Rp. 1.365.282.240Total $ 150.960 Rp. 1.365.282.240Kurs KMK per 31 Desember 2010 Rp.9.044 per 1US$bahwa terhadap transaksi ini dianggap sebagai penghapusan/pembebasan utang karena tidakada bukti transaksi yang menunjukkan bahwa telah terjadi pelunasan atas utang ini;Menurut bahwa Terbanding menerbitkan Keputusan Nomor: KEP1621/WPJ.07/2012 tanggal 05Terbanding September 2012 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari Desember 2010 Nomor : 00001

/204/10/017/11tanggal 08 Juli 2011;Menurut bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Keputusan Nomor: KEP1621/Pemohon WPJ.07/2012 tanggal 05 September 2012 tentang keberatan atas Surat Ketetapan PajakBanding Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari Desember 2010 Nomor :00001/204/10/017/11 tanggal 08 Juli 2011;Menurut Majelis bahwa Surat Banding Nomor : NWCOJFVENL00009 tanggal 30 Oktober 2012, ditandatangani oleh Sdr.

sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan mengenai jangkawaktu 3 (tiga) bulan pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2)Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Banding Nomor NWCOJFVENL00009 tanggal 30 Oktober 2012,menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP1621/WPJ.07/2012tanggal 05 September 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak'Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari Desember 2010 Nomor : 00001

Surat Banding Nomor : NWCOJFVENL00009 tanggal 30 Oktober 2012, dilampiridengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3)Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Banding Nomor : NWCOJFVENL00009 tanggal 30 Oktober 2012 diajukanterhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP1621/WPJ.07/2012 tanggal 05 September2012 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26Masa Pajak Januari Desember 2010 Nomor : 00001

/204/10/017/11 tanggal 08 Juli 2011;bahwa Surat Banding Nomor : NWCOJFVENL00009 tanggal 30 Oktober 2012 diajukanterhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP1621/WPJ.07/2012 tanggal 05 September2012 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26Masa Pajak Januari Desember 2010 dan jumlah yang disetujui Pemohon Banding dalamSKPKB Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari Desember 2010 Nomor :00001/204/10/017/11 tanggal 08 Juli 2011 adalah Nihil (0,00) sehingga

Menyatakan barang bukti berupa :

XIA/99/2014Gugatan2008bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Permohonangugatan atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2003, Nomor 00001/206/03/01 1/13 tanggal 28 Oktober 2013;bahwa dalam surat gugatan disebutkan salah satu dasar hukum gugatan yaitu Pasal 23 ay:(2) huruf b UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata CPerpajakan, yang menyatakan bahwa "Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajakterhadap:

(b) Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan perpajakan, selaiyang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26;bahwa Penggugat mengajukan permohonan agar SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2003Nomor 00001/206/03/011/13 tanggal 28 Oktober 2013, yang memutuskan PPh dapatterutang atas keuntungan karena pembebasan utang yang diperoleh pada tahun pajak 200tetapi ditetapkan sebagai objek PPh tahun pajak 2003, harus dibatalkan atau setidaknyadinyatakan batal;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis

Permohonan penundaan penagihan pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar P:Penghasilan Badan Tahun Pajak 2003, Nomor 00001/206/03/011/13 tanggal 28 Okt2013;Menurut Tergugat :bahwa dalam Surat Gugatannya, Penggugat menyatakan Penagihan pajak atas SKFtersebut di atas dinyatakan ditunda sampai ada putusan Pengadilan Pajak, (berdasatketentuan Pasal 43 ayat (2) dan (3) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentPengadilan Pajak).

Gugatan Penggugat atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan BaTahun Pajak 2003 Nomor 00001/206/03/011/13 tanggal 28 Oktober 2013 tidak d:diterima;2.

Menolak pemohonan penundaan penagihan pajak atas Surat Ketetapan Pajak KuBayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2003, Nomor 00001/206/03/011/13 tans28 Oktober 2013;mengingatMemutuskanUndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuanperundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitandengan perkara ini;Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2003 Nomor 00001/206/03/011/13 tanggal

SKPKB PPh Nomor 00001/241/08/081/13 tanggal 12 Jun 2013;b. SKPKB PPh Pasal 15 Final Nomor 00001/241/08/081/13 tanggal 12 Juni2013;c. SKPKB PPh Pasal 22 Nomor 00001/241/08/081/13 tanggal 12 Juni 2013;d. SKPKB PPh Pasal 15 Final Nomor 00001/241/08/081/13 tanggal 12 Juni2013;Halaman 2 dari 17 halaman. Putusan Nomor 275/C/PK/PJK/2015e. SKPKB PPh Pasal 4 (2) Final Nomor 00001/241/08/081/13 tanggal 12Juni 2013;f. SKPKB PPh Pasal 15 Final Nomor 00001/241/08/081/13 tanggal 12 Juni2013;g.

SKPLB PPh Nomor 00001/406/08/081/13 tanggal12 Jun 2013;iii SKPKB PPh Pasal 21 Nomor 00001/201/08/081/13 tanggal12Juni 2013;ili. SKPKB PPh Pasal 22 Nomor 00001/244/08/081/13 tanggal12Juni 2013;iv. SKPKB PPh Pasal 23 Nomor 00001/203/08/081/13 tanggal 12Juni 2013;v. SKPKB PPh Pasal 4 (2) Final Nomor 00001/240/08/081/13tanggal12 Juni 2013;vi. SKPKB PPh Pasal15 Final Nomor 00001/241/08/081/13tanggal12 Juni 2013;vii. SKPN PPN Masa Juli 2008 Nomor 00002/507/08/081/13tanggal12 Juni 2013;viii.

