pengujian sampel yangdiduga PCC dalam laporan Uji identifikasi Paracetamol positif, Coffein laporanuji identifikasi positif, Carisoprodol laporan uji indetifikasi positif, sehingga Dra.Sarinah,Apt mengacu pada surat keputusan kepala Badan Pengawasan obatdan Makanan RI Nomor : HK 04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tanggal 27 Juni2013 tentang pembatalan izin edar obat yang mengandung Karisoprodol, makauntuk mengkomsumsikan/penggunaan obat jenis PCC tersebut sudah dilarangoleh dokter sesuai dengan edaran Menkes

Sarinah,Apt mengacu pada suratkeputusan kepala Badan Pengawasan obat dan Makanan RI Nomor : HK04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang pembatalanizin edar obat yang mengandung Karisoprodol, maka untukmengkomsumsikan/penggunaan obat jenis PCC tersebut sudah dilarangHalaman 7 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN Tteoleh dokter sesuai dengan edaran Menkes dan terdakwa termasuk illegaluntuk obatobatan tersebut.Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;Menimbang, bahwa

dimaksuddengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dankosmetika sebagaimana dijelaskan dalam LIU No 36 Tahun 2009tentang Kesehatan Pasal 1 Ayat (4) UU RI Nomor 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan ;Bahwa ahli menerangkan Persyaratan yang harus di penuhi seseorangdalam melakukan pekerjaan Kefarmasian adalah : Wajib memiliki surattanda registrasi berupa : STRA bagi apoteker dan STRTTK bagi tenagatekhnis kefarmasian sebagaimana tercantum dalam pasal 2PERMENKES REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 889/MENKES

pekerjaankefarmasian wajib memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasianbekerja, surat izin berupa :e SIP A bagi apoteker penanggungjawab difasilitas pelayanankefarmasian;e SIPA bagi apoteker pendamping difasilitas pelayanankefarmasian;e SIKA bagi apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasiandifasilitas produksi atau fasilitas distribusi/pelayanan;e SIK TTK bagi tenaga teknis kefarmasian yang melakukanpekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian. sesuai denganPERMENKES REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 889/MENKES

PER/V/ 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan liin kerja TenagaKefarmasian (Bab V bagian kesatu pasal 17 ayat 1 dan 2);Sehingga fasilitas pelayanan kefarmasian adalah sarana yangdigunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaituapotek, instalasi farmasi Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Toko obatatau Praktek bersamaBahwa ahli menerangkan Tidak semua orang di perbolehkan praktikkefarmasian syarat dan ketentuan tenaga kefarmasian sudah diaturdalam PERMENKES REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 889/MENKES

barangnya) dan dipertegas pada pasal 106 undang undang kesehatan no. 36 Tahun 2009;e Bahwa yang dimaksud tidak memiliki keahlian dan kewenanganuntuk melaksanakan praktik kefarmasian, sebagaimana tercantum dalamPasal 198 UU RI no. 36 Tahun 2009, yaitu sesuai dengan pasal 108 orangyang tidak memiliki latar belakang pendidikan sebagai tenaga apoteker danjuga memiliki ijin praktik kefarmasian sesuai dengan syarat dan ketentuantenaga kefarmasian yang diatur dalam PERMENKES REPUBLIK INDONESIA,NOMOR 889/MENKES

Menteri Kesehatan atas rekomendasidari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenangberdasarkan UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, danberdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab4802/NNF/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 dengan kesimpulan barang bukti1 (Satu) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 47,3350 gramdan 1 (satu) batang pireks positif mengandung metamfetamina terdaftar dalamgolongan No Urut 61 Lampiran Peraturan Menkes

Obat dan Makanan atau pejabat lain yangberwenang berdasarkan UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab :Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN MIl4802/NNF/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 dengan kesimpulan barangbukti 1 (Satu) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 47,3350gram dan 1 (satu) batang pireks positif mengandung metamfetamina terdaftardalam golongan No Urut 61 Lampiran Peraturan Menkes

tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlakusehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang buktidalam perkara a quo;Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoriskriminalistik Nomor Lab : 4802/NNF/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019dengan kesimpulan barang bukti 1 (Satu) paket plastic berisikan kristal beningdengan berat netto 47,3350 gram dan 1 (satu) batang pireks positifmengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan No Urut 61 LampiranPeraturan Menkes

