Tita Konstruksi karena secara tekhnis merupakan tugas pokok dari kabagtehnikBahwa saksi membenarkan dokumen pertanggungjawaban kegiatanpengeboran di kedua titik tersebut sebagai berikut: Surat tertanggal 9 Maret 2013 tentang permintaan pengajuan penawaranyang ditandatangani oleh Drs. H. Abdul Rachman Azis, Msi. Perincian Biaya Pengeboran Sumur Dalam Jin. MH. Thamrin yangditandatangani oleh Budi Kastomo selaku CV. Tita Konstruksi.

"Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis tersebut dimaka dapat disimpulkan bahwa kepentingan individu tidak dapat diajukanoleh Lembaga Perlindungan Konsumen adalah masyarakat penggunabarang dan jasa (konsumen) yang merasa telah dan akan dirugikan secarakeseluruhan oleh pelaku usaha. 7.

Bila okulasi gagal, maka okulator dapat segeramengulangi okulasi atau penyulaman dari sumberentres yang ditetapkan.Perhitungan jumlah sambungan berhasil dilakukanoleh petani pemilik bersama tim tekhnis perkebunan dan pihak rekanan disertai berita acara.

dinas itu berasaldari PPK;Bahwa menurut saksi yangbertanggung jawab ataspenanda tanganan berita acarapemeriksaan fisik pekerjaanadalah PPK;Bahwa pembayaran 100% yangbertanggung jawab secaraadministrasi adalah KepalaDinas dan PPK;Bahwa untuk pencairan uangke KPPN bukan hanyamenggunakan nota dinas;Bahwa nota dinas tidakdilampirkan dalam persyaratanpencairan dana 100%melainkan hanya SPP, SPMUdan berita acara pemeriksaanfisik barang 100%;Bahwa posisi PPK dan KepalaDinas yang bertanggung jawabsecara tekhnis

Sebelumnya saksi menjabat sebagai pelaksana tugas kepaladinas ESDM kemudian saksi digantikan oleh BUXHARDIMAN dan BAHARU; Bahwa Mekanisme persetujuan RKAB adalah adanya permohonankepada Dinas ESDM, kemudian didisposisi kepada bidang yangbersangkutan yakni bidang minerba selanjutnya pihak ESDM mengundanginstansi lain untuk menghadiri rapat RKAB dan dalam pelaksanaan rapatyang dilampirkan dalam rapat RKAB adalah dokumen RKAB baik dokumenrencana tekhnis dan non tekhnis; Bahwa pelaksanaan RKAB tahun

Kdi Tekhnis yang terdiri dari studi kelayakan, tenaga ahli di bidangpertambangan, laporan eksplorasi yang telah disetujui oleh Kabupaten /Kota Lingkungan yang terdiri dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan(AMDAL), surat keterangan lingkungan Keuangan yang terdiri dari pembayaran pajak dan PNBP Iuran TetapNamun mengenai terpenuhi atau tidak terpenuhinya syarat peningkatanKuasa Pertambangan eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT ToshidaIndonesia menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kolaka,

Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan,Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta laporan pada kegiatan usahapertambangan mineral dan batubara (lampiran V); Bahwa pernah dilakukan rapat penyusunan anggaran denganBPKAD, seharusnya terdapat informasi mengenai pembayaran PNBP PKHoleh perusahaan pertambangan dalam rapat tersebut, merupakan dana bagihasil yang diterima oleh Provinsi Sulawesi Tenggara dari pendapatan PNBPPKH; Bahwa Selama Saksi menjabat tidak ada temuan terkait IPPKH, yangada hanya temuan terkait tekhnis

Kdie Aspek tekhnis;e Aspek lingkungan;e Aspek Finansial.

Bahwa Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2016Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 39Tahun 2013 disebutkan bahwa evaluasi tekhnis dan lingkungan, meliputiSurat izin Operasional Terminal Khusus dari Menteri Perhubungan, namunberdasarkan hasil penyelidikan ditemukan adanya fakta hukum bahwa suratketerangan verifikasi diberikan kepada IUP dengan lokasi jetty yangberbeda, adapun alasan saya menyetujui permohonan verifikasi tersebutadalah karena itu adalah ranah

Indramayu Nomor,:36ITahun 2012 tanggal23 Juli 2012 tentang perubahan ketiga ataspenunjukan Pejabat pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan PembantuPPTK pad a Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Indramayu besertalampirannya;Semuanya dikembalikan kepada saksi H.Sudarman Bishis,SP.267. Asli 1 (satu) bendel SPK No. 602/876.aDistanak tanggal 24 Agustus2012 atas nama PT. Geomatika Multi Solution;268. Fotocopy 1 (satu) bendellaporan akhir pengawasan PT. Geomatika MultiSolution;269.