Pos Indonesia (Persero) dan mendapatkan copyresi, dimana pengiriman Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)PPh Pasali5 Final Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2008 Nomor 00001/241/08/081/13 tanggal 12 Juni 2013 berdasarkanCopy Resi dimaksud yaitu pada tanggal 18 Juni 2013 pukul 11:13;.

Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.47718/PP/M.Il/99/2013 tanggal 29 Oktober 2013 yang menyatakan:Gugatan Penggugat terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)PPh Pasal 15 Final Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008Nomor 00001/241/08/081/13 tanggal 12 Juni 2013, atas nama PT.

Desember 2008 Nomor 00001/241/08/081/13 tanggal 12 Juni 2013 tidakdapat dibenarkan, karena dalildalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauankembali dalam Memori Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta dan buktibukti yangHalaman 15 dari 17 halaman.

No. 82 GS. 00001/1997. atas nama NgakanKetut Seririt, Penggugat telah sering mengajak Ngakan Ketut Seririt untukmenyelesaikan administrasi secara tuntas agar Sertifikat Hak Milik.

No. 82 GS. 00001/1997 atasnama Ngakan Ketut Seririt yang dapat merugikan Penggugat, mohondiletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) ;Bahwa karena Para Tergugat bukan sebagai pemilik tanahsebagai obyek transaksi jual beli dan tanah menjadi hak milik Penggugat,maka Para Tergugat wajid menyerahkan Sertifikat Hak Milik.

No. 82 GS.00001/1997 atas nama Ngakan Ketut Seririt sebagai dokumen kepemilikanhak kepada Penggugat secara sukarela bilamana perlu dengan bantuanalat Negara;Bahwa Turut Tergugat sebagai Lembaga yang memilikikewenangan untuk menerbitkan setifikat Sehubungan dengan telahHalaman 3 dari 8 Akta Perdamaian Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bliterjadinya transaksi jualbeli yang sah, sesuai dengan gugatan poin 2 dan 5maka Turut Tergugat wajib menerbitkan Sertifikat Hak Milik.

No. 82GS. 00001/1997 terletak di Subak Tunggakalas Tempek Kuning, DusunKuning Desa Tamanbali, Kecamatan dan Kabupaten Bangli, dilakukansecara Adat yang bersifat rill dan kontan adalah sah dengan segala akibathukumnya ;3. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan terhadap SertifikatHak Milik. No. 82 GS. 00001/1997 atas nama Ngakan Ketut Seririt adalahsah dan berharga ;4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik.

No. 82GS. 00001/1997 atas nama Ngakan Ketut Seririt kepada Penggugat secarasukarela bilamana perlu dengan bantuan alat Negara ;5. Memerintahkan Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan KabupatenBangli sebagaiTurut Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik. No. 82GS. 00001/1997 yang semula atas nama Ngakan Ketut Seririt menjadi atasnama Ngakan Putu Perasi Lugera sebagai Penggugat ;6.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar No. 00001/240/99/091/09tanggal 28 Oktober 2009 atas Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)Final Masa Pajak Januari s.d. Desember 1999;(ii). Surat Paksa No.

(ii).Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar No. 00001/201/99/091/09 tanggal28 Oktober 2009 atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 1999;Surat Paksa No. SP00137/WPJ.19/KP.0104/2009 tanggal 28 Desember2009;Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar No. 00001/203/99/091/09 tanggal28 Oktober 2009 atas Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 1999;Surat Paksa No.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sebagai berikut:1.Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar No. 00001/201/99/091/09 tanggal 28Oktober 2009 atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari s.d.Desember 1999;Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar No. 00001/203/99/091/09 tanggal 28Oktober 2009 atas Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d.Desember 1999;163.Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar No. 00001/204/99/091/09 tanggal 28Oktober 2009 atas Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d.Desember

1999;Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar No. 00001/206/99/091/09 tanggal 28Oktober 2009 atas Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 1999;Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar No. 00001/240/99/091/09 tanggal 28Oktober 2009 atas Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) Final Masa Pajak Januaris.d.

Mengijinkan Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan sebagai wali dari ke-3 orang anaknya yang masih dibawah umur, guna mewakili dalam melakukan transaksi jual beli atas sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan gedung yang terletak di Desa Kedensari, Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana yang tertera dalam Sertipikat Hak Milik No. 405, surat ukur tgl. 21-01-2011 No. 00001/12100616/2011, seluas 260 M2, tertulis atas nama: SUHARSONO;4.

telahmeninggal dunia, sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 4743/05 1/404.7.16.16/2013 ;Bahwa dengan meninggalnya suami pemohon telah meninggalkan para ahliwaris yaitupemohon dan ke 3 (tiga) anaknya sebagaimana tersebut diatas juga meninggalkan hartaberupa sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung yang terletakdi Desa Kedensari, Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur,sebagaimana yang tertera dalam Sertipikat Hak Milik No. 405, surat ukur tgl. 21012011No. 00001

Sidoarjo tang gal 21042005, 3.MICHEL ADELITA PUTRI, lahir di Sidoarjo tanggal 02052009;3 Mengijinkan Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan sebagai wali dari ke3 oranganaknya yang masih dibawah umur, guna mewakili dalam melakukan transaksi jual beli atassebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung yang terletak di DesaKedensari, Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur,sebagaimana yang tertera dalam Sertipikat Hak Milik No. 405, surat ukur tgl. 21012011No. 00001

