Ditemukan 6228 data
OKTALIAN DARMAWAN,SH
Terdakwa:
YULIAN FIRDAUS, S.E
113 — 145
Bahwa dibawah Nota Dinas dari Kepala Bagian Hukum tersebut telahterlampir Peraturan Walikota Nomor : 36 Tahun 2015 yang membuatNota Dinas mengenai Peraturan Walikota Tentang PemberianTambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai YangMelaksanakan Tugas Pada Dinas Pendapatan, PengelolaanKeuangan dan Aset Kota Bengkulu, secara tekhnis yang melakukantelahaan dalam Nota Dinas tersebut adalah di Bagian Hukum dandalam Nota Dinas tersebut ada tertulis bahwa peraturan yang adasesual dengan ketentuan
Dikarenakan secara tekhnis tidak mungkin Saksi lagi yangmelakukan pengecekan terhadap Peraturan Walikota tersebut.
Bahwa selain Saksi sebagai Kepala Bidang Akutansi danPembendaharaan DPPKA Kota Bengkulu diberikan tanggungjawabsebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) untuk kegiatanpenyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Akutansi danPerbendaharan seingat Saksi pada tahun anggaran 2015.
54 — 17
Anggaran DinasKesehatan Pulang Pisau dengan Terdakwa Dana untuk kegiatan SemenisasiHalaman Puskesmas adalah sebesar Rp. 300.000.000,(Tiga ratus juta rupiah);bahwa dasar saksi untuk melakukan pemeriksaan kelokasi Proyek SemenisasiHalaman Puskesmas Sebangau Kuala adalah Kontrak, RAB dan spesifikasi feknisdengan methode Kuantitas yaitu langsung melakukan pengukuran dilapanganuntuk ukuran panjang, lebar, tinggi dan melihat material yang dipakai kemudiandicocokkan dengan kontrak, RAB dan Spesifikasi tekhnis
setahu saksi CV.EKA WIJAYA dengan Direktur YUDEALBERT,ST telahmenandatangani Kontrak dengan saksi SUBAGIYO,SKM selaku Pengguna Anggaransekaligus PLT.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau atas pekerjaanSemenisasi Halaman Puskesmas Sebangau Kuala tersebut dengan uraian kuantitas danharga dan tidak pernah dilakukan addendum atas kontrak tersebut;bahwa setahu saksi kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa YUDEALBERT,STtapi saksi tidak mengerti atas teknis pekerjaan karena saksi bukan orang tekhnis
SUBAGIJO,SKM,M.Kes selaku Plt.Kepala DinasKesehatan Kabupaten Pulang Pisau;* Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)....DR. JAMIL MUSLIM,MM* Pejabat Penatausahaan Keuangan ....... MIMIWATI;* Bendahara Pengeluaran................... MARUF KURKHI4.
Sri Widiastuti, SH. MH.
Terdakwa:
Yustanti Dini Saptaningsih
243 — 298
Bahwa seorang anggota TNI AD yang akan menikah, Cerai danRujuk telah di atur dalam Petunjuk Tekhnis Tentang Tata CaraPerkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit TNI AD sesuai denganKeputusan Kepala Staf ANgkatan Darat Nomor Kep/496A/11/2015tanggal 27 Juli 2015.Hal 8 dari 32 hal, Putusan Nomor : 123K/PM.
45 — 33
Risman Bin Najir ( diberkaskan dalam berkas perkaraterpisah), dan Elidia Kartika Binti M.Nurdin, serta yang merekapitulasi secarapenulisan / manual yakni Nova Raviyanti Bt Rafles Surya, Ika Susanti BtSunardi, Yeni Mareta Bt Rustampu, Yosi Gumaiyatri Bt Kliwon , danNurhasanah,SP Bt Abdul Gapar Halik, dan pada saat pembacaanhasilrekapitulasi di masing masing tingkat Kecamatan / PPK yang dibacakanlangsung oleh tiap tiap PPK Kecamatan, dan saat itu terdakwa V F GatotWidjayanto selaku Komisioner Divisi Tekhnis
414 — 16
penguji kayu, dan tugas sertatanggungjawab ahli yaitu menguji Kayu yang berasal dariProduksi Perum Perhutani baik itu hasil tebangan resmiPerhutani maupun kayu yang hasil tangkapan/kayu keamanan ;e Bahwa ahli ditugaskan sebagai penguji kayu pada PerumPerhutani KPH Sumedang sejak bulan Juli 2015/sejak ahli pindahke Perum Perhutani KPH Sumedang namun sebelumnya yaitu diPerum Perhutani KPH Cianjur saksi juga sebagai penguji kayudari tahun 2000 ;e Bahwa dasar ahli sebagai penguji kayu yaitu kartu tenaga tekhnis
TEGUH PRIATNO, SH
Terdakwa:
David Kaswara alias David bin Toyib
309 — 13
Persyaratan Tekhnis, 3. Persyaratan Lingkungandan 4.
