mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahalikhwalsebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk mem buktikan dalildalil permohonannyaPemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti Pl yang telahbermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan Asli SuratKeterangan dari KUA Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo denganNomor KK.15.7.11

Bungo ;Bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh penambang dari golongan mineral logamadalah mengajukan permohonan dengan melengkapi persyaratan administrasi,tekhnis serta data pendukung lainnya yang ditujukan kepada Bupati selaku KepalaDaerah ;Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin pertambangan dariBupati adalah bukti penguasaan lahan/kepemilikan lahan, surat dukungan darimasyarakat setempat/Rio (Kepala Desa), Rekomendasi dari Camat setempat, danAbalisa mengenai UKLUPL/AMDAL/Rekomendasi

Lingkungan ;Bahwa untuk Usaha penambangan yang dilakukan oleh Badan Usaha, harusmemenuhi syarat Administrasi, Tekhnis, dan Finansial ;Bahwa selanjutnya para penambang harus mematuhi peraturan dan perundangundangan di bidang K3 (Kesehatan Keselamatan Kerja) lingkungan dan membayariuran tetap dan Royalty ;Bahwa berdasarkan UU RI Nomor 04 Tahun 2009, yang berhak mendapatkan ijinpenambangan rakyat adalah Perseorangan, Koperasi dan Kelompok Masyarakat ;Bahwa yang dimaksud dengan IUP adalah izin untuk

Centrifugal Pump dan 1(satu) pentolan emas dibalut plastik warna hitam dan dibungkus uang kertas Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah) ;Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin pertambangan dari Bupatiadalah bukti penguasaan lahan/kepemilikan lahan, surat dukungan dari masyarakatsetempat/Rio (Kepala Desa), Rekomendasi dari Camat setempat, dan Abalisa mengenaiUKLUPL/AMDAL/Rekomendasi Lingkungan ;Bahwa untuk Usaha penambangan yang dilakukan oleh Badan Usaha, harus memenuhisyarat Administrasi, Tekhnis

PUTRA BALAKMANDIRI;5. 1 (satu) buah Buku Dokumen Administrasi Tekhnis Dan HargaPT. PASIBU JAYA;6. 1 (satu) buah Buku II Dokumen Kualifikasi PT .PASIBU JAYA;7. 1 (Satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV .

,BERLIAN JAYA;8. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi CV .BERLIAN JAYA;9. 1 (Satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV LIMA SEMBILAN;10. 1 (Satu) buah Dokumen Administrasi ,Tekhnis Dan Harga CV LIMASEMBILAN;11. 1 (Satu) buah Dokumen Administrasi ,Tekhnis Dan Harga CVCAHAYA NATASIA;12. 1 (Satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. CAHAYA NATASIA;13.

Menetapkan barang bukti berupa:1. 1 (Satu) rangkap potokopy legalisir surat pengesahan daftar isianpelaksanaan anggaran (dipa) tahun 2011 nomor: 365/03206.4.01/03/2011 tanggal 20 Desember 2010;2. 1 (Satu) rangkap surat pengesahan revisi ke3 Daftar IsianPelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 nomor: 5026/03206.4.01/03/2012 tanggal 9 Desember 2011;Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 3/TIPIKOR/2018/PT PDG3. 1 (Satu) buah Buku Dokumen Administrasi Tekhnis dan hargaCV.

PUTRA BALAKMANDIRI;5. 1 (satu) buah Buku Dokumen Administrasi Tekhnis Dan HargaPT. PASIBU JAYA;6. 1 (Satu) buah Buku II Dokumen Kualifikasi PT .PASIBU JAYA;7. 1 (Satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV .

,BERLIAN JAYA;8. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi CV .BERLIAN JAYA;9. 1 (Satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV LIMA SEMBILAN;10. 1 (Satu) buah Dokumen Administrasi ,Tekhnis Dan Harga CV LIMASEMBILAN;11. 1 (Satu) buah Dokumen Administrasi ,Tekhnis Dan Harga CVCAHAYA NATASIA;12. 1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. CAHAYA NATASIA;13.