Keluarga VIVI NURHAYATI, Nomor3515062701094414, dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil KabupatenSidoarjo, tanggal 29102012 (Bukti P7);8 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Waris dari ahli waris almarhum SUHARSONO,tanggal 22 Oktober 2012 (Bukti P8);9 1 (satu) lembar fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 405, surat ukur tgl. 21012011 No.00001/12100616/2011, seluas 260 M2, tertulis atas nama: SUHARSONO ( Bukti P9 ) ;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan telah mengajukan dua

MICHEL ADELITA PUTRI, lahirpada tahun 2009 ;Bahwa suami Pemohon bernama SUHARSONO telah meninggal dunia pada tahun 2012 ;Bahwa suami pemohon meninggalkan harta berupa sebidang tanah pekarangan diatasnyaberdiri sebuah bangunan gedung yang terletak di Desa Kedensari, Kecamatan TanggulanginKabupaten Sidoaijo, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana yang tertera dalam Sertipikat HakMilik No. 405, surat ukur tgl. 21012011 No. 00001/12100616/2011, seluas 260 M2, tertulisatas nama: SUHARSONO ;Bahwa pemohon dan

MICHEL ADELITA PUTRI, lahirpada tahun 2009 ;e Bahwa suami Pemohon bernama SUHARSONO telah meninggal dunia pada tahun 2012;e Bahwa suami pemohon meninggalkan harta berupa sebidang tanah pekarangan diatasnyaberdiri sebuah bangunan gedung yang terletak di Desa Kedensari, Kecamatan TanggulanginKabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana yang tertera dalam Sertipikat HakMilik No. 405, surat ukur tgl. 21 012011 No. 00001/12100616/2011, seluas 260 M2, tertulisatas nama: SUHARSONO;e Bahwa pemohon

Nomor 00001/Kedungwuluh/2002, tanggal 11 Januari 2002), dan Sertipikat Hak MilikHal. 9 dari 28 hal. Put. No. 761 K/Pdt/2013.Nomor 185, milik Penggugat tersebut dan setelah diketahuinya terdapatAkta Wasiat tertanggal 02 Agustus 2006, Notaris Gati Sudardjo SH.

(diganti menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 02007,SU.No.00001/ Kedungwuluh/2002, tanggal 11 Januari 2002)melalui PPAT Gati Sudardjo SH. (Turut Tergugat II);3. Akta Jual Beli No. 597/2006 atas Sertipikat Hak Milik Nomor185 melalui PPAT Gati Sudardjo SH.

No. 00001/Kedungwuluh/2002,tanggal 11 Januari 2002), yang dilakukan oleh Notaris/PPATGati Sudardjo SH. (Turut Tergugat Il) di Purwokerto, denganHal. 12 dari 28 hal. Put.

No. 00001/Kedungwuluh/2002, tanggal11 Januari 2002), yang dilakukan oleh Notaris/PPAT Gati SudardjoHal. 13 dari 28 hal. Put. No. 761 K/Pdt/2013.SH. (Turut Tergugat II) di Purwokerto, dengan Akta Jual Beli No.1340/XII/Pwt/2005 pada tanggal 26 Desember 2005;3.

No.00001/Kedungwuluh/2002, tanggal 11Januari 2002) Sertipikat Hak Milik Nomor 185, dan ditambah ganti rugiimateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Bahwa sebelum tanggal 7 Maret 2010 dengan akal liciknyaTergugat IItelah mengalinkan dan membaliknama SIP atas nama Tergugat Iltersebut kepada Tergugat Ill (Ali Harris) sesuai dengan SuratPernyataan Penyerahan Hak Huni Rumah dan Pengosongan tanggal 9September 2009 yang juga telah disetujui oleh Tergugat denganterbitnya SIP Nomor TS.1.03/00001/10.12 tanggal 23 Oktober 2009 atasnama Ali Harris (Tergugat Ill); Bahwa mengenai pengalihan sertaterbitnya SIP Nomor TS.1.03/00001/10.12 tanggal 23 Oktober 2009

Nomor 685 K/Pdt/2017Menyatakan SIP Nomor TS1.03/00001/03.10 tanggal 7 Maret2007 atas nama Tergugat II (Maureen Mawengkang) adalah tidaksah secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat; Angka 5 petitum gugatan Penggugat:Menyatakan SIP Nomor TS. 1.03/00001/10.12 tanggal 23 Oktober2009 atas nama Tergugat Ill (Ali Harris) adalah tidak sah secarahukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat";Bahwa halhal yang diuraikan dan dijelaskan oleh Penggugat dalamPosita serta Petitum sebagaimana

Nomor 685 K/Pdt/2017a) Bahwa (i) SIP Nomor TS1.03/00001/03.10 tanggal 7 Maret2007 atas nama Maureen Mawengkang (Tergugat Il); dan (ii) SIPNomor TS.1.03/00001/10.12 tanggal 23 Oktober 2009 atas namaAli Harris (Tergugat Ill), yang dikeluarkan Tergugat dandipersoalkan dalam perkara ini adalah suatu penetapan yangjelas dan nyata secara substansi dan isinya diwujudkan secaratertulis;b) Bahwa: (i) SIP Nomor TS1.03/00001/03.10 tanggal 7 Maret2007 atas nama Maureen Mawengkang (Tergugat Il); dan (ii) SIPNomor

