MOHAMADTempat lahir : GorontaloUmur/tgl lahir : 47 tahun/26 Oktober 1964Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Jalan Ahmad Yani No. 1 BekasiAgama : IslamPekerjaan : Walikota BekasiPendidikan > S1Dalam Perkara ini Terdakwa ditahan oleh :Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2010 sampai dengan tanggal 1Januari 2011 dengan jenis penahanan rutan ;Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Januari 2011 sampaidengan tanggal 10 Februari 2011 ;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor

Bandung 1, sejak tanggal11 Februari 2011 sampai dengan tanggal 12 Maret 2011 ;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor 2, sejak tanggal 13 Maret2011 sampai dengan tanggal 11 April 2011 ;Perpanjangan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sejaktanggal 08 April 2011 sampai dengan tanggal 27 April 2011 ;e Penahanan Hakim Majelis Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 19April 2011 sampai dengan tanggal 18 Mei 2011 ;e Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 19Mei

PUTUSANNomor 2/ PID/TPK/2017/ PT BBL.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) padaPengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang,yang mengadiliperkaraperkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat bandingtelah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkaraterdakwa :Nama Lengkap : FRANCHISCA ANGGELA;Tempat lahir : Sungailiat;Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun/ 7 November 1977;Jenis kelamin : Perempuan;Kebangsaan : Indonesia

tanggal 21 Desember 2016;Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bangka Belitung sejak tanggal 22 Desember 2016 sampaidengan tanggal 20 Januari 2017;Perpanjangan Tahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 21Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017;Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiBangka Belitung Tersebut;Telah membaca :1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Tipikor

pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai denganketentuan Perundang Undangan yang berhak yang bertujuan memberikanmanfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada kahidupan rakyat ;Menimbang, bahwa untuk menghitung adanya kerugian keuangan Negaraatau perekonomian Negara, aparat penegak hukum melakukan perhitungankerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara berdasarkan fakta yangterungkap di persidangan sebagaimana telah banyak dilakukan HakimHakimbaik di peradilan umum maupun peradilan Tipikor

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa AHMADUN,SE Bin ABDUL ROSYID ; Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Semarang tanggal, 4 Juli 2012, Nomor : 22/Pid.Sus/2012/PN.TIPIKOR.SMG. yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan serta lamanya pidana sebagai pengganti, yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : 1.

Semarang, sejak tanggal 4 Juli 2012 s/d tanggal14 Maret 2012 ; 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, sejak tanggal15 Maret 2012 sampai dengan tanggal 13 Mei 2012 ; 6 Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak : tanggal 14Mei 2012 sampai dengan tanggal 12 Juni 2012 ; 7 Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak: tanggal13 Juni 2012 sampai dengan tanggal 12 Juli 2012 ; 8 Penahanan Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 4 Juli2012

AGOENGORTOYO, SH, JEKI VELANI, SH, PAULUS SIRAT, SH, LINA APRIANI,SH , Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, Kantor ANWAR, AGOENG &ASSOCIATRS, yang beralamat di Jatingaleh 1 No.242 A semarang, berdasarkansurat kuasa khusus tertanggal 19 Maret 2012 ; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang tersebut :Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungandengan perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan TIPIKOR PengadilanNegeri Semarang tanggal 4 Juli 2012 Nomor : 22/

Panitera Muda TipikorPengadilan TIPIKOR Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 4 Juli 2012sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor : 74/Banding/Akta.Pid/2012/PN.Tipikor Smg. Jo No. 22/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor Smg.permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada JaksaPenuntut Umum pada tanggal 9 Juli 2012 ; Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telahmengajukan permintaan banding dihadapan Plt.

Panitera Muda Tipikor PengadilanTIPIKOR Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 9 Juli 2012 sebagaimanaternyata dari akta permintaan banding nomor : 80/Banding/Akta.Pid/2012/PN.Tipikor Smg.

Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim KetuaMajelis TIPIKOR, Hj. ELIS RUSMIATI, SH.MH. dan H.

Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 23 Agustus 2011 Nomor : 27/Pid.Sus/2011/PN TIPIKOR Smg. yang dimintakan banding tersebut ; Memerintahkan terdakwa DULHADI Bin SARNADI tetap dalam tahanan ; Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Agustus 2011 ;e Perpanjangan keIl Ketua Pengadilan Tinggi TipikorSemarang : Sejak tanggal 09 Agustus 2011 sampaidengan O7 September 2011;e Penahanan oleh Hakim Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang : Sejak tanggal 23 Agustus 2011 sampaidengan 21 September 2011 ;e Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Semarang : Sejak tanggal 22September 2011 sampai dengan 20 Nopember 2011 ;Dalam perkara ini terdakwa didampingi oleh ANASTOTO, SH, Advokat/ Pengacara yang berkantor di Jl.Macan

Putih Nomor 17 Desa Kalipucang KecamatanJatibarang Kabupaten Brebes, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 8 April 2011 yang dalam tingkatbanding tertanggal 8 September 2011 ;PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI ( TIPIKOR )PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :Telah membaca berkas perkara dan Suratsuratyang terlampir di dalamnya, serta turunan resmiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 23Agustus 2011 Nomor : = 27/Pid.Sus/2011/PNal.2 dari 44 Halaman Put.No

MENGADILI:e Menerima permintaan banding dari terdakwaDULHADI Bin SARNADI tersebut.e Menguatkan putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi (Tipikor) pada Pengadilan NegeriSemarang tanggal 23 Agustus 2011 Nomor :27/Pid.Sus/2011/PN TIPIKOR Smg. yangdimintakan banding tersebut ;e Memerintahkan terdakwa DULHADI Bin SARNADItetap dalam tahanan ;e Membebankan biaya perkara kepada terdakwadalam kedua tingkat peradilan yang dalamtingkat banding sebesar Rp. 2.500, (dua ribulima ratus rupiah).Demikian diputuskan

,Hakim Tinggi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) Pengadilan Tinggi Semarang sebagai KetuaMajelis, H. SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SH. dan Hj.

ELISRUSMIATI, SH.MH. masingmasing Hakim Tinggi padaPengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sebagaiHakim Anggota, berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang tanggal29 September 2011 Nomor :14/Pen.Pid.Sus/2011/PT TPKSmg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalamtingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu jugadiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum olehHakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri paraHakim Anggotaal,43dari 44 Halaman Put.No.14/Pid.Sus

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Ambontanggal 20 Maret 2014 Nomor : 02/Pid.SusTpk/2014/PN.Amb. tentangPenetapan Hari Sidang ;3. Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa WELEM PUTILEHALAT,SE. beserta seluruh lampirannya ;4. Telah mendengarketerangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa ;5.

kerugian keuangan Negara atauperekonomian Negara, dalam undangundang No.1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara secara tegas ditetapbkan bahwa lembaga /instansi yangberwenang untuk melakukan audit terhadap keuangan Negara adalah BPK / BPKP,namun tidak menghilangkan kewenangan aparat penegak hukum melakukanperhitungan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara berdasarkan faktayang terungkap di persidangan sebagaimana telah banyak dilakukan HakimHakim baikdi peradilan umum maupun peradilan Tipikor

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 29 Pebruari 2012 Nomor : 14/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg. yang dimintakan Perlawanan tersebut ; MENGADILI SENDIRI :1. Memerintahkan Majelis Hakim / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 14/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg. atas nama terdakwa : YANUELVA ETLIANA Bin ABU HANIFAH tersebut. 2.

PUTUSANNomor: 12/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) padaPengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa danmengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tingkat banding, yang dilakukan oleh majelisHakim, telah menjatuhkan putusan sebagai tertera dibawah dalam perkara terdakwa :Namalengkap : YANUELVA ETLIANA SE.

nnn n cnn nn nn nnn nnnPEK@NAAN wren nnnn nnn nena nena nnn nn nn nnn nnn anne nnn nnn nnn: Wiraswasta.PENdidikKAN 9 = ren nner nn nena nn nnn nn nnn nn nn nnn n nn nnn nn nena nena neeG2, wetter nn nn nnn nn nn nn nnn nn nc nn cnn n nnn n nnerTerdakwa ditahan dalam jenis penahanan Rumah TahananNegara Oleh :e Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2011 s/d tanggal10 September 2011.e Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 11September 2011 s/d tanggal 20 Oktober 2011. e Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor

sejaktanggal 21 Oktober 2011 S/d tanggal 19 Nopembere Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal20 Nopember 2011 s/d tanggal 19 Desember 2011.e Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 14Desember 2011 s/d tanggal 02 Januari 2012.e Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal03 Januari 2012 s/d tanggal O1 Pebruari 2012.e Penahanan Hakim Pengadilan Tipikor sejak tanggal25 Januari 2012 s/d tanggal 23 Pebruari 2012.e Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor sejaktanggal 24 Pebruari 2012 s/

Memerintahkan Majelis Hakim /Pengadilan Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) pada Pengadilan NegeriSemarang untuk melanjutkanpemeriksaan perkara Nomor : 14/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg. atasnama terdakwa : YANUELVA ETLIANABin ABU HANIFAH tersebut.2.