Tahun2012 tanggal23 Juli 2012 tentang perubahan ketiga atas penunjukan Pejabatpelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK pada OinasPertanian dan Peternakan Kab. Indramayu beserta lampirannya.267. Asli 1 (satu) bendel SPK No. 602/876.aOistanak tanggal 24 Agustus 2012atas nama PT. Geomatika Multi Solution;268. Fotocopy 1 (satu) bendel laporan akhir pengawasan PT. Geomatika MultiSolution.269. Asli 1 (satu) bendel SPK No. 602n57Oistanak tanggal 27 April 2012 atasnama CV.

Indramayu Nomor :36lTahun 2012 tanggal23 Juli 2012 tentang perubahan ketiga ataspenunjukan Pejabat pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) danPembantu PPTK pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kab.Indramayu beserta lampirannya;SEMUANYA DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI H. SUDARMANBISHIS, SP.267. Asli 1 (Satu) bendel SPK No. 602/876.aDistanak tanggal 24 Agustus2012 atas nama PT. Geomatika Multi Solution;268. Fotocopy 1 (satu) bendel laporan akhir pengawasan PT. GeomatikaMulti Solution;269.

Putusan No. 341 K/Pid.Sus/2017 (DPASKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1.0601221052 tanggal 17Januari 2011. 75.perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPASKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1.0601221052tanggal 25 November 2011. 76.Surat Keputusan Pengguna Anggaran Badan PerencanaanPembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Mukomuko Nomor 044Tahun 2011 tentang Penjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)Serta Revisi Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan PembantuBendahara Pengeluaran

Penerima lis Noviati 74.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah(DPASKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1.0601221052tanggal 17 Januari 2011. 75.perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPASKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1.0601221052tanggal 25 November 2011. 76.Surat Keputusan Pengguna Anggaran Badan PerencanaanPembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Mukomuko Nomor044 Tahun 2011 tentang Penjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)Serta Revisi Pejabat Pelaksana Tekhnis

Putusan No. 341 K/Pid.Sus/2017 Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Mukomuko Nomor 044Tahun 2011 tentang Penjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) SertaRevisi Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Pembantu BendaharaPengeluaran Berdasarkan Belanja Kegiatan DiLingkungan BadanPerencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko; 77.Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/387/E.3/V/2010 tanggal 21Mei 2010 tentang Pelantikan Saudara Adi Suprayetno dalam jabatanKepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Bidang

Bukti T.Intv18 : Pedoman Teknis Admninistrasi dan Tekhnis Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Edisi Tahun 2007, Mahkamah Agung RI. Tahun2008, huruf F angka 2 butir a. (Fotokopi): 19. Bukti T.Intv19 : Buku Tuntunan Praktik Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, Soemaryono, S.H. dan Anna Erliyana, .H., M.H., PT.Primedia PustakaKelompok Gramedia Majalah. Jakarta Tahun 1999, halaman 68 dan halaman 69. (Fotokopi): 20.

dan memiliki tanah yangbersangkutan yaitu ahli warisnya baru di alinkan ke pihak lain.Bahwa benar Untuk prosedur atau aturan baku untuk penangansertifikat yang bermasalah tidak ada aturan bakunya, tetapi dalampelaksanaannya pihak kantor BPN Purbalingga untuk sertifikatyang masih dalam sengketa dipisahkan tersendiri dan apabilatanah tersebut ada yang bersengketa akan ditangani oleh seksisengketa konflik dan perkara, sehingga untuk permasalahansekarang ini belum ditangani karena masih menyangkut tekhnis

memperlihatkankontrak itu ke BP MigasBahwa saksi mempresentasikan untuk menjelaskan maksud dari kontraktersebutBahwa ruang lingkup kontrak adalah kegiatan memasok tenaga kerja, alatberat, barangbarang yang habis digunakan seperti pupuk.Bahwa dalam presentasi saksi menjelaskan bahwa pekerjaan itu adalahruang lingkup pekerjaan sipil.Bahwa saksi mengetahui bahwa AFE adalah yang disetujui BP Migasdengan nilai 7,2 atau 7,5 US DollarBahwa saksi mempersiapkan untuk proses prakualifikasi dan prosestenderBahwa segi tekhnis