TS. 1.03/00001/10.12 tanggal 23 Oktober 2009 atas namaAli Harris (Tergugat Ill), yang dikeluarkan Tergugat dandipersoalkan dalam perkara ini adalah jelas dan nyatadikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, yang dalam hal iniadalahTergugat I, selaku organ administrasi Negara, yakni DinasPerumahan dan Gedung Pemerintah DKI Jakarta;Cc) Bahwa (i) SIP Nomor TS1.03/00001/03.10 tanggal 7 Maret2007 atas nama Maureen Mawengkang (Tergugat Il); dan (ii) SIPNomor TS. 1.03/00001/10.12 tanggal 23 Oktober 2009

Menyatakan SIP Nomor TS1.03/00001/03.10 tanggal 7 Maret 2007 atasnama Tergugat Il Maureen Mawengkang tidak mempunyai kekuatan hukummengikat;4. Menyatakan SIP Nomor TS.1.03/00001/10.12 tanggal 23 Oktober 2009 atasnama Tergugat III Ali Harris dan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Hunitanggal 9 September 2009 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;5. Menghukum Turut Tergugat dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patutterhadap putusan ini;6.

berpendapat bahwa SKPKBT yang pengajuan keberatannya diputusdengan keputusan keberatan a guo berdasarkan Pasal 2 huruf e UU PTUN tidaktermasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sehingga bukanmerupakan objek sengketa Pengadilan Pajak yang berada di lingkungan PeradilanTata Usaha Negara.Menurut Pemohon : bahwa prosedur verifikasi yang dilakukan oleh Terbanding tidak sesuai denganketentuan yang berlaku;Menurut Majelis : bahwa Terbanding menerbitkan SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2004 Nomor:00001

Koreksi Pajak yang tidak/kurang dibayar dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012;2. bahwa penerbitan SKPKB PPh Badan Nomor : 00001/206/04/092/13 tanggal 03 Juni 2013 telah sesuaidengan ketentuan Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 16 Tahun2009 dan peraturan pelaksanaannya;bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas penerbitan SKPKB

dariPemohon Banding serta pernyataanpernyataan Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan,diketahui halhal sebagai berikut :1. bahwa Terbanding dengan merujuk pada ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mempermasalahkan kewenangan Pengadilan Pajak untukmemeriksa dan memutus sengketa banding atas Keputusan Keberatan Nomor : KEP1545/WPJ.19/2013tanggal 31 Oktober 2013 tentang keberatan atas SKPKB Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2004 Nomor :00001

dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga bukan merupakan objek sengketaPengadilan Pajak yang berada di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara; .2. bahwa Pemohon Banding mempermasalahkan ketentuan formal terkait kKompetensi/ kewenanganTerbanding untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung serta prosedur penerbitan SKPKB PPhBadan Tahun Pajak 2004 dan prosedur proses keberatannya; Menurut Pemohon Banding, pihakTerbanding tidak memiliki Kewenangan menerbitkan SKPKB PPh Badan Nomor : 00001

/206/04/092/13tanggal 03 Juni 2013 Tahun Pajak 2004;3. bahwa menurut Pemohon Banding penerbitan SKPKB PPh Badan Nomor: 00001/206/04/092/13tanggal 03 Juni 2013 Tahun Pajak 2004 dari hasil verifikasi yang dilakukan Terbanding berdasarkanketerangan lain yaitu Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadapPemohon Banding yang dipidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012, adalah sangat tidak tepat dan tidak memiliki dasarkarena

55.407.26 805 93 2006 Grafika, PT 7330CMCCT 00000 09 Bosowa Media 9.752.7 805 94 2006 Grafika, PT 72830CMCCT 00000 09 Bosowa Media 1.341.8 805 95 2006 Grafika, PT 81930CMCCT 00000 O9 Kompas Media 292.650.09 805 96 2006 Nusantara, PT 00Sub Total 744.131.366OKTOBER Hal. 10 dari 42 hal, Put.No 130/PID/2015/PT.Mks 15 CMCCT 00000 10 Media Pedoman 47.727.2805 97 2006 Jaya, PT 7316CMCCT 00000 10 Bendahara 783.805 98 2006 Pengeluaran 15016CMCCT 00000 10 Bendahara 855.805 99 2006 Pengeluaran 00018CMCCT 00001

10 Kompas Media 293.250.0805 00 2006 Nusantara, PT 0031CMCCT 00001 10 Media Pedoman 47.727.2805 01 2006 Jaya, PT 7331CMCCT 00001 10 Bosowa Media 35.934.5805 02 2006 Grafika, PT 4631CMCCT 00001 10 Bosowa Media 10.440.0805 03 2006 Grafika, PT 0031CMCCT 00001 10 Bosowa Media 949.805 04 2006 Grafika, PT 09131CMCCT 00001 10 Kompas Media 241.500.0805 05 2006 Nusantara, PT 00Sub Total 679.166.333NOPEMBER15CMCCT 00001 11 Media Pedoman 47.727.2805 06 2006 Jaya, PT 7315CMCCT 00001 11 Bendahara 1.710.805 07

2006 Pengeluaran 00015CMCCT 00001 11 Bendahara 2.415.805 08 2006 Pengeluaran 00016CMCCT 00001 11 Kompas Media 273.600.0805 09 2006 Nusantara, PT 0027CMCCT 00001 11 Bendahara 783.805 10 2006 Pengeluaran 15027CMCCT 00001 11 Bendahara 855.805 11 2006 Pengeluaran 00030CMCCT 00001 11 Media Pedoman 47.727.2805 12 2006 Jaya, PT 7330CMCCT 00001 11 Bosowa Media 47.029.0805 13 2006 Grafika, PT 91 Hal. 11 dari 42 hal, Put.No 130/PID/2015/PT.Mks 30 CMCCT 00001 11 Bosowa Media 9.425.9 805 14 2006 Grafika, PT

