Ditemukan 5095 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : onrechtmatige onrechtmatig orechtmatige
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 08-12-2020 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 823/Pdt.G/2020/PN Mdn
Tanggal 25 Mei 2021 — Penggugat:
1.SUMARDI
2.IRFAN BARDI SIREGAR, SE
3.RONI SYAHPUTRA
4.EDI IRAWAN HN SAGALA
5.RYAN ARI SYAHPUTRA
6.JEFRIYANTO GINTING
7.DANA SUHARNA
8.RUDDY KHADI
9.AHMAD DANY RS
10.MUHAMMAD ILYAS, SS
11.M.ADIL SIBARANI
Tergugat:
1.PT. Solusi Transportasi Indonesia Cabang Medan
2.PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia Cabang Medan
133 — 51
  • Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara a quo, berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapatdijalankan lebih dahulu walau ada verzet, banding atau kasasi(Uitvoerbar bij voorrad) ;30.Bahwa oleh karena Para Tergugat telan melakukan perbuatanmelawan hukum (Onrechmatige daad) oleh karena itu sudah tepatdan beralasan Para Tergugat dihukum secara tanggung rentenguntuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.Berdasarkan alasanalasan diatas, dengan ini Para Penggugat memohonkiranya
Pengadilan PN BANJARNEGARA Pidana Umum Penghinaan
Register : 03-02-2016 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 11/Pid.B/2016/PN.Bnr
Tanggal 21 Juni 2016 — Terdakwa-ISKANDAR Als. YAHYA IDRUS Bin MARTA WIRANA
71 — 12
  • Anwar, S Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Buku II Jilid I, cet ketiga,1982, Hal. 7677 )Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum (onrechmatige daad) adalahperbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hak subyektif (het subjectief recht)atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (in srijd is met des daderrechtsplicht) atau bertentangan dengan kesusilaan ( tegen de geode zeden) ataubertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (wat indruischtegen de sischen van de moraal
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Tanah
Putus : 07-05-2013 — Upload : 27-03-2014
Putusan PN PONTIANAK Nomor 80/PDT.G/2012/PN.PTK
Tanggal 7 Mei 2013 — EDY SUWANTO BONG Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah M. TAYIB bin H. ABDUL RAZAK yaitu HAMDAN bin MUHAMMAD TAYEB DKK
101 — 27
  • Batu layang Kecamatan Pontianak Utara, Kotamadya Pontianak,seluas 7.600 M2, dan harus dilindungi tidaklah beralasan dan oleh karenanya harusditolak ;61Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahPenggugat dengan segala alat buktinya mampu membuktikan Tergugat I, Tergugat II,Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah melakukanperbuatan melawan hukum ( ONRECHMATIGE DAAD ) ex pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, yang unsur unsurnya adalah
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 21-02-2018 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 102/Pdt.G/2018/PN Mdn
Tanggal 25 April 2019 — Penggugat:
1.SRI BANDIAH KESUMA ASTUTI
2.SRI MERANTI
3.TUMINI
4.ENDANG TRI UTAMI
5.ARIB GATRA
Tergugat:
1.KASIH
2.GATOT SUKARIADI KAMIL
3.SRI PRIHARTINI
4.SRI GUSTI
5.SRI HARYANTI NINGSIH
6.DIKY SATRIA
7.FRANKY TJOKROAHDY MULYA,SH
8.Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Medan
9..BANK OCBC NISP TBK CABANG MEDAN
10.KEPALA WILAYAH SUMATERA UTARA PT.BALAI MANDIRI PRASARANA
Turut Tergugat:
1.KEPALA KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN
2.KELURAHAN SIDORAME TIMUR
78 — 27
  • Bahwa, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bahwa prosespengajuan hak tanggungan kepada tergugat IX tidak sesuai denganprosedur yang sah dan cacat hukum, maka atas Surat dari Tergugat XNo.34/BLMSUMUT/II/2018 tertanggal 09 Pebruari, hal : PemberitahuanRencana Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yakniberdasarkan Surat Perintah Kerja dari Tergugat IX Medan No. 0130/LGLARM/BLS/EK/I/2018 tanggal 9 Januari 2018 kepada Tergugat X adalahjuga merupakan hasil rangkaian Perbuatan Melawan Hukum(onrechmatige
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 17-07-2014 — Upload : 28-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 198 K/Pdt/2014
Tanggal 17 Juli 2014 — PT. JASA MARGA (PERSERO), DK MELAWAN Ny. PAULINA MARTHA TANDEPANG ALIAS Ny. P.M. TODING, (Alm), DKK
60 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TurutTermohon Kasasi sejak 17 tahun yang lalu, dan ke semua haltersebut diperolen oleh Para Termohon Kasasi tanpa dapatmenunjukkan bukti kepemilikan hak asli dalam bentuk apapun.Yang diperoleh oleh Para Termohon Kasasi dengan suatu putusanJudex Facti yang sangat absurd, yang sama sekali tidakmencerminkan asas keadilan dan sifatnya berat sebelah danberdasarkan putusan secara tidak adil bertentangan dengan hukumitu telah timbul adanya dugaan suatu tindakan yang secara serakahhendak memperkaya diri sendiri (onrechmatige
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 29-11-2016 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 594 PK/Pdt/2016