EFREDI DAMRI, M.Si Bin DAMRI ARIF selakuPengguna Anggaran dan Barang pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulusekaligus Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu dan saksi IDFIL, STBin (Alm) SARONI KAUM selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)(keduanya diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari dan tanggal yangtidak dapat ditentukan lagi secara pasti, pada bulan Agustus 2009 sampaidengan bulan Desember 2009 atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentudalam tahun 2009, bertempat di Jalan

Jumlah dana yang dikeluarkan sebesar Rp.144.027.000, (seratus empat puluh empat juta dua puluh tujuh riburupiah).eBahwa Pekerjaan Peningkatan Jalan Hotmix Pasca Bencana yangberlokasi di Jalan Meranti Raya, Jalan Dempo dan Jalan Merapi Rayatelah dinyatakan fisik 100% atas permintaan Terdakwa kepada saksiIr.Efredi Damri melalui PPTK Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan untukmengajukan permintaan pembayaran sehingga pembayaran pekerjaanjuga dinyatakan 100%.eBahwa pada kenyataan dilapangan dari Pekerjaan

EFREDI DAMRI, M.Si Bin DAMRI ARIF selakuPengguna Anggaran dan Barang pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulusekaligus Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu dan saksi IDFIL, STBin (Alm) SARONI KAUM selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)(keduanya diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari dan tanggal yangtidak dapat ditentukan lagi secara pasti, pada bulan Agustus 2009 sampaidengan bulan Desember 2009 atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu14dalam tahun 2009, bertempat di Jalan

Dengandemikian pekerjaan rehabilitasi dan peningkatan jalan dimaksudkualitasnya menurun dan telah rusak, dan kelengkapan administrasi yangdibuat oleh terdakwa untuk mengajukan permintaan pembayaranbersamasama ldfil,ST selaku PPTK (pejabat pelaksana tekhnis kegiatan)kepada Ir.Efredi Damri selaku pengguna anggaran dijadikan dasar untukmencairkan dana kegiatan tersebut.eBahwa berdasarkan hasil laporan independen cek fisik pelaksanaanpekerjaan Peningkatan Jalan Hotmix Pasca Bencana 2009 yangdilakukan

Pengawasan yang lemah dari Pengguna Anggaran,Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Pengawas TekhnisPU dan Konsultan Pengaws dalam mengawasipelaksanaan pekerjaan.Atas hal tersebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum mengakui kekurangantersebut dan pihak Kontraktor bertanggung jawab untuk menambahkekurangan tersebut .54BPK RI menyarankan Walikota Bengkulu agar memerintahkanKepala Dinas Pekerjaan Umum untuk memperhitungkankekurangan pekerjaan sebesar Rp. 32.344.519,11.

Perbuatanterdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagaie Bahwa Program Persertifikatan Tanah Proyek Nasional Agraria (PRONA)merupakan program Badan Pertanahanan Nasional Republik Indonesiaberdasarkan surat Deputi Hak tanah dan pendaftaran tanah BPN RI Nomor :963310 D.II tanggal 28 Maret 2008 tentang Petunjuk Tekhnis Prona yangdipakai untuk kegiatan tahun 2008 dan tahun 2009, yang tujuannya untukmemberi pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yangsederhana, mudah, cepat, dan murah

APBN) yang sudah dianggarkan dalam Daftar IsianPelaksanaan Anggaran (DIPA) BPN wiliayah kabupaten Bangli tahunanggaran 2008 dengan anggaran sebesar Rp. 290.000.000, (dua ratusSembilan puluh juta rupiah) untuk 1.000, (seribu) bidang sertifikat dantahun anggaran 2009 dengan biaya sebesar Rp. 290.000.000, (dua ratussembilan puluh juta rupiah) untuk 1.000, (seribu) bidang sertifikat, semuadana pada 2 (dua) tahun anggaran tersebut diperuntukan untuk kegiatanyang sebagaimana disebutkan dalam Petunjuk Tekhnis

Kintamani atau yang menurut pikiranorang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan denganjabatannya yang dilakukan terdakwa dengan caracara dan rangkaianperbuatan antara lain sebagai berikut :Bahwa Program Persertifikatan Tanah Proyek Nasional Agraria (PRONA)merupakan program Badan Pertanahanan Nasional Republik Indonesiaberdasarkan surat Deputi Hak tanah dan pendaftaran tanah BPN RI Nomor :963310 D.II tanggal 28 Maret 2008 tentang Petunjuk Tekhnis Prona yangdipakai untuk kegiatan tahun