Pada saat ditangkap terdakwa menyatakanbahwa terdakwa dan Dadi tidak mempunyai ijin untuk membawa shabu;Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoriskriminalistik Nomor Lab : 4802/NNF/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019dengan kesimpulan barang bukti 1 (Satu) paket plastik berisikan kristal beningdengan berat netto 47,3350 gram dan 1 (satu) batang pireks positifmengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan No Urut 61 LampiranPeraturan Menkes RI Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan

Namun demikian seharusnya OditurMiliter menyadari jika pemeriksaan yang dilakukan oleh instansitersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti di sidang pengadilankarena telah menyimpangi Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012 tentangpenunjukkan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika danPsikotropika yang hasilnya dapat digunakan sebagai alat bukti dipengadilan, dengan demikian maka hasil tes urine tidak dapatdigunakan sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan.Penasihat

para Saksi dipersidangan, dan keterangan Terdakwakemudian Penasihat Hukum Terdakwa menguraikan unsurunsurtindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa danberpendapat semua unsurunsur tindak pidana yang didakwakankepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkandengan analisa yuridis sebagai berikut:1) Bahwa hasil tes urine yang dilakukan oleh Staf inel Kodim0820 Probolinggo dengan melibatkan Urdokkes PolresProbolinggo telah menyimpangi Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor194/MENKES

,Apt, akan tetapi oleh OditurMiliter surat tersebut tidak dimasukkan sebagai barang bukti di dalam suratdakwaannya.Bahwa sebagaimana Keputusan Menteri kesehatan Republik IndonesiaNomor 194/Menkes/SK/V1I/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang PenunjukanLaboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, Balai LaboratoriumNarkoba Badan Narkotika Nasional adalah merupakan salah satu lembagayang berwenang untuk melakukan Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika,oleh karena itu walaupun Oditur Militer tidak

Terdakwa Serka Umar Faruk dariUrusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Probolinggo KotaNomor SKN/01/1/2016/Urkes tanggal 11 Januari 2016 tersebutdibuat oleh lembaga yang tidak berwenang melakukanpemeriksaan Narkotika dan Psikotropika sebagaimana KeputusanMenteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan LaboratoriumPemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, dan hasilpemeriksaanya bertentangan/tidak bersesuaian denganHal.20 dari 34 hal.

Terhadap Pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan bukti suratberupa surat keterangan narkoba dari Urdokkes Polres Probolinggotidak dapat digunakan sebagai alat bukti dan harus dikesampingkankarena telah menyimpangi Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012 tentang penunjukkanLaboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, Majelis Hakimmemberikan pendapatnya sebagai berikut:a.

Menkes RI Nomor: 194/Menkes/SK/VI/2012tanggal 15 Juni 2012 tentang penunjukan laboratorium yang berwenangmelakukan pemeriksaan narkotika dan psikotropika. Sehingga hasilpemeriksaan urine Terdakwa yang dilaksanakan di Laboratorium KlinikPramita Jl. Adityawarman Nomor.7375 Surabaya, oleh karena tidak tercantumdalam Lampiran Kep.

Menkes dimaksud, maka Laboratorium Pramita secaralegalitas tidak berwenang melakukan pemeriksaan tes urine psikotropika dannarkotika yang digunakan sebagai alat bukti perkara Terdakwa. Oleh karenatidak adanya Saksi yang melihat dan mendengar secara langsung terjadinyasuatu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, serta tidak terpenuhinya syaratlegal formal alat bukti pemeriksaan yang sah, maka unsur kedua Penyalahguna tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan.2.

Menkes RI Nomor: 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal15 Juni 2012 tentang penunjukan laboratorium yang berwenang melakukanpemeriksaan narkotika dan psikotropika, Majelis Hakim sependapat denganTim Pensehat Hukum. Dengan demikian Hasil Pemeriksaan Urine NoReg.111200831D tanggal 06 Desember 2011 an. Praka Marharis Fitriadi(Terdakwa), yang dibuat Laboratorium Klinik Pramita Jl. Adityawarman 7375Surabaya (yang tidak tercantum dalam Lampiran Kep.

Menkes dimaksud) yangmenyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, urineTerdakwa positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine, adalahtidak sesuai dengan yang ditentukan undangundang, sehingga oleh karenanyahasil pemeriksaan lab tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti suratatau keterangan ahli.

