RIZKY PRATAMA MEDIKA dengan nomor Surat Dukungan : 428/EMS/DMR/AA/SD/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012.27) 1 (satu) Lembar Foto Copy legalisir Surat Pernyataan Tekhnis a.n PT. AJIAGUNG LANGGENG ABADI nomor : 435/EMS/DMR/AA/SD/VII tanggal 27 Jui 2012.28) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir PO (Purchase Order) Nomor : ALA/VIII/12-00001 dari a.n. PT. AJIAGUNG LANGGENG ABADI tanggal 28 Agustus 2012.29) 1 Lembar Foto Copy Legalisir prihal Surat Konfirmasi Harga tanggal 28 Agustus 2012.

AJIAGUNG LANGGENG ABADI nomor : 268/GSJ/SP/VII/12 tanggal 27 Jui 2012.44) 1 (satu) Lembar Foto Copy legalisir Surat Pernyataan Tekhnis dari PT. GOLDEN STAR MEDPERDANA ke PT. AJIAGUNG LANGGENG ABADI nomor : 269/GSJ/SP/VII/12 tanggal 27 Jui 2012.45) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir PO (Purchase Order) Nomor : KP/9/12/3647 dari PT. Karya Pratama tanggal 11 September 2012.46) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Faktur penjualan kepada PT.

MEGA PRATAMA MEDICALINDO tanggal 27 Juli 2012.53) 1 (satu) Lembar Foto Copy legalisir Surat Pernyataan Tekhnis dari PT. MEGA PRATAMA MEDICALINDO tanggal 27 Juli 2012.54) 1 (satu) Lembar Foto Copy legalisir Surat Penawaran harga dari PT. MEGA PRATAMA MEDICALINDO nomor : 0161/Gea/IX//2012 tanggal 10 September 2012.55) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir PO (Purchase Order) Nomor : ALA/IX/12-00004 dari a.n. PT.

AJIAGUNG LANGGENG ABADI nomor: 0195/MA-VII/12 tanggal 27 Jui 2012.66) 1 (satu) Lembar Foto Copy legalisir Surat Pernyataan Tekhnis dari PT. MATESU ABADI ke PT. AJIAGUNG LANGGENG ABADI nomor: 0195/MA-VII/12 tanggal 27 Jui 2012.67) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir PO (Purchase Order) Nomor : ALA/IX/12-00006 dari PT. AJIAGUNG LANGGENG ABADI tanggal 11 September 2012.68) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Faktur Pajak kepada PT.

AJIAGUNG LANGGENG ABADI nomor : 0747A/SDK/BNP-Med/VII/12 tanggal 27 Jui 2012.75) 1 (satu) Lembar Foto Copy legalisir Surat Pernyataan Tekhnis dari PT. BINABAKTI NIAGA PERKASA ke PT. AJIAGUNG LANGGENG ABADI nomor : 0747B/SDK/BNP-Med/VII/12 tanggal 27 Jui 2012.76) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir PO (Purchase Order) Nomor : KP/IX/12/3646 dari PT. Karya Pratama tanggal 11 September 2012.77) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Faktur penjualan kepada PT.

PT.RIZKY PRATAMA MEDIKA dengan nomor Surat Dukungan : 428/EMS/DMR/AA/SD/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012.27)1 (satu) Lembar Foto Copy legalisir Surat Pernyataan Tekhnis a.n PT.AJIAGUNG LANGGENG ABADI nomor : 435/EMS/DMR/AA/SD/VIItanggal 27 Jui 2012.28)1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir PO (Purchase Order) Nomor : ALA/VIII/1200001 dari a.n. PT. AUIAGUNG LANGGENG ABADI tanggal 28Agustus 2012.29)1 Lembar Foto Copy Legalisir prinal Surat Konfirmasi Harga tanggal 28Agustus 2012.

AJIAGUNG LANGGENG ABADInomor : 268/GSJ/SP/VII/12 tanggal 27 Jui 2012.44)1 (satu) Lembar Foto Copy legalisir Surat Pernyataan Tekhnis dari PT.GOLDEN STAR MEDPERDANA ke PT. AJIAGUNG LANGGENG ABADInomor : 269/GSJ/SP/VII/12 tanggal 27 Jui 2012.45)1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir PO (Purchase Order) Nomor :KP/9/12/3647 dari PT. Karya Pratama tanggal 11 September 2012.Halaman 7 dari 227 Putusan Nomor 62/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Tjk46)1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Faktur penjualan kepada PT.

