIKA UTAMA, berkedudukan di Jalan OxygenNomor 1, Komplek PT Pupuk Kaltim, Bontang, Kalimantan Timur,yang diwakili oleh Direktur Utama, Dr. Nurul Fathoni, M.Kes., dalamhal ini memberi kuasa kepada Lukas Budiono, S.H., C.N., LL.M., dankawankawan, Para Advokat, beralamat di Gedung Bank Mandiri,Hal 1 dari 38 hal. Put.

Nomor 585 K/Pdt.SusPailit/2013tanggal 22 Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Driver Kaltim Melamine(sekarang PT DKM)(dahulu bernama PT DSM Kaltim Melamine dan berganti namaPT OCI Kaltim Melamine) tersebut;Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri SurabayaNomor 22/Pailit/2013/PN Niaga Sby., tanggal 23 September 2013 sehingga amarselengkapnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Termohon;Dalam

amarPutusan Kasasi adalah sebagai berikut:15 MENGADILI:a2 Menyatakan Termohon Pailit, PT Driver Kaltim Melamine (PT DKM7), pailitdengan segala akibat hukumnya;3 ssl4..."

Hal mana terbukti dengan surat:i Surat Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU2.AH.01.01918 PerihalPermintaan Keterangan atas nama perseroan PT Driver Kaltim Melaminetertanggal 24 Oktober 2013 (Surat Kementerian Hukum dan HAM NomorAHU2.AH.01.01918) (bukti surat dalam Lampiran II);Sesuai surat tersebut di atas, Direktur Perdata pada Kementerian Hukum danHAM Republik Indonesia menyatakan dengan tegas bahwa:a Perubahan nama PT Driver Kaltim Melamine belum mendapatkan suratkeputusan dari Menteri Hukum dan

KALTIM PRIMA COAL, dk.

Kaltim Prima Coal (KPC) untuksementara, sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yangpasti;b. Menyatakan putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebihdahulu, meskipun ada verset, banding, ataupun kasasi (uit voerbaarbij voorraad);16.

Kaltim Prima Coal(KPC) terletak Swarga Bara Sangatta, Kab. Kutai Timur,Kalimantan Timur;e Perumahan karyawan PT. Kaltim Prima Coal (KPC) Swarga Bara,baik perumahan untuk karyawan asing maupun karyawan pribumi,berkedudukan di Komplek Tanjung Bara, Sangatta, Kab.

Kaltim Prima Coal (KPC) terletak Swargabara di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, KalimantanTimur;Perumahan Karyawan PT. Kaltim Prima Coal (KPC)Swarga Bara, baik perumahan untuk karyawan asing,maupun karyawan pribumi, berkedudukan di KomplekTanjung Bara, Sangatta, Kab. Kutai Timur, KalimantanTimur;Pasar Swarga Bara;8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap: Sebidang tanah berikut dengan bangunan, serta bendabergerak yang ada di atasnya, yang oleh umum dikenaldengan PT.

Kaltim Prima Coal Sangatta (KPC), berkedudukanSwargabara di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, KalimantanTimur;e Perumahan karyawan PT. Kaltim Prima Coal (KPC) SwargaBara, baik perumahan untuk karyawan asing maupun untukkaryawan pribumi; Pasar Swarga Bara;9.

Kaltim Prima Coal tanggal08 April 1982 No. J.2/JiD4/16/82, surat keputusan DirektoratJenderal Pertambangan Umum tanggal 24 Desember 1999 No.940.K/20.01/DJP/1999 tentang penciutan wilayah kerja kegiataneksploitasi PT.

SARANA KALTIM VENTURA
Tergugat:
AMIR TOSINA

SARANA KALTIM VENTURA, beralamat di Jil. P Antasari Nomor 21,Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1. ERNA MELIYANTI, Kepala Perwakilan PT Sarana Kaltim VenturaBontang, beralamat di JI. Gunung Merapi HOP 2/33 KOMP PT. BadakNGL, Kota Bontang;2, SAYID AGUS DARMANTO ATHORIQ, Staff Monitoring &Remedial PT Sarana Kaltim Ventura Bontang, beralamat di Jl. KS.Tubun, No 42, RT 15, Kel.

