Ditemukan 3198 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : terbuat tergugat terkait terkupas tekat terguat termuat teruat terkiat terduat
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-12-2008 — Putus : 07-04-2009 — Upload : 08-01-2014
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 229/Pid.B/2008/PN.Tbk
Tanggal 7 April 2009 — YAN INDRA.S.Sos.M.Si
208 — 74
  • Sebenarnya SKGR iniadalah semacam kuitansi penerima Ganti Rugi dalam rangka pelepasan hak atasBahwa surat alas Hak atas tanah yang dimiliki seseorang tidak sama karena sertifikathak atas tanah merupakan tanda bukti hak atas tanah yang terkuat. Sedangkan Suratalas hak tanah lainnya merupakan bukti permulaan untuk dilakukan pendaftarantanah, pp 24/1997 tentang pendaftaran tanah, vide penjelasan pasal 24 (1).
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-12-2017 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 30-07-2019
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 205/Pdt.G/2017/PN Lbp
Tanggal 23 Oktober 2018 — NGAWIN TARIGAN, Laki-laki, umur 58 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, AgamaIslam, Beralamat di Dusun I Desa Bangun Rejo, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang,Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sofyan Taufik, S.H., Faisal Nasution, S.H., Rahmad Sidik, S.H., Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Advokat Sofyan Taufik, S.H & Rekan, berkantor di Jalan Tuasan Nomor 69 Sidorejo Hilir Medan Tembung, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Nopember 2017, dan Surat Pencabutan Kuasa, tanggal 6 Pebruari 2018, selanjutnya memberi Kuasa kepada Ranto Sibarani, S.H., Josua Fernandus Rumahorbo, S.H., Ranap H. Sitanggang, S.H., Advokat-Penasehat Hukum berkantor pada Kantor Hukum Ranto Sibarani, S.H & Rekan, beralamat di Jalan Melati Raya, Grand Pavilion No. 7, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Pebruari 2018, dan kemudian Pencabutan Surat Kuasa tanggal 9 Juli 2018, selanjutnya memberi Kuasa kepada Bornok Simanjuntak, S.H., Uratta Ginting, S.H., Tumpal Hamonangan Simanjuntak, S.H., Golfrid Pasaribu, S.H., Advokat berkantor hukum Yesaya 56 alamat di Jalan Pembangunan No. 56 Medan Binjai Km. 12 Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ; Lawan : 1. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II,yang berkedudukan di Tanjung Morawa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Posman Nababan, S.H., Bornok Maria Irene PBRN, S.H., M.H., Lamtiur Imelda P. Nababan, S.H., M.H., masing-masing Advokat berkantor pada Kantor Direksi PTPN II di Jalan Raya Medan Tanjung Morawa Km. 16 Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ; 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I DI JAKARTA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG / PERTANAHAN NASIONAL R.I PROPINSI SUMATERA DI MEDAN Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG,berkedudukan di Jalan Karya Utama Lubuk Pakam-Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ; 3. DATUK RIDOEAN,beralamat di Dusun III Gang Banten, Desa Klumpang, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Hasmi, S.H., Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “Ali Hasmi, SH & Rekan”, beralamat di Jalan Nyiur X No. 2 Perumnas Simalingkar, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I ; 4. ARUN SIPAYUNG,beralamat di Jalan Pertahanan Medan, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Hasmi, S.H., Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “Ali Hasmi, SH & Rekan”, beralamat di Jalan Nyiur X No. 2 Perumnas Simalingkar, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II ;
422 — 150
  • Pengadilan Umum untuk memutuskannya, sehinggaselayaknya Gugatan Aquo haruslah diterima ;FAKTA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEHTERGUGAT I, TERGUGAT Il.Bahwa yang menjadi objek gugatan aquo adalah perbuatan PARATERGUGAT yang merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia khususnyadibidang hakhak ekonomi, sosial, dan budaya Adat Grant KesultananKerajaan Melayu Deli ;Bahwa berdasarkan undangundang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960tanggal 24 September 1960 disebutkan :Hak Milik adalah Hak turun temurun, terkuat
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 13-04-2021 — Putus : 02-06-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 132/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 2 Juni 2021 — Pembanding/Penggugat : Maradong James Reinhard Siahaan
Terbanding/Tergugat I : Dame Pandiangan, SH
Terbanding/Tergugat II : Istri dan anak anak atau Ahli waris dari Almarhum Abdul Pardosi yakni Liseria Br Pasaribu.dkk
Terbanding/Tergugat IV : Liseria Br Pasaribu
Terbanding/Tergugat V : Mangara Pardosi
Terbanding/Tergugat VI : Dameria Pardosi
Terbanding/Tergugat VII : Roma Pardosi
Terbanding/Tergugat VIII : Murni Pardosi
Terbanding/Tergugat IX : Tulus Pardosi
Terbanding/Tergugat X : III. Lurah Kelurahan BP Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar
61 — 45
  • Nauli dalam perkara aquo olehpara pihak yang tercantum di dalam Surat Keterangan Penyerahan Haktersebut tidak dilanjutkan legalitas peralihan hak nya ke camat PPAT atauNotaris PPATuntuk = selanjutnya diajukan balik nama ke BPN gunamemperoleh bukti kepemilikan yang terkuat dan terpenuh , apakah inikategori perbuatan melawan hukum oleh Lurah Kelurahan BP.Nauli ?
