Ditemukan 5536 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perkarangan perbauangan perbaungan
Penelusuran terkait : Perbarengan pengrusakan
Register : 12-11-2020 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Ali fikri
Terdakwa:
1.ISMUNANDAR
2.ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH
366124
  • Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagaiperbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan(Perbuatan Perbarengan)Menimbang, bahwa rumusan Pasal 65 ayat (1) KUHP menentukanbahwa : dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandangsebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapakejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis maka yang dijatuhkanhanya satu pidana;Menimbang, menurut R.
    Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagaiperbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan(Perbuatan Perbarengan),Menimbang, bahwa unsur Melakukan beberapa perbuatan yang harusdipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakanbeberapa kejahatan (Perbuatan Perbarengan) dalam Dakwaan KESATUAlternatif Pertama telah terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakimmengambil alih pertimbangan hukum dalam unsur ini secara mutatis mutandisdalam pertimbangan
    Dakwaan Kumulatif Kedua;Menimbang, oleh karena dalam Dakwaan KESATU Alternatif Pertamatelah terpenuhi menurut hukum maka dengan sendirinya menurut MajelisHakim, unsur Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagaiperbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan(Perbuatan Perbarengan) dalam Dakwaan Kumulatif Kedua telah terpenuhi adapada diri Terdakwa , maka oleh karena itu unsur ini menurut Majelis Hakimtelah terpenuhi menurut Hukum.
Register : 23-01-2017 — Putus : 12-06-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst
Tanggal 12 Juni 2017 — Pidana Korupsi - MEIZI SYELFIA
213253
  • Unsur pasal 64 ayat(1) KUHP: Beberapa perbuatan yang ada hubungansedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatanberlanjut (voorgezette handeling):Menimbang, bahwa unsur ini merupakan perbarengan perbuatanberlanjut, yang ciricirinya adalah sebagai berikut:1) Tindakantindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satukehendak jahat (one criminal intention);2) Delikdelik yang terjadi itu sejenis; dan3) Tenggang waktu antara terjadinya tindakantindakan tersebut tidakterlampau lama
Register : 24-05-2018 — Putus : 27-08-2018 — Upload : 06-09-2018
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk
Tanggal 27 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
1.AGUS WIDODO ,SH MH
2.MUHAMMAD RASYID, SH
3.ADITYA NUGROHO, SH
4.DAUD ZAKARIA, SH
5.AGUNG TRI WAHYUDIANTO, SH
6.ANANTA ERWANDHYAKSA,SH
Terdakwa:
Drs. ROJIKINNOR JAMHURI BASNI, M.Si Bin H. JAMHUR
13461
  • Melakukan beberapa perbuatan yang masingmasingnya harusdipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri;Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidanamengatur tentang perbarengan atau gabungan beberapa perbuatan yangdisebut dengan meerdaadsche samenloop atau concursus realis, yang rumusanPasalnya berbunyi Dalam Gabungan beberapa perbuatan, yang masingmasing harus dipandang sebagai perbuatan tersendirisendiri dan masingmasing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yangsejenis
    Perbuatanperbuatan tersebut tampak dengan nyata tidaktersangkut paut;Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dalamrangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas,apakah ada perbarengan atau concursus realis sebagaimana diatur dalamPasal 65 ayat (1) KUHPidana ?
