Ditemukan 5536 data
Ali fikri
Terdakwa:
1.ISMUNANDAR
2.ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH
366 — 124
Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagaiperbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan(Perbuatan Perbarengan)Menimbang, bahwa rumusan Pasal 65 ayat (1) KUHP menentukanbahwa : dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandangsebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapakejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis maka yang dijatuhkanhanya satu pidana;Menimbang, menurut R.
Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagaiperbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan(Perbuatan Perbarengan),Menimbang, bahwa unsur Melakukan beberapa perbuatan yang harusdipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakanbeberapa kejahatan (Perbuatan Perbarengan) dalam Dakwaan KESATUAlternatif Pertama telah terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakimmengambil alih pertimbangan hukum dalam unsur ini secara mutatis mutandisdalam pertimbangan
Dakwaan Kumulatif Kedua;Menimbang, oleh karena dalam Dakwaan KESATU Alternatif Pertamatelah terpenuhi menurut hukum maka dengan sendirinya menurut MajelisHakim, unsur Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagaiperbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan(Perbuatan Perbarengan) dalam Dakwaan Kumulatif Kedua telah terpenuhi adapada diri Terdakwa , maka oleh karena itu unsur ini menurut Majelis Hakimtelah terpenuhi menurut Hukum.
213 — 253
Unsur pasal 64 ayat(1) KUHP: Beberapa perbuatan yang ada hubungansedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatanberlanjut (voorgezette handeling):Menimbang, bahwa unsur ini merupakan perbarengan perbuatanberlanjut, yang ciricirinya adalah sebagai berikut:1) Tindakantindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satukehendak jahat (one criminal intention);2) Delikdelik yang terjadi itu sejenis; dan3) Tenggang waktu antara terjadinya tindakantindakan tersebut tidakterlampau lama
1.AGUS WIDODO ,SH MH
2.MUHAMMAD RASYID, SH
3.ADITYA NUGROHO, SH
4.DAUD ZAKARIA, SH
5.AGUNG TRI WAHYUDIANTO, SH
6.ANANTA ERWANDHYAKSA,SH
Terdakwa:
Drs. ROJIKINNOR JAMHURI BASNI, M.Si Bin H. JAMHUR
134 — 61
Melakukan beberapa perbuatan yang masingmasingnya harusdipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri;Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidanamengatur tentang perbarengan atau gabungan beberapa perbuatan yangdisebut dengan meerdaadsche samenloop atau concursus realis, yang rumusanPasalnya berbunyi Dalam Gabungan beberapa perbuatan, yang masingmasing harus dipandang sebagai perbuatan tersendirisendiri dan masingmasing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yangsejenis
Perbuatanperbuatan tersebut tampak dengan nyata tidaktersangkut paut;Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dalamrangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas,apakah ada perbarengan atau concursus realis sebagaimana diatur dalamPasal 65 ayat (1) KUHPidana ?
146 — 38
Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut paut satu dengan yanglain, tetapi saling ada hubungan di antaranya.Halaman 122 dari Putusan No. 73/Pid.B/2016/PN.PbmSecara rinci diatur dalam Bab VI KUHP, yang berjudul : GABUNGANTINDAK PIDANA atau PERBARENGAN TINDAK PIDANA, yang terdiri dari Pasal63, 64, 65, 66 dan 70;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsurdalam Pasal 338 KUHP perlu kiranya Majelis Hakim menguraikan sekaligusmemberi Pengertian mengenai alat bukti petunjuk yang terdapat
76 — 149
Dalam bukunya yang berjudul Asasasas Hukum Pidana di Indobesia dan Penerapannya (1996) dijelaskan bahwaciriciri perbarengan tindakan berlanjut apabila : Tindakan tindakan itu masing masing merupakan kejahatan ataupelanggaran, akan tetapi ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harusdipandang tindakan berlanjut; Tindakantindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari suatukehendak jahat (one criminal intention); Delikdelik yang terjadi itu sejenis dan Tenggang waktu antara terjadinyatindakantindakan
404 — 167
Penyelenggara Negara dengan maksud supaya Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalamjabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, adalah menyangkuttentang penyertaan (deelneming) yaitu secara bersamasama dalam mewujudkanperbuatan pidana (delik), yaitu dipidana sebagai pelaku, yang menyuruhmelakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu, sedangkan pasal 65ayat (1) KUH Pidana adalah tentang perbarengan
Unsur Pasal 65 ayat (1) ke1 KUHP tentang perbarengan daribeberapa perbuatan pidana.Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasaldakwaanprimair tersebut diatas, maka Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini ;1.
