(Natural Person) yaitu manusia pribadi (Pasal 1329 KUHPerdata) dan 2.Rechtspersoon (legal entitle) yaitu badan usaha yang berbadan hukum (Pasal1654 KUHPerdata).Bahwa dalam Gugatan A Quo PENGGUGAT telah menempatkan DirekturUtama PT. Inaka Korporindo selaku Subjek Hukum dalam PengertianRechtspersoon (legal entitle), yang oleh PENGGUGAT Direktur Utama PT.Inaka Korporindo ditempatkan pada posisi TERGUGAT II.Bahwa Kami selaku TERGUGAT II bertindak untuk dan atas nama PT.

(Natural Person) yaitu manusia pribadi (Pasal 1329 KUHPerdata) dan 2.Rechtspersoon (legal entitle) yaitu badan usaha yang berbadan hukum(Pasal 1654 KUHPerdata).Bahwa benar TERGUGAT III bersama TERGUGAT I melakukanpenyelidikan ihwal dikeluarkannya uang perseroan sebesar Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) dan kemudian TERGUGAT III memberikan informasiihwal dana dari perseroan yang mengalir kepada PENGGUGAT selakukaryawan TURUT TERGUGAT adalah dalam kapasitas mewakilikepentingan perseroan (Rechtspersoon

Konvensi/Tergugat Rekonvensi yangmenetapkan perhitungan kerugian berdasarkan bunga bank sesuai denganposita angka 12 gugatan aquo adalah jelas bertentangan dengan PutusanMahkamah Agung RI Nomor 3431 K/Pdt/1985 tanggal 4 Maret 1987;Bahwa tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yangmenetapkan perhitungan denda keterlambatan pelunasan hutang secarasepihak tersebut pada saat keadaan ekonomi Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi sangat lemah adalah bertentangan dengan Putusan MahkamahAgung RI Nomor 1329

Ketentuan Pasal 1329 KUH Perdatayang telah menyebutkan :Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, jika oleh UndangUndang tidak dinyatakan tidak cakap.Dan mengenai orangorang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian,sudah dijelaskan dalam Pasal 1330 KUH Perdata, salah satunya adalahyang berada di bawah pengampuan. Tentunya keadaan dan kondisiseperti halnya Penggugat , bukanlah subyek hukum yang cakap untukmelakukan perbuatan hukum ;.

yang dibuat dengansuatu metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan ;Bahwa hal tersebut membuktikan PARA PENGGUGAT telahmenyatakan suatu hal yang bukan merupakan kompetensinya, denganbahasa yang lebih sederhana adalah tidak mungkin seorang ahli hukummenegakkan diagnose mengenai penyakit yang diderita oleh seseorangdan pengaruhnya penyakit tersebut terhadap kondisi psikologis dariorang tersebut ;Bahwa adapun Pasal yang mengatur mengenai pihak yang berwenanguntuk melakukan perikatan adalah Pasal 1329

Pasal 1329 KUHPerdata, dan bahwa suratpernyataan dan pemberian kuasa dalam perkara a quo jelas bukanmerupakan surat kuasa multlak ;2. Bahwa sebagai akibat tidak jelasnya hubungan antara kerugian yangdialami oleh PARA PENGGUGAT dengan perkara a quo, maka dalilPARA PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT Ill telahHalaman 46 dari 138 Putusan Perkara Perdata Nomor 08/Pdt.G/2016/PN. Pct.melakukan perbuatan melawan hukum tidak memenuhi unsur adanyahubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian ;3.

/PN Amb.menginformasikan adanya cacat tersembunyi, mengandung kekhilafan /kesesatan / kekeliruan (dwaling) bahwa salah satu pihak memilikipersepsi yang salah terhadap subyek dan obyek perjanjian (error inpersona atau error in substantia) ;Cakap, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1329 sampai denganPasal 1331 KUHPerdata), dimana dalam Pasal 1329 KUHPerdatamenyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuatperjanjian, kecuali apabila menurut undangundang dinyatakan tidakcakap.

.- Persetujuan revisi pergeseran rincian objek belanja pada kegiatan belanja langsung No. 900/1329/Angg/2012 tanggal 28 Mei 2012 dari Pejabat Pengelola keuangan daerah- DPA SKPD No. 1.01.01.17.01.5.2 tanggal 2 Januari 2012- SK Kepala dinas pendidikan Kab.

