Ditemukan 3979 data
61 — 6
terdakwa juga menyangkal bahwa dia tidak ikut bersamasama dan dengantenaga bersama melakukan kekerasan terhadap korban Krani dan Kailani tersebut ;Menimbang, bahwa tidak dicantumkan pasal 170 ayat (1) KUHP oleh PenuntutUmum yang memuat unsurunsur perbuatan material, Penuntut Umum telahmenguraikan dalam surat dakwaannya dengan terang terangan dan tenaga bersamamenggunakan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan meninggalnya orangtersebut, namun dalam pasal yang dicantumkan oleh Penuntut Umum melangar
PAHMI, SH.
Terdakwa:
INDRA SETIAWAN Bin BURHAN
56 — 8
. : melanggar Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;ATAUKedua: melanggar Pasal 111 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;ATAUKetiga :melangar Pasal 127 huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang NarkotikaMenimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikanfaktafakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebin dahulu dakwaanalternatif
65 — 33
Satria tidak dilakukan penahanan olehTergugat.10.Bahwa PENGGUGAT datang ke Polres Tulang Bawang (TERGUGAT) untuk klarifikasimengenai adik kandung yang ditahan oleh PENGGUGAT (Polres Tulang Bawang)berikut barang bukti 1 unit kendaraan dan minyak solar, minyak tanah yang termasukdalam poin tersebut diatas . tibatiba PENGGUGAT langsung diperiksa dan dikeluarkansurat penangkapan serta surat penahanan tanpa jelasnya duduk permasalahannya,TERGUGAT langsung menuduh PENGGUGAT telah melangar pasal 53,Pasal
38 — 19
terpisahkan dariputusan ini ; Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya ; Menimbang bahwa, untuk menyatakan seseorang telahmelakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebutharuslah memenuhi seluruh unsurunsur dari pasal yang didakwakankepadanya ; Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melangar
176 — 42
suatu tindakPidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tindakPidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana akan diuraikandibawah ini disamping ditujukan untuk menjawab dakwaan dan tuntutan serta Replik JaksaPenuntut Umum, juga sekaligus ditujukan untuk menjawab pembelaan dari PenasihatHukum terdakwa;75Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengandakwaan berbentuk Subsidaritas yaitu:PRIMAIR =: Melangar
Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.UndangUndangNomor.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No.13Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat1 ke1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;SUBSIDAIR: Melangar Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undangundang Nomor. 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan
642 — 427
pidana khusus eksternal ini adalah hukumadministrasi yang diberi sangsi pidana sehingga prinsip kehatihatian yang ada pada Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan tidak melaksanakan langkahlangkah dan seterusnyamaka pertamatama harus diupayakan penyelesaian secaraadministrasi, jika upaya administrasi tidak berhasil baru kemudianpada sangsisangsi lainya;Bahwa pelanggaran SOP adalah sangsi administrasi, jika sangsiadminstrasi sudah ditegakan dan ternyata orang yangbersangkutan masih tetap melangar
Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum.: Bahwa pelanggaran terhadap SOP pada hakikatnya merupakanperbuatan melanggar administrasi dengan sanksi administrasi ; Bahwa pelanggaran SOP adalah sangsi administrasi, jika sangsiadminstrasi sudah ditegakan dan ternyata orang yangbersangkutan masih tetap melangar baru kemudian dikategorikandalam konteks Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan jadi tidak sertamerta pelanggaran SOP dimasukandalam tidak melaksanakan kehatihatian jadi kembali lagi pada
1.Hj INTAN SEPTIANI, SE
2.HARTONO, S.Pd.