Tanggal 29 Nopember 2016 — HARTOKO SARWONO VS NY. PAULINA MARTHA TANDEPANG alias NY. P.M. TODING (Alm), dkk
99 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • lalu, dan kesemua hal tersebut diperoleh oleh Para Termohon Peninjauan Kembalitanpa dapat menunjukkan bukti kepemilikan hak asli atas Tanah dalambentuk apapun, Yang diperoleh Para Termohon Peninjauan Kembalidengan suatu putusan Judex Facti yang sangat absurd, yang samasekali tidak mencermikan asas keadilan yang sifatnya berat sebelahdan berdasarkan putusan secara tidak adil bertentangan denganhukum itu telah timbul adanya dugaan suatu tindakan yang secaraserakah hendak memperkaya diri sendiri (Onrechmatige
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 15-10-2018 — Putus : 08-01-2019 — Upload : 29-01-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 384/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 8 Januari 2019 — PT. KREASI BETON NUSA PERSADA, DKK VS TUGIMIN, DKK
92 — 42
  • IX adalahperbuatan melawan hukum ( onrechmatige daaq);Menyatakan peralihan hak yang diperbuat antara Tergugat Il denganTergugat adalah batal demi hukum (nietig) karena telah nyatanyataTergugat Tergugat melanggar Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUH Perdata(BW) dan tidak sah sehingga dapat dibatlakan (vernietig baar) danmerupakan perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad) yang jugatelah melanggar Pasal 1335 KUH Perdata (BW) karena tanah tersebutmasih dalam status persengketaan / persoalan;Menghukum Tergugat
Pengadilan PN MAKASSAR
Putus : 01-12-2014 — Upload : 14-03-2016
Putusan PN MAKASSAR Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Mks
Tanggal 1 Desember 2014 —
249 — 129
  • Suatu keadaan, yang secara hukum, mewajibkan seorangatau lebih direksi untuk memperoleh kuasa atau wewenang ataupersetujuan dari Kurator Pailit terlebin dulu sebelum melakukan suatuperbuatan hukum yang dapat mengikat perusahaan atau perseroan.Tiada ijin/kuasafwewenang Kurator mana, perobuatan seorang atau lebihdireksi perusahaan pailit yang demikian itu, jelas merupakan suatuperbuatan melawan hukum (onrechmatige overheids daads).
Pengadilan PN MAKALE Perdata Tanah
Register : 22-11-2011 — Putus : 07-08-2012 — Upload : 16-02-2017
Putusan PN MAKALE Nomor 89/PDT.G/2011/PN.MKL
Tanggal 7 Agustus 2012 — JOHANIS LIONG (PENGGUGAT) VS HENOK LING (A) KHO TJOO LING, SAUL INDAN BULO (AHLI WARIS ALM. LAI BIRA), TAPPE BULO (AHLI WARIS LAI BIRA), Dkk (TERGUGAT)
95 — 42
  • maka segalasesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggaptermuat dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan: TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA DALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat , Il, Ill, IV, V, VI,VIII, IX telah mengajukan tangkisan / eksepsi yang intinya sebagai berikut: Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat (onrechtmatige overheiddaad) dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh personal atau badanhukum perdata lainnya (onrechmatige
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 29-12-2017 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 716/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst
Tanggal 2 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
197 — 85
  • Hal ini jelas menjadi kontradiktif dengan dasar pengajuanGugatan Para Penggugat yang berupa perbuatanmelawanhukumdan jelas akan menimbulkan kerancuan serta bertentangan dengankaidah Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia.Bahwa oleh karena dalam Perkara Perdata a quo Para Penggugat telahmencampuradukkan dasar hukum Gugatannya, antara gugatan perbuatanmelawan hukum (onrechmatige daad)dengan gugatan cidera janji(wanprestasi), JELAS TERBUKTI bahwa Gugatan Para Penggugat tidakjelas atau kabur (
    Jkt.Pst52.Bahwa oleh karena di dalam Perkara Perdata a quoPara Penggugattelahmencampuradukkan dasar hukum Gugatannya, antara gugatanperbuatan melawan hukum (onrechmatige daad)dengan gugatan ciderajanji (wanprestasi), JELAS TERBUKTI bahwa Gugatan Para Penggugattidak jelas atau kabur (obscuur), sehingga sudah selayaknya dan sesuaihukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada PN Jakarta Pusat yangmemeriksa dan memutus Perkara Perdata a quo menyatakan bahwaGugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 22-02-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 482/Pdt/2018/PT SMG
Tn. Krisnanto Hadiwidjaya Sutrisno (d/h. Tan Kheng Han), lawan Ny. dr. Maria Theresia Nancy Tressyta Sutrisno (d/h Tan Liang Giok), dkk
63 — 38
  • Bahwadalam Pokok dalam gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat adalahmengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad),namun dalam dalil maupun petitum gugatan didalilkan juga mengenaiGugatan Pembagian Waris yang mana jelas menunjukkan bahwaPenggugat mencampuradukkan antara Gugatan Perbuatan MelawanHukum dengan Gugatan Pembagian Warisan;Halaman 24 dari 99 halaman Putusan Nomor 482Pdt/2018/PT SMG4. Bahwa ahli hukum M.