Bontang Kuala, Kec Bontag Utara, KotaBontang;berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 266/DIR/SKV/IX/2021, tanggal 23September 2021 dari Direktur Utama PT Sarana Kaltim Ventura, selanjutnyadisebut Penggugat;AMIR TOSINA, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin RT. 025, KelurahanBerebas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang yang selanjutnyadisebut sebagai Tergugat;Untuk selanjunya, bila Penggugat dan Tergugat disebut secara bersama makadisebut dengan Para Pihak;Yang menerangkan bahwa Para Pihak bersedia

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Suryana bin Kaltim) terhadap Penggugat (Maryati binti Oman);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Penggugat:
Maryati binti Oman
Tergugat:
Suryana bin Kaltim

., sebagai Penggugat;melawanSuryana bin Kaltim, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempattinggal di Kampung Tanjungkerta, RT.11 RW.03, DesaGandasari, Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang.

Majelis Hakim, untuk memanggilPenggugat dan Tergugat, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara inidengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat;Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Suryana bin Kaltim)terhadap Penggugat (Maryati binti Oman) ;Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menuruthukum;Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 2618/Pdt.G/2019/PA.Sbg.Bahwa

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Suryana bin Kaltim) terhadapPenggugat (Maryati binti Oman);4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitungsebesar Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);Demikian dijatunkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim yangdilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019 Masehi bertepatandengan tanggal 19 Zulhijjah 1440 Hijriyah oleh Drs. Ojon Rianklana sebagaiKetua Majelis serta Dra. Hj.

Perdata- ANDREAS LUSI MADOmelawan- NY FATIMAH- PUSAT KOPERASI POLDA KALTIM

BATUBARA NUSANTARA KALTIM

BATUBARA NUSANTARA KALTIM, diwakili oleh Sugiono, WarganegaraIndonesia, Pekerjaan Direktur PT.Batubara Nusantara Kaltim, Beralamat di MenaraBidakara lantai 9 Jalan Gatot Subroto Kav.7173 Jakarta Selatan, dalam hal inimemberi kuasa dan wewenang penuh kepada :1.Hotman Paris Hutapea, SH.M.Hum..Anthony L.P. Hutapea, SH.M.H.3.Subagio Aridarmo, S.H.Mien Hermini, S.H.5.Ryan Amalbean, S.H..Donald R.O.Pardosi, S.H.7.Ir.

Dstnya.Menimbang, bahwa atas Permohonan Pihak ketiga (pemohon Intervensi) yangdiajukan melalui kuasanya tertanggal 28 Oktober 2010, selanjutnya Majelis Hakimberdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undangundang Nomor : 5 Tahun 1986 telahmempertimbangkan dan mengambil sikap mengabulkan permohonan tersebut melaluiPutusan Sela Nomor : 34/G/2010/PTUN.SMD, tanggal 25 Nopember 2010 danmenyatakan Pemohon Intervensi PT.Batubara Nusantara Kaltim didudukan sebagaiTergugat II Intervensi dalam perkara Nomor :

BatubaraNusantara Kaltim (vide Bukti T.1I.Int5) ;1.2.3.Berdasarkan urutan waktu perolehan IUP sebagaimana diuraikan diatas, maka terbukti bahwa Tergugat II Intervensi lebih dahulu dibandingkan Penggugat dalam memperoleh IUP Eksplorasi, dimanaTergugat memberikan IUP Eksplorasi kepada Tergugat II IntervensiHal 31 dari 92 Put.No.34/G/2010/oepada tanggal 10 Maret 2005 (berdasarkan Surat Keputusan BupatiTimur No.77/02.188.45/ HK/III/2005) (vide Bukti T.I.Int3), dan 3(tiga) tahun kemudian, tepatnya pada

Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor:540.1/K.150/2010, tanggal 18 Februari 2010 TentangPersetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepadaPT.Batubara Nusantara Kaltim seluas 15.030 Ha yang terletak diKecamatan Busang, Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur ; foto copy dari foto copy Undangundang nomor 41 Tahun 1999tentang Kehutanan ; foto copy dari foto copy Peraturan Menteri Kehutanan Nomor :P.43/MenhutII/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan ;foto copy dari foto copy Surat dari PT.