Tergugat:
1.Ketua Panitia Pilkades Serentak Desa Pamanukan Cq HAMID
2.Ketua Panwas Pilkades Serentak Desa Pamanukan Cq. YAYA SUNARYA
3.Panitia Pemilihan Kades Cq Kepala Dinas Pemerintahan Desa Kabupaten Subang
Turut Tergugat:
1.Badan Permusyawaratan Desa Desa Pamanukan Cq INO SUTRISNO
2.PJS Kepala Desa Pamanukan Desa Pamanukan Cq EDI SUWARDI
3.Camat Kec Pamanukan Kab Subang
4.PLT Bupati Kab Subang
5.JAMALUDIN
6.ALIMIN
7.UNANG HIDAYAT
159 — 28
Bahwa Panitia Pilkades Pamanukan dalam tahapan sosialisasi kurangmaksimal terbukti penyebaran kartu undangan untuk pemilih sebagianbesar baru dibagikan H1 atau Hari Selasa siang sampai malam danmasih banyak masyarakat yang sudah terdaftar di DPT tidak mendapatundangan ini memperlihatkan kesalahan Panitia yang melangar tahapanPilkades sehingga ini berdampak dengan kehadiran yang hanya 58%,dan panitia mencetak kartu Suara dan kartu undangan mengunakan dataHal. 18 dari 51 Putusan Nomor 35/Padt.G/2018
Terbanding/Tergugat : PT ASIA QUATTRO NET
233 — 116
Bahwa lIsi pertimbangan putusan judex factie Pengadilan negeri JakartaSelatan halaman 73 s/d 79 tidak melangar syarat formil sahnya suatu putusanberdasarkan perundanganundangan yang berlaku;2. BahwaTerbanding/Pembanding semula Tergugat tidak sependapat dengandalil argumentasi yang diuraikan Pembanding/terbanding semula Penggugatpada angka 4 s/d 8 halaman 4 s/d 5 memori banding;3.
88 — 24
Kemudian Yurisprudensi MA RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21November 1970 Jo Putusan MA RI No. 897/K/Sip/Pdt/1997 padapokoknya menyatakan bahwa gabungan gugatan PMH dan Wanprestasidalam suatu gugatan melangar tata tertib beracara karena keduanyaharus diselesaikan secara sendiri sendiri sehingga berdasarkan haltersebut maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat yang sepertiitu adalah kabur ;3.
Kemudian Yurisprodensi MA RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal21 November 1970 Jo Putusan MA RI No. 897/K/Sip/Pdt/1997 padapokoknya menyatakan bahwa gabungan gugatan PMH danWanprestasi dalam suatu gugatan melangar tata tertib beracara karenakeduanya harus diselesaikan secara sendiri sendiri sehinggaberdasarkan hal tersebut maka menurut majelis hakim gugatanPenggugat yang seperti itu adalah kabur ;3.
SARINAH, Dkk
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan
Intervensi:
SUKARMAN
170 — 78
Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);6. Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu; a. Tidak terjadi Kesalahan prosedur; b. Tidak terjadi Kesalahan penerapan peraturan perundangundangan;c. Tidak terjadi Kesalahan Subyek Hak; d. Tidak terjadi Kesalahan Jenis Hak; e. Tidak terjadi Kesalahan Perhitungan Luas;f. Tidak Terdapat Tumpang Tindih Hak Atas Tanah;g. Data Yuridis atau Data Fisik yang diperoleh adalah benar atau;h.
1.ARMANIAH
2.BEKTI SYARWONO
3.DJOKO SUSILO, S.T.