Ataspengakuannya tersebut terhadap Terdakwa lalu dilakukan pemeriksaan urine diLaboratorium swasta yang tidak ditunjuk oleh Menkes RI, dan hasilnya urineTerdakwa dinyatakan positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine.Sedangkan terhadap Praka Nanang Sujono yang mengajak Terdakwamengkonsumsi sabusabu, oleh karena kesatuannya berbeda dengan Terdakwa,pemeriksaan urine Praka Nanang Sujono baru dilakukan pada tanggal 27 Maret2012 atau sekira 4 (empat) bulan setelah mengkonsumsi sabusabu bersamaTerdakwa

Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002 tentang Surat Permintaan PenggunaanNarkotika untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, dapat melakukanpermintaan penggunaan Narkotika untuk kemudian diserahkan kepadapemerintah setelan mendapatkan izin dari menteri sedangkan dalam perkara inimulai dari saat proses Penyidikan maupun saat Putusan dibacakan, Negaramaupun Pemerintah tidak pernah mengajukan baik kepada Penyidik, PenuntutUmum maupun kepada Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk menyerahkanbarang

ekseskusinya dengan mengingat amar tersebutyang kurang tepat atau tidak tegas karena jika barang bukti dinyatakanDIRAMPAS oleh Jaksa / Penuntut Umum maka barang bukti tersebut tidaklahdapat dimusnahkan oleh Jaksa / Penuntut Umum mengingat amarnya Dirampasuntuk Negara bukan Dirampas untuk Dimusnahkan atau jikalau barang buktitersebut diserahkan kepada laboratorium pemerintah atau lembaga lain yangditetapkan oleh Pemerintah makahal tersebut bertentangan dengan SuratKeputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/MENKES

/SK/X/2002 tanggal 29Oktober 2002, karena sebelumnya tidak ada surat permintaan dari Menkes atauizin dari Menteri untuk mengambil barang bukti tersebut, dengan demikianbarang bukti tersebut tidak dapat Dirampas untuk Negara secara nyata;Bahwa seluruh halhal di atas telah dikemukakan dan diuraikan secarajelas oleh Penuntut Umum, akan tetapi Judex Facti dalam hal ini sama sekallitidak mempertimbangkan halhal yang dijadikan alasan oleh Penuntut Umumdalam mengajukan Banding yaitu mengenai barang bukti

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudahmendapatkan izin perceraian dari Menteri Kesehatan RepublikIndonesia, berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor : KP.04.02/MENKES/476/2019 tentang Izin UntukMelakukan Perceraian, yang dikeluarkan pada tanggal 15 Agustus2019, sebagaimana terlampir;9.

yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatuhalangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakankarena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah mendapatkanizin perceraian dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, berdasarkansurat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NomorKP.04.02/MENKES

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidakternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkantanpa hadirnya Tergugat;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudahmendapatkan izin perceraian dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia,berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor : KP.04.02/MENKES

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1191/Menkes/Per/VIIV2010tanggal 23 Agustus 2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan;Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir denganPeraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;Dokumen Pengadaan Nomor: 03/PAN.ALKES/IX/2012 tanggal 10September 2012;Bahwa selaku PPK, SUMARGONO, SKM.MA memiliki tugas pokok dankewenangan, sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan PresidenNomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

alasan yangtidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterimaoleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan;. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secarabertanggung jawab; dan/atauberdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal99 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaanBarang/Jasa produksi dalam negeri,Bahwa diantara Peserta Lelang Pengadaan tersebut tidak ada satupunyang memiliki Izin PAK, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor:1191/Menkes

Pendapatan danBelanja Negara (APBN) Tahun Anggaran Perubahan 2012, sesuaiDaftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian KesehatanRI Nomor: 3433/02404.4.4.01/13/2012 tanggal 22 Oktober 2012;Bahwa terdakwa DEVI REZA RAYA, SE selaku Direktur Utama PT BinaInti Sejahtera juga melampirkan dukungan dari perusahaan yang tidakmemiliki kewenangan melakukan penyaluran alat kesehatan, yang tidaksesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor:Halaman 11 putusan Nomor. 20/Pid.SusTPK/2016/PT SMG1191/Menkes

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1191/Menkes/Per/VIIV2010tanggal 23 Agustus 2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan;. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir denganPeraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;.

dapat diterimaoleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan;e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secarabertanggung jawab; dan/atauf. berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal99 ayat (38), ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaanBarang/Jasa produksi dalam negeri,Bahwa diantara Peserta Lelang Pengadaan tersebut tidak ada satupunyang memiliki Izin PAK, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor:Halaman 25 putusan Nomor. 20/Pid.SusTPK/2016/PT SMG1191/Menkes

instansi lainnya dan media cetak yangdatanya dapat dipertanggungjawabkan;f Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggalatau lembaga independen;g Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yangberwenang;Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.3lampiran I Bab I huruf F.I.f 7) menyatakan spesifikasi teknis dan gambartidak mengarah pada merek/produk tertentu kecuali untuk suku cadang/komponen produk tertentu;Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 676/Menkes