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 19-09-2016 — Putus : 29-11-2016 — Upload : 10-03-2021
Putusan PT PALEMBANG Nomor 93/PDT/2016/PT PLG
Tanggal 29 Nopember 2016 — Pembanding/Tergugat LVII : ANDRI ADAM
Terbanding/Penggugat X : Haryanto
Terbanding/Penggugat VIII : Erwindo
Terbanding/Penggugat VI : Ahmadian
Terbanding/Penggugat IV : Thamrin Sutopo
Terbanding/Penggugat II : Apriyani
Terbanding/Penggugat XIII : Yahya Alexander Iteh
Terbanding/Penggugat XI : Rosdiana
Terbanding/Penggugat IX : Joni Yohanes
Terbanding/Penggugat VII : Lourdes Fransiska Sutopo
Terbanding/Penggugat V : Noverita
Terbanding/Penggugat III : Sidik
Terbanding/Penggugat I : Effendy
Terbanding/Penggugat XIV : Yanti
Terbanding/Penggugat XII : Welly
Turut Terbanding/Tergugat LIX : M. NATSIR
Turut Terbanding/Tergugat XXVII : SADIANTO
Turut Terbanding/Tergugat X : pardi
Turut Terbanding/Tergugat LXXIV : YUN SUPRANTI
Turut Terbanding/Tergugat XLII : NGADIRIN
Turut Terbanding/Tergugat XXV : SYAIFUDIN SIREGAR
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Maulana
Turut Terbanding/Tergugat LXXII : AMAT DIRJO
Turut Terbanding/Tergugat XL : KARNO BI
Turut
213 — 71
  • tersebut sama sekali tidak ada masalah yangberarti dan tidak ada sanggahan dan keberatan dari pihak manapun;Bahwa berdasarkan uraian diatas, PARA TERGUGAT terbukti memilikialas hak atas tanah pada perkara a quo berdasarkan sertipikat tahun 1999dan hingga saat ini telah dikuasai dengan berkebun karet dan kelapasawit;Halaman 97 dari 131 halaman Putusan No.93/PDT/2016/PT.PLG19.20.21.22.Bahwa Sertipikat yang dimiliki oleh TERGUGAT 57 dan PARA TERGUGATadalah tanda bukti kKepemilikan yang paling tinggi/ terkuat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Suap Menyuap
Putus : 02-03-2016 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 167 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 2 Maret 2016 — H. SYARIFUDDIN, S.H., M.H
544 — 1402 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dihubungkan dengan terbitnya Surat Perintah Tugas atau Surat PerintahPenyelidikan tanggal 29 April 2011 Nomor SPT986/0143/04/2011;Maka :Telah terbukti bahwa KPK selain pintar dan pandai secara professionaldalam hal :> Melakukan rekayasa kasus; juga> Menjadi tukang ramal ; dan> Berlindung dibalik nama besar KPK memiliki azas :> TER (Merasa TERhebat; TERkuat dan TERpandai merekayasa kasus);> BER (Merasa BERhak ; BERwewenang ; BERbuat sesuka hati danBERbuat sewenang wenang di balik nama besar KPK;Dengan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 23-10-2015 — Upload : 09-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 997 K/Pdt/2015
Tanggal 23 Oktober 2015 — YUSAK DANA VS PT BORNEO PERSADA ENERGI JAYA, DKK
38 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan tentang hukumnya dariputusan Judex Facti pada perkara a quo sebagaimana tersebut padahalaman 78 baris ke 30 sampai 35, yang menyatakan bahwa menuruthukum positip yang berlaku saat ini, bukti kepemilikan suatu hak atastanah yang terkuat adalah tanah baik itu berupa tanah hak milik, hakguna bangunan, hak guna usaha maupun hak pakai, akan tetapi dalamperkara a quo, tidak ada bukti formil dimaksud sehingga dapat dikatakanbahwa tanah/lahan dalam perkara ini merupakan
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 28-01-2020 — Putus : 26-02-2020 — Upload : 28-02-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 9/PDT/2020/PT BNA
Tanggal 26 Februari 2020 — Pembanding/Tergugat I : BUPATI ACEH BARAT
Pembanding/Tergugat IV : SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ,STAIN, TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
Terbanding/Penggugat I : Irwan Gunawan TU alias Irwan TU alias T Ridwan TU
Terbanding/Penggugat II : M. Yunus