455301 CMCCT 00001 11 Bosowa Media 2.160.0 805 15 2006 Grafika, PT 000301 CMCCT 00001 11 Kompas Media 283.950.01 805 16 2006 Nusantara, PT 00Sub Total 717.382.242DESEMBER15CMCCT 00001 12 Media Pedoman 47.727.21 805 17 2006 Jaya, PT 7315CMCCT 00001 12 Bendahara 2.415.2 805 18 2006 Pengeluaran 00015CMCCT 00001 12 Bendahara 1.710.3 805 19 2006 Pengeluaran 00015CMCCT 00001 12 Kompas Media 305.400.04 805 20 2006 Nusantara, PT 0030CMCCT 00001 12 Media Pedoman 47.727.25 805 21 2006 Jaya, PT 7331CMCCT 00001

12 Bosowa Media 60.414.56 805 22 2006 Grafika, PT 4631CMCCT 00001 12 Bosowa Media7 805 23 2006 Grafika, PT 9.458.18231CMCCT 00001 12 Bosowa Media8 805 24 2006 Grafika, PT 3.207.27331CMCCT 00001 12 Bendahara 783.9 805 25 2006 Pengeluaran 150311 CMCCT 00001 12 Bendahara 855.0 805 26 2006 Pengeluaran 000311 CMCCT 00001 12 Kompas Media 277.200.01 805 27 2006 Nusantara, PT 00756.897.6Sub Total 97TOTA 8.421.123.L 276 Hal. 12 dari 42 hal, Put.No 130/PID/2015/PT.Mks Bahwa terdakwa selaku direktur Utama

Putusan Nomor 447/B/PK/PJK/2013Bahwa oleh karena jumlah yang masih harus dibayar tersebut dilakukanpembayaran melewati tanggal jatuh tempo Tergugat menerbitkan STP BungaPenagihan Pasal 19 ayat (1) / ayat (2) No. 00001/109/05/057/08 tanggal2 April 2008 sebesar Rp62.000.000,00;Bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak No.

Put.19422/PP/M.IIV 6/2007 yang diucapkan dalam sidang tanggal 14 Agustus2009 yang mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon sehinggaPPN yang dibayar menjadi Lebih Bayar sebesar Rp454.668.113,00;Bahwa oleh karena jumlah pajak yang masih harus dibayar yang semulasebesar Rp. 3.041.776.447,00 berdasarkan Putusan Pengadilan Pajakmenjadi Lebih Bayar sebesar 454.668.113,00, berarti STP Bunga PenagihanPasal 19 ayat (1) / ayat (2) No. 00001/109/05/057/08 tanggal 2 April 2008sebesar Rp62.000.000,00 yang

dihitung atas dasar jumlahRp3.041.776.447,00 menjadi tidak mempunyai dasar hukum lagi;Bahwa kemudian dengan Surat Nomor : 002/YJG/V1V2010 tanggal 9 Juli 2010Pemohon mengajukan permohonan pembatalan STP Bunga Penagihan Pasal19 (1)/19(2) No.00001/109/05/057/08 tanggal 2 April 2008;Bahwa dengan Surat Nomor : S00122/WPJ.07/KP.0503/2010 tanggal 29 Juli2010, Tergugat menolak permohonan Pemohon dengan alasan SuratPermohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf bdan Pasal 36 ayat (2)

00001/109/05/057/08tanggal 2 April 2008.Halaman 13 dari 20 halaman.

Putusan Nomor 447/B/PK/PJK/2013Bahwa Surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor: S00122/WPJ.07/KP.0503/2010 tanggal 29 Juli 2010 bukanlah menggantikanstatus dan kekuatan hukum dari STP Bunga Penagihan Nomor:00001/109/05/057/08 tanggal 2 April 2008, sehingga dengan dibatalkannya surat PemohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat) yaitu surat Nomor: S00122/WPJ.07/KP.0503/2010 tanggal 29 Juli 2010 tidak secara otomatis STP BungaPenagihan dapat dibatalkan oleh Majelis.

menandatanganilangsung karena berkaitan dengan masalah keuangan;Bahwa padahal secara struktur di toko Penggugat, SIT ASTUTI bukankaryawan tetap Penggugat sejak 23 Januari 2012 hal tersebut dikarenakankondisi kesehatannya yang sering sakit sehingga tidak masuk kerja (buktilengkap akan Penggugat hadirkan baik secara tertulis maupun saksi nanti dipersidangan) sehingga Penggugat menganggap SITI ASTUTI tidak bisa diberitanggung jawab untuk mengelola toko Penggugat;Bahwa telah diterbitkan SKPKB PPN No.00001

Membatalkan SKPKB PPN No. 00001/207/10/521/13 tanggal 18April 2013sebesar Rp94.961.540,00 periode Januari 2010 dikarenakan prosespenerbitan surat tersebut tidak sesuai prosedur atau cacat hukum karenayang bertanda tangan menyetujui Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaanadalah SIT ASTUTI yang bukan karyawan tetap Penggugat, tidakmenguasai ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, jugaPenggugat tidak pernah memberikan surat kuasa seperti yang telah diaturdalam Peraturan Menteri Keuangan Republik

Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan KembaliBahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.52370/PP/M.IIB/99/2014tanggal 12 Mei 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuanyuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangandalam penerbitan Surat nomor: S1727/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10Juli 2013 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak MemenuhiPersyaratan Formal atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor: 00001/207/10/521/

Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan KembaliBahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan PeninjauanKembali ini adalah:Penerbitan Surat nomor: S1727/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi PersyaratanFormal atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor: 00001/207/10/521/13 tanggal18 April 20138 Masa Pajak Januari 2010, yang tidak disetujui olehPenggugat.IV.

memenuhi persyaratan Pasal25ayat (8a) UU KUP.Penggugat /Termohon PK kemudian mengajukan permohonangugatan terhadap Surat Kepala KPP Pratama Purwokertonomor: S1727/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013tentang Pemberitahuan Surat Keberatan yang TidakMemenuhi Persyaratan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasanomor: 00001/207/10/521/13 tanggal 18 April 2013 MasaPajak Januari 2010B.

SKPKB PPh Nomor 00001/240/08/081/13 tanggal 12 Juni 2013;b. SKPKB PPh Pasal 4 ayat (2) Final Nomor 00001/240/08/081/13 tanggal 12Juni 2013;c. SKPKB PPh Pasal 22 Nomor 00001/240/08/081/13 tanggal 12 Juni 2013;d. SKPKB PPh Pasal 4 ayat (2) Final Nomor 00001/240/08/081/13 tanggal 12Juni 2013;e. SKPKB PPh Pasal 4 (2) Final Nomor 00001/240/08/081/13 tanggal 12 Juni2013;f. SKPKB PPh Pasal 15 Final Nomor 00001/241/08/081/13 tanggal12 Juni 2013;g.

dalam Surat Ketetapan Pajak yang dalam prosespenerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalamketentuan peraturan perundangundangan perpajakan;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.47717/PP/M.1I/99/2013 tanggal 8 Oktober 2013 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) PPh Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2008 Nomor 00001

SKPLB PPh Nomor 00001/406/08/081/13 tanggal 12 Juni 2013;ii. SKPKB PPh Pasal 21 Nomor 00001/201/08/081/13 tanggal 12Juni 2013;ili. SKPKB PPh Pasal 22 Nomor 00001/244/08/081/13 tanggal 12Juni 2013;iv. SKPKB PPh Pasal 23 Nomor 00001/203/08/081/13 tanggal 12Juni 2013;v. SKPKB PPh Pasal 15 Final Nomor 00001/241/08/081/13 tanggal12 Juni 2013;Halaman 9 dari 17 halaman. Putusan Nomor 277/C/PK/PJK/201510vi. SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Nomor0000 1/240/08/08 1/13 tanggal 12 Juni 2013;vii.

Telah terjadi kesalahan dalam Surat Ketetapan Pajak yang dalamproses penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata carayang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan;Z Bahwa dalam sidang, Tergugat menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2008 Nomor 00001/240/ 08/081/13 tanggal 12 Juni 2013 dikirim dan diterimaKantor Pos sesuai tanggal Stempel Pos pada tanggal 17 Juni 2013;3 Bahwa

Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.47717/PP/M.11/99/2013 tanggal 29 Oktober 2013 yang menyatakan:Gugatan Penggugat terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008Nomor 00001/240/08/081/13 tanggal 12 Juni 2013, atas nama PT.

SKPLB PPh nomor: 00001/406/08/081/13 tanggal 12 Jun 2013,SKPKB PPh Pasal 21 nomor: 00001/201/08/081/13 tanggal 12 Juni 2013,SKPKB PPh Pasal 22 nomor: 00001/244/08/081/13 tanggal 12 Juni 2013,SKPKB PPh Pasal 23 nomor: 00001/203/08/081/13 tanggal 12 Juni 2013,SKPKB PPh Pasal 4 (2) Final nomor: 00001/240/08/081/13 tanggal 12Juni 2013,f. SKPKB PPh Pasal 15 Final nomor: 00001/241/08/081/13 tanggal 12 Juni2013,g. SKPN PPN Masa Juli 2008 nomor: 00002/507/08/081/13 tanggal 12 Juni2013,h.

tersebut berakhir;10.Telah terjadi kKesalahan dalam Surat Ketetapan Pajak yang dalam prosespenerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diaturdalam ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.47713/PP/M.1I/99/2013, Tanggal 8 Oktober 2013, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB) PPh Badan Tahun Pajak 2008 Nomor: 00001

/406/08/081/13 tanggal 12 Jun 2013,2) SKPKB PPh Pasal 21 nomor : 00001/201/08/081/13 tanggal 12Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 272 C/PK/PJK/2015Juni 2013,3) SKPKB PPh Pasal 22 nomor : 00001/244/08/081/13 tanggal 12Juni 2013,4) SKPKB PPh Pasal 23 nomor : 00001/203/08/081/13 tanggal 12Juni 2013,5) SKPKB PPh Pasal 15 Final nomor : 00001/241/08/081/13 tanggal12 Juni 2013,6) SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) nomor00001/240/08/081/13 tanggal 12 Juni 2013,7) SKPN PPN Masa Juli 2008 nomor

Bahwa dalam sidang, Tergugat menyatakan Surat Ketetapan Pajak LebihBayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor :00001/406/08/081/13 tanggal 12 Juni 2013 dikirim dan diterima KantorPos sesuai tanggal stempel pos pada tanggal 17 Juni 2013. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) berpendapatbahwa tanggal stempel pos pengiriman adalah tanggal 20062013sesuai dengan yang tertera pada amplop pos yang diterima..

