Sawit Program K2I dan Gubernur Riau telahmenetapkan Lokasi Lahan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit berdasarkanKeputusannya Nomor : Kpts. 535.a/XI/2006 tanggal 3 Nopember 2006tentang, Penetapan Lokasi Lahan Pembangunan Perkebunan Kelapa SawitProgram K2I di Provinsi Riau.Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 2Tahun 2006 tanggal 8 Mei 2006 dan Keputusan Gubernur Riau Nomor :Kpts. 535.a/X1I/2006 tanggal 3 Nopember 2006, maka Kepala DinasPerkebunan Provinsi Riau membentuk Tim Tekhnis

berdasarkanKeputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor : 800.05/DisbunKS/889 tanggal 26 September 2006 tentang Pembentukan TimTeknis Pelaksana Program K2I Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun2006, dan Tim Tekhnis Menetapkan :a Term Of Reference (TOR) Pelaksanaan Pembangunan danPengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan UsahaPatungan Berkelanjutan Dalam Pengentasan Kemiskinan ProgramK2I di Propinsi Riau Bulan November 2006.b Peraturan Gubernur Riau Nomor : 32 Tahun 2006 tentang

MARJOHAN YUSUF selaku PenggunaAnggaran Tahun 2007 hanya mencairkan uang muka sebesar 20% darinilat Kontrak Anak Tahun 2007 yakni sebesar Rp.14.643.135.660,00(empat belas milyar enam ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluhlima ribu enam ratus enam puluh rupiah).Bahwa pada Tahun 2007 antara Dinas Perkebunan Provinsi Riau denganPusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan mengadakan suatukesepakatan untuk melakukan Supervisi Tekhnis, namun karenabanyaknya permasalahan yang dijumpai PPKS Medan dalam

Kegiatan (PPTK)dengan pejabat baru berdasarkan Surat Keputusan Kepala DinasPerkebunan Propinsi Riau Nomor : 814/DisbunKP/619 tanggal 24September 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) Pembangunan dan Supervisi Kebun Kelapa Sawit Program K2IPropinsi Riau dengan memberhentikan Ir.

Put.No.01/PID.SUSTPK/2016/PT.PBR24Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2Tahun 2006 tanggal 8 Mei 2006 dan Keputusan Gubernur Riau Nomor :Kpts.535.a/ XI/2006 tanggal 3 Nopember 2006, maka Kepala DinasPerkebunan Provinsi Riau membentuk Tim Tekhnis berdasarkanKeputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor : 800.05/DisbunKS/889 tanggal 26 September 2006 tentang Pembentukan TimTeknis Pelaksana Program K2I Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun2006, dan Tim Tekhnis Menetapkan

Bungo ;Bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh penambang dari golongan mineral logamadalah mengajukan permohonan dengan melengkapi persyaratan administrasi,tekhnis serta data pendukung lainnya yang ditujukan kepada Bupati selaku KepalaDaerah ;Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin pertambangan dariBupati adalah bukti penguasaan lahan/kepemilikan lahan, surat dukungan darimasyarakat setempat/Rio (Kepala Desa), Rekomendasi dari Camat setempat, danAbalisa mengenai UKLUPL/AMDAL/Rekomendasi

Lingkungan ;Bahwa untuk Usaha penambangan yang dilakukan oleh Badan Usaha, harusmemenuhi syarat Administrasi, Tekhnis, dan Finansial ;Bahwa selanjutnya para penambang harus mematuhi peraturan dan perundangundangan di bidang K3 (Kesehatan Keselamatan Kerja) lingkungan dan membayariuran tetap dan Royalty ;Bahwa berdasarkan UU RI Nomor 04 Tahun 2009, yang berhak mendapatkan ijinpenambangan rakyat adalah Perseorangan, Koperasi dan Kelompok Masyarakat ;Bahwa yang dimaksud dengan IUP adalah izin untuk