Pak Bachtiar datang ke Indonesia tahun2009 setelah proses tender selesai dilakukan dan telah adapemenangnyaBahwa ruang lingkup pekerjaan pimpinan tim tekhnis sipil tahun 2005 s/d2007 adalah: kegiatan lingkungan hidup seperti biore mediasi, pembuatanjalan, perwatan jalan, dan pekerjaan sipil secara umumBahwa saksi mengetahui maksud pekerjaan bioremediasi mencakupkegiatan pencampuran tanah yang terkontasminasi, dicampur pupuk danair, dibolak balik agar bekteri bekerja.Bahwa maksud dari tujuan kegiatan

(satu milyardsembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) ; Bahwa setahu saksi karena sudah 6 bulanaparatur Desa tidak menerima hak mereka berupa penghasilan aparaturpemerintah Desa sehingga aparatur desa datang demo ke BadanPemberdayaan Pemerintah Desa ; Bahwa secara tekhnis perhitungan dari Badanpemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan dasarnya yaituberdasarkan SK Bupati Seram Bagian Barat ;Halaman 81 dari 190 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2017/PN Amb.

alokasi dana Desa yang tidak bisatersalur ke masingmasing Desa dan alasannya karena keterlambatanpenyusunan APBDesa, yang diajukan oleh masingmasing Desa ; Bahwa saksi juga tidak tahu kenapa sehingga ada keterlambatanpenyusunan APBDDesa dari masingmasing Desa ; Bahwa kepalakepala desa melakukan demo, setahu saksi karenasudah 6 bulan aparatur Desa tidak menerima hak mereka berupapenghasilan aparatur pemerintah Desa sehingga aparatur desa datangdemo ke Badan Pemberdayaan Pemerintah Desa ; Bahwa secara tekhnis

Bahwa setahu saksi karena sudah 6 bulanaparatur Desa tidak menerima hak mereka berupa penghasilan aparaturpemerintah Desa sehingga aparatur desa datang demo ke BadanPemberdayaan Pemerintah Desa ; Bahwa secara tekhnis perhitungan dari Badanpemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan dasarnya yaituberdasarkan SK Bupati Seram Bagian Barat ; Bahwa yang menjabat saat itu adalah Bapak Drs.Abraham Niak selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan danAset Daerah ; Bahwa yang mengajukan SPP adalah

dan alasannya karena keterlambatanpenyusunan APBDesa, yang diajukan oleh masingmasing Desa ; Bahwa saksi juga tidak tahu kenapa sehingga ada keterlambatanpenyusunan APBDDesa dari masingmasing Desa ; Bahwa kepalakepala desa melakukan demo, setahu saksi karenasudah 6 bulan aparatur Desa tidak menerima hak mereka berupaHalaman 85 dari 191 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2017/PN Amb.penghasilan aparatur pemerintah Desa sehingga aparatur desa datangdemo ke Badan Pemberdayaan Pemerintah Desa ; Bahwa secara tekhnis

Lumban Tobing sebagai KepalaHalaman 84 dari 1100 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2017/PN PlgBPKAD, Koordinator bidang anggaran, sedangkan Terdakwa Ikhwanuddintidak termasuk dalam team TAPD;Bahwa kaitannya dengan apa yang diprogramkan didalam APBD itu adabantuan posnya kemudian terkait dengan terdakwa lkhwanuddin sebagaikepala Kesbangpol;Bahwa saksi selaku ketua TAPD ini adalah menyusun plafon anggaran jaditidak ada detail tekhnis anggaran, itu dikumpul oleh masingmasingkoordinator, kalau untuk kontrol

saksi tidak mengetahui tentang persyaratan calonpenerima hibah karena ini dilaksanakan oleh instansi, tekhnis kami dari TAPDhanya sampai plafonplafonnya saja tapi secara sepintas ada beberapa halbahwa calon penerima hibah tidak boleh berulang menerima, setelah itu adasyarat beberapa tahun sudah terdaftar pada pemertintah daerah tapi saksitidak tahu persis ;Bahwa saksi tahu jika ada Permendagri yang mengatur tentang persyaratancalon penerima hibah ;Bahwa saksi telah diperiksa oleh kejaksaan sebanyak