Pengadilan PN LARANTUKA Perdata Tanah
Register : 01-08-2016 — Putus : 20-03-2017 — Upload : 23-05-2017
Putusan PN LARANTUKA Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Lrt
Tanggal 20 Maret 2017 — perdata 1. RAHMAN BELU H.HUSEN Alias RAHMAN HUSEN BOHO Penggugat I 2. MUHAMAD NUR Penggugat II lawan 1. HUSEN LABA Tergugat I ; 2. ISMAIL HUSEN, Tergugat II 3. BUMI HUSEN Tergugat III ; 4. ABU BAKAR MAMANG Tergugat IV 5. HAMIDAH SEMAI turutTergugat I 6. ISHAK ANWAR LETING Turut Tergugat II
192 — 113
  • Dalil gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yangmelatar belakangi Gugatan ;Menimbang, bahwa selain itu juga yang dimaksud dengan Gugatan TidakJelas atau Kabur (obscuur libel), yaitu apabila tidak diuraikan secara jelas danterang mengenai subyek hukum yakni siapa yang didudukkan sebagai pihakdalam perkara, baik sebagai Penggugat maupun Tergugat dan juga mengenaiobyek yang dipersengketakan yaitu apabila menyangkut Perbuatan MelanggarHukum (onrechmatige daad), maka harus disebutkan tentang
Pengadilan PN TEGAL Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-03-2017 — Putus : 07-12-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan PN TEGAL Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Tgl
Tanggal 7 Desember 2017 — Tn. Krisnanto Hadiwidjaya Sutrisno melawan Ny. dr. Maria Theresia Nancy Tressyta Sutrisno,dkk
127 — 38
  • Bahwa dalam Pokok dalam gugatana quo yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah mengenai GugatanPerbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad), namun dalam dalilmaupun petitum gugatan didalilkan juga mengenai Gugatan PembagianHalaman 24 dari 99 Putusan Sela Nomor 10/Pdt.G/2017/PN. Tgl.Waris yang manajelas menunjukkan bahwa PENGGUGATmencampuradukkan antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum denganGugatan Pembagian Warisan;4. Bahwa ahli hukum M.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 22-06-2006 — Putus : 08-01-2007 — Upload : 21-07-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 952/PDT.G/2006/PN.