Register : 11-04-2016 — Putus : 20-06-2016 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 73/Pid. B/2016/PN. Pbm
Tanggal 20 Juni 2016 — ABU SALIM bin MANADI
14638
  • Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut paut satu dengan yanglain, tetapi saling ada hubungan di antaranya.Halaman 122 dari Putusan No. 73/Pid.B/2016/PN.PbmSecara rinci diatur dalam Bab VI KUHP, yang berjudul : GABUNGANTINDAK PIDANA atau PERBARENGAN TINDAK PIDANA, yang terdiri dari Pasal63, 64, 65, 66 dan 70;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsurdalam Pasal 338 KUHP perlu kiranya Majelis Hakim menguraikan sekaligusmemberi Pengertian mengenai alat bukti petunjuk yang terdapat
Putus : 10-02-2012 — Upload : 10-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 74/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 10 Februari 2012 — TRI TAUFIQ AFWAN Bin SURATMAN (KORUPSI)
76149
  • Dalam bukunya yang berjudul Asasasas Hukum Pidana di Indobesia dan Penerapannya (1996) dijelaskan bahwaciriciri perbarengan tindakan berlanjut apabila : Tindakan tindakan itu masing masing merupakan kejahatan ataupelanggaran, akan tetapi ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harusdipandang tindakan berlanjut; Tindakantindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari suatukehendak jahat (one criminal intention); Delikdelik yang terjadi itu sejenis dan Tenggang waktu antara terjadinyatindakantindakan
Register : 24-03-2016 — Putus : 09-06-2016 — Upload : 28-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt Pst
Tanggal 9 Juni 2016 — Pidana Korupsi - ABDUL KHOIR
404167
  • Penyelenggara Negara dengan maksud supaya Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalamjabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, adalah menyangkuttentang penyertaan (deelneming) yaitu secara bersamasama dalam mewujudkanperbuatan pidana (delik), yaitu dipidana sebagai pelaku, yang menyuruhmelakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu, sedangkan pasal 65ayat (1) KUH Pidana adalah tentang perbarengan
    Unsur Pasal 65 ayat (1) ke1 KUHP tentang perbarengan daribeberapa perbuatan pidana.Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasaldakwaanprimair tersebut diatas, maka Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini ;1.
Register : 12-10-2022 — Putus : 08-12-2022 — Upload : 18-09-2023
Putusan PN SEMARANG Nomor 526/Pid.B/2022/PN Smg
Tanggal 8 Desember 2022 — Penuntut Umum:
Fitria Yudhiana SH
Terdakwa:
ADE IRAWAN bin SUSANTO
3128
  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa ADE IRAWAN BIN SUSANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE IRAWAN BIN SUSANTO dengan pidana
Putus : 02-03-2006 — Upload : 11-10-2011
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor PUT / 05-K / PMT. III / AL / III / 2006
Tanggal 2 Maret 2006 — Kolonel Laut (S) Muhamad Irfan Djumroni Nrp 8145/P
10281324
  • AHMAD TAUFIKbukanlah perbuatan perbarengan sebagaimana yangdiatur dalam pasal 64 KUHP, sebab perbuatanTerdakwa tersebut bukan merupakan perwujudandari satu) kehendak karena sikap batin yang 96melatar belakangi perbuatan Terdakwa terhadappara korbannya masing masing berbeda.Bahwa sebelum Terdakwa wmelaksanakan niatnyauntuk membunuh Sdri.
Register : 15-05-2019 — Putus : 02-09-2019 — Upload : 27-09-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 2 September 2019 — Penuntut Umum:
AGUNG IRAWAN, S.H.
Terdakwa:
YAHDI ANDRIADI
9929
  • perbuatan berlanjut adalah beberapa perbuatanpidana yang satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan yang eratsedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan/berlanjut;Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan perbuatan berlanjut atauperbarengan tindakan berlanjut yaitu apabila tindakantindakan itu masingmasingmerupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi ada hubungan sedemikianrupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;Menimbang, bahwa adapun ciriciri dari perbarengan
Register : 16-02-2021 — Putus : 08-02-2021 — Upload : 16-02-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap
Tanggal 8 Februari 2021 — Penuntut Umum: Pasami Warey Rumpaisum, S.H. Terdakwa: Vinsensius Gidu Awi Alias Vinsensius Gidu
14256
  • UNSUR PASAL 65 AYAT (1) KUHP:Menimbang, bahwa Unsur Pasal 65 Ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana adalah bahwa Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yangharus dipandang sebagai perbuatan yang beridiri sendiri sehingga merupakanbeberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, makadijauhkan hanya satu pidana:Menimbang, bahwa tentang pembuktian unsur Pasal 65 Ayat (1) dengansebagaimana dimaksudkan diatas, dan dihubungkan dengan uraian Unsurunsurterdahulu yang telah menguraikan
Putus : 11-11-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 40 /PID.SUS-TPK/2014/PN.BJM
Tanggal 11 Nopember 2014 — Ir. H. SYAIFUL BAHRI,MM Bin M. RUSLI.