Pontianak, bahwa PemohonPeninjauan Kembali melanggar Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia No. : 676/ Menkes/SK/V/2005 tentang Pedoman Umum PengadaanObat Program Kesehatan Tahun 2005, sangatlah tidak tepat.

bukti yangmeringankan bagi Pemohon Peninjauan Kembali, karena terjadi kesalahanInterpretasi, maka Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan buktibuktitersebut dihadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang terhormatsebagai salah satu Novum;Bahwa jika dihubungkan dengan Surat Perjanjian Jual Beli/Kontrak Pasal 3, ayat(1) sampai ayat (13) sebagai dasar hukum yang mengikat, tidak ada satupunyang menyatakan bahwa dasar hukum pelaksananan pekerjaan adalahKepmenkes RI No. : 676/Menkes/SK/V/2005.

Jika ditelaah dengan benarsesungguhnya bahwa Kepmenkes RI No. : 676/Menkes/SK/ V/2005 tersebutmengatur mengenai asas lex specialis, dalam arti Kepmenkes RI tersebuthanya diterapkan untuk pengadaan obatobatan Program Kesehatan sesuaidengan daftar dan harga dalam lampiran Kepmenkes tersebut yang merupakansatu kesatuan dengan seluruh isi Kepmenkes RI tersebut dari point pertamasampai point ke empat dan lampirannya sebanyak 3 lembar;Bahwa dengan dikesampingkannya Kepmenkes RI NO: 676/Menkes/SK/V/2005

Rajawali Nusindo, Keputusan Direksi PT.Rajawali Nusindo No. : 046/SK/Nus.01/II/06 tanggal 15 Maret 2006 danKepmenkes RI No. 676/Menkes/SK/V/2005 tidak dapat dikualifisirsebagai keadaan baru (novum) sebagaimana dimaksud dan diatur dalamPasal 263 ayat (2) huruf a UndangUndang No. 8 Tahun 1981, karenaTerdakwa/Terpidana didakwa selaku Kepala Cabang PT.

berupa 2 (dua) linting rokok berisiirisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,143 gram tersimpandi dalam bungkus rokok DUNHIL milik Bagus Satria Wibowo setelah dilakukanpemeriksaan secara laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium ForensikBareskrim POLRI Cabang Semarang No.LAB:283/NNF/2017 disimpulkan BB618/2017/NNF dan BB619/2017/NNF diatas mengandung ABFUBINACAterdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 87 dan 5FLUOROADB terdaftardalam Golongan (satu) Nomor urut 95 dalam Peraturan Menkes

Gorilla tidak mempuyai ijin dari yang berwenang;Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatmembenarkan dan tidak keberatan;Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acaralaboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI CabangSemarang No.LAB:283/NNF/2017 disimpulkan BB618/2017/NNF dan BB619/2017/NNF diatas mengandung ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 87 dan 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (satu)Nomor urut 95 dalam Peraturan Menkes

berwenang;Menimbang, bahwa selanjutnya akan diperimbangkan apakahbarang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut merupakanjenis Narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara laboratoriskriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI CabangSemarang No.LAB:283/NNF/2017 disimpulkan BB618/2017/NNF danBB619/2017/NNF diatas mengandung ABFUBINACA terdaftar dalamGolongan (satu) Nomor urut 87 dan 5FLUOROADB terdaftar dalamGolongan (satu) Nomor urut 95 dalam Peraturan Menkes

obatobatan terlarang (bukti P5);b.Bahwa untuk lebih memastikan dan meyakinkan hasil tes urine milik TergugatSamsul Bahri NB3061 positif mengandung narkoba/obatobatan terlarangseperti disebutkan pada huruf a diatas, Penggugat mengirimkan urine milikTergugat Samsul Bahri NB3061 ke Pusat Laboratorium Forensik BareskrimPOLRI di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Denpasar sejalan denganmaksud Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NomorHalaman 3 dari 22 Putusan Nomor 2/Pdt.SusPH1/2016/PN.Mtr194/MENKES

Bahwa dalil Penggugat sebagaimana pada angkah 5 huruf :a) Pemeriksaan kesehatan /medical check up di SOS Clinic, dari tes urineTergugatyang diduga positif mengadung narkoba/obatobatan terlarangpatutlahdipertanyakan, apakah sudah sesuai dengan standart operationalprosedurterkait pemeriksaan narkoba di Perusahaan ( Bukti T7);b) Bahwa sebagaimana Keputusan Menteri Kesehatan RINomor194/MENKES/V2012, pengiriman sampel hasil tes urine milikTergugat kePusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Denpasar tidaksejalan

Foto copy Keputusan Menteri Kesehatan RI, Nomor 194/Menkes/SK/VV/2012 diberitanda 18;9.