Fitria Yudhiana SH
Terdakwa:
ADE IRAWAN bin SUSANTO
31 — 28
M E N G A D I L I :
- Menyatakan Terdakwa ADE IRAWAN BIN SUSANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE IRAWAN BIN SUSANTO dengan pidana
1028 — 1324
AHMAD TAUFIKbukanlah perbuatan perbarengan sebagaimana yangdiatur dalam pasal 64 KUHP, sebab perbuatanTerdakwa tersebut bukan merupakan perwujudandari satu) kehendak karena sikap batin yang 96melatar belakangi perbuatan Terdakwa terhadappara korbannya masing masing berbeda.Bahwa sebelum Terdakwa wmelaksanakan niatnyauntuk membunuh Sdri.
AGUNG IRAWAN, S.H.
Terdakwa:
YAHDI ANDRIADI
99 — 29
perbuatan berlanjut adalah beberapa perbuatanpidana yang satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan yang eratsedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan/berlanjut;Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan perbuatan berlanjut atauperbarengan tindakan berlanjut yaitu apabila tindakantindakan itu masingmasingmerupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi ada hubungan sedemikianrupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;Menimbang, bahwa adapun ciriciri dari perbarengan
142 — 56
UNSUR PASAL 65 AYAT (1) KUHP:Menimbang, bahwa Unsur Pasal 65 Ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana adalah bahwa Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yangharus dipandang sebagai perbuatan yang beridiri sendiri sehingga merupakanbeberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, makadijauhkan hanya satu pidana:Menimbang, bahwa tentang pembuktian unsur Pasal 65 Ayat (1) dengansebagaimana dimaksudkan diatas, dan dihubungkan dengan uraian Unsurunsurterdahulu yang telah menguraikan
74 — 9
Namun sebelumnya juga perlu kami sampaikan, bahwadalam tindak pidana perbarengan yang berjenis idialis dan yang berlanjut tidakbisa diterapkan secara komolatif,artinya hanya salah satu perbuatan pidana yangdapat dijatuhkan, jadi rumusan yang dipergunakan adalah primair, subsidair danlebih subsidair.
Muhammad Mirhan, SH
Terdakwa:
PANDU DHARMA WICAKSONO Bin UNTUNG JUNAIDI
987 — 265
dalam tahun 2014 sampai dengan 2017, bertempatdi Perum Puri Mandastana Blok B/8 RT. 052 Kelurahan Batu Ampar KecamatanBalikpapan Utara Kota Balikpapan Kalimantan Timur atau setidaktidaknyapada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Balikpapan, Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahaldiketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum limabelas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belumwaktunya untuk dikawin, dalam hal perbarengan
I Nengah Astawa, SH.,MH.