, tekhnis itu tugasnya SKPD, TAPD tidak lagi disitu dan saksitidak melakukan verifikasi dan tidak melaporkan kepada Gubernur;Bahwa dari apa yang sudah menjadi anggaran tadi, saksi atau tim TAPDlainnya tidak ada kontrol, karena TAPD itu hanya mengantarkan sampaimenjadi APBD kalau pelaksanaan itu tugas masingmasing SKPD;Bahwa terdakwa Ikhwanuddin pada saat itu sebagai kepala Kesbangpol dantidak terdakwa tidak menjadi salah satu diantara koordinator, terdakwasebagai pengguna APBD;Bahwa dalam penggunaan

Bahwa sebagai ahli saya tidak memasuki wilayahwilayah tekhnis tentangbagaimana itu diatur tetapi secara konsepnya saya memahami karena ahlimerupakan bagian dari penyusunan ketentuanketentuan itu, salah satucontoh misalnya ahli adalah ketua tim penyusunan UU No.17 tahun 2003, UUNo.1 tahun 2004 dan No.15 tahun 2004.

;Bahwa hubungan SKPD dengan pengelolaan keuangan adalah SKPD ituyang dipersepsikan sebagai peran pemegang menteri tekhnis tetapi dia tidakterlalu besar sehingga dia kemudian disana melakukan bukan sebagaikuasanya menteri tetapi sebagai pengguna anggaran, mestinya setiap SKPDitu menurunkan karena didalam suatu organisasi tadi pola bahwa Presiden,Menteri Keuangan dan Menteri Tekhnis itu akan tercermin didalam SKPD;Bahwa perbedaan BPKAD, PPKD dan BUD adalah Peran menteri keuanganitu adalah menyusun

Produksi dan Industri (EKSPIN) TempatPemungutan Hasil Hutan (TPHH) Katingan Kuala mempunyai tugas membantu DinasKehutanan Kabupaten Katingan dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahdibidang kehutanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku meliputi :a) Melakukan monitoring dan evaluasi urusan ketata usahan/pembinaan staf,yaitu yang menyangkut masalah kepegawaian dan hakhaknya.b) Melaksanakan tugas dinas, tertib peredaran hasil hutan, penyelenggaraanadministrasi tata usaha kayu dan pengawasan tekhnis

Putusan Nomor 56/Pid.SusTPK/2014/PN Plkmelaksanakan penyelenggaraan pemerintah dibidang kehutanan sesuai denganketentuan yang berlaku meliputi :a) Melakukan monitoring dan evaluasi urusan ketata usahan/pembinaan staf,yaitu yang menyangkut masalah kepegawaian dan hakhaknya.b) Melaksanakan tugas dinas, tertib peredaran hasil hutan, penyelenggaraanadministrasi tata usaha kayu dan pengawasan tekhnis dibidang kehutanantertentu, meliputi : Melaksanakan tertib peredaran dan pengangkutan hasil hutan diwilayah

liter perdetik;Bahwa seingat saksi yang meneken kontrak pembangunan IPA/WTP Pria Laot Kota Sabang adalah saksi lalu saksibawa ke Jakrta bersama dengan Terdakwa Zulfadii;Bahwa seingat saksi yang berinisiatif pergi ke Jakarta adalah saksi yang datang ke PT Brawijaya untuk melihatproses pembuatannya;Bahwa seingat saksi gambar untuk pembangunan IPA/WTP Pria Laot Kota Sabang tidak ada perubahan namun yangmengalami perubahan hanyalah volumenya saja;Bahwa seingat saksi saudara Martin datang hanya sebagai tekhnis

pendapat bahwa keterangan saksi benar.TRI MAIDIANSYAH, S.T., BIN (ALM) WASMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dihadapanpersidangan pada hari ini;Bahwa saksi mengetahui tentang pembangunan IPA/WTP Pria Laot Kota Sabang;Bahwa jabatan saksi dalam hal pembangunan IPA/WTP Pria Laot Kota Sabang adalah sebagai koordinator dari teaminsfektor;Bahwa seingat saksi yang saksi awasi adalah masalah tekhnis