AJIAGUNG LANGGENG ABADI nomor : 17/PHD/AA/VII/2012tanggal 25 Juli 2012.51)1 (satu) Lembar Foto Copy legalisir Surat Pernyataan dukungan dari PT.MEGA PRATAMA MEDICALINDO nomor : 989/MPM/SD/ VII/2012tanggal 27 Juli 2012.52)1 (satu) Lembar Foto Copy legalisir Surat Pernyataan Penjamin dari PT.MEGA PRATAMA MEDICALINDO tanggal 27 Juli 2012.53)1 (satu) Lembar Foto Copy legalisir Surat Pernyataan Tekhnis dari PT.MEGA PRATAMA MEDICALINDO tanggal 27 Juli 2012.54)1 (satu) Lembar Foto Copy legalisir Surat Penawaran

AUIAGUNG LANGGENG ABADI nomor : 0195/MAVII/12 tanggal 27 Jui 2012.66)1 (satu) Lembar Foto Copy legalisir Surat Pernyataan Tekhnis dari PT.MATESU ABADI ke PT. AUIAGUNG LANGGENG ABADI nomor : 0195/MAVII/12 tanggal 27 Jui 2012.67)1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir PO (Purchase Order) Nomor : ALA/IX/1200006 dari PT.

AJIAGUNG LANGGENG ABADInomor :0747A/SDK/BNPMed/VII/12 tanggal 27 Jui 2012.75)1 (satu) Lembar Foto Copy legalisir Surat Pernyataan Tekhnis dari PT.BINABAKTI NIAGA PERKASA ke PT. AJIAGUNG LANGGENG ABADInomor :0747B/SDK/BNPMed/VII/12 tanggal 27 Jui 2012.76)1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir PO (Purchase Order) Nomor : KP/IX/12/3646 dari PT. Karya Pratama tanggal 11 September 2012.77)1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir Faktur penjualan kepada PT.

Selanjutnya Saksi HARTNATALIS dan Saksi MUHAMAD SIDIK mengikuti proses lelang mulaidari Evaluasi Administrasi, Tekhnis dan Harga sampai denganPembuktian Kualifikasi, hingga akhirnya PT.

Barito Utara TA. 2016 tidak adamenentukan Tenaga Tekhnis yang harus ditunjuk sebagai pihakyang melaksanakan paket tersebut dilapangan dikarenakan haltersebut sudah masuk di Tekhnis Pelaksanaan yang ditentukanlebih lanjut oleh SAYUDI selaku PPK.Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya dilakukanAddendum kontrak berupa perubahan tambah kurang itempekerjaan terkait dengan pelaksanaan Paket PekerjaanPeningkatan Jalan Penghubung dari Lokasi Sei Rahayu ISeiRahayu Kec.

Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya TenagaTekhnis yang melaksanakan pekerjaan dilapangan berbedadengan Tenaga Tekhnis yang ditawarkan PT. IHYAMULIKBENGKANG TURAN dalam Dokumen Penawaran karena selamapekerjaan berlangsung tidak ada pemberitahuan pergantianTenaga Tekhnis kepada Terdakwa selaku PPK dan hanyaberkoordinasi dengan HART NATALIS selaku Site Manager PT.IHYAMULIK BENGKANG TURAN selama pelaksanaan pekerjaanberlangsung di lapangan.

/Pengawas.GERHAD selaku Surveyor.PRADO GALAND selaku Lab Math.VICTOR SANTOSO selaku Drafter.WIKNO selaku Administrasi.Bahwa Tenaga Tekhnis CV.

Muhamad Sidikmengikuti proses lelang mulai dari Evaluasi Administrasi, Tekhnis danHarga sampai dengan Pembuktian Kualifikasi, hingga akhirnya TimPokja Konstruksi 11 (Sebelas) ULP menetapkan PT.

ditentukan bahwa Denganmempertimbangkan jenis, sifat dan nilai barang/jasa serta kondisi, lokasikepentingan masyarakat dan jumlah penyedia barang/jasa yang adapengguna barang/jasa bersama dengan panitia terlebin dahulu harusmenetapkan metode/sistem pengadaan yang paling tepat atau cocokdengan barang/jasa yang bersangkutan, meliputi : metode pengadaanpengadaan, sistem penyampaian penawaran, evaluasi penawaran dansistem kontrak pengadaan yang akan digunakan ;Bahwa berdasarkan BAB angka 7 butir f Petunjuk Tekhnis