Sehingga uang yang diterima oleh terdakwasebesar Rp. 336.678.000, (tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratustujuh puluh delapan ribu rupiah) dari 8 (delapan) Desa yang sebelumnyatelah dijanjikan dan telah diberikan tabel biaya dari terdakwa untukkegiatan prona tahun 2008 dan tahun 2009, adalah telah bertentangandengan Surat Badan Pertanahanan Nasional Republik Indonesia Nomor :963310 D.II tanggal 28 Maret 2008 tentang Petunjuk Tekhnis Pronatahun anggaran 2008 dan tahun anggaran 2009 ; e Bahwa terdakwa

Jelasdalam hal ini Tergugat tidak menerima dari apa hasil pekerjaan dariPenggugat karena bertentangan dengan spesifikasi yang telah di tetap kandalam perjanjian kontrak tentang SPESIFIKASI TEKHNIS PEKERJAANPEMBANGUNAN FASILITAS UMUM KONSTRUKSI NONPANGGUNG.Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada poin 5,6,7,8,9 apa yang disampaikanPenggugat adalah sangat tidak masuk akal, logika dan sengaja mencari alasanserta sangat keliru, jelas sekali tertuang keadaan dan kondisi proyek yangditenderkan dalam pembukaan

Sangattidak benar4 Bahwa pernyataan Penggugat pada poin 12 adalah tidak benar dan tidakmempunyai alasan yang jelas, bahwa tindakan yang Terggugat lakukanuntuk memutuskan kontrak telah sesuai dengan ketentuan dari Perjanjiankontrak yang telah disepakati, yaitu pada pasal 13 yang berbunyi apabila PIHAK KEDUA terbukti tidak dapat melaksanakan pekerjaansesuai dengan ketentuanketentuan didalam dokumen kontrak danspesifikasi tekhnis pekerjaan yang mengakibatkan terjadinyapenyimpangan mutu pekerjaan, administrasi

Penetapan Nomor : 04/PDT.G/2014/PN.MRKepala Lembaga Kebijakan Pengadan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14Tahun 2012 tentang Petunjuk Tekhnis Peraturan Presiden Nomor 70Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. dari pernyataandiatas jelas dan nyata bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapatdinyatakan melakukan Perbuatan melawan Hukum seperti yangdisebutkan dalam Gugatan Penggugat.Berdasarkan uraianuraian dan silogisma hukum

PT Merauke Rayon Jaya (foto kopi sesuai denganasli) ;Surat PT Merauke Rayon Jaya Nomor : 002/MRuU01/1/2013, tanggal O8 Februari 2013, Perihal : UsulanPertimbangan Tekhnis RKT UPHHK HII Dalam HutanTanaman Tahun 2013 a.n. PT Merauke Rayon Jaya (fotokopi sesuai dengan asili) ;Surat PT Merauke Rayon Jaya Nomor : 003/MRJ01/II/2013,tanggal 4 Maret 2013, Perihal : Usulan Kell PertimbanganTekhnis RKT UPHHK HTl Dalam Hutan Tanaman Tahun2013 a.n.

peralatan mekanikpaling sedikit 50 % dari yang telah ditentukan ke dalam areal kerjadilapangan dan kriteria tenaga tekhnis ke lapangan adalah Kruser untukpengukur potensi kayu, Cagut, Pembukaan Wilayah Hutan untuk infrastruktur, Kasual untuk kelola sosial, Kelink untuk kelola lingkungan dan yangtelah kita penuhi adalah PWH, Kruser dan PKB;Bahwa, Saksi ikut dalam Team Pemeriksaan Lapangan, ada Berita AcaranyaSaksi yang tanda tangan, unsurunsurnya Ketua Team adalah Bpk.