Peningkatan kualitas SDM sebesar Rp.183.000.000,e Program Pendamping Pengelolaan Kelas PGBI Undiksa sebesarRp.50.000.000,Total anggaran Rp.8.846.449.000,= Bahwa benar selanjutnya saksi tandatangani draft surat tersebutmenjadi surat Nomor: 606/H.48/TU/2010 tertanggal 09 Maret 2010.Dalam mengirimkan surat tersebut sudah melampirkan dokumenpendukung antara lain:e Rincian Kelebihan Penerimaan PNBP berdasarkan realisasi T.A 2009e RAB dan TOR penggunaan dan kegiatan yang diusulkan= Bahwa benar Secara tekhnis

dalam pengusulan tersebut sudahmelampirkan harga tanah yang diterangkan oleh Kades Jinengdalem dalamsuratnya Nomor: 213/30/II/2010 tanggal 27 Februari 2010 menerangkanbahwa harga pasaran tanah di Jinengdalem pada saat itu adalah Rp.20.000.000/are .= Bahwa atas dasar keterangan Kades Jinengdalem Sdr. 1 NENGAH NAWAmenerangkan bahwa dia pernah dihubungi oleh saksi secara lisan untukmembuatkan surat keterangan harga tanah di Desa Jinengdalem, adalahketerangan yang tidak benar, karena terkait dengan tekhnis

Hanya saja munculnya luasan tanah 3 Hektar untuk 2010 dan 12 Hektaruntuk 2011 dan akan dianggarkan melalui 2 (dua) tahun anggaran yang lebih bisamenerangkan adalah yang membuat draft surat permohonan penetapan Bupatitersebut, karena secara tekhnis saksi tidak paham dan hanya tandatangan saja.= Bahwa benar terkait keterangan dari Sdr.Prof. 1 KETUT SUMA yang menerangkandiperintahkan oleh saksi untuk membuat proposal kegiatan pengadaan tanah gunadata pendukung dalam mengajukan surat penetapan lokasi

Kejaksaan NegeriPurbalingga sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal03 Mei 2013, tanggal 23 Mei 2013 dan tanggal 27 Mei 2013 ;o Bahwa Terdakwa saat ini menjabat sebagai Kepala UPT Dinas Pendidikan KecamatanPurbalingga, yang kebetulan juga dipercaya sebagai Ketua Paguyuban Kelompok KerjaKepala UPT (K3UPT) dan juga sebagai Koordinator wilayah eks Kawedanan Purbalingga;o Bahwa di Kabupaten Purbalingga terdapat 18 Kecamatan dengan masingmasing terdapatUnit Pelaksana Tekhnis

ratus ribu rupiah) untuk 40 SD setaip SDsebesar Rp. 114.650.000, (seratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;o Bahwa benar saksi Iskhak menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan KabupatenPurbalingga berdasarkan SK Bupati Nomor : 821.2115 tahun 2012 tanggal 7 September2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon IIPemerintah Kabupaten Purbalingga ;o Bahwa benar di Kabupaten Purbalingga terdapat 18 Kecamatan dengan masingmasingterdapat Unit Pelaksana Tekhnis

pengeluaran tanah dari objek landreform.Penyiapan usulan ganti kerugian tanah objek landreform danpenegasana objek konsolidasi tanah.Penyediaan tanah untuk pembangunan.Pengelolalaan sumbangan tanah untuk pembangunan.m.Pengumpulan pengolahan, penyajian dan dokumentasi datalandreform.Bahwa saksi mengetahui pengadaan tanah untuk Embarkasi HajiTahun 2012 oleh Pemerintah Propinsi Riau dan sebagai kepala Seksipengaturan dan penataan pertanahan saksi memberikan masukankepada Kepala Kantor untuk pertimbangan Tekhnis

lokasi Embarkasi Hajiyang ditindak lanjuti dengan peninjauan kelapangan oleh KepalaSeksi Pengaturan dan Pemetaan Pertanahan bersama denganKasubsi Penatagunaan Tanah serta didampingi Pemohon yaituYendra dari Pemerintah Propinsi Riau serta beberapa orang PemilikTanah diantaranya saksi Firdaus, saksi Nimron Varasian, wakil dariRubai dan hasil dari kunjungan penetapan lokasi tersebutdituangkan dalam Risalah Pertimbangan Teknis Nomor221/KEP.14.71/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 dan dalamPertimbangan tekhnis

pengadaan tanahuntuk kepentingan umum, pengadaan dapat dilakukan secara langsung melaluijual beli, tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak,sedangkan untuk Penetapan izin lokasi Walikota Pekanbaru menerbitkan suratKeputusan Nomor 357 Tahun 2012, tanggal 9 Nopember 2012;Menimbang, bahwa terdakwa juga meminta pertimbangan teknis danpembuatan peta bidang kepada Badan Pertanahan kota Pekanbaru, yangkemudian Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Pekanbaru menerbitkanRisalah Pertimbangan Tekhnis