Samsul Bahri NB3061 positif mengandung narkoba/obatobatan terlarang(bukti P5), dan untuk lebih memastikan dan meyakinkan hasil tes urine milikTergugat Samsul Bahri NB3061 tersebut positif mengandung narkoba/obatobatanterlarang seperti disebutkan pada huruf a diatas, Penggugat mengirimkan urine milikTergugat Samsul Bahri NB3061 ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRIdi Laboratorium Forensik POLRI Cabang Denpasar dan sejalan dengan maksudKeputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/MENKES

tersebutterdakwa bakar menggunakan korek api gas sehingga terdakwa bisa menghisapsecara perlahan asap yang keluar dari botol alat hisap sabu tersebut selanjutnyaasapnya terdakwa hembuskan, kemudian terdakwa ulangi menghisap lagisampai narkotika jenis sabu yang ada di pirex habis lalu setelah selesaimengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut air yang ada pada botol alat hisapsabunya dibuang;e Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Balai Laboratorium Kesehatan(laboratorium resmi pemeriksaan narkoba berdasarkan KEP MENKES

No. 194/MENKES/SK/V1I/2012) No.

PM.01.05.91.11.15.61 tanggal 03 Nopember 2015 diperoleh kesimpulan setelah12Hal. 13 dari 29dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang buktitersebut : (+) positif metamfetamin (termasuk narkotika golongan I menurutlampiran Undangundang RI No. 35. tahun 2009 tentangNarkotika);2 Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Kesehatan (laboratorium resmipemeriksaan narkoba berdasarkan KEP MENKES No. 194/MENKES/SK/VI/2012) No.

WIN sebelum adanya penangkapan; Menimbang, bahwa dengan adanya Berita Acara Hasil Pengujian LaboratoriumKesehatan (laboratorium resmi pemeriksaan narkoba berdasarkan KEP MENKES No.194/MENKES/SK/V1/2012) No.

dan sejak tahun 2011 PTLearderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tabletdouble L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yangtidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu;Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kegiatankefarmasian menjual obat daftar G adalah tidak dibenarkan danmelanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/V /201 1 bahwa yang diberi jin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;Bahwa sesuai dengan UndangUndang No.36 Tahun 2009 TentangKesehatan semua sediaan farmasi sebelum diedarkan harusmempunyai nomor pendaftaran/ijin edar dan diproduksi oleh industrifarmasi dengan menerapkan cara produksi obat yang baik (CPOB);Bahwa apabila seseorang

/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 1448/Menkes/Per/V 1/2011 bahwa yang diberi ijinuntuk mendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftarG adalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas dan ketentuan penggunanan obat yang termasuk dalam daftarG yakni obat keras harus ada petunjuk dan perintah dokter yaitumenggunakan resep dokter;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas Terdakwa

berkas Penyidik);Menimbang, bahwa pil dobel L adalah tablet putih berlogo LL yang diijinkan resmi BPOM adalah obat dengan merk dagang ARTANE yangdiproduksi olen PT Learderle masuk kategori obat keras atau daftar G dansejak tahun 2011 PT Learderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM,yang berarti tablet double L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenistablet yang tidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsudan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/V 2011 bahwa yang diberi ijin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalahPedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit dan Puskesmas danketentuan penggunaan obat yang masuk daftar G tersebut harus denganResep dokter, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual ataumengedarkan pil Dobel L tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatasMajelis Hakim berpendapat Terdakwa

Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat suratperintah khusus baik secara tertulis maupun lisandari Dan Lanud Supadio maupun Dan Satpomau untuktidak mengkonsumsi Narkoba.Bahwa di persidangan Oditur Militermengajukan barang bukti berupa surat surat1 (satu) lembar Berita Acara Hasil PemeriksaanNomor 71/1V/2010 tanggal 1 April 2010 oleh RumkitBhayangkara TK IV Polda Kalbar dengan hasil TestAmphetamine Negati ( ).Bahwa jika dikaitkan dengan Keputusan MenteriKesehatan RI Nomor : 522/Menkes/SK/V1I/2008 tanggal6