Tanggal 8 Januari 2007 — PT. INDO BUILD CO lawan 1.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) 2.Mensekneg Selaku Ketua BDN Pengelola GOR B.Karno 3.JAKSA AGUNG R.I 4.KEPALA KANWIL BPN DK. JKT 5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN (BPN) JAKARTA PUSAT
593 — 642
  • Olehkarena itu surat keputusan Tergugat memberikan hak pengelolaan kepada Tergugat Il denganmemasukkan Hak Guna Bangunan No.26/Gelora dan Hak Guna Bangunan No.27/Gelora kedalamhak pengelolaan Tergugat Ill adalah merupakan suatu perampasan yang dilakukan olehkekuasaan dus tidak berdasar hukum.Menimbang, bahwa kalimat suatu perampasan yang dilakukan oleh kekuasaan dus tidakberdasar hukum dapatlah diartikan atau dekwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh penguasa/pemerintah (Onrechmatige
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-12-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2495 K/Pdt/2017
Tanggal 19 Desember 2017 — Ny. SUWARNI, DKK VS DENNI HAZAIRIN THAMRIN (ahli waris almarhum M.H. Tahamrin)
232 — 255 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kepemilikan atas tanah sengketa oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat XI Konvensi, tidak hanya didukung oleh buktibukti yuridis danautentik, tetapi secara de facto, fisik tanah sengketa juga dikuasai olehPenggugat Rekonvensi sebagai pemilik yang sah;Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat Rekonvensi 1/PenggugatKonvensi yang mengakui sebagai pemilik atas tanah sengketa, padahaldiketahuinya bahwa ia bukanlah pemilik dan tidak mempunyai hak atastanah sengketa, jelasjelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum(onrechmatige
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-12-2015 — Upload : 17-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 472 PK/Pdt/2015
Tanggal 30 Desember 2015 — PT BANK MEGA,Tbk VS PT ELNUSA, Tbk
315 — 303 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 472 PK/Padt/2015Coheh) (lihatlan juga VOS, hal. 145), maka yang dimaksud dengansuatu. perbuatan yang bertentangan dengan azasazas hukum(onrechmatige daad) ialah membuat sesuatu atau tidak membuatsesuatu (melalaikan sesuatu) yang: (a) melanggar hak orang lain, (b)bertentangan dengan kewajiban hukum (rechsplicht) dari yangmelakukan perbuatan itu, (c) bertentangan baik dengan kesusilaanmaupun azasazas pergaulan kemasyarakatan mengenaipenghormatan diri orang lain atau barang orang lain
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 16-08-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 09-03-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 118/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 25 September 2019 — Pembanding/Tergugat I : Frengki Eriady
Pembanding/Tergugat II : Viktor Yuan
Pembanding/Tergugat III : Suparni
Pembanding/Tergugat IV : Doni Melstain
Terbanding/Penggugat : Thamrong Angsakul
Turut Terbanding/Tergugat V : Walikota Samarinda
Turut Terbanding/Tergugat VI : Camat selaku Kepala Kantor Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda
Turut Terbanding/Tergugat VII : Lurah, Kepala kantor Kelurahan Makroman, Kota Samarinda
97 — 73
  • Bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud pasal1365 KUHPerdata haruslah memenuhi unsurunsur yang terkandungdidalamnya yakni unsur " adanya tindakan, Perbuatan itu harusmelanggar hukum (Onrechmatige daad), pelakunya mMempunyal unsursalah, tindakan/perbuatan itu. menimbulkan kerugian.
Pengadilan PN SEMARANG
Putus : 09-02-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 383/Pdt.G/2020/PN Smg
Tanggal 9 Februari 2021 —
58 — 7
  • Hoge Raad telah memberikan pertimbangan yaitu:pahwa dengan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) diartikansuatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak oranglain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ataubertentangan, baik dengan kesusilaan, baik pergaulan hidup terhadap oranglain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat dariperbuatannya itu. telah mendatangkan kerugian pada orang lain,berkewajiban membayar ganti kerugian;27.Bahwa akibat
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 21-11-2019 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 11-06-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 230/G/TF/2019/PTUN.JKT
Tanggal 3 Juni 2020 — Penggugat:
1.Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Diwakili oleh Abdul Manan,dkk
2.2. Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet). Diwakili oleh Damar Juniarto. dkk
Tergugat:
1.Presiden Republik Indonesia,
2.Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia,
2826 — 4325
  • Ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Perma Nomor 2 Tahun 2019tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dankewenangan Mengadili perbuatan melanggar Hukum Oleh Badan dan /atau pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad), mengatur:5. Warga masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdatayang terkait dengan tindakan pemerintah.6. Penggugat adalah warga masyarakat yang kepentingannya dirugikansebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintah..
    Administrasi Pemerintahan adalahperbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untukmelakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangkapenyelenggaraan pemerintahan;Menimbang, bahwa lebih lanjut hukum acara penyelesaian sengketaTindakan Administrasi Pemerintahan diatur di dalam Peraturan Mahkamah AgungNomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa TindakanPemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum olehBadan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 13-11-2012 — Putus : 11-11-2013 — Upload : 25-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 663/ PDT.G/ 2012 / PN. JKT SEL.
Tanggal 11 Nopember 2013 — M E L A W A N EMPEROR MINES LIMITED INTERPID MINES LIMITED BRADLEY AUSTIN GORDON VANESSA MARY CHIDRAWI PT. INDO MULTI NIAGA ANDREAS REZA NAZARUDDIN MAYA MIRANDA AMBARSARI
214 — 199
  • Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan MelawanHukum (onrechmatige daad);3. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi materil danimateril kepada Para Penggugat Rekonpensi secara tanggung renteng, yaitu:1) Ganti Rugi Materil sebesar A$ 8,289,854.00 (delapan juta dua ratus delapanpuluh Sembilan delapan ratus lima puluh empat Dolar Australia); dan2) Ganti Rugi Imateriil sebesar A$ 100,000,000.00 (seratus juta Dolar Australia).4.