;Bahwa pelaksanaan pekerjaan penanaman Rotan di dalam Kawasan HutanDesa Saliguma seluas 250 Ha telah diganti dengan penanaman Menau yangpenanamannya dilaksanakan secara tradisonal yaitu berdasarkan kebiasaanmasyarakat di sekitar lokasi tanam karena petunjuk tekhnis secaratertulis/Petunjuk operasional dan Spesifikasi Teknis pekerjaan tidak pernahdiserahkan atau diberikan oleh Terdakwa kepada petugas lapangan yangtelah ditunjuk oleh Terdakwa Sdr.

mengadakan ikatanapabila belum ada anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akanmengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untukkegiatan/proyek bersangkutan" ;Terhadap pelaksanaan pekerjaan mulai dari penyediaan bibit sampaipenanaman pada bulan Maret tahun 2003 untuk Desa Mongonpoula danDesa Sotboyak seluas 225 ha telah selesai dilaksanakan pada bulan April2003 dan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak ada disertai denganpetunjuk teknis, petunjuk operasional atau spesifikasi tekhnis

pekerjaan penanaman 250 Ha, Rotan Manau didalam kawasan hutan, penanaman 250 Ha rotan manau di luar kawasanhutan, penghijauan pantai berupa penanaman 1 Ha Bakau dan penanaman50 Ha Cemara Laut di lokasi Kabupaten Kepulauan Mentawai ;Bahwa pelaksanaan pekerjaan penanaman Rotan di dalam Kawasan HutanDesa Saliguma Siberut Selatan seluas 250 Ha telah diganti denganpenanaman Manau yang penanamannya dilaksanakan secara tradisonalyaitu berdasarkan kebiasaan masyarakat di sekitar lokasi tanam karenapetunjuk tekhnis

Penggugat yangmempermasalahkan objek sengketa berkaitan dengan Izin Bupati Bekasi danlampiran peta teknis bukan merupakan kompetensi Pengadilan Negeri (cq.Pengadilan Negeri Bekasi) melainkan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara(PTUN) yang mana dalam perkara aquo Penggugat telah menggugat Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima dan telah berkekuatanhukum tetap, berkaitan gugatan Penggugat mempermasalahkan Surat KeputusanTergugat (Surat Keputusan zin Lokasi dan peta tekhnis

oleh Tergugat , Namun dalam dalil Penggugat tidak pernahdicantumkan dimana letak koreksi peta tekhnis tersebut dilakukan dan oleh siapayang melakukan koreksi tersebut, maka berakibat dalil gugatan objek sengketayang tidak jelas atau kabur (Obscuur libel).3.

Bahwa Tergugat Il mengirimkan surat tertanggal 3 Juni 2012 kepadaPenggugat dalam rangka melakukan koordinasi mengenai batas izin lokasiagar tidak terjadi tumpang tindih izin lokasi antara milik Penggugat denganTergugat II berdasarkan pertimbangan tekhnis aspek tata guna tanah dariBadan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi seluas 4 Hektarsehingga apa yang dilakukan Tergugat Il merupakan itikad baik dalamrangka menghindari kesalahpahaman antara Penggugat dengan Tergugat IIdilapangan;.

Bukti TIl8 adalah fotocopy Surat Dinas Bina Marga dan PengelolaanSumber Daya Air Perihal Advis Tekhnis Peil Banjir dan saluran pembuangnomor: 611.31/1034/DBMPSDA tanggal 27 April 2012, sesuai dengan asii;. Bukti TIl9 adalah fotocopy Surat dari Asisten Pemerintahan & KesraNomor 469.1/65.1/65.A/Adm,Tapem tanggal 1 Maret 2013 perihal ProsesPenyelesaian Site Plan dan Surat IMB PT.