Serang kepada Bupati serang No. 170/345/DPRDtanggal 24 Mei 2012.Persetujuan revisi pergeseran rincian objek belanja pada kegiatan belanjalangsung No. 900/1329/Angg/2012 tanggal 28 Mei 2012 dari Pejabat Pengelolakeuangan daerahDPA SKPD No. 1.01.01.17.01.5.2 tanggal 2 Januari 2012SK Kepala dinas pendidikan Kab.

Rp. 1.644.825.000,00 sehingga masihtersisa sekitar Rp. 446.649.120.326,00.Bahwa kebutuhan dana untuk pengadaan lahan SMKN Ciruas adalahsebesar Rp. 3.500.000.000,00.Bahwa untuk mengatasi kekurangan dana tersebut, Kepala DinasPendidikan mengajukan Permohonan pergeseran anggaran DPAkegiatan APBD Murni TA 2012 tanggal 11 Mei 2012 kepada Bupatiserang.Berdasarkan pengajuan pergeseran anggaran tersebut, diterbitkanPersetujuan revisi pergeseran rincian objek belanja pada kegiatanbelanja langsung No. 900/1329

Srg.belanja langsung No. 900/1329/Angg/2012 tanggal 28 Mei 2012 dariPejabat Pengelola keuangan daerah.Setelah pergeseran anggaran disetujui, saya memerintahkan KabidSMA/ SMK untuk melengkapi administrasi pembayaran untuk diberikankepada bendahara/ bagian keuangan.Bahwa dokumen administrasi untuk pembayaran tersebut adalahsebagai berikut :>,oe7AKTA JUAL BELI No. 514/ 2011 tanggal 23 September 2011antara ROSYID dengan KURYADI atas tanah di Persil 007 BlokTeras Bendung Kohir No. 0048.0 seluas 5.187

Serang kepada Bupati serang No. 170/345/DPRDtanggal 24 Mei 2012.Persetujuan revisi pergeseran rincian objek belanja pada kegiatan belanja langsungNo. 900/1329/Angg/2012 tanggal 28 Mei 2012 dari Pejabat Pengelola keuangandaerahDPA SKPD No. 1.01.01.17.01.5.2 tanggal 2 Januari 2012SK Kepala dinas pendidikan Kab.

Persetujuan revisi pergeseran rincian objek belanja pada kegiatan belanja langsungNo. 900/1329/Angg/2012 tanggal 28 Mei 2012 dari Pejabat Pengelola keuanganHalaman 174 dari 182 Putusan Nomor 45/Pid.SusTPK/2015/PN. Srg.daerahDPA SKPD No. 1.01.01.17.01.5.2 tanggal 2 Januari 2012SK Kepala dinas pendidikan Kab.

Perjanjian itu sudah ada dalam arti telah mempunyai akibathukum atau sudah mengikat sejak tercapainya kata sepakat.Sedangkan dalam Pasal 1329 KUH Perdata tidak disebutkan suatuformalitas tertentu di samping kata sepakat yang telah tercapai itu,maka disimpulkan bahwa setiap perjanjian itu adalah sah. Artinyamengikat apabila sudah tercapai kata sepakat mengenai halhal pokokdari apa yang diperjanjikan.

Ujang Budi Irianto a quo tidak sah adalah keliru dan tidak cermat,karena:B.1.B.2.B.3.Bahwa penandatangan Surat Penyataan dilakukan pada saat H.Ujang Budi Irianto masih hidup dan tidak ada dinyatakan bahwaybs. tidak cakap karena sedang sakit atau karena halhallainnya yang ditentukan berdasarkan undangundang;Bahwa berdasarkan Pasal 1329 Kitab Undang Undang HukumPerdata yang mengatur bahwa, Setiap orang dinyatakan cakapuntuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakapuntuk melakukan hal

Camat Dumoga Utara selaku pemerintah dalam halint Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). tapi yang jelas orang tua Para PenggugatHasim Mokodompit alm tidak pernah menjual tanah kintal maupun sawah kepadatergugat II Janter Malingkas pada tahun 1990, yang pada waktu itu masih kanakkanak belum dewasa, jadi sangat jelas Akta jual beli No: 41/AJB/VII/1990, cacathukum harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;Bahwa berdasarkan Kitab UndangUndang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek(KUHPerdata BW) Pasal 1329

Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunantertanggal 28 Mei 1986 adalah perjanjian yang sah dan mengikat dantelah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalamPasal 1320 KUH Perdata, yang kami kutip sebagai berikut:Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;Suatu pokok persoalan tertentu;a 9 5 BfSuatu sebab yang tidak terlarang.Halaman 11 Putusan Perdata Nomor 354/PDT/2017/PT.DKIPasal 1329

Perdata menyatakan tiada sepakat yang sah apabila sepakat itudiberikan karena kekhilapan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan;e Pasal 1329 KUH.

perjanjiannya tertanggal 30 Desember 2008 ;Menimbang, bahwa perjanjian yang dibuat oleh Penggugat maupun Tergugat terjadiadalah dikarenakan adanya kesepakatan dari mereka yang mengikatkan diri dalam perjanjiantersebut yakni antara Pengugat dan Tergugat, berdasarkan hal tersebut majelis Hakimberpendapat bahwa perjanjian tersebut benarbenar dibuat oleh Penggugat dan Tergugat; Menimbang, bahwa perjanjian disyaratkan adanya kecakapan untuk membuat suatuperikatan, yaitu sebagaimana disebutkan dalam pasal 1329

yangdisebutkan di atas dan hingga kini adalah merupakan hukum positif;Bahwa pertimbangan tersebut jelas salah dan sangat keliru, karenawalaupun UndangUndang Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya berdasarkan asasasas (prinsipprinsip) hukum adat, namunprakteknya harus disesuaikan dengan kasus yang terjadi, bukan asaldijadikan pedoman;Bahwa perlu diketahui, justru formalitas perjanjian jual beli tersebut telahterpenuhi, sesuai dengan pertimbangan/kesimpulan dari ketentuanundangundang, yaitu Pasal 1329

Anmad Fauzi, kemudian SHGB No. 348/24ilir ini sudah tidak berlaku lagi berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Negeri tanggal 18 Juni 2002 No. 02 / 164 / 153 /Pen.Pdt.G / Eks / 1999 / PN.JKT.Bar / 2001 / PN.PLG, Tentangpelaksanaan Lelang dan karena sertifikat tersebut tidakdiserahkan kepada pemenang lelang sehingga diterbitkansertifikat pengganti SHGB No. 370/24 llir, yang ditingkatkanmenjadi SHM No. 1329/24 llir/ 2005 SU No 27/24 llir/ 2005 luas392 M2 An, Kemas Haji Muhammad Soleh;.

orangperorangan (manusia) atau subjek hukum suatu badan hukumtertentu, sehingga gugatan yang tidak menyebutkan identitas parapihak secara jelas adalah termasuk gugatan yang tidak memenuhisyarat formil dari pengajuan suatu gugatan.(5) Bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah menempatkan PimpinanApotek Delin sebagai Tergugat II, tetapi Penggugat tidak menjelaskanHalaman 16 dari 45 Putusan Nomor 837/Padt.G/2019/PN Mdnapakah Pimpinan Apotek Delin ini merupakan manusia sebagaimanadimaksudkan dalam Pasal 1329

Suatu sebab yang halal;Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata(Burgerlijk Wetboek) tersebut, dijelaskan lebih lanjut dalam beberapa pasalselanjutnya antara lain: Pasal 1321 yang menyatakan bahwa tiada sepakat yang sah apabilasepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaanatau penipuan; Pasal 1329 yang menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untukmembuat perikatanperikatan, jika ia oleh undangundang tidak dinyatakantak cakap; Pasal 1332 yang menyatakan

,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis dan Gubernur Provinsi DKI Jakartaselaku Tergugat, dengan objek sengketa Keputusan Gubernur ProvinsiDaerah Khusus' lbukota Jakarta Nomor 1329/2011 tentangPengesahan Akta Pembentukan Perhimpunan Penghuni RumahSusun Bellagio Mansion, Kota Administrasi Jakarta Selatan, tertanggal19 September 2011 memberikan pertimbangan hukum (vide alineakeenam halaman 66 alinea kedua halaman 67 Putusan) :Menimbang, bahwa dari ketentuanketentuan tersebut di atas, MajelisHakim tidak menemukan

keluarga Tampubolon (menantu di keluarga Tampubolon) baikdalam kehidupan sosial maupun budaya adat batak sedangkan dikeluargaSimanjuntak Tergugat tetap aktif ;28.Bahwa akibat pertengkaranpertengkaran yang selalu terjadi antaraPenggugat dan Tergugat selama usia perkawinan + 4 (empat) tahun danberakibat juga semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat pada bulanJuni 2010 (+ 3 tahun) hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagaisuami isteri tidak pernah lagi berjalan sebagaimana layaknya sebuahkeluarga ;1329

Bahwa dengan ditanda tanganinya akta perdamaian ini maka Para Pltlakbersepakat untuk tidak lagi saling mengajukan tuntutan dalam bentukapapun.Menimbang, bahwa Perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal1320.KUHPerdata (BW) yakni: empat syarat:jo kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; (KUHPerd. 28, 1312 dst.)30) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (KUHPerd. 1329 dst.)03. Suatu pokok persoalan tertentu; (KUHPerd. 1332 dst.)04. suatu sebab yang tidak terlarang.

