Ditemukan 3979 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 12-10-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1865 K/Pdt/2016
Tanggal 12 Oktober 2016 — PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO),Tbk. vs HENDRIK HAKIM, dk
123 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tanggal 2 Maret 2016;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukandalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh PemohonKasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut padapokoknya sebagai berikut:Keberatan Pertama:Judex Facti Telah Salah Dalam Menerapkan Atau Melangar
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 16-06-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN BATAM Nomor 30/Pdt.G.S/2021/PN Btm
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
PT. BPR LSE Manggala /Peace & Justice Law Firm
Tergugat:
1.AHMAD HAMBALI HUTASUHUT
2.ADE HIDAYANI
160 — 92
  • perbuatan melawanhukum;13) Bahwa tindakan yang Kepala KPKNL Batam lakukan adalah mencederairasa keadilan saya yang masih melakukan upaya Kasasi di MahkamahAgung dan tindakan tersebut berpotensi melanggar HAM karena HakDasar saya sebagai manusia diabaikan;14) Bahwa diduga telah terjadi Prosedur Lelang yang tidak prosedural, telahterjadi penyelundupan hukum, tidak menghargai proses hukum yangmasih berlangsung, pemaksaan kehendak atas nama jabatan / Abuse ofPower dan menegakkan hukum tetapi dengan melangar
Pengadilan PN KALABAHI Pidana Khusus
Putus : 01-10-2015 — Upload : 23-10-2015
Putusan PN KALABAHI Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN Klb
Tanggal 1 Oktober 2015 — - AGUSTINUS LETMAI - ANTONIUS LETMAI
52 — 28
  • sekelompok orang tidak bisa melakukanpenebangan atau pengambilan satwa dalam kawasan tersebut baik ituuntuk kepentingan pribadi mapun untuk kepentingan umum dan tidak adaijin untuk itu semua hanya saja ijin yang ada adalah ijin melakukanpenelitian ataupun ijin rekreasi yang dikeluarkan oleh Balai BesarKonservasi Sumber Daya Alam pada masingmasing daerah ;Bahwa para terdakwa melakukan penebangan pohon jati dalam kawasanHutan Konservasi Tuti Adagae itu adalah tidak memiliki ijin dari KSDA NTTdan telah melangar
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Umum
Register : 09-11-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 364/PID/2020/PT BDG
Tanggal 10 Desember 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SUGENG K. A
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MAYLANY WUWUNG, SH., MM., MH
204 — 361
  • dari 51 halamanMenimbang, bahwa berdasarkan pada adanya faktafakta hukum yang terbuktidipersidangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat denganpertimbangan Majelis Pengadilan Tingkat Pertama, yang dalam putusannya padapokoknya menyatakan bahwa Terdakwa SUGENG KA terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Memakai Surat Palsu YangDilakukan Secara Berlanjut , sebagaimana didakwakan kepadanya dalam DakwaanAlternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum, yaitu melangar
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 23-08-2019 — Putus : 17-03-2020 — Upload : 14-05-2020
Putusan PN MALANG Nomor 161/Pdt.G/2019/PN Mlg
Tanggal 17 Maret 2020 — Penggugat:
1.YULIANTO
2.Drs. H. SUROSO
3.KATEMAN
4.A. LUCAS WITANTO W
5.ANDRI SUSILO
6.SABUARI
7.NOVIDA SETIYANINGSIH
8.MOH. TAUCHID
9.Hj. LILEK MASLIKHAH, S.Ag
10.AMRIZAL
11.SABARUDIN BASO, SH
12.FARLY RIRICHANA
13.TAN HADIYANTO
14.MULYONO, S.AB
15.DWI HERI SETIYONO
16.HADI KRISIANTO
17.HERMAWAN YUDHA SAPUTRA
Tergugat:
1.Primer Koperasi Darma Putra MAWWAT alias Yon Bekang dua MWJ Koperasi
2.Pemerintah RI Cq Kepala Staf Angkatan Darat Cq Kodam V Brawijaya Cq Kepala Devisi Infantri dua Kostrad Cq Komandan Batalyon Bekang II MWJ Kostrad
141 — 36