Eksepsi gugatan tidak jelas dan kabur;Menimbang, bahwa Tergugat II menyatakan bahwa Penggugatsendiri mengakui adanya koreksi terhadap lampiran peta tekhnis olehTergugat I, namun~ dalam dalil Penggugat tidak pernah dicantumkandimana letak koreksi peta tekhnis tersebut dilakukan dan oleh siapa yangmelakukan koreksi tersebut, maka berakibat dalil gugatan objek sengketayang tidak jelas atau kabur (Obscuur libel);Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis bahwa dalil eksepsiTergugat II tidaklah cukup alasan

Staatblad 1941 No. 44 tidak mengatur tentangpencabutan gugatan, oleh karena itu berdasar Prinsip Process Doelmatigheid(kepentingan dan ketertiban beracara), maka Majelis berpedoman pada pasal271 Rv dan Pasal 271 RV, yang juga dikemukakan dalam buku PedomanHalaman I dari 3 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN DpuTekhnis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Perdata Umum yang menegaskanbahwa Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belummemberikan jawaban..., sehingga dengan demikian pencabutan

Menerangkan dan menjelaskan bahwa penunjukan laboratorium pemeriksaan narkotika dan psikotropika sudah ditetapkan.b, Di dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang petunjuk tekhnis Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika projustitia. Dimana di dalamnya mengatur tentang klasifikasi dan aturan pelaksanaan tes urine.C.

Dalam fakta persidangan Saksi Ahli saat melakukan test urine tidak sesuai dengan prosedur yang diatur Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang petunjuk tekhnis Laboratoriumpemeriksaan Narkotika dan Psikotropika projustitia.e.

Bahwa terhadap keberatan ad.1, tidak dapat diterima, karena Hakim tidak terikatdengan Surat Keterangan Ahli, sekalipun pemeriksaan urine Terdakwa hanya menggunakan One Step Methamphetamine Test Strip dengan hasil positif mengandungMethamphetamine dan tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang petunjuk tekhnis Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, namun dari keterangan para Saksi dan Terdakwasetelah dihubungkan dengan alat bukti

Bahwa pada bulan Desember 2006 Penggugat karena kondisi alam (Cuaca buruk)dan gangguan tekhnis kapal kargo, terlambat memasukkan alat alat kelengkapansebagaimana yang dikerjakan, hal ini diketahui oleh Penggugat dari suratyang dikirimkan oleh Perusahaan Cargo PT. MITRA INTERTRANS FORWARDINGtertanggal 11 Desember2006 (Bukti P.3) ; 76.

ADI MUTIARA, A.Md.Bahwa sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program KegiatanPeningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat di setiap TahunAnggaran 2012,Tim Tekhnis / Panitia mempunyai tugas antara lainsebagai berikut:1. Melakukan sosialisasi kepada guru non PNS dan Guru BantuNegeri/Swasta yang bertugas di daerah terpencil danperbatasan;2.

MM selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan;Copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0039/SPPLS/BL/DIK/04/ 2012 tanggal 24 April 2012 , sebesarRp479.250.000,00 ditanda tangani oleh Sdr. Rosihan Anwardengan diketahui oleh Sdr. H. Edi Sukamto.S.Pd.

MM selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (ada Cap DinasPendidikan Kota Bekasl) ;Copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:0039/SPPLS/BL/ DIK/04/2012 tanggal 24 April 2012, sebesarRp482.280.000,00 ditanda tangani oleh Sdr. Rosihan Anwardengan diketahui oleh Sdr. H. Edi Sukamto.S.Pd.

MM selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (ada Cap DinasPendidikan Kota Bekasl) ;. Copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:0039/SPPLS/BL/ DIK/04/2012 tanggal 24 April 2012, sebesarRp482.280.000,00 ditanda tangani oleh Sdr. Rosihan Anwardengan diketahui oleh Sdr. H. Edi Sukamto.S.Pd. MM selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (ada Cap DinasPendidikan Kota Bekasl) ;.

MM selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (ada Cap DinasPendidikan Kota Bekasi);. Copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:0039/SPPLS/BL/DIK/04/2012 tanggal 24 April 2012, sebesarRp482.280.000,00 ditanda tangani oleh Sdr. RosihanAnwar dengan diketahui oleh Sdr. H. Edi Sukamto.S.Pd. MMselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (ada Cap DinasPendidikan Kota Bekasi);.