Batubara Nusantara Kaltim, PT.Investmine Nusa Persada Bahwa dilapangan tidak kelihatan PT yang mempunyai izin Bahwa Saksi tidak tahu izin diterbitkan di non budidaya Bahwa Saksi tahu 4 (empat) perizin milik Penggugat sebagian APL (ArealPenggunaan Lain) dan sebagian Hutan Produksi Bahwa ini harus ada izin Menteri Kehutanan Bahwa pada waktu Saksi Investigasi tidak ada kegiatan Bahwa Saksi tidak tahu PT.

KALTIM NUSA ETIKA

PERKEBUNAN KALTIM UTAMA I vs I. BUPATI KUTAI KARTANEGARA, dkk

PERKEBUNAN KALTIM UTAMA I, suatu Perseroan Terbatasyang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia,dalam hal ini diwakili oleh YOSUA IRAWAN LAU,kewarganegaraan Indonesia, dalam jabatannya selaku DirekturUtama, berdasarkan Akta Tanggal 1 Mei 2004 Nomor 1, yangterakhir diubah dengan Akta Perubahan Perseroan TerbatasTanggal 11 Januari 2006 Nomor 11, oleh karena itu sah mewakiliDireksi, yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat Nomor 45, KotaSamarinda, Provinsi Kalimantan Timur;Selanjutnya memberi

Kaltim Prima Coal

Kaltim Prima Coal, beralamat di Jalan Dr. Soetomo kantor M1, DesaSwargabara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur,Provinsi Kalimantan Timur. 75683, Dalam hal ini telahmemberikan kuasa kepada 1. ADRI KURNIA, S.H., ACIArb, 2.JEFFRI SANTOSO,S.H.,LL.M.,MCIArb, 3. RONALD MSIHOMBING, S.H., 4. SALCE PARARAK, S.H., 5.

., yangseluruhnya merupakan Kuasa Hukum PT Kaltim Prima Coal,perseroan terbatas yang berkedudukan di Bakrie Tower 15" Floor,Komplek Rasuna Epicentrum, Jakarta berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 30 Desember 2015, Selanjutnya disebutsebagai Tergugat sekarang Terbanding ;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan suratsurat yangberhubungan dengan perkara ini ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMengutip dan memperhatikan gugatan Penggugat sekarang Pembandingtertanggal 1 Nopember

Kaltim Prima Coal dalam kurun waktu 7 (tujuh) harisetelah diputuskan Putusan Sela ini untuk segera melaksanakan PutusanSela tersebut yakni dengan wajib membayar kerugian penggugat denganmembayar uang secara tunai dengan perhitungan secara keseluruhan adalahsebagai berikut :a. Harga tanah/meter = Rp.35.000x300.000 M2.=Rp. 10.500.000.000.b. Tanam tumbuh = Rp. 200.000.000.c. Pondok = RP. 250.000.000.d. Kerugian Immaterial = Rp. 1.000.000.000.Totak kerugian seluruhnya = Rp. 11.950.000.000.

Bahwa Gugatan Penggugat telah keliru dengan mengajukan gugatan kepadaPT KPC sebagai Tergugatyang dialamatkan kepada PT Kaltim Prima Coal(KPC) di JI. Dr.Soetomo kantor M1, Swarga Bara, Sangatta Utara, KutaiTimur, Provinsi Kalimantan Tim. 75683. Bahwa alamat Tergugatyang benaradalah di Bakrie Tower 15" Floor, Kompleks Rasuna Epicentrum, JakartaHal. 8 dari 39 hal. Put.

BPD Kaltim Kaltara dan Tergugat II in-casu Tim Kurator PT. Citra Gading Asritama (dalam pailit) secara bersama sama tanpa dasar dan melawan hak mengajukan permohonan penetapan untuk mengalihkan dan menjual seluruh saham PT Citra Gading Asritama (Dalam Pailit) kepada PT. Keisha Pratama Wirayudha kepada Hakim Pengawas sebagaimana dalam penetapan No.40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby tertanggal 04 Februari 2021 adalah perbuatan melawan hukum;3. Menyatakan perbuatan Tergugat I in-casu PT.