kehutanan, ketigaPT Merauke Rayon Jaya telah mengajukan usulan tenaga tekhnis akantetapi belum disetujul, kemudian belum memasukan alat mekanik/alatberat ke lapangan, dan ijin pendaratan alat berat kita belum turun, alat beratyang dalam photo itu punya siapa Saksi tidak tahu ;Halaman 88 dari121 halaman Putusan Nomor 223/G/2014/PTUNJKTBahwa, yang dimaksud tidak ada akses untuk menuju lokasi areal kerja,tahun 2012 itu salah sasaran karena pada waktu team itu turun adalahbukan untuk memeriksa kegiatan

sebanyak 15 orang dansudah disampaikan kepada Tergugat di dalam tanggapan SP1 sampai SP3;Bahwa, Saksi menyebutkan ada 15 tenaga tekhnis dan non tekhnis inisebelum pencabutan SK, untuk tekhnis seingat saya ada 5 orang ;Bahwa, Saksi pernah hadir dalam rapat di kantor Tergugat setelah adanyaSP1 sampai SP3 ada yang hadir dari managemant, saya hadir untukekspos SP3 dan Saksi hadir untuk mendengar, yang disampaikan Tergugatadalah sesuai dengan SP itu, karena itu hubungannya dengan Direktur, sayamendengar

sudah kita usulkan akan tetapi tidak ada tanggapan ;Bahwa, perekrutan untuk tenaga tekhnis 4 orang yaitu Caghut 1, Krusing 2,PKB 1, dan saya PKGR, saya diikutkan untuk kegiatan lain PWH yang manasetiap orang berhak memiliki 5 atau 6 sertipikat ;Bahwa, kegiatan nyata yang Saksi katakan tadi sesuai dengan RKUnya,RKU itu adalah penjabaran dari sepuluh tahun untuk Rencana KerjaTahunan, RKU tahun 2009 atau 2008, bahwa kegiatan itu bukan hanyauntuk Kampung Selaow disitu juga ada melawati akses Kampung

Bantuan Hukum Korps PegawaiRepublik Indonesia (LKBH KORPRI) Nasional, masingmasing sebagai DewanAhli Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai RepublikIndonesia (LKBH KORPRI) Nasional, Wakil Sekretaris Lembaga Konsultasidan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia (LKBH KORPRI)Nasional, dan Anggota Bidang Non Litigasi Lembaga Konsultasi dan BantuanHukum Korps Pegawai Republik Indonesia (LKBH KORPRI) Nasional;Menimbang, bahwa terkait dengan Kuasa Insidentil berdasarkan Buku IIPedoman Tekhnis

Administrasi Dan Tekhnis Peradilan Tata Usaha Negarahalaman 45 Huruf E angka 4 menentukan : Kuasa Insidentil dapat diberikanijin oleh Ketua Pengadilan TUN kepada seseorang yang akan beracara diPengadilan TUN apabila dimohonkan, dengan syarat seseorang tersebutmempunyai hubungan keluarga dengan penggugat yang dikuatkan olehHim. 9 dari 14 hlm.

Djalu Sugiarto yangdikuatkan oleh surat keterangan lurah dan diketahui camat, dan mampuberacara di Pengadilan;2 22 22Menimbang, bahwa oleh karena Jin Kuasa Insidentil Nomor03/P.H/K/PTUN JKT/2019 Tanggal 5 Nopember 2019 tidak disertaipersyaratan sebagaimana dimaksud Buku Il Pedoman TekhnisAdministrasi Dan Tekhnis Peradilan Tata Usaha Negara halaman 45 HurufE angka 4 menentukan: Kuasa Insidentil dapat diberikan ijin oleh KetuaPengadilan TUN kepada seseorang yang akan beracara di Pengadilan TUNapabila

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bangil tanggal 15September 2016 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P1, P2, P3, P4 dan P5yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta 2 (dua) orangsaksi masingmasing bernama TOHA bin JAMDORI, umur 44 tahun, agamaIslam, pekerjaan

Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2017/PA Srog09 Mei 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuaidengan ketentuan pedoman tekhnis administrasi dan tekhnis peradilan agamabuku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasa dirugikanatas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II maka pemeriksaanperkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiajukan ke Pengadilan Agama Sorong sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan

negara atau perekonomian negara, sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 ;2 Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesarRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 ( tiga) bulan kurungan,dengan perintah Terdakwa untuk ditahan ;3 Menyatakan barang bukti :a1 (satu) buah buku Petunjuk Tekhnis

Terdakwa Sanusi bin Madnur,dengan pidana penjara selama (satu)tahun dan pidana denda sebesarRp.50.000.000,00 (ima puluh jutarupiah), dengan ketentuan jika dendatersebut tidak dibayar diganti denganpidana kurungan selama (satu) bulan;3 Menetapkan masa penahanan yang telahdijalankan oleh Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahandengan jenis penahanan kota ;5 Memerintahkan barang bukti berupafotokopi dari suratsurat :1 (satu) buah buku Petunjuk Tekhnis