749
  • Namun sebelumnya juga perlu kami sampaikan, bahwadalam tindak pidana perbarengan yang berjenis idialis dan yang berlanjut tidakbisa diterapkan secara komolatif,artinya hanya salah satu perbuatan pidana yangdapat dijatuhkan, jadi rumusan yang dipergunakan adalah primair, subsidair danlebih subsidair.
Register : 28-05-2018 — Putus : 19-09-2018 — Upload : 08-10-2018
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 375/Pid.Sus/2018/PN Bpp
Tanggal 19 September 2018 — Penuntut Umum:
Muhammad Mirhan, SH
Terdakwa:
PANDU DHARMA WICAKSONO Bin UNTUNG JUNAIDI
987265
  • dalam tahun 2014 sampai dengan 2017, bertempatdi Perum Puri Mandastana Blok B/8 RT. 052 Kelurahan Batu Ampar KecamatanBalikpapan Utara Kota Balikpapan Kalimantan Timur atau setidaktidaknyapada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Balikpapan, Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahaldiketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum limabelas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belumwaktunya untuk dikawin, dalam hal perbarengan
Register : 29-11-2022 — Putus : 14-04-2023 — Upload : 17-04-2023
Putusan PN DENPASAR Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps
Tanggal 14 April 2023 — Penuntut Umum:
I Nengah Astawa, SH.,MH.
Terdakwa:
DEWA PUTU SUKADANA, S.H
10263
  • Menyatakan terdakwa DEWA PUTU SUKADANA, S.H tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan perbarengan, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa DEWA PUTU SUKADANA, S.H oleh karenanya dari dakwaan primair;
3.
Putus : 24-08-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor :15 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm.
Tanggal 24 Agustus 2016 — GUSTI RUDY ALAMSYAH Bin GUSTI JAFAR
5618
  • sebesar Rp.425.668.268, ( empat ratus dua puluh lima juta enam ratusenam puluh delapan riobu dua ratus enam puluh delapan rupiah ).Menimbang, bahwa dengan demikian, maka menurut pendapat majelishakim unsur ke 4 (empat), yakni unsur yang dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara, telah teroukti secara hukum pada perbuatanterdakwa.Ad.5 Melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatanyang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;Menimbang bahwa Bahwa mengenai perbarengan
    merupakan gabungantindak pidana dimana dalam waktu tertentu, seseorang telah melakukanbeberapa tindak pidana dimana tindak pidana tersebut belum ada putusannyadan didakwakan sekaligus.Bahwa pengertian perbarengan dalam Pasal ini adalah gabungan beberapakejahatan (meerdaadse samenloop/Concusrus realis) yang dalam perkara initerjadi karena pelaku tindak pidana telah melakukan beberapa perbuatan dantiaptiap perbuatan tindak pidana sendirisendiri dan terhadap perbuatanperbuatan tadi diadili sekaligus.Menimbang
Putus : 29-09-2011 — Upload : 18-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 25/ Pid. Sus/ 2011/ PN.Sby
Tanggal 29 September 2011 — Drs. WIN HENDRARSO, M.Si ; KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO
94216
  • Pasal 65 ayat(1) KUHP yang unsurunsurnya sebagai berikut :12Setiap Orang; Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatuKorporas1; 222 22222 2Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan;Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;Dipidana sebagai pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan, yangmenyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus
Putus : 24-08-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 15 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm
Tanggal 24 Agustus 2016 —
6020