BengkuluSelatan tahun 2012 adalah selaku Koordinator Tim Teknis Perencanaanberdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Kantor Lingkungan Hidup KabupatenBengkulu Selatan Nomor: 420/01/KLH/I/2012 tanggal 2 Januari 2012;Bahwa disamping selaku koordinator tim tekhnis terdakwa juga menjabatsebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat131Keputusan (SK) Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu SelatanNomor: 420/32/KLH/I/2012 tanggal 24 Januari 2012;Bahwa kronologis terjadinya kegiatan

perintah dari Bupati;Bahwa barang bukti yang diperlinatkan dalam persidangan, berupa: 1 (satu)lembar DAFTAR PESERTA CALON PELAKSANA PEKERJAAN PENGADAANKANTOR LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2012, tanggal KOSONG bulan Januari2012 yang ditandatangani ZAKARIA ZAINUL (Asli), adalah benar barang buktitersebut terdakwa yang membuat berdasarkan Daftar Nama Tulisan TanganCalon Penyedia Barang yang ditandatangani PA/PPk;Bahwa daftar namanama tersebut dibuat sebelum penandatanganan SPK(kontrak);Bahwa tim perencana tekhnis

dinas pekerjaan umum kota ternate, pekerjaan pembangunan jalan ngade sone TA 2014;57) Pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan (swakelola) TA 2015;58) Perbandingan antara mortar dengan batu pada item pekerjaan pasangan batu;59) Usulan kegiatan pembangunan instruktur kota ternate sebesar Rp 52.800.000,00;60) Timbunan dan Cuttingan Ngade Sone;61) Unit Layanan Pengadaan Nomor : 600/027/OLP-KT/2014 tanggal 11 Maret 2014, perihal permintaan KAK, HPS, Gambar, dan Spesifikasi Tekhnis

pembangunan jalan dan jembatanbidang bina marga dinas pekerjaan umum kota ternate, pekerjaanpembangunan jalan ngade sone TA 2014;Pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan (swakelola) TA 2015;Perbandingan antara mortar dengan batu pada item pekerjaan pasanganbatu;Usulan kegiatan pembangunan instruktur kota ternate sebesar Rp.52.800.000.Timbunan dan Cuttingan Ngade Sone;Unit Layanan Pengadaan Nomor : 600/027/OLPKT/2014 tanggal 11 Maret2014, perihal permintaan KAK, HPS, Gambar, dan Spesifikasi Tekhnis

pembangunan jalan dan jembatan bidangbina marga dinas pekerjaan umum kota ternate, pekerjaan pembangunan jalanngade sone TA 2014;Pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan (swakelola) TA 2015;Perbandingan antara mortar dengan batu pada item pekerjaan pasangan batu;Usulan kegiatan pembangunan instruktur kota ternate sebesar Rp. 52.800.000.Timbunan dan Cuttingan Ngade Sone;Unit Layanan Pengadaan Nomor : 600/027/OLPKT/2014 tanggal 11 Maret2014, perihal permintaan KAK, HPS, Gambar, dan Spesifikasi Tekhnis

pembangunan jalan dan jembatanbidang bina marga dinas pekerjaan umum kota ternate, pekerjaanpembangunan jalan ngade sone TA 2014;Pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan (swakelola) TA 2015;Perbandingan antara mortar dengan batu pada item pekerjaan pasanganbatu;Usulan kegiatan pembangunan instruktur kota ternate sebesarRp 52.800.000,00;Timbunan dan Cuttingan Ngade Sone;Unit Layanan Pengadaan Nomor : 600/027/OLPKT/2014 tanggal 11 Maret2014, perihal permintaan KAK, HPS, Gambar, dan Spesifikasi Tekhnis