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bangil tanggal 15Nopember 2016 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P1, P2, P3, P4, P5dan P6 yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta 2 (dua)orang saksi masingmasing bernama LUKMAN HAKIM BIN H.

segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon Il pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bangil tanggal 15Nopember 2016 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahhim. 6 dari 11 hlm. pen no. 0211/Pdt.P/2016/PA.Bglsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P1, P2, P3, P4 dan P5yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta 2 (dua) orangsaksi masingmasing bernama M SUPRAYOGI bin M.

dapat dijatuhkanpenetapan;Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini,maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkarainiPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Lubuklingau telahmengumumkan permohonan Pemohon dan Pemohon II tanggal 17 November2017 dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuanpedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilan agama buku II edisi revisi2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas permohonanitsbat nikah Pemohon !

PPTK sehingga saat dilakukan pemeriksaan fisik yang dilakukanbersama dengan Petugas dari Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Baratdan Perwakilan kelompok Tani diketahui bahwa hasil pembukaan lahansudah berubah menjadi hutan muda dan tidak dapat ditanami dengan bibitkelapa sawit sehingga perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kegiatanpembukaan lahan baru dan tanaman baru untuk meningkatkan produksipetani di bidang perkebunan tidak berjalan sebagaimana mestinya dan tidaktercapai sesuai Petunjuk Tekhnis

Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Kegiatan Pengembanmgan = danPengelolaan Perluasan lahan pertanian pada Dinas perkebunan ProvinsiSulawesi barat Tahun Anggaran 2013. Petunjuk Tekhnis Bab III yaitu :Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 33/PIDTPK/2020/PT.MKS1) Nomor 3.3.1 mengenai kriteria lokasi point ke8 yaitu memiliki statusyang Jelas dan tidak dalam sengketa2) Nomor 3.3.2 mengenai kriteria Petani pada point kedua yaitukepemilikan lahan usaha tani maksimal 5 Haf.

Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Kegiatan Pengembanmgan = danPengelolaan Perluasan lahan pertanian pada Dinas perkebunan ProvinsiSulawesi barat Tahun Anggaran 2013. Petunjuk Tekhnis Bab III yaitu :1) Nomor 3.3.1 mengenai kriteria lokasi point ke8 yaitu memiliki statusyang Jjelas dan tidak dalam sengketa2) Nomor 3.3.2 mengenai kriteria Petani pada point kedua yaitukepemilikan lahan usaha tani maksimal 5 Haf.

15. 1 (satu) lembar asli Daftar Anggota Kelompok. 16. 1 (satu) buah copy legalisir buku laporan akhir Dinas Peternakan provinsi Sumatera Selatan. 17. 15 (lima belas) lembar asli Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tiga Tahap dari Kelompok Tani Tunas Harapan. 18. 4 (empat) lembar asli Kwitansi Pembayaran Honor Tim Pembina Tiga Tahap. 19. 4 (empat) lembar asli Kwitansi Pembayaran Honor Tim Pengelola Administrasi dan Pelaporan Tiga tahap. 20. 6 (enam) lembar asli Kwitansi Pembayaran Honor Tim Tekhnis

delapan) lembar copy legalisir Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 5538/Kpts /Ku.410/12/ 2011 tentang penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabata Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara pengeluran dan bendahara penerimaan dana tugas pembantuan pada SKPD dinas / badan / kantor yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi dan kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012. 26. 1 (satu) buah buku copy legalisir Pedoman Tekhnis

1 (satu) lembar asli Daftar Anggota Kelompok.16 1 (satu) buah copy legalisir buku laporan akhir Dinas Peternakan provinsiSumatera Selatan.17 15 Cima belas) lembar asli Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan TigaTahap dari Kelompok Tani Tunas Harapan.18 4 (empat) lembar asli Kwitansi Pembayaran Honor Tim Pembina TigaTahap.19 4 (empat) lembar asli Kwitansi Pembayaran Honor Tim PengelolaAdministrasi dan Pelaporan Tiga tahap.2021an232425262728293031326 (enam) lembar asli Kwitansi Pembayaran Honor Tim Tekhnis

2012.8 (delapan) lembar copy legalisir Keputusan Menteri Pertanian Nomor :5538/Kpts /Ku.410/12/ 2011 tentang penetapan Kuasa PenggunaAnggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PejabataPenandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendaharapengeluran dan bendahara penerimaan dana tugas pembantuan padaSKPD dinas / badan / kantor yang membidangi peternakan dan kesehatanhewan Provinsi dan kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan TahunAnggaran 2012.1 (satu) buah buku copy legalisir Pedoman Tekhnis