  • sebesar Rp.425.668.268, ( empat ratus dua puluh lima juta enam ratusenam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah ).Menimbang, bahwa dengan demikian, maka menurut pendapat majelishakim unsur ke 4 (empat), yakni unsur yang dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara, telah teroukti secara hukum pada perbuatanterdakwa.Ad.5 Melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatanyang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;Menimbang bahwa Bahwa mengenai perbarengan
    merupakan gabungantindak pidana dimana dalam waktu tertentu, seseorang telah melakukanbeberapa tindak pidana dimana tindak pidana tersebut belum ada putusannyadan didakwakan sekaligus.Bahwa pengertian perbarengan dalam Pasal ini adalah gabungan beberapakejahatan (meerdaadse samenloop/Concusrus realis) yang dalam perkara initerjadi karena pelaku tindak pidana telah melakukan beberapa perbuatan dantiaptiap perbuatan tindak pidana sendirisendiri dan terhadap perbuatanperbuatan tadi diadili sekaligus.Menimbang
Register : 17-05-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 03-06-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR
Tanggal 3 Juni 2021 — Pembanding/Terdakwa : ASWANDINI EKA TIRTA Diwakili Oleh : Nevi Ariestawaty, SH.MH
Terbanding/Penuntut Umum : Ali fikri
20895
  • tuntutannyahalaman 982983)Padahal dalam KUHPidana tidak ada ketentuan Pasal 65 ayat (1)ke1, sehingga kesimpulan Penuntut Umum yang menyatakan perbuatanTerdakwa memenuhi unsur Pasal 65 ayat (1) ke1 KUHPidana adalahsalah, tidak benar dan mengadaada atau membuat pasal sendiri.Bahwa menurut Pembanding, yang ada dan diatur dalam KUHPidana ituhanya Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, TIDAK ADA ke1 nya;Sebagai buktinya Pembanding secara lengkap mengutip Pasal 65 yangberbunyi sebagai berikut :(1) Dalam hal perbarengan
Register : 12-10-2022 — Putus : 08-12-2022 — Upload : 18-09-2023
Putusan PN SEMARANG Nomor 526/Pid.B/2022/PN Smg
Tanggal 8 Desember 2022 — Penuntut Umum:
Fitria Yudhiana SH
Terdakwa:
ADE IRAWAN bin SUSANTO
2621
  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa ADE IRAWAN BIN SUSANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE IRAWAN BIN SUSANTO dengan pidana
Register : 29-05-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 15-07-2019
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 4/PID.SUS-TPK/2019/PT TJK
Tanggal 3 Juli 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : WAWAN YUNARWANTO SH MH
Terbanding/Terdakwa : ZAINUDIN HASAN
5841238
  • memoriebanding yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Pembanding/Penasihat Hukum Terdakwa sangat keberatan dan tidaksependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Tanjungkarang mengenai terpenuhinya seluruh unsurunsurpasal dalam dakwaan kumulatif Jaksa Penunut Umum, tidak memberikanpertimbangan yang cukup mengenai faktafakta yang terungkap dalampersidangan dan tidak mempunyai keyakinan yang cukup untuk memutuskanPembanding/Terdakwa telah bersalan melakukan perbarengan
Putus : 11-11-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 41 /Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bjm
Tanggal 11 Nopember 2014 — H. HAIRIL MUCHLIS Bin H. ABDUL HAMID
768
  • dirumuskan secara Formal, oleh karena itu setiap orangdapat dipidana berdasarkan pasal 2 atau 3 atau pasal 8 Undangundang No. 20tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentangpemberantasan tindak pidana korupsi maka semua unsure yang dicantumkandalam aturan yang dimuat dalam ketiga pasal tersebut harus terbukti, tidakterobuat salah satu unsure maka menjadikan seseorang tidak bias dipidanaberdasarkan pasalpasal tersebut.Namun sebelumnya juga perlu kamisampaikan, bahwa dalam tindak pidana perbarengan