Centrifugal Pump dan 1(satu) pentolan emas dibalut plastik warna hitam dan dibungkus uang kertas Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah) ;Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin pertambangan dari Bupatiadalah bukti penguasaan lahan/kepemilikan lahan, surat dukungan dari masyarakatsetempat/Rio (Kepala Desa), Rekomendasi dari Camat setempat, dan Abalisa mengenaiUKLUPL/AMDAL/Rekomendasi Lingkungan ;Bahwa untuk Usaha penambangan yang dilakukan oleh Badan Usaha, harus memenuhisyarat Administrasi, Tekhnis

ini, maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acarapersidangan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong tanggal 15Halaman 5 dari 10 halaman,Penetapan Nomor 0074/Padt.P/2017/PA.SrogNopember 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiajukan ke Pengadilan Agama Sorong sesuai dengan ketentuan peraturanperUndangUndangan, maka secara formil, permohonan Pemohon danPemohon II dapat diterima;Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dan Pemohon Iladalah bahwa Pemohon

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahalikhwalsebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti Pl, P2 yang telahbermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan Asli SuratKeterangan dari KUA Kecamatan sUMBERMALANG, Kabupaten Situbondodengan Nomor kk.15.7.15

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang wakiu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon Il makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P1 dan P2 yang telahbermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan Asli SuratKeterangan dari KUA Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo denganNomor:KK.15.07.12

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalampenetapan ini, maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acarapersidangan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong tanggal 15Nopember 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon Il makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiajukan ke Pengadilan Agama Sorong sesuai dengan ketentuan peraturanperUndangUndangan, maka secara formil, permohonan Pemohon danPemohon II dapat diterima;Halaman 5 dari 10 halaman,Penetapan Nomor 0071/Padt.P/2017/PA.SrogMenimbang

PT Merauke Rayon Jaya (foto kopi sesuai denganasli) ;Surat PT Merauke Rayon Jaya Nomor : 002/MRuU01/1/2013, tanggal O8 Februari 2013, Perihal : UsulanPertimbangan Tekhnis RKT UPHHK HII Dalam HutanTanaman Tahun 2013 a.n. PT Merauke Rayon Jaya (fotokopi sesuai dengan asili) ;Surat PT Merauke Rayon Jaya Nomor : 003/MRJ01/II/2013,tanggal 4 Maret 2013, Perihal : Usulan Kell PertimbanganTekhnis RKT UPHHK HTl Dalam Hutan Tanaman Tahun2013 a.n.

peralatan mekanikpaling sedikit 50 % dari yang telah ditentukan ke dalam areal kerjadilapangan dan kriteria tenaga tekhnis ke lapangan adalah Kruser untukpengukur potensi kayu, Cagut, Pembukaan Wilayah Hutan untuk infrastruktur, Kasual untuk kelola sosial, Kelink untuk kelola lingkungan dan yangtelah kita penuhi adalah PWH, Kruser dan PKB;Bahwa, Saksi ikut dalam Team Pemeriksaan Lapangan, ada Berita AcaranyaSaksi yang tanda tangan, unsurunsurnya Ketua Team adalah Bpk.

kehutanan, ketigaPT Merauke Rayon Jaya telah mengajukan usulan tenaga tekhnis akantetapi belum disetujul, kemudian belum memasukan alat mekanik/alatberat ke lapangan, dan ijin pendaratan alat berat kita belum turun, alat beratyang dalam photo itu punya siapa Saksi tidak tahu ;Halaman 88 dari121 halaman Putusan Nomor 223/G/2014/PTUNJKTBahwa, yang dimaksud tidak ada akses untuk menuju lokasi areal kerja,tahun 2012 itu salah sasaran karena pada waktu team itu turun adalahbukan untuk memeriksa kegiatan

sebanyak 15 orang dansudah disampaikan kepada Tergugat di dalam tanggapan SP1 sampai SP3;Bahwa, Saksi menyebutkan ada 15 tenaga tekhnis dan non tekhnis inisebelum pencabutan SK, untuk tekhnis seingat saya ada 5 orang ;Bahwa, Saksi pernah hadir dalam rapat di kantor Tergugat setelah adanyaSP1 sampai SP3 ada yang hadir dari managemant, saya hadir untukekspos SP3 dan Saksi hadir untuk mendengar, yang disampaikan Tergugatadalah sesuai dengan SP itu, karena itu hubungannya dengan Direktur, sayamendengar