Anggota4 Yul Hendri, S.Pt : AnggotaTugas Tim Teknis antara lain:156Menyusun juknis yang mengacu juklak dari DinasPeternakan Provinsi Sumatera Selatan.Melaksanakan CPCL Verifikasi Proposal.Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasikegiatan.Memberi persetujuan pencairan dana dari bank padakelompok peternak penerima sesuai tahapan yang telahdiatur.Pendamingan teknis dengan pedoman juklak/juknis.Pelaporan.Bahwa dalam pelaksanaannya sejak tanggal 6 Maret 2012 sampai dengan tanggal8 Maret 2012, tim tekhnis

Anggota4 Yul Hendri, S.Pt : AnggotaTugas Tim Teknis :1 Menyusun juknis yang mengacu juklak dari DinasPeternakan Provinsi Sumatera Selatan.2 Melaksanakan CPCL Verifikasi Proposal.3 Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasikegiatan.4 Memberi persetujuan pencairan dana dari bank padakelompok peternak penerima sesuai tahapan yang telahdiatur.5 Pendamingan teknis dengan pedoman juklak/juknis.6 Pelaporan.= Bahwa dalam pelaksanaannya sejak tanggal 6 Maret 2012 sampaidengan tanggal 8 Maret 2012, tim tekhnis

Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kota LubukLinggau nomor: 800/53/KPTS/KANNAK/2012 tanggal 5 Maret 2012;Bahwa tugas saksi sebagai Tim Tehknis adalah sebagai berikut:Menyusun Juknis mengacu pada Juklah Dinas Peternakan Propinsi SumateraSelatan dan pada Kementrian Pertanian di Jakarta;Melaksanakan seleksi CPCL dan verifikasi proposal Kelompok Tani;Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan;Memberi persetujuan pencairan dana dari Bank pada Kelompok Tani penerimaBansos;Pendampingan tekhnis

Waborobo Kota BaubauTahun Anggaran 2010, yang dilaksanakan oleh Dinas PekerjaanUmum Kota Baubau, adapun keterkaitan saksi dalam kegiatantersebut, saya selaku Direksi Tekhnis untuk kegiatan pemasanganpipa di Kel. Waborobo;Saya tidak tahu darimana asal proyek tersebut;Bahwa saksi ditunjuk olen Kepala Dinas Pekerjaan Umum KotaBaubau selaku Direksi Tekhnis pada paket pengadaan danpemasangan pipa di Kel.

Usaha Baru atas pekerjaan pengangkutankabel yang akan digunakan untuk mesin pompa tersebut;Saksi ditunjuk selaku Direksi Tekhnis oleh pimpinan, hanyalahuntuk pekerjaan pada Kel.

Saksi ANIARTI, ST :Bahwa saksi mengetahui karena saksi ditugaskan oleh Pimpinansaksi kala itu (tahun 2010) saksi masih berdinas pada Staf BagianCipta Karya (Perumahan) pada Dinas Pekerjaan Umum KotaBaubau, selaku Direksi Tekhnis;Bahwa Direksi Tekhnis adalah seseorang yang ditempatkan dilokasi untuk berhubungan langsung dengan Tim Pengawas untukmengetahui mengenai sejauh mana hasil pekerjaan telahdilaksanakan oleh para kontraktor yang kemudian akan dilaporkanoleh Direksi Tekhis tersebut kepada PPK

Usaha Baru, Tim Leader KonsultanPengawas dan Tim Perencanaan Tekhnis, dimana pada rapat tersebutdisepakati bersama untuk segera dilakukan penghentian kontrak denganCV. Usaha Baru, kemudian memerintahkan Tim Leader dari KonsultanPengawas untuk segera melakukan pembobotan atas hasil pekerjaan CV.Usaha Bam yang nantinya menjadi dasar bagi terdakwa selaku PPKmemerintahkan untuk dilakukan pembayaran sesuai dengan prestasi kerjayang telah dilaksanakan oleh CV.

