No.2455 K/Pid.Sus/2012Bahwa selama jalannya pemeriksaan di depan persidangan, TerdakwaKUNTJARA WIMBA PRANAWA, ST telah Pemohon Kasasi masukkan dalampertimbangan Tuntutan Pidana Pemohon Kasasi atas diri Terdakwa di dalamhalhal yang memberatkan yaitu : Perbuatan Terdakwa merugikan Keuangan Negara ; Terdakwa tidak mengakui dan berbelitbelit didalam persidangan ;Bahwa halhal yang memberatkan terhadap diri Terdakwa SUHARTONO, Am.klsebagai act of man or actus hominis tersebut tidak dijadikan pertimbangandalam

danLingkungan yang merupakan salah satu Unit Usaha dari BP Batam yangdalam melaksanakan tugas dan fungsinya dipimpin oleh Direktursebagaimana diatur dalam Pasal 80 peraturan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan peraturanperaturan sebagaimanatelah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Direktur BadanUsaha Fasilitas dan Lingkungan memiliki wewenang untuk memberikanrekomendasi sebelum diberikannya izin pemasangan Hidran Umum olehMitra Usaha dan oleh karenanya berdasarkan asas contrarius actus

adalah Pengurus Perusahaan yang tidak menduduki jabatan sebagaiDirektur akan tetapi setiap harinya yang bersangkutan berperan untukmengendalikan operasional dalam Perusahaan tersebut, maka ketika ada dugaantindak pidana yang dilakukan Perusahaan tersebut yang pelakunya adalahpengurus tersebut, maka pengurus tersebut merupakan pelaku utama dalamtindak pidana (pleger) tersebut, karena perbuatan pengurus tersebut telahmemnuhi semua unsur tindak pidana yang dilanggarnya (pihak yang melakukanperbuatan/actus

tidak hanya secara tekstual dalam undangundang yaitu denganmemperhatikan maksud dan tujuan kepemilikan atau penguasaaan narkotikatersebut bukan untuk peredaran narkotika seperti diperdagangkan,diperjualbelikan, didistribukan, sebagai perantara jual beli atau sebagainyayang dilakukan secara melawan hukum;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apa maksud dan tujuan dari Terdakwa II dengan melihatketerkaitan antara sikap batin (mens rea) Terdakwa II dan perbuatan TerdakwaIl (actus

Yang keduaadalah ada yang disebut mensrea yang diikuti actus reus yang saya tekankandisini adalah tergantung perintah yang diikuti olen mufakat jahat dan memangperintah ini bertentangan dengan UndangUndang. Kalau memang itu bisadibuktikan, maka itu merupakan penyalahgunaan wewenang terkait dengantindak pidana korupsi.194 Saya pertegas lagi, kerugian negara ituyang berasal dari sumbersumber yang terkait dengan pendapatan pajaknegara.

Karena mens rea inimengingat adalah merupakan sikap batin yang kadang agak sulit untuk dibacamaka lebih lanjut pembuat UndangUndang menyertakan bahwa tidak cukuphanya dengan mens rea tapi harus ada Actus Reus. Apa gerangan Actus Reusini?

Actus Reus ini adalah bentukbentuk perbuatan terdakwa yang mencocokikeselurunan unsurunsur pasal yang didakwakan kepadanya selanjutnyasetelah hal tersebut maka hal yang paling penting mendapatkan perhatian jugabahwa terdakwa melakukan perbuatan yang diduga sebagai perbuatan pidanaitu kepada diri terdakwa ini memang memiliki Kemampuan untuk bertanggungjawab.

tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa kata "tujuan dalam unsur "dengan tujuan menguntungkandiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat dikaitkan dengan bentukkesengajaan yang merupakan salah satu bentuk dari kesalahan yang merupakansalah satu unsur dari tindak pidana;Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahandi samping adanya kelalaian di mana seseorang baru dapat dipidana jika terdapatunsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium actus

hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat dimintapertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagaisubjek hukum;Halaman 57 dari 85 Putusan Nomor 305/Pid.B/2016/PN LmjMenimbang, bahwa unsurunsur dari suatu delik tindak pidana haruslahterpenuhi 2 (dua) unsur yaitu unsur Subjektif dan unsur Objektif;Menimbang, bahwa unsur subjektif adalah unsur yang berasal daridalam diri pelaku, asas ini dikenal dengan an act does not make a person guiltyunless the mind is guilty atau actus

Putusan Nomor 69/G/2019/PTUN.SRG5.Bahwa dalam suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negarajuga dikenal adanya asas contrarius actus yakni asas yangmenyatakan Badan atau Pejabat TUN yang menerbitkanKeputusan TUN dengan sendirinya juga berwenang untukmembatalkannya. Yang artinya apabila sebuah Keputusan TUNterdapat kekeliruan administratif atau cacat yuridis yang berhakmencabut suatu Keputusan TUN adalah pejabat/instansi yangmengeluarkan Keputusan TUN itu sendiri.

Daeng Sulaiman tidak melakukan tindakan untukmembatalkan akta jual beli yang telah terjadi masingmasing dengan Penggugat I maupunPenggugat II, Majelis Hakim berpendapat bahwa sepanjang akta tersebut belum dicabut oleh pihakyang menerbitkannya, sesuai dengan asas contrario actus maupun belum dibatalkan olehpengadilan yang berwenang untuk itu, maka berdasarkan asas praesumptio iustae causa, akta jualbeli tersebut haruslah dianggap sah ;Halaman 77 dari 92 halaman Putusan Nomor : 34/G/2014/PTUNPbr.Menimbang

Bahwa PEMOHON KASASI sependapat dengan sebagian pertimbangan yangtertuang pada halaman 135 Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padapengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 09/PID.SUS/TPK/2013/PN.Jkt.Psttertanggal 28 Agustus 2013, karena pertimbangan tersebut telah tepat danbenar, yaitu pertimbangan yang menyatakan sebagai berikut :veceeeeeeees perbuatan pidana yang ia Terdakwa lakukan hanya didasarikarena adanya tanggung jawab dari beban tugas yang harusdiselesaikan...Dengan mendasarkan pada AZAS ACTUS

bahwawalaupun Objek Sengketa tersebut tidak berbentuk surat keputusanpenolakan pemberian hak sebagaimana ditentukan dalam Lampiran 1Formulir Isian 401 a Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian danPembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, namun muatanatau substansi dari Objek Sengketa a quo merupakan suatu penolakanpemberian hak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dikaitkandengan pendekatan asas contrarius actus

/PN...antara mens rea (sikap batin) dan actus reus (perbuatannya), dalamkasus pencurian orang yang melakukan pencurian tersebut harus adaunsur opzet (kesengajaan) artinya orang yang melakukan pencuriantersebut harus jelas perbuatannya dan ditambah barang tersebut harusmilik orang lain baik sebagian atau seluruhnya.Bahwa unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP adalah : Barang siapa ; Secara terbuka ; Secara bersamasama menggunakan kekerasan terhadap barang atauorang ;Bahwa secara terbuka artinya dilakukan di

pemerintah secara musyawarah, dan melalui upaya administratif tersebutmerupakan sarana penyelesaian yang paling efektif dan tepat, hal tersebutdikarenakan dalam upaya administratif tidak hanya menilai Keputusan Tata UsahaHalaman 83 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPRNegara dari aspek hukumnya saja tapi juga menilai dari segi kebijaksanaan, danlagi pula terhadap penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan olehBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara berlaku asas contrarius actus

mengajukan Kelompok Tani Ternak Hamparan Talaosebagai penerima bantuan sosial tersebut karena akan berdampakterhadap terlaksana atau tidaknya Kegiatan Penyelamatan Sapi/KerbauBetina Produktif, namun Para Terdakwa dengan sengaja danmemaksakan diri untuk tetap mengajukan permohonan, padahal ParaTerdakwa menyadari bahwa Kelompok Tani Ternak Hamparan Talaobaru saja didirikan dan tidak memenuhi persyaratan yang diminta,dengan demikian terlihat adanya niat jahat (mens rea) dan sekaligusperbuatan jahat (actus