sudah kita usulkan akan tetapi tidak ada tanggapan ;Bahwa, perekrutan untuk tenaga tekhnis 4 orang yaitu Caghut 1, Krusing 2,PKB 1, dan saya PKGR, saya diikutkan untuk kegiatan lain PWH yang manasetiap orang berhak memiliki 5 atau 6 sertipikat ;Bahwa, kegiatan nyata yang Saksi katakan tadi sesuai dengan RKUnya,RKU itu adalah penjabaran dari sepuluh tahun untuk Rencana KerjaTahunan, RKU tahun 2009 atau 2008, bahwa kegiatan itu bukan hanyauntuk Kampung Selaow disitu juga ada melawati akses Kampung

yang dinyatakan dalam Berita Acara PemeriksaanPrestasi Pekerjaan dikurangi 5% sebagai retensi dan dikurangi denganpengembalian uang muka, karena ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan ahliTekhnis pekerjaan belum selesai 100%;Pasal 9 ayat (2) ke2 menyatakan Pada saat prestasi pekerjaan 100%dilaksanakan Serah Terima Pertama Pekerjaan dan dibayarkan kepada pihakKedua/Rekanan maksimum sebesar 95% dari nilai kontrak dikurangi pengembalianuang muka, karena ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan ahli Tekhnis

Keppres Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telahbeberapa kali dirubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2007tanggal 23 Oktober 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaPemerintah, pada pasal 36 ayat :(1), menyatakan Setelah Pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai denganyang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara19tertulis kepada Pengguna Barang/Jasa untuk Penyerahan Pekerjaankarena ternyataberdasarkan hasil pemeriksaan ahli Tekhnis

pekerjaan belum selesai 100%;99 (2), menyatakan Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasilpekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, danmenugaskan Penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapikekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak. karenaternyata berdasarkan hasil pemeriksaan ahli Tekhnis pekerjaan belum selesai 100%tetapi pihak kedua tidak memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaansebagaimana yang

diisyaratkan dalam kontrak; (3), menyatakan Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelahseluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak, karenaternyata berdasarkan hasil pemeriksaan ahli Tekhnis pekerjaan belum selesai 100%,tetapi sudah diterima oleh pihak kesatu Terdakwa Rahmat Ambo, ST. ; (4) menyatakan Penyedia barang/jasa Wajib melakukan Pemeliharaan atas HasilPekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga kondisinya tetapseperti pada saat Penyerahan

dan dapat memperoleh pembayaran uang9retensi dengan menyerahkan Jaminan Pemeliharaan , karena ternyata berdasarkanhasil pemeriksaan ahi Tekhnis pihak kedua tidak memperbaiki dan/atau melengkapikekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak;Selanjutnya berdasarkan hasil perhitungan tim ahli teknis Dinas Pekerjaan UmumProvinsi Gorontalo yang melakukan pemeriksaan dan perhitungan volume pekerjaanpembangunan Rumah Dinas Bupati Pohuwato, pada bangunan terdapat kekurangan dankelebihan

,Manager Tekhnis Pengujian Teranokoko di Banjarmasin, dengan hasilpengujian yaitu sebagai berikut;Nomor : LP.Nar.K.14.00039.Nama Jenis Contoh : Sabusabu.Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarnadan tidak berbau.Identifikasi :Metamfetamina = positif.Metoda :Colour test.TLC Spektrofotometri.Pustaka : MA PPOMN No. 13/N/01 hal 139.Sisa Contoh : Habis Uji ;Kesimpulan : Contoh yang dijuji mengandung Metamfetamina.UndangundangGolongan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.e Bahwa

LP.Nar.K.14.0039 tanggal 29 Januari 2014 yang dibuat danditandatangai oleh MAGDALENA, Dra., Apt, M.Si., Manager Tekhnis Pengujian10Teranokoko di Banjarmasin, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut : sediaandalam bentuk Kristal tidak berwrna dan tidak berbau mengandung Metamfetamina= positif, termasuk Narkotika golongan berdasarkan Undangundang No. 35 tahun2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangansebagai berikut :Bahwa terdakwa pernah diperiksa

,Manager Tekhnis Pengujian Teranokoko di Banjarmasin, dengan hasil pengujianyaitu sebagai berikut : sediaan dalam bentuk Kristal tidak berwrna dan tidak berbaumengandung Metamfetamina = positif, termasuk Narkotika golongan berdasarkanUndangundang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. .Bahwa terdakwa tidakmemiliki ijin dan kewenangan untuk memiliki dan menyimpan sabusabu tersebut.Menimbang, bahwa karena salah satu elemen dari unsur kedua, yaitumemiliki dan menyimpan Narkotika Golongan bukan tanaman