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tentangkoreksi dalam perkara a quo berupa penerbitan Keputusan Tergugat atasSurat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PPh Badan Tahun Pajak 2008Nomor 00001/406/08/081/13 tanggal 12 Juni 2013 tidak dapat dibenarkan,karena dalildalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalamMemori Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori tidak dapatmenggugurkan faktafakta dan buktibukti yang terungkap dalampersidangan serta pertimbangan hukum

Bahwa berdasarkan Surat Jawaban dari Terbanding Nomor : S31/WPJ.09/KP.0106/2004 perihal penjelasan atau koreksi yangmenjadi dasar terbitnya SKPKBT PPh Pasal 2 Nomor :00001/3803/99/428/03 angka 2 dan 3 (fotokopi surat terlampir),dinyatakan bahwa SKPKBT diterbitkan karena adanyarekomendasi dari Tim Pemeriksa Inspektorat JenderalDepartemen Keuangan yang sedang melakukan pemeriksaanHal 2 dari 28 hal. Put.

No. 69 B/PK/PJK/2006Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP87.B/WPJ.09/BD.0303/2004 tanggal 16Agustus 2004 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 1999 Nomor: 00001/303/99/428/03 tanggal 16 Juli 2003, atas nama : PT.

;Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak pernahmempermasalahkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor : LAP013/WPJ.07/KP.1306/2001 tanggal 8 Juni 2001, khususnyaterhadap Termohon Peninjauan Kembali, sehingga tidak dapatdiketahui apakah Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor : LAP013/WPJ.07/KP.1306/2001 tanggal 8 Juni 2001 benarbenarmerupakan dasar diterbikannya SKPKBT PPh Pasal 23 Tahun1999 Nomor : 00001/303/99/428/03 tanggal 16 Juli 2003;Bahwa dengan memperhatikan tahun kalender daripada LaporanPemeriksaan

Put:06800/PP/M.V/12/2005 tertanggal 30 November 2005 yangdiucapkan tanggal 25 Oktober 2005, telah menunjukkan bahwaMajelis Hakim telah mengetahui dasar penerbitan SKPKB PPhPasal 23 Tahun 1999 Nomor : 00028/203/99/428/01 tanggal 9 Juli2001 dan juga dasar penerbitan SKPKBT PPh Pasal 23 Tahun1999 Nomor : 00001/303/99/428/03 tanggal 16 Juli 2003;Hal 15 dari 28 hal. Put.

No. 69 B/PK/PJK/2006penerbitan SKPKBT PPh Pasal 23 Tahun 1999 Nomor : 00001/303/99/428/03 tanggal 16 Juli 2003 benarbenar didasarkan padadata yang semula belum terungkap;Bahwa untuk menguji apakah penerbitan SKPKBT PPh Pasal 23Tahun 1999 Nomor : 00001/303/99/428/03 tanggal 16 Juli 2003didasarkan pada data yang belum terungkap, Majelis Hakim hanyamendasarkannya pada rincian Laporan Keuangan, termasukmengenai biayabiaya yang dilaporkannya, dan dengan tidakdilakukannya pemeriksaan, pengujian dan penilaian

S00034/WPJ.07/KP.1003/2007 tanggal23 November 2007 sehingga sanksi yang dikenakan dikurangkan menjadi nihil;Bahwa pokok permasalahan sengketa pajak ini berawal diterbitkannya SKPKBNo. 00001/204/04/081/05 tanggal 26 Agustus 2005 jo Keputusan DirekturJenderal Pajak c.q Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak JakartaKhusus Nomor KEP771/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 28 April 2006 yangterlambat dibayar sehingga kemudian Tergugat menerbitkan STP 00001/109/04/081/06 tanggal 11 Juli 2006;Bahwa terlambatnya

SKPKB No. 00001/204/04/081/05 tanggal 26 Agustus2005 dibayar berkaitan dengan berlarutlarutnya penyelesaian pengenaanHal. 2 dari 20 hal.Put.No. 354 B/PK/Pjk/2011pajak atas uplift, kekeliruan dalam penghitungan besarnya pajak terutangatas uplift dan karenanya harus diperbaiki terlebih dahulu melalui prosedurkeberatan.

Bahwa Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Nomor : 00001/109/04/081/06 tanggal 11 Juli 2006 Masa Bunga dari 25 September2005 sampai dengan 26 Mei 2006 diterbitkan karena TermohonPeninjauan Kembali (Ssemula Penggugat) terlambat melakukanpembayaran pokok pajak yang terutang atas SKPKB Nomor00001/204/04/081/05 tanggal 26 Agustus 2005 jo. KEP771/WPuJ.07/BD.05/2006 tanggal 28 April 2006;5.3.

Bahwa Surat Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat)Nomor S2977/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 31 Oktober 2008 adalahmerupakan surat penolakan permohonan pembetulan yang diajukanTermohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat) atas KeputusanNomor KEP1246/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 2 Agustus 2007tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Adminsitrasi AtasSurat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Nomor 00001/109/04/081/06tanggal 11 Juli 2006;6.3.

Mei2006 atas nama : BUT TALISMAN (Tanjung) Ltd, NPWP:02.058.581.6081.000 sehingga Sanksi Adminsitrasi Atas Surat TagihanPajak Bunga Penagihan Nomor 00001/109/00/081/06 tanggal 11 Juli 2006Hal. 15 dari 20 hal.Put.No. 354 B/PK/Pjk/2011Masa Bunga dari tanggal 25 September 2005 sampai dengan 26 Mei2006 tersebut menjadi NIHIL..