., Hakim TinggiPengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarangselaku Hakim Ketua, H. DJOHAN AFANDI, SH.MH., HakimTinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang dan Hj. ELIS RUSMIYATI, SH.MH., Hakim Ad HocTipikor Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang masingmasing selaku HakimHakim Anggotaberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Semarang tanggal 30 Maret 2012Nomor : 12/Pen.Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

Perpanjangan Mejelis Hakim TIPIKOR pada Pengadilan NegeriPalangka Raya, sejak tanggal 13 Juni 2014 s.d 12 Juli 2014;Hal. 1 dari 84 Hal. Putusan No. 07/PID.SUSTPK/2014/PT.PLK5. Wakil Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri PalangkaRaya, sejak tanggal 13 Juli 2014 s.d tanggal 10 September 2014;6. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 11 September 2014 s.dtanggal 10 Oktober 2014;7.

Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Palangka Raya, tanggal 24 September 2014 Nomor :37a/Pen.Pid.Sus/TPK/2014/PT.PLK., sejak tanggal 22 September 2014s.d tanggal 21 Oktober 2014;8.

Penetapan Ketua Pengadilan TIPIKOR tingkat banding pada PengadilanTinggi Palangka Raya tanggal 16 Oktober 2014 Nomor : 07/Pen.Pid.SusTPK/2014/PT.PLK. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini dalam tingkat banding ;2. Penetapan Panitera Pengadilan TIPIKOR tingkat banding pada PengadilanTinggi Palangka Raya 16 Oktober 2014 Nomor : 07/Pen.Pid.SusHal. 2 dari 84 Hal.

Berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini sertaPutusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palangka Rayatanggal 16 September 2014, No. 43/PID.SUS/TPK/2014/PN.PLR. dalamperkara terdakwa tersebut di atas;B.

HakimTIPIKOR sebagai Hakim Ketua Majelis, P.HLHUTABARAT, SH., M.Hum.Hakim TIPIKOR dan INTAN WIDIASTUTI, S.H.,M.Kn. Hakim Ad Hoc TIPIKORpada Pengadilan Tinggi Palangka Raya masingmasing sebagai HakimAnggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi TIPIKOR TingkatBanding Palangka Raya tanggal 16 September 2014 No. 07/Pen.Pid.SusHal. 83 dari 84 Hal.

Sebagai Ahli di Bidang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, Ahli bertugas memberika keterangan Ahli dibidang pengadaanbarang/jasa pemerintah dalam penyelidikan, penyidikan serta persidangan perkarapidana/tipikor, dalam persidangan di pengadilan perdata, PTUN dan Persaingan Usaha; Bahwa Ahli memiliki keahlian khusus dibidang pengadaan barang/jasa Pemerintah dalam halini saksi memiliki pengalaman dan sertifikasi sebgai berikut :a) Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari Bappenas.b) Sertifikasi

Bahwa selama ini Ahli sudah 24 (dua puluh empat) kali menjadi Ahli yang berkaitan denganPengadaan Barang dan Jasa yang berhubungan dengan penggunaan anggaran dari APBNmaupun APBD baik di Komisi Pemberantasan Korupsi, Penyidik Polri maupun PenyidikKejaksaan;173Bahwa dasar Ahli melaksanakan tugas sebagai Ahli pada saat ini adalah sesuai suratpermintaan dari ODirektur TIndak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Nomor:R/204/TIPIKOR/2014/BARESKRIM tanggal 25 Februari 2014 perihal Permintaan BantuanKeterangan

PT Bumi Swarga Loka.1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan dari Pengadilan/ Niaga/Ham/Tipikor danHubungan Industrial Jakarta Pusat, Nomor: W10.U1/2203/Pdt.02/V/2013/03,tanggal 30 Mei 2013, an. PT Bumi Swarga Loka.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemasok Barang, Sertifikat Kompetensi &Kualifikasi Perusahaan, Nomor: A 003.202.0230120, tanggal 23 Januari 2013,ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, an. PT Bumi Swarga Loka.1 (satu) lembar fotocopy NPWP: 01.858.192.6038.000, an.