) paketkecil Narkotika Golongan dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkuskoran dengan berat keseluruhannya 4,80 (empat koma delapan puluh) gram,telah dilakukan penyisihan seberat 0,2 (nol koma dua) gram untuk pengujianLaboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu sebagaimana SuratHasil Uji Laboratorium Nomor : PM.01.01.90.01.14.181 beserta Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 15/ADM/NK/RL/I/14 tanggal 29 Januari 2014 yangditanda tangani oleh Dra.Hj.Firni, Apt, M.Kes selaku Manajer Tekhnis

Subang Kab.Subang,namun pada tahap tes kesehatan pertama putra saksi DEDI gugur atautidak lulus dan ketika ditanyakan kepada terdakwa dia menjawab bahwaada kesalahan tekhnis, kemudian terdakwa menjanjikan lagi untukperiode berikutnya, namun sama juga putranya saksi DEDI tidak luluslagi, dan terdakwa menawarkan kembali agar anak saksi DEDI yangperempuan untuk masuk menjadi PNS di POLDA JABAR denganpersyaratan meninta copy ijazah terakhirnya dan meminta uang sebesarRp.100.000.000, (seratus juta rupiah

Subang Kab.Subang, namun pada tahap teskesehatan pertama putra saksi DEDI gugur atau tidak lulus danketika ditanyakan kepada terdakwa dia menjawab bahwa adakesalahan tekhnis, kemudian terdakwa menjanjikan lagi untukperiode berikutnya, namun sama juga putranya saksi DEDI tidaklulus lagi, dan terdakwa menawarkan kembali agar anak saksi DEDIyang perempuan untuk masuk menjadi PNS di POLDA JABARdengan persyaratan meninta copy ijazah terakhirnya dan memintauang sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah

SIMON PATABANG, M.M sebagai KetuaPanitia, SYUKUR, SE sebagai Anggota, MARNI BUOMONA sebagai Anggota,PIETER NOYA sebagai Anggota dan GERITH KERE, SE sebagai Anggota.Bahwa Terdakwa juga telah mengangkat Saksi LINA SURJANI, S.H.sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis kegiatan berdasarkan Surat KeputusanSekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura Nomor : 75 Tahun2008 Tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris DPRD KabupatenJayapura Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Pengangkatan Pejabat PelaksanaTekhnis

rupiah).Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah seolaholah mengangkat danmembentuk Panitia Pelelangan Umum yang berdasarkan Surat KeputusanTerdakwa selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenJayapura Nomor : 602.1/156 Tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Umum,Pemilihan langsung dan Penunjukan Langsung Pembangunan Rumah DinasDPRD Kabupaten Jayapura hanyalah untuk melengkapi perbuatan Terdakwa.Dan selanjutnya perbuatan Terdakwa mengangkat Saksi LINA SURJANI,S.H. sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis

SIMON PATABANG, M.M sebagaiKetua Panitia, SYUKUR, SE sebagai Anggota, MARNI BUOMONA sebagaiAnggota, PIETER NOYA sebagai Anggota dan GERITH KERE, SE sebagaiAnggota.Bahwa Terdakwa juga telah mengangkat Saksi LINA SURJANI, S.H.sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis kegiatan berdasarkan Surat KeputusanSekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura Nomor : 75 Tahun2008 Tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris DPRD KabupatenJayapura Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Pengangkatan Pejabat PelaksanaTekhnis

rupiah).Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah seolaholah mengangkat danmembentuk Panitia Pelelangan Umum yang berdasarkan Surat KeputusanTerdakwa selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenJayapura Nomor : 602.1/156 Tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Umum,Pemilihan langsung dan Penunjukan Langsung Pembangunan Rumah DinasDPRD Kabupaten Jayapura hanyalah untuk melengkapi perbuatan Terdakwa.Dan selanjutnya perbuatan Terdakwa mengangkat Saksi LINA SURJANI,SH sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis

Lembar Foto Copy Lampiran Surat Keputusan SekretarisDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura Nomor :602.1/156 Tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Umum,Pemilihan langsung dan Penunjukan Langsung Pembangunan RumahDinas DPRD Kabupaten Jayapura ;48.3 (tiga) Lembar Foto Copy Lampiran Surat Keputusan SekretarisDewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura Nomor : 75 Tahun2008 Tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris DPRDKabupaten Jayapura No. 60 Tahun 2008 Tentang PengangkatanPejabat Pelaksana Tekhnis

kemudian secara bertahapuang tersebut dicairkan secara tunai untuk keperluan pembangunankandang sapi berikut peralatannya dan untuk pengolahan, penanaman danpembelian pupuk, serta untuk pengadaan sapi.Bahwa mekanisme penggunaan dana penguatan modal LM3 tersebutsecara lebih lanjut diatur dalam BAB III JUKLAK LM3 Dirjen PeternakanDepartemen RI. tahun 2007, yang antara lain menentukan bahwapengadaan sarana dan prasarana produksi berupa bibit ternak harus sesuaispesifikasi tekhnisBahwa untuk Spesifikasi tekhnis

No. 782 K/Pid.Sus/2015 Untuk menjamin mutu produk yang sesuai dengan permintaankonsumen, diperlukan bibit ternak yang bermutu, sesuai denganpersyaratan tekhnis minimal setiap bibit sapi potong sbb:a. Persyaratan umum:i. Sapi bibit harus sehat dan bebas dari segala cacat fisik seperticacat mata (kebutaan), tanduk patah, pincang, lumpuh, kaki dankuku abnormal, serta tidak terdapat kelainan tulang punggung ataucacat tubuh lainnya.ii.

Sapi bibit jantan harus siap sebagai pejantan serta tidak menderitacacat pada alat kelaminnya.Bahwa sebelum melakukan pembelian bibit sapi potong, Terdakwa tidakpernah membuat spesifikasi tekhnis atas sapisapi yang nantinya akandimanfaatkan oleh LM3 bersama para petani peternak sesuai JUKLAKBahwa untuk pengadaan bibit sapi tersebut, Terdakwa kemudianmenentukan akan membeli 30 (tiga puluh) ekor sapi betina jenis Maduradan 6 (enam) ekor sapi jantan jenis Madura.

Standar mutuUntuk menjamin mutu produk yang sesuai dengan permintaankonsumen, diperlukan bibit ternak yang bermutu, sesuai denganpersyaratan tekhnis minimal setiap bibit sapi potong sbb:a. Persyaratan umum:i. Sapi bibit harus sehat dan bebas dari segala cacat fisik seperticacat mata (kebutaan), tanduk patah, pincang, Iumpuh, kaki dankuku abnormal, serta tidak terdapat kelainan tulang punggung ataucacat tubuh lainnya.ii.

PATTALASANG menghubungiTerdakwa, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Lingkungan Hidupdan H.PATTALASANG menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dia (H.PATTALASANG) yang akan melaksanakan proyek yang merupakan aspirasidari Komisi B DPRD Kabupaten Selayar tersebut, selanjutnya Terdakwamengangkat Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, setelah itu H.PATTALASANG membawa 3 (tiga) perusahaan yaitu: CV. Maiwa, CV.Bimantara, dan CV.

bibit kayu hitam kepada Kelompok MasyarakatDesa dan anggaran proyek tersebut dicairkan 100% (seratusD EISEN); nn 2 nn nnn nnn nnn nn nner nnn een nen nn nnn enna nnn nnen enna nana nn nenenanenenanaeeBahwa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan(APBDP) Kabupaten Selayar tahun 2010 dianggarkan kembali pengadaanbibit kayu hitam pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Selayarsebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) kemudian terdakwamenunjuk Panitia Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Tekhnis

bibit kayu hitamkepada Kelompok Masyarakat Desa dan anggaran proyek tersebut dicairkan100% (SeratusD EISEN); nn 2 non nn nnn nnn nn nner nnn nn ene nn nnn nnn nnn enna enna nn nnnnnnnenananenenanansBahwa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan(APBDP) Kabupaten Selayar tahun 2010 dianggarkan kembali pengadaanbibit kayu hitam pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten SelayarsebesarRp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa menunjukPanitia Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Tekhnis