  • Berdasarkan rumusan pasal tersebut, suatu perbuatan dikatakanapabila Perbuatan Melawan Hukum menurut Wirjono Prodjodikoro,perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan yang langsungmelanggar hukum, melainkan juga merupkan perbuatan yang secaralangsung melanggar kesusilaan , Keagamaan dan sopan santun secaratidak langsung juga melangar hukum;b. Berdasarkan rumusan pasal tersebut suatu perbuatan dikatakanmelawan hukum apabila memenuhi empat unsur yaitu :1.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Pertanahan
Register : 12-04-2012 — Putus : 06-08-2012 — Upload : 15-01-2013
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 17/G/2012/PTUN-PBR
Tanggal 6 Agustus 2012 — MAWARDI, Dkk Melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu
210 — 59
  • Sumatera Makmur Lestari sebagai Pemegang Izinnya,dengan demikian Tergugat telah tidak cermat dan telah mengakibatkanketidakpastian hukum kepada pihak yang telah lebih dahulumengusahakan tanah tersebut, sehingga telah terbukti juga bahwaTergugat telah melangar Asasasas umum pemerintahan yang baik,khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum ;Menimbang ...........06Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalammenerbitkan keempat puluh Sertipikat Hak Milik obyek sengketa aquotelah bertentangan
    dengan Peraturan Perundangundangan yangberlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah, dan telah melangar AsasAsas UmumPemerintahan yang baik, yaitu Asas Kecermatan dan Asas KepastianHukum, maka telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untukmengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dan menyatakan batalSurat Keputusan Tergugat berupa 40 (empat puluh) Sertipikat Hak MilikObyek Sengketa aquo;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal97 ayat (8) dan
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Putus : 30-04-2015 — Upload : 29-07-2015
Putusan PN KEDIRI Nomor 63/Pdt.G/2015/PN.Kdr
Tanggal 30 April 2015 — SUMIRAH als KADISIH Ny LEGIMIN
Melawan
YANTO Bin KARYO MARIDIN (Alm) Dkk.
22 — 2
  • Legimin merasa sangat dirugikan, baik secaramateriil maupun immateriil.Bahwa perbuatan Tergugat tersebut adalah jelas jelas merupakan PerbuatanMelawan Hukum karena Tergugat dengan sengaja rekayasa, bahkan dengan itikatburuk dengan cara seolah olah membeli tanah milik Kadisih (Sumirah) Ny Legimintersebut, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti rugi kepadaPenggugat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 jo. 1366 KUHPerdata yangberbunyi sebagai berikut :Pasal 1365 KUHPerdata :"Tiap perbuatan melangar
Pengadilan PN DEPOK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-06-2017 — Putus : 06-12-2017 — Upload : 28-11-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 127/Pdt.G/2018
Tanggal 6 Desember 2017 — IDA FARIDA Melawan DIREKTUR UTAMA PT PAKUAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK,
192 — 788
  • Bandung 2002)28.Bahwa Penggugat mendalilkan gugatan atas dasar perbuatan melawanhukum ( onrechtmatigedaad ) yang dilakukan oleh Tergugat terhadapPenggugat, sedangkan dalam fundamentum petendi Penggugat tidakmampu menjelaskan/menguraikan perbuatanperbuatan apakah yangtelah dilakukan para Tergugat, yang melanggar hukum, melangar haksubjektif Penggugat, yang bertentangan dengan kepatutan dankesusilaan yang hidup dalam nilainilai bermasyarakat, yangmenimbulkan kerugian kepada Penggugat sehingga didalilkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 13-06-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 716 K/Pdt.Sus-BPSK/2016
Tanggal 13 Juni 2017 — PURWADI VS PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, TBK, KANTOR CABANG PEMBANTU AEK KANOPAN
74 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 716 K/Pat.SusBPSK/2016Keuangan adalah bukan perundangundangan adalah penafsiran yangsangat keliru;58.Disamping hal tersebut di atas, bahwa proses lelang Eksekusi Haktanggungan oleh Pemohon Keberatan/Penggugat sudah memenuhisemua persyaratan maupun proses yang ditentukan berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku sehingga Lelang dapatdilaksanakan oleh KPKNL walalupun tidak ada peminat sah secarahukum dan tidak melangar hukum.