Terbanding/Penggugat III : Syahril Saputra
Terbanding/Penggugat IV : Rustam Efendi
Terbanding/Penggugat V : Herlan Toni
Terbanding/Penggugat VI : Suharti
Turut Terbanding/Tergugat II : YAYASAN PENDIDIKAN TEUKU UMAR JOHAN PAHLAWAN
Turut Terbanding/Tergugat III : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Turut Terbanding/Tergugat V : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH BARAT
Turut Terbanding/Tergugat VI : PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ,PPAT, CUT IDA KHAIRANI, S.H,M.Kn
Turut Terbanding/Tergugat VII : PT. HARUM JAYA
Turut Terbanding/Tergugat VIII : PT. BELALANG JAYA PRIMA
166 — 173
  • (Lihat halaman 169); Menimbang:Bahwa sebagaimana ditentukan dalam undangundangpokok agrarian (UUPA), sertifikat adalah alat pembuktian yang kuat (videPasal 20 UndangUndang Pokok Agraria juncto Penjelasan Pasal 32 ayat1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah); (lihat halaman 169 dan 170);Menimbang: bahwa Pasal 20 UndangUndang Pokok Agrariamenyatakan bahwa, sifat khas dari hak milik adalah adanya hak turuntemurun, terkuat dan terpenuhi, sebagai hak yang kuat, hak milik tidakmudah
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 21-06-2019 — Putus : 05-02-2020 — Upload : 06-03-2020
Putusan PN AMBON Nomor 134/Pdt.G/2019/PN Amb
Tanggal 5 Februari 2020 — Penggugat:
HELMI ALZAGLADIE
Tergugat:
1.LA ALIMA
2.WA NENJO
3.LA ASRI
4.ALIMUDIN
5.WA ANIMA selaku ahli waris dari Almarhum LA WETI
6.WA NERI
7.LA MBUNGA
8.LA OBI
9.ARIFIN SAMPULAWA
10.LA RUDI alias SULE
11.LA ELO
12.LA CAPI
13.LA UDIN
14.LA INGGU
15.LA MALA
16.LA SIRI
17.LA EDI
18.WA RAPIMA
19.MUHAMMAD SALEH RUMAKAT
20.LA SURI alias LA RUSI
21.WA SITI selaku ahli waris dari Almarhum LA NGAKARO
22.LA UDIN
23.LA MUSAIDIN
24.LA ABUKASIM
25.LA DINO
26.WA SALIHI
27.LA TIHU
28.WA JAMILA
29.YUSUF MANILET
30.LA JUMA
31.GAMU RUMAKAT
32.LA RABANI
33.LA SONI
34.LANGKOLO
35.LA LETI
36.WA NAO
37.LA ARMAN
38.LA ASRAF
39.LA MUIDIN
40.WA MURU
41.WA BANCI
42.LA SARI
43.LA WETI
44.BENI MANOMARA
45.IBU SUKUR
46.RINA SABON selaku Ahli Waris dari Almarhum ALEX SABON
47.ABRAHAM KESAULIA
48.Pemerintah Raja Negeri Rumah Tiga Kecamatan Tel
131 — 100
  • Sehingga sertipikatsertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat XLIXkepada Para Tergugat tersebut, memiliki kKekuatan mengikat secarahukum dan dilindungi oleh hukum sesuai UndangUndang Pokok AgrariaNomor 5 tahun 1960 Bagian III Hak Milik Pasal 20 (1) Hak milik adalahhak turuntemurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atastanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 23-08-2019 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 29-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 815/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 12 Oktober 2020 — Penggugat:
1.I Gusti Alit Antara
2.I Gusti Putu Ariana, S.Si
Tergugat:
1.Andreas
2.Ni Gusti Putu Kartini
3.Ni Made Suparmiati
4.I Gusti Agung Mas Dewi Paramita
5.I Gusti Agung Indah Permata P
6.I Putu Sarjana Putra, SH.,
7.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung
Turut Tergugat:
Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
169 — 101
  • sebenarnyafungsi dari Majelis yaitu memberikan katub pengaman terakhir, karenasertifikat bukan menjadi alat bukti yang mutlak tapi kuat, dalam klaim inilahsebenarnya fungsi peradilan diharapkan untuk bisa memberikan pengamandalam konteks perlindungan :o Yang pertama adalah : adanya jaminan terhadap pelaksanaan apa yangtertera dalam sertifikat;o Yang kedua adalah : ada jaminan penegakan hukum ketika adapelanggaran terhadap apa yang sudah dicantumkan di dalam sertifikatsebagai alat pembuktian yang terkuat
Pengadilan PN KUALA TUNGKAL Perdata Agama Perceraian