EFREDI DAMRI, M.Si Bin DAMRI ARIF selakuPengguna Anggaran dan Barang pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulusekaligus Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu dan saksi IDFIL, STBin (Alm) SARONI KAUM selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)(keduanya diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari dan tanggal yangtidak dapat ditentukan lagi secara pasti, pada bulan Agustus 2009 sampaidengan bulan Desember 2009 atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentudalam tahun 2009, bertempat di Jalan

Jumlah dana yang dikeluarkan sebesar Rp.144.027.000, (seratus empat puluh empat juta dua puluh tujuh riburupiah).eBahwa Pekerjaan Peningkatan Jalan Hotmix Pasca Bencana yangberlokasi di Jalan Meranti Raya, Jalan Dempo dan Jalan Merapi Rayatelah dinyatakan fisik 100% atas permintaan Terdakwa kepada saksiIr.Efredi Damri melalui PPTK Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan untukmengajukan permintaan pembayaran sehingga pembayaran pekerjaanjuga dinyatakan 100%.eBahwa pada kenyataan dilapangan dari Pekerjaan

EFREDI DAMRI, M.Si Bin DAMRI ARIF selakuPengguna Anggaran dan Barang pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulusekaligus Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu dan saksi IDFIL, STBin (Alm) SARONI KAUM selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)(keduanya diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari dan tanggal yangtidak dapat ditentukan lagi secara pasti, pada bulan Agustus 2009 sampaidengan bulan Desember 2009 atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu14dalam tahun 2009, bertempat di Jalan

Dengandemikian pekerjaan rehabilitasi dan peningkatan jalan dimaksudkualitasnya menurun dan telah rusak, dan kelengkapan administrasi yangdibuat oleh terdakwa untuk mengajukan permintaan pembayaranbersamasama ldfil,ST selaku PPTK (pejabat pelaksana tekhnis kegiatan)kepada Ir.Efredi Damri selaku pengguna anggaran dijadikan dasar untukmencairkan dana kegiatan tersebut.eBahwa berdasarkan hasil laporan independen cek fisik pelaksanaanpekerjaan Peningkatan Jalan Hotmix Pasca Bencana 2009 yangdilakukan

Pengawasan yang lemah dari Pengguna Anggaran,Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Pengawas TekhnisPU dan Konsultan Pengaws dalam mengawasipelaksanaan pekerjaan.Atas hal tersebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum mengakui kekurangantersebut dan pihak Kontraktor bertanggung jawab untuk menambahkekurangan tersebut .54BPK RI menyarankan Walikota Bengkulu agar memerintahkanKepala Dinas Pekerjaan Umum untuk memperhitungkankekurangan pekerjaan sebesar Rp. 32.344.519,11.

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bangil tanggal 15Nopember 2016 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P1, P2, P3, dan P4yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta 2 (dua) orangsaksi masingmasing bernama HALID, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaantidak bekerja

mempersingkat uraian dalam penetapan ini,maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkarainiPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Hal 5 dari 10 hal, Penetapan No.265/Pat.P/2017/PA.LLGMenimbang, bahwa Pengadilan Agama Lubuklingau telahmengumumkan permohonan Pemohon dan Pemohon II tanggal 17 November2017 dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuanpedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilan agama buku II edisi revisi2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas permohonanitsbat nikah Pemohon!

;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalampenetapan ini, maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acarapersidangan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong tanggal 09Mei 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuaidengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilan agamabuku Il edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasa dirugikanatas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II maka pemeriksaanperkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiajukan ke Pengadilan Agama Sorong sesuai dengan ketentuan peraturanperUndangUndangan, maka secara formil, permohonan Pemohon danPemohon II dapat diterima;Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dan Pemohon IIadalah bahwa Pemohon

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bangil tanggal 15Nopember 2016 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P1, P2, P3, dan P4yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta 2 (dua) orangsaksi masingmasing bernama ALIM PRASETY bin BAI, umur 45 tahun,agama Islam, pekerjaan

penetapan;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini,maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkaraint;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong tanggal 15Nopember 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiajukan ke Pengadilan Agama Sorong sesuai dengan ketentuan peraturanperUndangUndangan, maka secara formil, permohonan Pemohon danPemohon II dapat diterima;Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dan Pemohon IIadalah bahwa Pemohon