Terdakwa:
DEWA PUTU SUKADANA, S.H
102 — 63
Menyatakan terdakwa DEWA PUTU SUKADANA, S.H tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan perbarengan, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
56 — 18
sebesar Rp.425.668.268, ( empat ratus dua puluh lima juta enam ratusenam puluh delapan riobu dua ratus enam puluh delapan rupiah ).Menimbang, bahwa dengan demikian, maka menurut pendapat majelishakim unsur ke 4 (empat), yakni unsur yang dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara, telah teroukti secara hukum pada perbuatanterdakwa.Ad.5 Melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatanyang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;Menimbang bahwa Bahwa mengenai perbarengan
merupakan gabungantindak pidana dimana dalam waktu tertentu, seseorang telah melakukanbeberapa tindak pidana dimana tindak pidana tersebut belum ada putusannyadan didakwakan sekaligus.Bahwa pengertian perbarengan dalam Pasal ini adalah gabungan beberapakejahatan (meerdaadse samenloop/Concusrus realis) yang dalam perkara initerjadi karena pelaku tindak pidana telah melakukan beberapa perbuatan dantiaptiap perbuatan tindak pidana sendirisendiri dan terhadap perbuatanperbuatan tadi diadili sekaligus.Menimbang
94 — 216
Pasal 65 ayat(1) KUHP yang unsurunsurnya sebagai berikut :12Setiap Orang; Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatuKorporas1; 222 22222 2Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan;Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;Dipidana sebagai pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan, yangmenyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus
60 — 20
sebesar Rp.425.668.268, ( empat ratus dua puluh lima juta enam ratusenam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah ).Menimbang, bahwa dengan demikian, maka menurut pendapat majelishakim unsur ke 4 (empat), yakni unsur yang dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara, telah teroukti secara hukum pada perbuatanterdakwa.Ad.5 Melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatanyang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;Menimbang bahwa Bahwa mengenai perbarengan
merupakan gabungantindak pidana dimana dalam waktu tertentu, seseorang telah melakukanbeberapa tindak pidana dimana tindak pidana tersebut belum ada putusannyadan didakwakan sekaligus.Bahwa pengertian perbarengan dalam Pasal ini adalah gabungan beberapakejahatan (meerdaadse samenloop/Concusrus realis) yang dalam perkara initerjadi karena pelaku tindak pidana telah melakukan beberapa perbuatan dantiaptiap perbuatan tindak pidana sendirisendiri dan terhadap perbuatanperbuatan tadi diadili sekaligus.Menimbang
Terbanding/Penuntut Umum : Ali fikri
208 — 95
tuntutannyahalaman 982983)Padahal dalam KUHPidana tidak ada ketentuan Pasal 65 ayat (1)ke1, sehingga kesimpulan Penuntut Umum yang menyatakan perbuatanTerdakwa memenuhi unsur Pasal 65 ayat (1) ke1 KUHPidana adalahsalah, tidak benar dan mengadaada atau membuat pasal sendiri.Bahwa menurut Pembanding, yang ada dan diatur dalam KUHPidana ituhanya Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, TIDAK ADA ke1 nya;Sebagai buktinya Pembanding secara lengkap mengutip Pasal 65 yangberbunyi sebagai berikut :(1) Dalam hal perbarengan
Fitria Yudhiana SH
Terdakwa:
ADE IRAWAN bin SUSANTO
26 — 21
M E N G A D I L I :
- Menyatakan Terdakwa ADE IRAWAN BIN SUSANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE IRAWAN BIN SUSANTO dengan pidana
Terbanding/Terdakwa : ZAINUDIN HASAN
584 — 1238
memoriebanding yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Pembanding/Penasihat Hukum Terdakwa sangat keberatan dan tidaksependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Tanjungkarang mengenai terpenuhinya seluruh unsurunsurpasal dalam dakwaan kumulatif Jaksa Penunut Umum, tidak memberikanpertimbangan yang cukup mengenai faktafakta yang terungkap dalampersidangan dan tidak mempunyai keyakinan yang cukup untuk memutuskanPembanding/Terdakwa telah bersalan melakukan perbarengan
76 — 8
dirumuskan secara Formal, oleh karena itu setiap orangdapat dipidana berdasarkan pasal 2 atau 3 atau pasal 8 Undangundang No. 20tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentangpemberantasan tindak pidana korupsi maka semua unsure yang dicantumkandalam aturan yang dimuat dalam ketiga pasal tersebut harus terbukti, tidakterobuat salah satu unsure maka menjadikan seseorang tidak bias dipidanaberdasarkan pasalpasal tersebut.Namun sebelumnya juga perlu kamisampaikan, bahwa dalam tindak pidana perbarengan