Bantuan Keuangan Kepada Desa seProvinsi Banten Tahun Anggaran 2009 ;1 (satu) buah buku Peraturan Gubernur Banten Nomor 20 Tahun 2009 tentangPedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Desa seProvinsi Bantendan Keputusan Gubernur Nomor 147.25.05/Kep.452HUK/2009 tentangPemberian Bantuan Keuangan Kepada Desa seProvinsi Banten TahunAnggaran 2009 ;Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DesaNomor : 902/1710BPPMD/2009 tentang Petunjuk Tekhnis BantuanKeuangan Kepada Desa seProvinsi

Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan ;3.Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat sertamartabatnya;4.Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan kota ;5.Memerintahkan agar barang bukti berupa :a1 (satu) buah buku Petunjuk Tekhnis Bantuan Keuangan Kepada DesaseProvinsi Banten Tahun Anggaran 2009 ;1 (satu) buah buku Peraturan Gubernur Banten Nomor 20 Tahun 2009tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Desa SeProvinsi Banten dan Keputusan

ASTUL yang terlampir Daftar Kayu Olahan(DKO) Nomor: IDK.03.14 DKO, Surat Keterangan Tempat PenampunganGudang Terdaftar: 1503.14/503.11/IX/2015 tanggal 28 September 2015 danFotocopy Kartu Tenaga Tekhnis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, 1 (Satu)unit Mobil Truck Merk Hino warna Hijau BA 9246 ZU bermuatan kayu olahan, 1(Satu) lembar STNK Mobil Truck merk HINO warna Hijau BA 9246 ZU, 1 (Satu)lembar Kartu Pengawasan An.

ASTUL yang terlampirDaftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: IDK.03.14 DKO, Surat KeteranganTempat Penampungan Gudang Terdaftar: 1503.14/503.11/IX/2015 tanggal28 September 2015 dan Fotocopy Kartu Tenaga Tekhnis PengelolaanHutan Produksi Lestari, 1 (Satu) unit Mobil Truck Merk Hino warna Hijau BA9246 ZU bermuatan kayu olahan, 1 (Satu) lembar STNK Mobil Truck merkHINO warna Hijau BA 9246 ZU, 1 (Satu) lembar Kartu Pengawasan An.Roni Atila dengan BA 9246 ZU Mobil Truck merk HINO yang dikeluarkanoleh DINAS PERHUBUNGAN

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahalikhwalsebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti Pl, P2 yang telahbermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan Asli SuratKeterangan dari KUA Kecamatan sUMBERMALANG, Kabupaten Situbondodengan Nomor kk.15.7.15

Subang Kab.Subang,namun pada tahap tes kesehatan pertama putra saksi DEDI gugur atautidak lulus dan ketika ditanyakan kepada terdakwa dia menjawab bahwaada kesalahan tekhnis, kemudian terdakwa menjanjikan lagi untukperiode berikutnya, namun sama juga putranya saksi DEDI tidak luluslagi, dan terdakwa menawarkan kembali agar anak saksi DEDI yangperempuan untuk masuk menjadi PNS di POLDA JABAR denganpersyaratan meninta copy ijazah terakhirnya dan meminta uang sebesarRp.100.000.000, (seratus juta rupiah

Subang Kab.Subang, namun pada tahap teskesehatan pertama putra saksi DEDI gugur atau tidak lulus danketika ditanyakan kepada terdakwa dia menjawab bahwa adakesalahan tekhnis, kemudian terdakwa menjanjikan lagi untukperiode berikutnya, namun sama juga putranya saksi DEDI tidaklulus lagi, dan terdakwa menawarkan kembali agar anak saksi DEDIyang perempuan untuk masuk menjadi PNS di POLDA JABARdengan persyaratan meninta copy ijazah terakhirnya dan memintauang sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah

segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMHalaman 5 dari 10; Penetapan nomor 0132/Pdt.P/2016/PA.BglMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bangil tanggal 15Nopember 2016 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P1, P2, P3, dan P4yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta 2 (dua) orangsaksi masingmasing bernama M.