mengaitkan unsur dengan sengaja ini denganfaktafakta persidangan dalam Tuntutannya, berupaperbuatanperbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwaberdasarkan alatalat bukti yang telah dajukannyadalam persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat100Tuntutan Penuntut Umum ini rancu dengan unsurberikutnya dalam Pasal yang didakwakannya ini dan tidakperlu dipertimbangkan ; 33 3357575 57777aan Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya, PenasihatHukum Para Terdakwa pada pokoknya lebih mengungkapkanarti dari Actus

Selain itu, penerbitan KTUNObjek Sengketa merupakan pengejawantahan asascontrario actus dalam hukum administrasi negara yangberarti pejabat yang menerbitkan suatu keputusan, makapejabat tersebutlah yang dapat mencabutnya/membatalkannya, hal tersebut mengingat SK IUPditerbitkan oleh Termohon Kasasi (d.h.

tidak menduduki jabatan sebagaiDirektur di perusahaan tersebut, akan tetapi setiap harinya yang bersangkutanberperan untuk mengendalikan operasional didalam perusahaan tersebut, makaketika ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan tersebut yangpelakunya adalah pengurus tersebut, maka pengurus tersebut merupakan pelakuutama dalam tindak pidana (pleger) tersebut, karena perbuatan pengurus tersebuttelah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilanggarnya (pihak yangmelakukan perbuatan/actus

No. 171 K/Pid.Sus/2010Bahwa berkaitan dalam asas hukum pidana yaitu Geen straf zonderschuld, actus non tacit reum nisi mens sir rea, bahwa tidak dipidana jikatidak ada kesalahan, maka pengertian tindak pidana itu terpisahdengan yang dimaksud pertanggungjawaban tindak pidana ;Bahwa tindak pidana hanyalah menunjuk kepada dilarang dandiancamnya perbuatan itu dengan suatu pidana, kemudian apakahorang yang melakukan perbuatan itu juga dijatuhi pidana sebagaimanatelah diancamkan akan sangat tergantung

Artinya harus ada hubungan kesengajaan antara perbuatanmemperkaya (actus reus) diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,sebagai wujud dari niat atau kehendak (mens rea) dari terdakwa.Bahwa selama jalannya persidangan pada pengadilan tingkat pertamadalam pemeriksaan alatalat bukti berupa keterangan para saksi, keteranganterdakwa dan barangbarang bukti di persidangan, Majelis Hakim tingkatpertama tidak membuktikan hubungan antara niat terdakwa terhadapbertambahnya kekayaan, dan tidak dibuktikan

daritindak pidana yang didakwakan haruslah dapat dibuktikan secara sah danmeyakinkan;Menimbang, bahwa menurut doktrin, dalam suatu rumusan tindak pidanaterdapat dua unsur pokok dari tindak pidana yang harus dibuktikan,pertama unsur yang bersifat subjektif, yaitu semua hal yang berkenaandengan batin atau melekat pada keadaan batin orang yang melakukan tindakpidana (mens rea = criminal responsibility), dan kedua unsur yang bersifatobjektif, yaitu semua hal mengenai perbuatan yang bersifat melawan hukum(actus

Bahwa syarat untuk menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa, makaterlebih dahulu dipertimbangkan adalah adanya perbuatan (actus reus) danadanya kesalahan (mens rea). Berkaitan dengan itu, knusus dalam menilaikesalahan (mens rea) modus operandi sangat perlu dipertimbangkan ;b. Bahwa Terdakwa sebagai Kepala KKP melakukan kegiatan penyuntikanvaksinasi meningitis atas permintaan yang dilakukan oleh Biro Travel untukpara jamaah umroh dan haji;c.