BPD Kaltim Kaltara dan Tergugat II in-casu Tim Kurator PT. Citra Gading Asritama (dalam pailit) secara bersama sama tanpa dasar dan secara melawan hak mengajukan permohonan izin RUPS peralihan saham dan Perubahan anggaran dasar debitor pailit PT Citra Gading Asritama kepada Hakim Pengawas sebagaimana dalam penetapan No.40/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby tertanggal 26 Agustus 2021 adalah perbuatan melawan hukum;4.

Bank Pembangunan Daerah Kaltim Kaltara, Dkk

Kapolda Kaltim

PERKEBUNAN KALTIM UTAMA I, vs PT. ADIMITRA BARATAMA NUSANTARA (PERSEROAN),

PERKEBUNAN KALTIM UTAMA Il, suatu PerseroanTerbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara RepublikIndonesia, berkedudukan di Jalan A.

Perkebunan Kaltim Utama ;. Bahwa berdasarkan ljin Lokasi tersebut, masingmasingpihak baik PT. Adimitra Baratama Nusantara maupunPT. Perkebunan Kaltim Utama mengakui telahmembebaskan tanah sengketa dimaksud ;. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan terhadap 1(satu) bidang tanah ic. tanah sengketa diklaim oleh 2 (dua)pihak yaitu PT. Adimitra Baratama Nusantara ic. Penggugatdan PT. Perkebunan Kaltim Utama ic.

PerkebunanKaltim Utama ;b) Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tanggal 30Mei 2005 Nomor 06/DPtn/UM06/V2005 tentangPemberian Perpanjangan jin Lokasi untuk Keperluan Intidan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT.Perkebunan Kaltim Utama ;c) Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tanggal 28Juni 2006 Nomor 34/DPNK/IL32/VI2006 tentangPemberian Perpanjangan jin Lokasi untuk Keperluan Intidan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT.Perkebunan Kaltim Utama ;.

Nomor : 34/DPNK/IL32/VI2006 tanggal 28 Juni 2006Tentang Perpanjangan Pemberian jin Lokasi ...... dst kepada PT.Perkebunan Kaltim Utama pada lokasi yang sama.

Perkebunan Kaltim Utama Jo Nomor : 34/DPNHal. 38 dari 81 hal. Put. No. 207 K/TUN/2012K/IL32/VV2006 tanggal 28 Juni 2006 tentang Pemberian PerpanjanganLokasi Untuk Kepertuan Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawitkepada PT.

REA KALTIM PLANTATIONS

REA Kaltim Plantation yangberalamat kantor di PAM Tower 9 th Floor Kawasan BalikpapanSuperblok, Jalan Jend. Sudirman No.47 ~ Balikpapan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 31 Mei 2019,selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca suratsurat dalam berkas perkara ini;Setelah mendengar keterangan Penggugat;Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 40/Pdt.

Rea Kaltim Plantations memberikan uangpenghargaan masa kerja sebagai kebijaksanaan karena telah lamamengabdi di perusahaan kepada pihak Pekerja sdr. Eduwart Sibarani : Masa kerja 22 tahun 5 bulan Upah /gaji pokok Rp. 11.859.000, + tunjangan jabatan Rp.625.000, = 12.484.000, Uang Penghargaan masa kerja 8 x 12.484.000, = 99.872.000,b. Agar pihak perusahaan PT. Rea Kaltim Plantations membayarkan gajipokok bulan februari 2019 ;c.

Rea Kaltim Plantations) sebagaimana diatur dengan tegas dalam Vterdapat batasan bagi serikat pekerja/ouruh yang dapat menjadi kuasahukum sehubungan dengan ketentuan Pasal 87 UndangUndang No 2Tahun 2004 diantaranya yaitu : Yang berhak menerima kuasa dari pekerja yang ingin mengajukangugatan dalam perkara PHI adalah sebagai berikut :1.

Rea Kaltim Plantations memberikan uangpenghargaan masa kerja sebagai kebijaksanaan karena telah lamamengabdi di perusahaan kepada pihak Pekerja sdr. Eduwart Sibarani : Masa kerja 22 tahun 5 bulan Upah /gaji pokok Rp. 11.859.000, + tunjangan jabatanRp. 625.000, = 12.484.000, Uang Penghargaan masa kerja 8 x 12.484.000, = 99.872.000,Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 40/Padt.SusPHI/2019/PN Smrb. Agar pihak perusahaan PT. Rea Kaltim Plantations membayarkan gajipokok bulan februari 2019 ;c.