Register : 20-11-2013 — Putus : 25-05-2014 — Upload : 28-03-2014
Putusan PN KUALA TUNGKAL Nomor 25/Pdt.G/2013/pn.kTL
Tanggal 25 Mei 2014 — GUNAWAN THAMRIN - BUN HIAN LIE
96 — 16
  • 170HIR, Pasal 1908 KUH Perdata ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakahtanah / lahan yang sekarang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat IV adalah tanah milik Penggugat ;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya tanah / lahanyang sekarang menjadi objek sengketa adalah tanah milik Penggugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 Tentang PeraturanDasar PokokPokok Agraria yang dimaksud Hak Milik adalah Hak turuntemurun,terkuat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 19-07-2016 — Putus : 02-11-2016 — Upload : 22-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 P/HUM/2016
Tanggal 2 Nopember 2016 — AISYA ALDILA, DKK VS PRESIDEN RI;
989 — 1721 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sebagaicontoh, beberapa peraturan lingkungan hidup terkuat di dunia pernahHalaman 62 dari 139 halaman Putusan Nomor 27 P/HUM/2016105.106.107.108.diberlakukan di negara bekas Uni Soviet, tetapi nyatanya tidak mencegahpolusi lingkungannya karena peraturan ini tidak ditegakkan;Bahwa lebih jauh, UU Pengelolaan Sampah telah mengantisipasi hal inidengan melarang pengelolaan sampah yang menyebabkan pencemarandan/atau perusakan lingkungan.Pasal 29 ayat (1) huruf d UU Pengelolaan Sampah menyatakan:Setiap
Pengadilan PN SABANG Perdata Tanah
Register : 03-08-2015 — Putus : 02-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan PN SABANG Nomor 5/Pdt.G/2015/PN.SAB
Tanggal 2 Juni 2016 — SYAHRUDDIN Bin Tgk. ABDUL RANI ASYEK, VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA : C/q. Menteri Agraris dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaC/q. Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi AcehC/q. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA : C/q. MenteriPertahanan Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA : C/q. Panglima TNI Republik Indonesia, C/q. Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL), Republik Indonesia,C/q. Panglima Armada Barat (Pangarmabar) Republik Indonesia, Cq Komandan Pangkalan Utama Angkatan laut (Danlantamal) 1 Belawan,C/q. Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Danlanal) Sabang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;
134 — 33
  • secara sepihak tanpa memberikan manfaat apapun bagi seluruhrakyat Indonesia pada umumnya ;Bahwa terhadap uraian dari surat tersebut dapat memberikan penjelasan kepada kita semua,kata sedikit sekali dapat pula ditafsirkan dengan kata sangat sedikit begitu pula denganPenguasaan yang seharusnya disebut adalah tanahtanah yang mempunyai historis bahkanpenguasaan secara fisik sejak Indonesia Merdeka sampai dengan sekarang sangat sedikit sekalitanahtanah militer ;Bahwa Hak Milik adalah hak turunmenurun, terkuat
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 26-04-2017 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 59/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 26 September 2017 — Penggugat:
NY EUCHARIA SASTRAMIDJAJA alias EUCHARIA CUTARMAN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
Intervensi:
1.Supriatna
2.PT PLN Persero Transmisi Jawa Bagian Tengah
99 — 52
  • Dan berdasarkan alasan hukum mana,karenanya relevan apabila dalam gugatan sengketa tata usaha negara initerlebin dahulu menguraikan tentang "pengertian hak milik adat" dapatdiinterprestasikan dari pengertian hak milik sebagaimana diatur dalamPasal 20 ayat (1) Undang Undang Pokok Agraria yang berbuny/i : Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tatudi, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6."