Juni 2008 ~=tentang penunjukan LaboratoriumPemeriksaan Narkotika dan Psikotropika yangmerupakan pencabutan dari Keputusan MenteriKesehatan 1175/Menkes/SK/X/1998 dan KeputusanMenkes Nomor : 1352 /Menkes/XII/2004, khusus untukwilayah Kalbar pemeriksaan Spesimen Psikotropikadan Narkotika, sesuai lampiran Keputusan MenteriKesehatan Nomor : 522/Menkes/SK/V1I/2008, pada angkaRomawi Ii Nomor urut 15, adalah pada unitlaboratorium Kesehatan Propinsi Kalbar di Jl.Soedarso Sei Raya Pontianak.Rujukan Kep Menkes

: /71/IV/2010 Depkes tanggal 1April 2010 menegaskan bahwa tata cara melakukanpemeriksaan dengan metode Scraning Tes denganmenggunakan alat merk INSTANSWER dengan kata laintidak diuji atau diurai unsur unsur' kimianya danhanya berpedoman/tergantung dengan alat untukdigunakan apalagi jika dikaitkan dengandurasi/jarak waktu antara pemakaian terahir dengansaat diuji Urine nya sekitar 4 (empat) bulansehingga hasilnya Negatif.= Bahwa Majelis tidak bermaksud untukmengindahkan terhadap suatu peraturan (Menkes

maksud dariperbuatannya sendiri;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi ialahkegiatan atau rangkaian kegiatan menyiapkan, mengolah, membuat, danmenghasilkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan termasuk mengemasdan/ atau mengubah bentuk sebelum diedarkan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkanmerupakan kata kerja dari peredaran dimana sesuai pengertian dalamHalaman 14 dari 20 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2019/PN BywPasal 12 angka 13. 4Peraturan = Menteri Kesehatan Nomor1010/MENKES

/PER/X1I/2008 sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 1120/Menkes/PER/XII/2008 tentang RegistrasiObat, adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran ataupenyerahan obat, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan,atau pemindahtanganan.

instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidakmengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis,menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkankesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsitubuh;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UndangUndangNomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dan dalamPasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1010/MENKES

/PER/XI/ 2008 sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 1120/Menkes/PER/XII/2008 tentang RegistrasiObat diatur bahwa obat yang diedarkan di wilayah Indonesia, sebelumnyaharus dilakukan registrasi untuk memperoleh izin edar dari Badan PengawasObat dan Makanan (BPOM);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahuiTerdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekitar pukul21.30 WIB di pinggir jalan masuk Dusun Derwono, Desa Balak, KecamatanSonggon, Kabupaten

warna putin dengan beratnetto 20,16 gram dan dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakansebagai barang bukti dalam persidangan, dengan demikian selayaknyabarang bukti tersebut dinyatakan secara tegas dirampas untuk Negara secaranyata;Bahwa jikalau Negara (Pemerintah) memerlukan suatu barang buktiNarkotika yang akan dipergunakan untuk kepentingan dan pengembanganilmu pengetahuan atau demi kesehatan, maka Negara dalam hal inipemerintah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor1332/Menkes

ekseskusinyadengan mengingat amar tersebut yang kurang tepat atau tidak tegas karenajika barang bukti dinyatakan dirampas oleh Jaksa/Penuntut Umum makabarang bukti tersebut tidaklah dapat dimusnahkan oleh Jaksa/PenuntutUmum mengingat amarnya dirampas untuk Negara bukan dirampas untukdimusnahkan atau jikalau barang bukti tersebut diserahkan kepadaLaboratorium Pemerintah atau lembaga lain yang ditetapkan oleh Pemerintahmaka hal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNomor 1332/Menkes

/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002, karenasebelumnya tidak ada surat permintaan dari Menkes atau izin dari Menteriuntuk mengambil barang bukti tersebut, dengan demikian barang buktitersebut tidak dapat dirampas untuk Negara secara nyata;Dengan kekeliruan putusan Judex Facti (terutama Pengadilan Tinggi), makasudah sewajarnya bila Majelis Hakim Mahkamah Agung membatalkanputusan tersebut kemudian mengambil alin dengan cara mengadili sendiriperkara ini dan memutus sesuatu pertimbanganpertimbangan berdasarkanhukum

apalagi dilelang sebagaimana putusan Majelis Hakim,dan kalau pun akan dirampas untuk Negara perlu ada permintaan terlebihdahulu, akan tetapi dalam perkara a quo tidak ada atau belum ada permintaandari Pemerintan atau Menteri Kesehatan kepada Majelis Hakim atau kepadaPenuntut Umum atau kepada Penyidik untuk barangbarang sitaan tersebutdigunakan dalam rangka pengobatan atau untuk penelitian dalam rangkapengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana diatur dalam Surat KeputusanMenteri Kesehatan Nomor 1332/Menkes