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.44879/PP/M.XV/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut Majelis: Gugatan Pajak Pertambahan Nilai: 2003: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap SuratTagihnan Pajak Pajak Pertambahan WNilai Barang dan Jasa Nomor:00001/107/03/423/11 tanggal 9 Februari 2011;: bahwa atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor :00001/107/03/ 423/11 tanggal 9 Februari 2011 tersebut Penggugat

Maka Penggugat mohon agarKEP2948/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 15 Desember 2011 atas STP PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00001/107/03/423/11 Masa Pajak :Januari s.d Desember 2003 ditinjau kembaili.: bahwa Surat Gugatan Nomor: 01/PSTPP/Pajak/l/2012 tanggal 12 Januari 2012,dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, dengandemikian memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Gugatan Nomor: 01/PSTPP/Pajak/I/

mencabut Surat Gugatan Nomor : 01/PSTPP/Pajak/l/2012tanggal 12 Januari 2012;bahwa alasan pengajuan pencabutan gugatan tersebut adalah karena Penggugatakan mengajukan kembali permohonan melalui ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf bUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TatacaraPerpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun2000, atas penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 #Nomor:00001

dalam persidangan Tergugat menyatakan tidak keberatan atas pernyataanpencabutan Gugatan oleh Penggugat tersebut;bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf b Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Majelis memutuskangugatan yang diajukan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor : KEP2948/WPJ.99/BD.06/2011 tanggal 15 Desember 2011, atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2003 Nomor : 00001

Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, tidak dapat diterima ,: Surat Gugatan Penggugat, hasil pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan;: Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturanlainnya yang terkait dengan sengketa gugatan ini;: Menyatakan gugatan Pengugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor : KEP2948/WPJ.99/BD.06/ 2011 tanggal 15 Desember 2011, atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2003 Nomor : 00001

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.52311/PP/M.IIA/10/2014Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: Pajak Penghasilan Pasal 21: 2001: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP416/WPJ.13/2012 tanggal 4 September 2012,tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2001 Nomor: 00001/201/01/705/11 tanggal 12Oktober 2011;: bahwa dasar

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 21 Nomor:00001/201/01/705/11 tanggal 12 Oktober 2011 adalah diterbitkan olen KPP Sanggaubukan oleh KPP PMA Lima. Koreksi berdasarkan atas SPT Tahunan PPh Pasal 21yang dilaporkan tidak tepat waktu oleh pemohon banding, yaitu pada tanggal 15 April2002.

Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 1994 dan Undangundang Nomor16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Perpajakan diatur bahwa Terbandingdapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang dalam jangka waktu sepuluh tahunsesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajakatau Tahun Pajak;bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, penerbitan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar PPh Pasal 23 Masa Februari sampai dengan Desember 2001 Nomor:00001

untuk kewajiban PPh Pasal 21 Tahun 2001 yangdilakukan kepada Pemohon Banding adalah SPT Tahunan PPh Pasal 21 TahunPajak 2001;d. bahwa sesuai Pasal 13 UU KUP, Terbanding dapat menerbitkan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudahberakhirnya Tahun Pajak sehingga untuk Tahun Pajak 2001 jangka waktu tersebutakan berakhir pada akhir bulan Desember 2011 atau tepatnya tanggal 31 Desember2011;e. bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 21 Tahun Pajak2001 Nomor: 00001

11/2001 Bank Mandiri 8.470.881 LembarNovember Desember 63.169.692bahwa Terbanding melakukan konfirmasi atas pembayaran PPh Pasal 21 tersebut diatas ke Bank Persepsi, tetapi sampai dengan Berita Acara ini dibuat Terbandingbelum memperoleh jawaban dari Bank Persepsi;bahwa atas hasil uji bukti, Pemohon Banding berpendapat sebagai berikut :bahwa sesuai dengan Surat Permohonan Banding dan Surat Tanggapanpersidangan nomor: 002/MASPGC/VIII/2013 tentang Daluwarsa Penetapan Pajak,Penerbitan SKPKB nomor: 00001

pengiriman SKPKB Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak2009 Nomor: 00001/206/09/055/12 tanggal 13 April 2012.

Sedangkan dalam sengketain, Pemohon PK hanya dapat mengetahui dari kantor pos manaSKPKB Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor:00001/206/09/055/12 tanggal 13 April 2012 tersebut dikirim, yaitudari kantor pos Cawang.Bahwa SKPKB Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009Nomor: 00001/206/09/055/12 tanggal 13 April 2012 ditandatanganipada tanggal 25 April 2012.Bahwa SKPKB Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009Nomor: 00001/206/09/055/12 tanggal 13 April 2012 diterima olehPemohon PK pada tanggal

Perbedaan yangcukup mencolok dalam pengiriman SKPKB Pajak PenghasilanBadan Tahun Pajak 2009 Nomor: 00001/206/09/055/12 adalahpada pos kilat knusus lainnya yang diterima Pemohon PK, tidakpernah ada cap porto dibayar.

Padahal, informasi dibalik barcode itulan yang mungkin menyimpan kebenaran materiilmengenai kapan pengiriman SKPKB Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2009 Nomor: 00001/206/09/055/12 sebenarnyadilakukan.

Tindakan yang mengakibatkan terlambatnyaSKPKB Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor:00001/206/09/055/12 sampai diterima oleh Pemohon PKdilakukan oleh Termohon PK. Oleh karenanya seharusnyaTermohon PKlah yang bertanggungjawab atas tindakannyatersebut.