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 06-07-2020 — Putus : 27-08-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 294/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 27 Agustus 2020 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : RUDY JOSANO Diwakili Oleh : DAHSAT TARIGAN, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : MINAWATI JOSANO Diwakili Oleh : DAHSAT TARIGAN, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : PT. PETROMAS PERSADA Diwakili Oleh : DAHSAT TARIGAN, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat IV : RATNA NINGSIH, SH Diwakili Oleh : DAHSAT TARIGAN, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat V : Ir. SAHALA HUTAPEA Diwakili Oleh : DAHSAT TARIGAN, SH
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat IV : PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk Diwakili Oleh : EDEN SIAHAAN
Terbanding/Penggugat : Ir. SWANDI SIMORANGKIR
Terbanding/Tergugat VI : HIMMELLENA NAPITUPULU, SH, SPN
Terbanding/Tergugat VII : MELANIE OKTAVIA
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
Terbanding/Turut Tergugat II : MARIANI WATI, SH
Terbanding/Turut Tergugat III : ENDRA THASLIM, SH
362 — 179
  • tentang UU PA maka secara otomatis hakhak atastanah yang diperoleh dari Grant Sultan adalah menjadi hak milik, dengandemikian tanah Grant Sultan tersebut adalah menjadi milik dari orang yangnamanya tercantum didalam Grant Sultan tersebut, UU PA merupakansebagai bentuk pengakuan dari Pemerintah Republik Indonesia atasberlakunya hukum adat atas tanah di Negara Republik Indonesia ;e Bahwa berdasarkan UndangUndang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960disebutkan :Ayat 1 : Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 20-09-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 194/PDT/2019/PT PBR
Tanggal 19 Nopember 2019 — Pembanding/Tergugat I : harianto Diwakili Oleh : Binsar H. Nababan, SH
Terbanding/Penggugat : Tuan ABD Kadir Abdul Kadir Als Bacok Diwakili Oleh : Budi Harianto, SH, Dkk
Terbanding/Turut Tergugat I : Camat Kecamatan tampan
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kelurahan Sidomulyo
Terbanding/Turut Tergugat III : Camat Kecamatan Bukit Raya
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kepala Kelurahan Tangkerang Tengah
Turut Terbanding/Tergugat II : Nisma Rumzy
Turut Terbanding/Tergugat III : PT Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Pekanbaru
Turut Terbanding/Tergugat IV : Charles Sitorus
Turut Terbanding/Tergugat V : Sidik Diwakili Oleh : Dr MINCE HAMZAH SH MH PhD
Turut Terbanding/Tergugat VI : Rusli Alias Poi Hong Diwakili Oleh : Dr MINCE HAMZAH SH MH PhD
Turut Terbanding/Tergugat VII : Tjoa Liang Hong Diwakili Oleh : Dr MINCE HAMZAH SH MH PhD
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Achmadi
Turut Terbanding/Tergugat IX : BHS Munthe
Turut Terbanding/Tergugat X : Upang JUwaeni
Turut Ter
77 — 52
  • Fakta ini jelasmenunjukan bahwa Penggugat keliru mengajukan gugatan ini ke PengadilanNegeri Pekanbaru, karena sengketa yang dimaksud Penggugat adalahmerupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara.Bahwa Sertipikat Hak Milik adalah hak terkuat dan terpenuh yangsifatnya turun temurun yang diberikan oleh negara kepada seseorangindividu dengan mengingat fungsi sosial., yang menurut ketentuan Pasal 53ayat (1) Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaHal 64 dari 116 hal Putusan
Pengadilan PN AIRMADIDI Perdata Tanah