PT Bumi Swarga Loka;h. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan dari Pengadilan/ Niaga/Ham/Tipikor danHubungan Industrial Jakarta Pusat, Nomor: W10.U1/2203/Pdt.02/V/2013/03,tanggal 30 Mei 2013, an. PT Bumi Swarga Loka; i. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemasok Barang, Sertifikat Kompetensi &Kualifikasi Perusahaan, Nomor: A 003.202.0230120, tanggal 23 Januari 2013,ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, an.

Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10..000,(sepuluh ribu Rupiah); Demikianlah perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hariKamis, tanggal, 4 Juni 2015 oleh SUWONO, SH, M.Hum, SE sebagai Hakim Ketua Majelis,ENCANG HERMAWAN, SH (Hakim Ad Hoc Tipikor) dan NOFALINDA ARIANTI, SH, MH(Hakim Ad Hoc Tipikor) masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakandalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum/at, tanggal 5 Juni 2015 oleh

22/TIPIKOR/2013/PTY

Nomor :PUTUS AN22 / TIPIKOR / 2013 / PTY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta yang mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsidalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah inidalam perkara terdakwa : 2 === 22 22222 o onn neeNama lengkapTempat lahirUmur atau tanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanPUJI HARTONO, S.Ip. bin MARTODIHARDJO;Kulon Progo; 79

21/TIPIKOR/2013/PTY

PUTUS ANNomor: 21 / TIPIKOR / 2013 / PT. YDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak PidanaKorupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Terdakwa : = 7 22 22 2= ==1. Nama lengkap:A. TUNJUNG MIHARTOBin R.

Yk/VI/2013; 2ooe en nee nanan neceswn n Setelah membaca: mM Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 21 Agustus 2013No.21/TIPIKOR/2013/PTY. Tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksadan mengadili perkara terdakwa ini di tingkat banding ;M@ Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmi putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal18 Juni 2013 No.05/Pid.Sus/2013/P.Tpikor. Yk.

12/TIPIKOR/2013/PTY

PUTUS ANNomor: 12/ TIPIKOR / 2013 / PT.

(Pembahasan UU Tipikor, edisi edua, sinar grafika,Jakarta, 2009. hal 5152).Menimbang, bahwa dalam literatur umum yang dimaksud denganmenyalahgunakan kewenangan adalah tidak melakukan kewenangan atau melakukan tanpakewenangan atau juga melakukan tidak sesuai dengan kewenangan. Dalam litelatur hukummenyalahgunakan kewenangan berasal dari bahasa Belanda yaitu.

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Biak tersebut;- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 31/Tipikor/2013/PN.Jpr., tanggal 13 Desember 2013, sekedar mengenai lamanya pemidanaan dan besarnya pidana denda tersebut pada amar angka 4 putusan a quo, sehingga amar nomor 4 putusan a quo berbunyi sebagai berikut:- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dr.

1PU T US ANNomor: 9/Tipikor Banding/2014/PT.JPR.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara TindakPidana Korupsi pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Terdakwa :Nama Lengkap : dr. IMRAN OHORELLA;Tempat Lahir : Tulehu;Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun/25 Januari 1958;Jenis Kelamin > Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Jl.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 9/Pen.TipikorBanding/2014/PT Jpr. tanggal 24 Februari 2014, tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;II Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 9/Pen.Tipikor Banding/2014/PT Jpr. tanggal 25 Februari 2014 ;Ill Berkas perkara dan Suratsurat lain yang berkaitan dalam perkara ini, sertaturunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kelas I A Jayapura Nomor: 31/Tipikor

melakukan atau yang menyuruh melakukan atauturut serta melakukan dengan JOHNNY ALFRETS KAPOJOS dan OCTOVA S.HTENGKER, SE yang perkaranya dan penuntutannya akan diajukan secara terpisah, padawaktu yang sudah tidak bisa ditentukan dengan pasti, dalam bulan Oktober 2012 sampaidengan bulan Desember 2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor

IMRAN OHORELLA tersebut pada Pengadilan Tipikor Jayapura ;4 Menangguhkan biaya perkara sampai adanya Putusan Akhir ;Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Tuntutan Nomor: Reg.Perk. 01/Pid.Sus/FD.1/07/2013 tanggal 31 Oktober 2013, telah dituntut oleh Penuntut Umum, dengantuntutan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa dr.

Biak Numfor Tahun Anggaran 2012.Dipergunakan dalam perkara lain;5 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima riburupiah) ;Menimbang, bahwa atas Tuntutan Hukum dan Nota Pembelaan Hukum tersebut,Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telahmenjatuhkan putusannya Nomor: 31/Tipikor/2013/PN.Jpr. tanggal 13 Desember 2013,yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa dr.