;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalampenetapan ini, maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acarapersidangan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon Il adalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong tanggal 09Mei 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuaidengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilan agamabuku Il edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasa dirugikanatas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II maka pemeriksaanperkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiajukan ke Pengadilan Agama Sorong sesuai dengan ketentuan peraturanperUndangUndangan, maka secara formil, permohonan Pemohon danPemohon II dapat diterima;Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dan Pemohon Iladalah bahwa Pemohon

dalampenetapan ini, maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acarapersidangan perkara ini;Halaman 5 dari 11 halaman,Penetapan Nomor 014/Pdt.P/2017/PA.SrogPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon Il adalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong tanggal 09Mei 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuaidengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilan agamabuku Il edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasa dirugikanatas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II maka pemeriksaanperkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiajukan ke Pengadilan Agama Sorong sesuai dengan ketentuan peraturanperUndangUndangan, maka secara formil, permohonan Pemohon danPemohon II dapat diterima;Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dan Pemohon Iladalah bahwa Pemohon

penetapan;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini,maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkaraint;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong tanggal 15Nopember 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiajukan ke Pengadilan Agama Sorong sesuai dengan ketentuan peraturanperUndangUndangan, maka secara formil, permohonan Pemohon danPemohon II dapat diterima;Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dan Pemohon IIadalah bahwa Pemohon

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalampenetapan ini, maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acarapersidangan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong tanggal 15Nopember 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiajukan ke Pengadilan Agama Sorong sesuai dengan ketentuan peraturanHalaman 5 dari 10 halaman,Penetapan Nomor 0058/Padt.P/2017/PA.SrogperUndangUndangan, maka secara formil, permohonan Pemohon danPemohon II dapat diterima;Menimbang

Tidak termasuk didalamnya Penggugatsebagai kuasa Direktur dan mengurusi permasalahan hukum baik didalammaupun diluar pengadilan.Adapun kontrak kerja Pekerjaan Proyek Pembangunan Ruang TerbukaTaman Kejaksaan pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata KotaKabupaten Pohuwato (BLHTK) Nomor : 05/Kontrak/BLHTKPHWT/ /X/2008 Tanggal 21 Oktober 2008 di tandatangani oleh pihak pertama 15Pejabat tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Pihak Kedua Direktur CV.

gugatan Penggugat, dimana Tergugat telah melakukanIngkar Janji (Wanprestasi) dalam Pekerjaan Proyek PembangunanRuang Terbuka Taman Kejaksaan pada Badan Lingkungan Hidup dan TataKota Kabupaten Pohuwato (BLHTk);Bahwa berdasarkan kontrak kerja Pekerjaan Proyek Pembangunan RuangTerbuka Taman Kejaksaan pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata KotaKabupaten.............. 16Kabupaten Pohuwato (BLHTK) Nomor : 05/Kontrak/BLHTKPHWT/ = /X/2008 Tanggal 21 Oktober 2008 di tandatangani oleh pihak pertamaPejabat tekhnis

Bustan Hardi, SH dan KPA Saudara Nasir Ahmad,A.Ma.Pd, diangkat oleh tergugat berdasarkan Surat Keputusan Nomor206.a Tahun 2008 tanggal 25 September 2008 tentang Penetapan KuasaPengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana tekhnis Kegiatan(PPTK) SKPD APBD di Lingkungan Badan Lingkungan Hidup dan TataKota (BLHTK) Kabupaten Pohuwato;Bahwa gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat telahmelakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) adalah salah alamatkarena pihak yang menandatangani kontrak kerja

Pekerjaan ProyekPembangunan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan pada Badan LingkunganHidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato (BLHTK) Nomor05/Kontrak/BLH TKPHWT/ / X/2008 Tanggal 21 Oktober 2008 ditandatangani oleh pihak pertama Pejabat Tekhnis Kegiatan (PPTK)saudara M.

CAHAYA KARTINI sebagaipihak yang menandatangani kontrak kerja Pekerjaan ProyekPembangunan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan pada Badan LingkunganHidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato (BLHTK) Nomor05/Kontrak/BLHTKPHWT/ / X/2008 Tanggal 21 Oktober 2008 terhadapPejabat Tekhnis Kegiatan (PPTK) saudara M. Bustan HARDI, SH.