PT Verena Multi Finance, Tbk
Tergugat:
Suhara
110 — 85
Bukti P15Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata CaraPenyelesaian Gugatan Sederhana;berupa fotocopy Pasal 1328 KUH Perdata;berupa fotocopy Surat Perjanjian Pindah Tangan AngsuranMobil;berupa fotocopy Artikel Hukum Online tertanggal 23 Mei2014 berjudul "Bolehkah Legal Office MewakiliPerusahaan di Pengadilan;berupa fotocopy Buku Pedoman Tekhnis Administrasi danTekhnis Peradilan Hal. 53 bagian F point d;Terhadap seluruh alat bukti Surat tersebut diatas, yaitu bukti P1 s/d P15 telah dibubuhi meterai
144 — 65
perubahan yang mendasar dengan adanya perubahan keempat PeraturanPresiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalahdiaturnya ketentuan pengadaan secara elektronik dan menyederhanakan prosespengadaan secara elektronik ; Bahwa dalam pelaksanaan ETendering dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: Tidak diperlukan jaminan penawaran, tidak perlu sanggah kualifikasi, apabilapenawaran yang masuk kurang dari 3 peserta, pemilihan penyedia dilanjutkandengan dilakukan negoisasi tekhnis
Terbanding/Tergugat : POKJA PEMILIHAN XXVI Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh
Terbanding/Turut Tergugat I : PLT Gubernur Aceh Cq Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Aceh
Terbanding/Turut Tergugat II : Cq Kuasa Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Barang Dinas Sosial Provinsi Aceh Untuk Pengadaan Bantuan WKSBM
Terbanding/Turut Tergugat III : CV METRO PASEE PACIFIC
88 — 30
juni 2020 yang ditujukan kepada Kepala BiroPengadaan Barang Jasa Sektetariat Daerah Aceh (Turut Tergugat I) agarditetapbkan tender kegiatan WKSBM (Prasmanan) Kabupaten Langsasebagai Tender Gagal (vide bukti T, TT 3 dan bukti TT II 4);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa KPA/PA (PenggunaAnggran) mempunyai tugas dan wewenang salah satunya huru k yangHalaman 37 dari 41 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT BNAmenyatakan menetapkan tim tekhnis
44 — 29
.:094/2683/14k tanggal 01 Oktober 2014, yang menerangkan syarat dikeluarkanSurat Persetujuan Berlayar (SPB) oleh Syahbandar harus terlebih dahulu di buatSLO (Surat Laik Operasi) kapal perikanan yaitu surat keterangan kelayakanadministrasi dan kelayakan tekhnis kapal perikanan untuk melakukanpenangkapan dan/atau pengangkutan dan/atau pembudidayaan ikan, sesuai pasal butir 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER 03/MEN/2007,dan sesuai permen Kelautan dan Perikanan RI No : 26/PERMENKP
PURNING DAHONO PUTRO
Terdakwa:
SUDARLIN ALS DARLIN BIN MAKAWARU
384 — 32
dilengkapi dengan Akta Pendirian,Surat Izin Usaha dari instansi yang berwenang, Nomor Pokok WajibPajak (NPWP), pernyataan yang dibuat di hadapan Notaris yangmenyatakan kesediaan untuk membuka kantor cabang di provinsi atau dikabupaten, rencana lokasi yang dimohon untuk dilampiri Peta Skalaminimal 1 banding 100.000 untuk luasan diatas 100.000 Hektare,rekomendasi Gubemur yang dilampiri Peta Lokasi sekurangkurangnya 1banding 100.000, pertimbangan Bupati atau Wali Kota yang didasarkanpada pertimbangan tekhnis