No. 36 Tahun2009 tentang Kesehatan Pasal 106 ayat (1) menyebutkan bahwa sediaanfarmasi dan alat kesehatan hanya daapat diedarkan setelah mendapat izinedar, demikian juga pada Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia No 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang notifikasi kosmetikPasal 3 ayat (1) menyatakan setiap kosmetik hanya dapat diedarkansetelah mendapat izin edar dari Menteri.

Jadi kalau belum ada izinedarnya kosmetik tersebut tidak boleh diperdagangkan.Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang notifikasi Kosmetik Pasal 3 ayat (2)menyatakan izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupanotifikasi.Bahwa Ahli menerangkan Notifikasi kosmetik harus dicantumkan padabagian kemasan baik kemasan sekunder maupun kemasan primer, aagarmmemudahkan pengawasan peredaran kosmetika yang dijualnbelikan dipasaran.Bahwa AHLI

menerangkan sesuai dengan Peraturan Menteri KesehatanRepublik Indonesia No 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang notifikasikosmetik Pasal 5 ayat (1) menyatakan Bahwa kosmetika yangdinotifikasikan harus dibuat dengan menerapkan Cara PembuatanKosmetika Yang Baik (CPKB), Sedangkan pada ayat (2) menyatakanpersyaratan teknis sebagaimaana dimaksud pada ayat (1) meliputiHalaman 12 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Timpersyaratan keamanan, bahan, penandaan dan klaim, jadi kalaukosmetika itu. tidak aman

No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 106 ayat (1)menyebutkan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya daapatdiedarkan setelah mendapat izin edar, demikian juga pada PeraturanMenteri Kesehatan Republik Indonesia No 1176/MENKES/PER/VIII/2010tentang notifikasi kosmetik Pasal 3 ayat (1) menyatakan setiap kosmetikhanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri.

24 pcs77 Krim Mei Yung Super Kosmetik TIE 115 pcs78 Spesial Meiyung krim Kosmetik TIE 144 pcs79 PONDS komplit Kosmetik TIE 4 pcs80 Garnier maskara Kosmetik TIE 2 pcs81 Loreal maskara Kosmetik TIE 1 pcs82 Temulawak maskara Kosmetik TIE 1 pcs Bahwa benar Kosmetika tanpa izin edar (TIE) tidak bolehdiperjualbelikan halinimelanggar Undangundang Nomor: 36 tahun2009 tentangKesehatan;Bahwa TOKO KHARISMA telahmelakukan peredaran produk kosmetikatanpa nomor izin edarBerdasarkanPasaliayat4PermenkesNo.II76/MENKES

Aptyang telah memberikanketerangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa Ahli bekerja pada Badan POM RI sejak tahun 1994 dan mulaibekerja sebagai Staf Pemeriksa pada BBPOM Banda Aceh sejak tahun2004 sampai dengan sekarang ; Bahwa Ahli pernah mengikuti berbagai pelatihan, antara lain PelatihanInspektur Cara Pembuatan Obat yang Baik, Pelatihan Pengujian Obat danMakanan, dan Pelatihan Cara Distribusi Obat yang Baik ; Bahwaberdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Rl No.I176/Menkes

/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetik, yang dimaksudKosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksud untukdigunakanHalaman 32 dari 66 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2016/PN Birpada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku,bibir,organgenital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutamauntukmembersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan ataumemperbaikibau badan, melindungi atau memelihara tubuh pada kondisibaik ;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Rl =Nomor445/MENKES/ PER

Waspada apabila produkmengandungunsurberbahaya yang dapat mem bahayakantubuhkita ;Bahwa yangdimaksuddenganmengedarkanyaitu:berdasarkanpasallangka4Permenkes No 220/ Menkes/ Per/IX/76 tentang produksidan peredarankosmetika dan alat kesehatan :Mengedarkan adalah menjual menyajikanditempatpenjualan,menyerahkan, memiliki atau mempunyaipersed iaan d itempat penjualan ,dalam salon kosmeti k, di pabrikyang memproduksi, diruang perusahaanlain dari pada yangtersebut diatas, dihalaman , dalam kenderaan, kapaludara