Rea Kaltim Plantations) sebagaimana diaturdengan tegas dalam V terdapat batasan bagi serikat pekerja/ouruhyang dapat menjadi kuasa hukum sehubungan dengan ketentuanpasal 87 undangundang no 2 tahun 2004 diantaranya yaitu : Yang berhak menerima kuasa dari pekerja yang ingin mengajukangugatan dalam perkara PHI adalah sebagai berikut :1.

Penggugat:
MARKHO VENNY LEPA
Tergugat:
PT.REA KALTIM PLANTATIONS

REA KALTIM PLANTATIONS, berkedudukan di PAM Tower 9 FloorKawasan Balikpapan Superblock Jl. Jend.

Rea Kaltim Plantation sejaktanggal 10 Agustus 2001 s/d 01 Juli 2017, dengan masa kerja 15 Tahun11 Bulan dan jabatan terakhir Penggugat adalah sebagai AsisstenKepala Health & Safety dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu(PKWTT) dengan upah terakhir sebagai berikut (pasal 157 ayat (1)Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan); N Uraian PenghasilanO1 Gaji Pokok Rp. 7.284.0002 Tunjangan Lokasi Terpencil Rp. 1.300.0003 Tunjangan Perumahan Rp. 500.0004 Tunjangan Pembantu Rp. 940.0005

Rea Kaltim Platation Desa Perdana Kecamatan KembangJanggut Kabupaten Kutai Kartanegara.

Rea Kaltim)dengan Markho Venny Lepa (Penggugat) tertanggal 3Juni 2017P 11 : Fotocopy dari asli Risalah Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial melalui Mediasi tertanggal31 Juli 2017P 12 : Fotocopy dari asli Anjuran Nomor : 567/786/1.6.2/06/2017tertanggal 14 juli 2017P 13 : Fotocopy dari fotocopy Putusan Mahkamah KonstitusiNomor : 12/PUUI/2003 tanggal 28 Oktober 2004P 14 : Fotocopy dari fotocopy Surat Edaran Menteri tenagaKerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : SE13/MEN/SJHK/1/2005P

PT SAMINDO UTAMA KALTIM VS PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK, DKK

PUTUSANNomor 420 PK/Pdt/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telahmemutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT SAMINDO UTAMA KALTIM, berkedudukan di JalanTambang RT 001, Desa Samurangau, Kecamatan BatuSopang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, diwakili olehJeong Subok, Warga Negara Korea Selatan, selaku PresidenDirektur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fredrik J.Pinakunary, S.H., dan kawankawan, Para

Nomor 420 PK/Pdt/2019Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali PT SAMINDO UTAMA KALTIM, tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon PeninjauanKembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatperadilan;Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT SAMINDO UTAMA KALTIM, tersebut;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaanpeninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus riburupiah);Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Rabu, tanggal 31 Juli 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

KALTIM PRIMA COAL (KPC),

KALTIM PRIMA COAL (KPC), beralamat di Mine Site MlSwarga Bara Sangatta, dalam ini diwakili oleh ARI SAPTARIHUDAYA, jabatan Presiden Direktur PT.

Kaltim Prima Coal Nomor : No. 01/590VUM1/1989 tertanggal 10 Januari 1989) dan Bukti T6(Notulen Rapat tertanggal 03 Agustus 2006 yang dilakukanoleh Kasubdin Dinas Pertanahan Kawasan PerkantoranBukit Pelangi Sangatta) yang oleh Judex facti PengadilanNegeri Sangatta tidak dapat dipergunakan sebagai alat buktiyang sah karena penerbitan atau pembuatan buktibuktitersebut dinilai telah dilakukan oleh oknum atau pihaktertentu yang mengatasnamakan instansi pemerintah tanpaadanya koordinasi dan atau tanpa

Kaltim Prima Coal No. 01/5901/UM1/1989 tertanggal10 Januari 1989) dan Bukti T6 (Notulen Rapat tertanggal 03 Agustus2006 yang dilakukan oleh Kasubdin Dinas Pertanahan KawasanPerkantoran Bukit Pelangi Sangatta) telah terbukti bahwatanahPemohon berada diluar kawasan ijin tersebut;.