217 — 323 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jikapremisnya mengabaikan AzasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik makasimpulannya adalah melanggar salah satu dari spesies AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik itu sendiri;Bahwa dari alasan Tergugat pada angka 8 dan 9 menunjukkan bahwagugatan Penggugat pada angka 18 kabur (obscuur libel) dengan demikianharus dinyatakan tidak diterima;11.12.Bahwa petitum gugatan Penggugat tidak menunjukkan pengujianlangsung (direct werking) dari Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara,padahal berdasarkan buku pedoman tekhnis
Intan Kafa Arbina, SH.MH
Terdakwa:
NUR ROHMAN BIN TARSO
59 — 5
Ahli berpendapat bahwa Berdasarkan Permenhub Republik Indonesia NomorKM. 1 Tahun 2010 Penerbitan surat persetujuan berlayar merupakan suatuproses pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yangakan berlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa kapal, AwakKapal, dan muatannya secara tekhnis, administratif telah memenuhipersyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindunganmaritime, berdasarkan UndangUndang Nomor 45 tahun 2009 tentangperikanan sebagaimana diubah dengan
97 — 41
tahun 2013 kepemilikantanah tersebut beralin kepada Penggugat Herfi Ramsyah berdasarkan kutipan RisalahLelang No. 103/2013 tanggal 06 Maret 2013 yang dibuat oleh Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang Yogyakarta;Hal 40dari 47 Hal Putusan No.67/Pdt.G/2013/PN.BtlMenimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 sebagaimana sebelumnyatelah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah pembeli lelang yangberitikad baik dan berdasarkan ketentuan Buku Il tentang Pedoman tekhnis
SARTONO SIREGAR, SH
Terdakwa:
ZALMAN LUBIS
169 — 70
. / SK / 2011, tentang pembentukan organisasi Staf tekhnis pengelola/Asisten PPK dan Pengawas lapangan Dinas PUD Kota Padangsidimpuan yang telah dilegalisir.
7. 1(satu) set fotocopy surat keputusan Walikota Padangsidimpuan Nomor : 317 / KPTS. / 2010, tanggal 31 Desember 2010, pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Dinas PUD Kota Padangsidimpuan yang telah dilegalisir.
14.Spesifikasi tekhnis dari PPK.
15. Spesifikasi Tekhnis CV. MANYABI GROUP
16. Jadwal waktu pelaksanaan.
17. Gambar.
18. Jaminan Pelaksanaan dari Asuransi Parolamas Nomor B 2552557, tanggal
7 September 2011.
19. Astek.dari Bank Sumut tanggal 12 September 2011.
20.Jaminan Penawaran dari JP.
11. 3 (tiga) set fotocopy laporan bulanan Asisten PPK / Direksi tekhnis kepada
PPK yang telah dilegalisir yang terdiri dari :
a. 1(satu) set Laporan bulanan Oktober 2011.
b. 1(satu) set Laporan bulanan 2 Nopember 2011.
c. 1(satu) set Laporan bulanan Desember 2011.
13. 3 (tiga) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat teguran dari Direksi Tekhnis kepada pihak CV. MANYABI GROUP saat pelaksanaan kegiatan, tertanggal 14 Oktober 2011, tanggal 17 Oktober 2011 dan tanggal 26 Oktober 2011.
14. 2(dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir surat teguran Pemeliharaan dari PPK kepada pihak CV. MANYABI GROUP tertanggal 24 Januari 2012 dan tanggal 2 Maret 2012.