Register : 11-03-2015 — Putus : 12-10-2015 — Upload : 05-04-2016
Putusan PN AIRMADIDI Nomor 40/Pdt.G/2015/PN Arm
Tanggal 12 Oktober 2015 — - Penggugat 1. SIENI TAMPAH 2. JOHANIS TAMPAH 3. YOUKE TAMPAH 4. MARGARETHA OFLIEN TAMPAH 5. JOSEPHIN MEINY TAMPAH 6. ROY TAMPAH 7. ARIE RELIE TAMPAH 8. SUSIANE SOUSIA TAMPAH - Tergugat 1. ESTEFINA KAPOH 2. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara - Turut Tergugat 1. REINHARD MAMALU, SH 2. FRANGKY ONIBALA, SH 3. ANTON WENO
123 — 101
  • ONIBALA(Turut Tergugat ll Konpensi/Penggugat Rekonpensi) dengan batasbatasnyasebagaimana tercantum dalam Sertifkat/surat ukur tanggal 07 Februari 2012 No.00046/Watutumou/2012, atau batasbatas hasil sidang pemeriksaan setempat adalahhak milik sah dari Turut Tergugat Il dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi;Menimbang, bahwa pasal 20 Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria merumuskan,(1) Hal milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyaiorang
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-01-2016 — Upload : 29-03-2016
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 4/Pdt.G/2015/PN Klk
Tanggal 14 Januari 2016 — M U K R I N U, Dkk : Pekerjaan Tani, beralamat di Anjir Kalampan RT. V Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah ; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1. ABDUL KADIR, S.Ag. SH. 2. AHMAD MUJAHID, SH. 3. ABDUL ROHMAN, SH. 4 SYAMSUL BAHRI, SH. 5. RIZALDI NAZARUDDIN, SH, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Jend. Achmad Yani Km. 6.700 Komplek Permata Permai No. 6B RT. 11, Kel. Kertak Hanyar I, Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar, Prov. Kal-Sel, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2015, dahulu sebagai Kuasa Para Penggugat, sekarang sebagai ……………..…………………...KUASA PARA PEMBANDING ; L A W A N 1. PT.WIRA USAHATAMA LESTARI (PT. WUL), beralamat Kantor di Jalan Pemuda Km. 10 Handel Gaben RT. 14 Desa Bunga Mawar Kec. Pulau Petak, Kab. Kapuas, Prov. Kal-Teng , dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1. POLTAK HUTADJULU, SH,MBA,MH. 2. NICHO HEZRON, SH.MBA, 3. FAJAR MARPAUNG, SH,MH. 4 BINSAR RONNITUA. A, SH. 5. AKHMADSYAH GIFFARY, SH, Pekerjaan Advokat berkantor di LAW OFFICE POLTAK HUTADJULU & ASSOCIATES, Jalan Manggis No. 62, Blok. A Cinere Estate, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 April 2015 , semula sebagai Kuasa Tergugat, sekarang sebagai ................................ TERBANDING ; 2. PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS, beralamat di Jalan Pemuda Km. 5,5 No. 01 Kuala Kapuas, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : 1. KRISTOP, SH, 2. Drs. SEPTEDY, SH, 3. H. SUKIRAN, S.IP.,MAP. 4. SITI RUBIAH HAYATI, SH, 5. GEREK, S.Hut.,MP, 6. YANTI, ST, 7. ERLINA, SH. 8. KALAWA DANA, SH, 9RINA EKA KURNIATI, SH, beralamat di Jalan Pemuda Km. 5,5 No. 1 Kuala Kapuas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2015, semula sebagai Kuasa Turut Tergugat I, sekarang sebagai KUASA TURUT TERBANDING I ; 3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS, beralamat di Jalan Tambun Bungai No. 1 Kuala Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : SUKARDI, SH, 2. SURIANSYAH SAPUTRA, SE, 3. NOOR ALIYANI. beralamat di Jalan Tambun Bungai No. 44 Kuala Kapuas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2016,semula sebagai Kuasa Turut Tergugat II, sekarang sebagai …………………………………………………………… KUASA TURUT TERBANDING II