Pengadilan PN PADANG Perdata Tanah
Register : 09-04-2012 — Putus : 08-04-2013 — Upload : 05-03-2015
Putusan PN PADANG Nomor 48/Pdt.G/2012/PN.Pdg
Tanggal 8 April 2013 — KHAIDIR MALIN SAMPONO, Dkk melawan SYAFRIL Pgl SYAF, Dkk
75 — 8
  • Sri Soedewi Masjchoen Sofwan pada pokoknyajuga berpendapat, perbuatan melawan hukum harus memenuhi anasiranasirantara lain adalah adanya perbuatan melangar hukum, adanya kerugian dankerugian tersebut harus mempunyai cousalitiet dengan perbuatannya (vide: Ny.Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perutanganbagian b, Seksi hukumPerdata Fakultas Hukum IGM, Yokjakarta, 1980, Halaman 5558)Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan para ahli hukumtersebut memiliki pendapat yang pada intinya
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 04-10-2016 — Upload : 07-11-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 829/Pdt.G/2015/PN.Sby
Tanggal 4 Oktober 2016 — Pdt. E. GEORGE ANTON Cs melawan PDT. PROF. DR. IR. BAMBANG YUDHO, M.TH., M.SC., PH.D Dkk
170 — 71
  • REKONPENSI telah diuraikan dalam pokok perkara jawaban ini sehinggaPARA PENGGUGAT REKONPENSI tidak akan menguraikan kembali dalam gugatanrekonpensi ini. 222 22222 ene n enn n nnn n nnn enn neeBahwa oleh karena telah terbukti kKeputusan penunjukan PARA TERGUGATREKONPENSI sebagai ketua umum dan sekretaris umum MPS GBI adalah tidak sahmaka perbuatan PARA TERGUGAT REKONPENSI yang menyatakan diri sebagai KetuaUmum dan Sekretaris umum dalam gugatan perkara ini adalah dapat dikategorikansebagai perbuatan melangar
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 08-02-2018 — Putus : 10-04-2018 — Upload : 25-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 103/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 10 April 2018 — Pembanding/Penggugat : PT Pertamina Patra Niaga Diwakili Oleh : WAHYU GUMILAR,SH,DKK
Terbanding/Tergugat : PT BUMI ASRI PRIMA PRATAMA
Terbanding/Turut Tergugat : ANDI BASTA SETYAWAN LAREKENG, SE
255 — 459
  • hatihatiannya dalam mengawasi Turut Tergugat.hal mana dengan tegas diaturdalam pasal 1366 KUHPerdataBahwa pasal 1365 KUHPedata tidak membedakan antara kesalahan dalambentuk kesengajaan (opzet dolus) dan kesalahan dalam bentuk kekurang hatihatian (culpa)Oleh karenanya Majelis yang Terhormat,terhadap tidak dilunasinya TagihanPenggugat,dapat disimpulkan bahwa terdapat kesalahan baik dari Tergugatmaupun Turut Tergugat sehingga telah memenuhi unsur kesalahan dalamPasal 1365 KUHPerdata : Tiap Perbuatan yang melangar
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 20-09-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 14-02-2020
Putusan PTUN JAMBI Nomor 22/G/2019/PTUN.JBI
Tanggal 17 Desember 2019 — Penggugat:
Ir. ZAINUDDIN. M.si
Tergugat:
GUBERNUR JAMBI
275 — 208
  • PP No 53 tahun 2010 tentang disiplinPNS, PP No 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan UUNo. 30 tahun 2014 tentang Aparatur Pemerintah ;8.Bahwa begitu juga dalam subtansi penerbitan objek sengketatidak memuat aturan yang mengatur tata cara dan prosedurpenjatuhan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukanpelanggaran disiplin seperti tidak adanya konsideranmengingatnya dimasukan PP No 53 tahun 2010 tentangdisiplin PNS yang jelas menjadi aturan dalam penjatuhanhukuman disiplin bagi PNS yang diduga melangar
Pengadilan PN TARAKAN Perdata Tanah
Register : 21-04-2010 — Putus : 07-01-2011 — Upload : 13-05-2014
Putusan PN TARAKAN Nomor 05/Pdt.G/2010/PN.Trk
Tanggal 7 Januari 2011 — Perdata -RIBKA AING ISTERI YAHYA ACANG, B.A -Dra. Hj. SITI MARIAM -SRI HASTUTI -ACHMAD MUHDOR
89 — 16
  • Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hatihati yangseharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama wargamasyarakat atau terhadap harta benda orang lain; Hoge Raad dalam putusannya mempergunakan katakata ataukah....atau.dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melangar hukum tidak disyaratkanadanya ke empat criteria itu secara kumulatif.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus Hak Cipta
Putus : 22-09-2016 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 05/HKI.HAK CIPTA/2016/PN. Niaga Sby
Tanggal 22 September 2016 — PT. INTER SPORT MARKETING lawan PT. PURI SANTRIAN
583 — 147
  • Box.8044Zurich, Swiss (FIFA), tanggal 05 Mei 2011 telah melangar ketentuan Pasal 83Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan karenanya tidakmempunyai daya laku, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segalaakibat hukumnya dan tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga dalamhal ini terhadap Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi;Hal 25 dari 57 Pts No.05/HKI.HAK CIPTA/2016/PN.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 30-12-2020 — Putus : 11-02-2021 — Upload : 17-02-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 733/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 11 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat : Vannath Por
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk
Terbanding/Tergugat II : Bob Yanastra
102 — 52
  • EKSEPSI PERUBAHAN GUGATAN TELAH MELANGAR ASASASASHUKUM ACARA DAN TELAH MERUBAH HAL MATERIIL DALAMPOSITA.1. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksaPerkara Aquo, bahwa perubahan dalam suatu pengajuan PerubahanGugatan tidak boleh merubah materi Pokok Perkara dalam Gugatansebelumnya.