/Per / VIIV2010tentang NotifikasikKosmetik, yang dimaksudKosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksud untukdigunakan padabagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku,bibir,organ genitalbagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untukmembersihkan,mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaikibau badan,melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik ;Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor445/MENKES/ PER/W/1998tentang bahan, zat warna, substratum, zatpengawet

No. 19 tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetikyang dimaksud dengan kosmetik adalah bahan atau sediaan yangdimaksud untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidemis,rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosaHalaman 7 dari 21 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Smrmulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubahpenampilan dan/atau emperbaiki bau badan atau melindungi ataumemelihara tubuh pada kondisi baik; Bahwa berdasarkan Permenkes RI Nomor1176/MENKES

digit angka dibelakangnya, huruf N merupakan kodeNotifikasi dan huruf X merupakan kode benua yang diwakili dengan hurufA (Asia), B (Australia), C (Eropa), D (Afrika) dan E (Amerika)dicantumkan pada label dan kemasan dari produk kosmetik tersebut;Bahwa Kosmetik yang tidak memiliki ijin edar tidak dapat dijaminkeamanan, kegunaan dan mutunya oleh Pemerintah sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku Kosmetik tersebut tidakboleh diedarkan atau dijual; Bahwa berdasarkan Pemenkes RI Nomor 1176/MENKES

/PER/VIII/2010tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 11 ayat (1) notifikasi berlaku dalamjangka waktu 3 (tiga) tahun; Bahwa berdasarkan Permenkes RI Nomor1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 4 ayat(2) notifikasi terdiri atas Industri kosmetika yang diwilayah Indonesia yangtelah memiliki jin produksi, Importir kosmetika yang mempunyai AngkaPengenal Impor (API) dan surat penunjukkan keagenan dari produsenNegara asal dan/atau Usaha perorangan/badan usaha yang melakukanHalaman 8 dari

21 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Smrkontrak produksi dengan industri kosmetika yang telah memiliki jinproduksi; Bahwa berdasarkan Pemenkes RI Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 1 butir 4 yang berbunyi Peredaranadalah pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualandan penyediaan ditempat serta penyimpanan uantuk penjualan danproduksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan,mengolah, membuat, mengemas dan/atau mengubah bentuk sediaankosmetika

., JabatanStaf Bagian Hukum, Organisasi danHumas Setditjen Bina YanmedKementerian Kesehatan RI, Jalan HR.Rasuna Said Blok X5 Kav. 49, JakartaKesemuanya Warga Negara Indonesia,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorTU/MENKES/512/1V/2010, tertanggal 26April 2010, selanjutnya disebutSCDAGAl nee cece ec ececeeeseeeseeeeeteteeeees TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor : 36/PEN DIS/2010/PTUN JKTtertanggal 15 Maret

urusan pemerintahan diBidang Kesehatan i Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketatersebut bersifat konkrit, individual dan final,karena Surat Keputusan tersebut secara konritberwujud surat dan jelas nyata, yang ditujukankepada Individual in casu Pihak Penggugat, dantelah final karena tidak memerlukan persetujuandari institusi lainnya, serta telah menimbulkanakibat hukum yang sangat merugihan kepentinganPenggugat ;Bahwa disamping itu berdasarkan Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia No.1117/Menkes

SANJAYA, SH, Dkk,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 083/SK/BWH/I1I/2010,tertanggal 25 Februari 2010,, dan sedangkan untuk pihakTergugat telah datang menghadap kuasanya bernama BUDISAMPURNA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorTU/MENKES/512/1V/2010, tertanggal 26 April 2010 =;Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, pihakTergugat telah mengajukan jawaban dengan suratnyatertanggal 29 April 2010, sebagai berikut. DALAM EKSEPSI1.

Dengan merujuk padaKeputusan Menteri Kesehatan Ri Nomor1117/Menkes/SK/XI1/2008 Tanggal 1 Desember 2008Tentang Pemberian Kuasa atas nama MenteriKesehatan Selaku Pengguna Anggaran atau penggunabarang untuk menandatangani surat keputusandalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan DanBelanja Negara (APBN) Tahun = Anggran 2009,sehingga pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmenoleh Dirjen Bina Pelayanan Medik selaku PejabatTata Usaha Negara dianggap memperoleh wewenangtersebut atas dasar SUATU MANDAT, sehinggadianggap