155 — 38
  • /PN.KlIk.Pasal 20 ayat (1) : Hak Milik adalah hak turun menurun, terkuat dan terpenuhyang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingatketentuan Pasal6.Pasal 20 ayat (2): Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.Menimbang bahwa pengertian hak milik menurut Pasal 570 KUHPerdatayaitu Hak milik adalah hak untuk menikmati kKegunaan sesuatu kebendaandengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengankedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undangundang atauperaturan
    Berhak menikmati Kegunaan sesuatu benda dengan bebas;Merupakan hak menguasai secara terkuat;Tidak melanggar undangundang atau peraturan umum;Tidak mengganggu hak orang lain;ae eB feJika perlu dapat dicabut untuk kepentingan umum dengan memberi gantirugi, Tidak menyalahgunakan hak dalam pelaksanaannya.Menimbang bahwa cara memperoleh hak milik diatur dalam Pasal 584KUHPerdata yang menyebutkan "Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapatdiperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-07-2013 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 01/PID.Sus/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 8 Juli 2013 — Indar Atmanto (terdakwa)
775 — 1746
  • rangkaian perangkat telekomunikasi itu dan kelengkapannya yangdigunakan dalam bertelekomunikasi adalah terdiri dari CPE, BTS, perangkatcentral GGSN, switching;Bahwa CPE terhubung dengan BTS dengan frekuensi gelombang radio;Bahwa gelombang radio ada 3 yaitu 900 MHz, 1800 MHz/ 1,8 GHz, 2100MHz/ 2,1 GHz dan bisa secara bergantiganti melalui gelombang radiodengan BTS;Bahwa dongle bergerak frekuensinya dari 900 MHz sampai 3,3xx GHz,jadi dia rentangnya banyak, pada saat dia terkonek dengan salah satu BTSyang terkuat
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN Pertanahan
Register : 09-07-2015 — Putus : 18-12-2015 — Upload : 21-04-2016
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 18-G-2015-PTUN-BL
Tanggal 18 Desember 2015 — Penggugat :1. M. ROHIM 2. SITI ZULAIHA Tergugat : 1. Gubernur Propinsi Lampung 2. Kepala Kantor BPN Bandar Lampung
196 — 140
  • diakui sebagai milik PARA PENGGUGAT saat inisudah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor; 421/KD, 422/KD, 423/KD, 424/KD, 425/KD, 426/KD, 427/KD, 428/KD, 433/KD, 434/KD, 4536/KD 437/KD,438/KD, 439/KD, 440/KD, 441/KD, 446/KD, 447/KD, 448/KD, 449/KD, 450/KD, 451/KD, 452/KD, 727/KD, dan 728/KD dan tanah tersebut dimiliki sertadikuasai oleh masingmaisng pemilik yang menerima Sertipikat Hak Miliktersebut;Bahwa Sertipikat Hak Milik sebagaimana tersebut di atas adalah Tanda BuktiHak yang sifatnya adalah terkuat
Pengadilan PTUN PADANG TUN Pertanahan
Register : 17-03-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 10-12-2014
Putusan PTUN PADANG Nomor 04-G-2014-PTUN-PDG
Tanggal 3 Desember 2014 — H. DASIRI MUSNAR, Cs lawan 1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN AGAM 2.PT. AMP. PLANTATION
150 — 88
  • Namun pembuktian yang terkuat adalah melalui sertifikat kepemilikan atastanah yang merupakan tanda bukti hak yang kuat bagi pemiliknya, untukmemperoleh sertifikat atas sebidang tanah sudah pasti memerlukan persyaratan,prosedur dan proses menurut peraturan perundangundangan yang berlaku, barulahpendaftaran tanah tersebut terjadi, sesuai dengan Pasal 23 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, DENGAN DASAR ITULAHDITERBITKAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL TGL