102 — 39
Arsindo Cipta Mandiri, HIDAYATULLAH selakupejabat pelaksana tehnis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas pendidikanProvinsi Kalimantan Timur No: 800/K.226/II/d/2011, tanggal 1 Februari 2011, tentangPenunjukan Pejabat pelaksana Tekhnis Kegiatan di Lingkungan Dinas PendidikanKalimantan Timur, baik secara sendirisendiri atau bersamasama dengan R I F A I, S H.selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/B) kegiatan pengadaan Digital Library padaDinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan
Arsindo Cipta Mandiri, HIDAYATULLAH selakupejabat pelaksana tehnis kegiatan (PPTK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas pendidikanProvinsi Kalimantan Timur No: 800/K.226/II/d/2011, tanggal 1 Februari 2011, tentangPenunjukan Pejabat pelaksana Tekhnis Kegiatan di Lingkungan Dinas PendidikanKalimantan Timur, baik secara sendirisendiri atau bersamasama dengan R I F A I, S H.selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/B) kegiatan pengadaan Digital Library padaDinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur berdasarkan
53 — 19
Bin NILOSUWARNO adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian KabupatenSukamara yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian KabupatenSukamara selaku Pengguna Anggaran Nomor : 64a/SK/DISTAN/V/2006 tanggal 1Mei 2006 diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dalamkegiatan Pengembangan Agrowisata Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran2006 ;Menimbang, bahwa karena jabatan Terdakwa selaku Pejabat PelaksanaTekhnis Kegiatan (PPTK) tersebut terdakwa mempunyai Tugas dankewenangan
Tahun 2010;e Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang /jasa sesuaidengan ketentuan yang tercantum pada kontrake Menerima hasil pengadaan barang / jasa setelah melalui pemeriksaane Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah TerimahasilpekerjaanMenimbang, bahwa dengan jabatan atau kedudukan yang dimilikiTerdakwa tersebut, maka Terdakwa memiliki kesempatan dan Sarana yang adapadanya untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dan wewenang sertatanggung jawabnya selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis
Bin NILO SUWARNO yang identitasnyasebagaimana tertera dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan serta mempunyaipekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian KabupatenSukamara dengan jabatan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian/Pengguna Anggaran SKPDNomor : 64a/SK/DISTAN/V/2006 tertanggal 1 Mei 2006 atas KegiatanPengembangan Agrowisata Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2006, yangdidakwa melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagaimana
64 — 9
HASAN RIYADI selaku pembantu penaggungjawab,MARUAHAL SIANIPAR selaku pengendali tekhnis, AGUS TAUFIK selaku ketuatim dan OKY NUGROHO selaku anggota tim Penataan Bangunan DanLingkungan Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2012.
Bahwa pada tanggal 7 Juni 2012, terdakwa SOLEKATIN selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) bersama Saksi MASRAWI selaku direktur CV.RAHMAT ANAK DUA PUTERA melaksanakan rapat membahas pekerjaantambah kurang dan dituangkan dalam berita acara tambah kurang nomor :663.10/05.c/PBL.KS/V/2012 dengan kesimpulan sebagai berikut :a) Harga satuan yang digunakan adalah harga kontrak berjalanb) Perhitungan volume terpasang sesuai dengan yang dilaksanakan dilapanganc) Spesifikasi tekhnis sesuai dengan kontrak berjaland
226 — 86
Ketentuan tekhnis selanjutnya BPSK Kota Tasikmalaya telahmenerbitkan peraturan Ketua BPSK Nomor 2 Tahun 2013 pada BAB Vpasal 6 huruf L, yang berbunyi dalam hal penyelesaian mediasi dankonsiliasi tidak tercapai kesepakatan maka majelis menetapkanpenyelesaian sengketa dengan cara ARBITRASE.6.
1.J.W.PATTIASINA,SH.,MH
2.SECRETCHIL E. PENTURY, SH
Terdakwa:
YEREREMIA ADRIAN SEBASTIAN WILLA Alias JERI
67 — 84
Anak Korban ASTIN CAHAYA KURNIAWAN AliasCAHAYABahwa Saksi Jelaskan Visum Et Repertum Adalah Rahasia Dan Tidak BolehDiketahui Oleh Korban Maupun Keluarga Korban Yang Mengetahui HasilnyaHanyalah Dokter Yang Memeriksa Dan Penyidik Yang Menangani KasusTersebutBahwa Saksi Jelaskan Menandatangani Visum Et Repertum Tanggal 25 Juli2020 Atas Nama ASTIN CAHAYA KURNIAWAN Alias CAHAYA Atas LaporanDari Kepolisian SPK Polda Maluku, tentang kekerasan seksual/susila yangdialami oleh korbanBahwa saksi jelaskan tekhnis