Pengadilan PN LABUHA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 12-03-2015 — Putus : 08-04-2015 — Upload : 16-04-2015
Putusan PN LABUHA Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN Lbh
Tanggal 8 April 2015 — Penuntut Umum : Hasan Basri, SH., MH. Terdakwa : Mustafa Fatiha Alias Om Daeng Alias Pa Daeng
392 — 30
  • tersebut danberasal dari hutan hak yang sah harus menggunakan SKSKB cap/ stempel KRdisertai berita acara perubahan bentuk, Nota Angkut dan Nota Angkut PenggunaanSendiri dan apabila kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan (SKSHH) berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO)dengan lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO), dan Surat Keterangan Asal Usul(SKAU), Nota Angkutan, dan Nota Angkutan Penggunaan Sendiri sebagaimanatersebut di atas, maka dapat dikenakan sanksi pidana melangar
Pengadilan PTUN PADANG TUN Perumahan
Register : 01-07-2013 — Putus : 08-01-2014 — Upload : 22-04-2014
Putusan PTUN PADANG Nomor 08-G-2013-PTUN-PDG
Tanggal 8 Januari 2014 — -IR.HUSNI SURYA, MS, Cs lawan -KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA BARAT
131 — 54
  • Oleh sebab itu surat Tergugat No,No.1152/PL.120/1.12.3/6/2013 tanggal 4 Juni 2013 bertentangan denganperaturan dasar yang dasar penerbitannya dan bertentangan dengankeputusan Tergugat sendiri serta sekaligus melangar asas fair play. Bahwa surat Tergugat No.1152/PL.120/1.12.3/6/2013 tanggal 4 Juni 2013adalah suatu keputusan yang menyimpang dari peraturan dasarnya, yaknisurat Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian R.I No.126/PL.120/A/01/2013 tanggal 9 Januari 2013.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-05-2011 — Upload : 25-05-2014
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 484/PDT.G/2010/PN.JKT.BAR.
Tanggal 12 Mei 2011 — LIAO JUNG CHU; lawan; PT. White Horse Ceramic Indonesia (dahulu bernama PT. Wahyunusa Wahana); Pemerintah Republik Indonesia Cq Departemen Hukum & Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
245 — 76
  • Para Tergugatsepatutnya membaca dalil gugatan Penggugat dengan lebih seksama uraianposita gugatan Butir No. 1 s/d No. 7;Bahwa yang menjadi dasar hukum gugatan Penggugat adalah perbuatanmelawan hukum; yang di gugat adalah PERBUATAN para Tergugat yangtelah ternyata melanggar ketentuan undangundang, melangar haksubjektif Penggugat serta yang telah menimbulkan kerugian kepadaPenggugat.
Pengadilan PA MUNGKID Perdata Agama Perceraian
Register : 17-09-2014 — Putus : 03-03-2015 — Upload : 24-06-2015
Putusan PA MUNGKID Nomor 1788/Pdt.G/2014/PA.Mkd
Tanggal 3 Maret 2015 — PEMOHON TERMOHON
20 — 8
  • menuju apa itu kesempurnaanmenjadi istri.kalau pada akhirnya adalah suatu pembiaran Termohon pulang kerumah orang Tua Termohon maka sungguh Termohon tidak mengetahui.4 Bahwa, benar dalam perkawinan tersebut antara Pemohondengan Termohon sudah melakukan hubungan layaknyasuami istri (bada dhukul) dan dikaruniai satu anakbernama XXXXX, 13 bulan ikut Termohon.5 Pada poin ini Pemohon menganggap bahwa termohontidak patuh dan taat kepada suami dalam hal ini Pemohondan menyebutkan bahwa Termohon telah melangar