Menurutpasal 1329 KUHPer, padadasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecualiditentukan tidak cakap menurut undangundang.Halaman 23 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 751/Pdt.G/2015/PNDps.3. Mengenai suatu hal tertentu. Hal tertentu artinya adalah apa yangdiperjaniikan hakhak dan kewajiban kedua belah pihak, yangpaling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukanjenisnya.

dan pengeluaran DAK SDN BatuSahur tanggal 10 Januari 2013;39404142434445464748495051ia354ys56oT581 lembar rekening koran SDN Batu Sahur;2 lembar bukti pembayaran pajak/Surat Setoran Pajak (SSP) SDN Batu Sahur;1 bendel Nota pembelian barang;3 lembar kwitansi pembayaran tukang kepada saudara HMUHAMMAD.Foto Copy RAB (rencana anggaran belanja) pekerjaan rehabilitasi berat ruangkelas SDN Lebo (legalisir).Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Disdikpora Kab.Bartimdengan SDN Lebo nomor : 800/1329

Pd 800/1315/SET.3/Disdikpora,Tgl 17 September 20124 SDN1Lenggang HERMANCA, Am Pd 800/1333/SET.3/Disdikpora,Tgl 17 September 20125 SDN Bararawa MARDANSYAH,S.Pd 800/1311/SET.3/Disdikpora,Tgl 17 September 20126 SDN Lebo HAWINGGO, S.Pd 800/1329/SET.3/Disdikpora,Tgl 17 September 20127 SDN Puri MULAINI 800/1327/SET.3/Disdikpora, Tgl 17 September 2012 Bahwa dalam SPPB Isi SSBP pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi ruangkelas dan pengadaan meubelair paling lambat 90 (sembilan puluh) hariterhitung sejak dana

Pd 800/1315/SET.3/Disdikpora,Tgl 17 September 20124 SDN 1Lenggang HERMANCA, Am Pd 800/1333/SET.3/Disdikpora,Tgl 17 September 20125 SDN Bararawa MARDANSYAH,S.Pd 800/1311/SET.3/Disdikpora,Tgl 17 September 20126 SDN Lebo HAWINGGO, S.Pd 800/1329/SET.3/Disdikpora,Tgl 17 September 20127 SDN Puri MULAINI 800/1327/SET.3/Disdikpora,Tgl 17 September 2012 e Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi ruang kelas besertaperabotnya berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Penunjukan MitraKerja antara masingmasing

Pd 800/1315/SET.3/Disdikpora,Tgl 17 September 20124 SDN1Lenggang HERMANCA, Am Pd 800/1333/SET.3/Disdikpora,Tgl 17 September 20125 SDN Bararawa MARDANSYAH, S.Pd 800/1311/SET.3/Disdikpora,Tgl 17 September 20126 SDN Lebo HAWINGGO, S.Pd 800/1329/SET.3/Disdikpora,Tgl 17 September 20127 SDN Puri MULAINI 800/1327/SET.3/Disdikpora, Tgl 17 September 2012 Bahwa dalam SPPB Isi SSBP pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi ruangkelas dan pengadaan meubelair paling lambat 90 (sembilan puluh) hariterhitung sejak dana

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran DAK SDNBatu Sahur tanggal 10 Januari 2013;1 lembar rekening koran SDN Batu Sahur;2 lembar bukti pembayaran pajak/Surat Setoran Pajak (SSP) SDN BatuSahur;1 bendel Nota pembelian barang;3. lembar kwitansi pembayaran tukang kepada saudaraH.MUHAMMAD.Foto Copy RAB (rencana anggaran belanja) pekerjaan rehabilitasiberat ruang kelas SDN Lebo (legalisir).Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara DisdikporaKab.Bartim dengan SDN Lebo nomor : 800/1329