4.MISINAH
5.USMAN EFFENDI
6.VICKY STANDLY PAATH
7.JANTJE PANGAJOW
8.FADJAR RAMADHANI
9.NARNO
10.VERONICA LAURENCIA SURIYATI
11.LINDA BUDIARTI, SE
12.SUMARNI
Tergugat:
KOMANDO DAERAH MILITER (KODAM) VI MULAWARMAN
90 — 90
MENGADILI
DALAM KONVENSI
DALAM EKSEPSI
- Menyatakan eksepsiTergugattidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
DALAM POKOK PERKARA
- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melangar Hukum;
- Menyatakan PENGGUGAT 1 adalah pemilik sah atas tanah yang
LADY J.U. NAINGGOLAN, S.H
Terdakwa:
AGUNG SAPUTRA Alias AGUNG Bin MAT
64 — 44
CrpMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalampersidangan maka sampailah Majelis Hakim pada membuktikan unsurunsurtindak pidana yang didakwakan, karena dakwaan dibuat secara Subsidaritasyaitu : Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke3, ke4 dan ke5KUHPidana, Subsidair melangar Pasal 363 ayat (1) ke4 dan ke5KUHPidana;Menimbang, bahwa dalam dakwaan tersebut disusun secaraSubsidaritas, yang menurut yurisprudensi dan doktrin hukum, harusdibuktikan dahulu dakwaan Primair yakni melanggar
H. MOH. NAFIS, ST
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALTARA, Cq. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Utara
90 — 62
Pemohon saat itu tidak didampingioleh Kuasa Hukum/Pengacara ;Oleh karenanya sangatlah Patut Perbuatan TERMOHON yang dimaksud pada poinangka 11 Permohonan ini telah melangar Pasal 56 KUHAP yang berbuny) :Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindakpidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahunatau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidanalima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabatyang
85 — 9
2016/PN MrjMenimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segalasesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusanini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Para Terdakwa didakwa melangar
53 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan Negeri Lamongan1718meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap tanah dengan Nomor persil3b yang saat ini berada di bawah penguasaan dan digarap Tergugat;Bahwa oleh karena gugatan ini mempedomani Pasal 180 HIR, maka dimohonkankepada Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkandalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan(verzet), banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melangar
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk BTPN KANTOR CABANG MUR CIAWITALI
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL TASIKMALAYA
Terbanding/Turut Tergugat I : ASEP NUGRAHA
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GARUT
65 — 41
perbuatanperbuatan yangsebelumnya, yang telah dinyatakan cacat hukum.Halaman 48 dari 53 halaman putusan Nomor 457/PDT/2021/PT BDG Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim PengadilanNegeri Garut pada halaman 63 yang hanya melihat dariprosedur pelaksanaan lelang nya saja adalah kurangteliti dalam membaca gugatan Penggugat/Pembandingkarena isi dari gugatan penggugat/Pembanding tidakmembahas atau mendalilkan mekanisme pelaksanaanlelang yang dilakukan oleh Terbanding II melainkanperbuatan Terbanding II yang melangar
96 — 16
hati hati ;Menimbang, bahwa apabila salah satu kriteria tersebut diatas terpenuhi maka telah terpenuhi pulasyarat untuk bisa dikatakan suatu perbuatan tersebut melanggar hukum ;Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan sebelumnya telah dipertimbangkanmengenai status kepemilikan tanah tersebut adalah milik Penggugat maka dengan demikian selanjutnyaMajelis Hakim akan mempertimbankan mengenai apakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanahtersebut adalah bertentangan dengan hukum dan telah melangar
31 — 20
terpisahkan dariputusan ini ; Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya ; Menimbang bahwa, untuk menyatakan seseorang telahmelakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebutharuslah memenuhi seluruh unsurunsur dari pasal yang didakwakankepadanya ; Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melangar
Muhamad bin Gana
Tergugat:
1.Bupati Tegal
2.Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Grobog Kulon, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
500 — 171
;Bahwa dalam hal ini Penggugat adalah pejabatpemerintah yang menjabat sebagai Kepala Desa GrobogKulon yang merupakan bawahan dari Tergugat,seharusnya diberikan solusi dan memberikan pelindunganhukum, bukan malah diberikan Surat KeputusanHal 22 dari 66 halaman Putusan Nomor:83/G/2020/PTUN.SMGPemberhentian yang tidak sesuai prosedur dan tidakmemiliki kepastian hukum yang cenderungpenyalahgunaan Wewenang; Bahwa Tergugat telah melangar Asas Tertibpenyelenggaraan Pemerintahan, Tergugat dalammenerbitkan
100 — 24
Maka berdasarkan hal hal yang telah kami (Tergugat dan tergugat II)sampaikan , serta tidak adanya ITIKAD BAIK Pengugat melaksanakan MEDIASIdan itu berarti Penggugat telah melangar PERMA No.1 Tahun 2016 maka kamimemohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara nomor. 16 / Pdt.G / 2016 / PN.PIk untuk memutuskan sebagai berikut:DALAM EKSEPSIMengabulkan dan menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II untukseluruhnyaMenyatakan Gugatan Penggugat Salah Orang (Error In Persona) danKurang