Usaha Baru, Kepala Dinas PUKota Baubau, Terdakwa EDWAR MUKDIR, ST selaku KonsultanPengawas dan Tim Perencanaan Tekhnis, dimana dalam rapat tersebutdisepakati untuk segera dilakukan penghentian kontrak terhadap CV.Usaha Bar, kemudian memerintahkan Konsultan Pengawas untuksegera melakukan pembobotan atas hasil pekerjaan CV.

serta Suratsurat yang terlampir dalamberkas perkara tersebut;Telah membaca penetapan hari persidangan pertama dalam perkaratersebut;Telah membaca Berita Acara Persidangan, tanggal 4 April 2019 ,tanggal 11 April 2019 , 4 Oktober 2017, tanggal 25 April 2019 ,Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan berikutnya tanggal2 Mei 2019 Penggugat tidak hadir dipersidangan maka demi untukmemberikan kepastian hukum penyelesaian perkara yang cepat, sederhanadan biaya ringan, dan dengan berdasarkan biaya tekhnis

Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) , 2. Pemerintah Republik Indonesia cq. Pemerintah Provinsi Riau cq. Pemerintah Kota Pekanbaru cq. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru selaku Panitia Pengadaan Tanah Kota Pekanbaru , 3. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pendidikan Republik Indonesia cq. Rektor Universitas Riau (UNRI)

Cummins Power Generation ModelDY140B /6CTA8.3 G2 Kapasitas : 140 KW/175 KVA > Standby rating128 KW/160 KVA > Prime Ratingpada 0.8 PF, 50 Hz, 220/380 V, 3 phase, 1500 RPM, Open type, ExCPG China Harga US $ 25.300.00e Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2012, terdakwa menetapkanSpesifikasi Tekhnis dan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) atau OwnerEstimate (OE) yaitu:a. Genset (1 unit) : Rp. 601.835.000, dengan jenis/merk/spesifikasi/ukuran:e Dimensi dan Spesifikasi :Lens 2220mm. width 10050mm.

ALTRAK 1978 No. 724/1.823.37 perihal informasi data dan hargamengenai Mesin Pembangkit Listrik/Genset dengan spesifikasi yangdiminta.Bahwa pada tanggal O08 Oktober 2012, terdakwa menetapkanSpesifikasi Tekhnis dan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) atau OwnerEstimate (OE) yaitu:. Genset (1 unit) : Rp. 601.835.000,.

Sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan lampiran IIPeraturan Presiden RI No. 70 Tahun 2012.Bahwa terdakwa menetapkan Spesifikasi tekhnis genset berdasarkanMerk CUMMINS model C150 D5/6 BTA 5.9 G2 sesuai data informasidari PT.ALTRAK 1978 akan tetapi dalam menetapkan harga perkiraangenset berpedoman pada buku biru yaitu Genset merk DENYO 65 KVAdengan harga Rp.775.000.000, (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah).Bahwa Penyusunan spesifikasi teknis yang mengarah pada merk/produktertentu tidak

dikembalikan oleh terdakwa kepada BinduPanjaitan ataupun Tonny Simanjuntak.e Bahwa untuk bahan bakar solar 400 (Empat ratus) liter, uji fungsi dansertifikasi K3 tersebut baru diselesaikan pada tanggal 29 Januari 2013dan Pelatihan Operator baru diselesaikan tanggal 06 Februari 2013Bahwa perbuatan Terdakwa bersamasama dengan saksi TonnySimanjuntak dan Bindu Panjaitan sebagaimana tersebut diatas telahmenyalahi tugas dan wewenang Terdakwa, Dimana perbuatan TogarSianipar dalam menetapkan Spesifikasi tekhnis

Sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan lampiran IIPeraturan Presiden RI No. 70 Tahun 2012.Bahwa terdakwa menetapkan Spesifikasi tekhnis genset berdasarkanMerk CUMMINS model C150 D5/6 BTA 5.9 G2 sesuai data informasidari PT.ALTRAK 1978 akan tetapi dalam menetapkan harga perkiraangenset berpedoman pada buku biru yaitu Genset merk DENYO 65 KVAdengan harga Rp.775.000.000, (tujuh ratus tujuh puluh lima jutarupiah) ;Bahwa Penyusunan spesifikasi teknis yang mengarah pada merk/produktertentu tidak

Ribut Istiansyah, ST (Terdakwa dalamberkas terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) padatanggal 14 Nopember 2008 telah membuat surat pengantar SuratPermintaan Pembayaran Langsung (LS) nomor : 85/SPPLS/DPUCKP/2008kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD DinasPekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering llir.Bahwa selanjutnya Ir.

Yulius Henry, MM., Ribut Istiansyah, ST selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan dr. Alimin Anshori sebagai direkturCV.

17.863.665,15TOTAL 196.500.316,62DIBULATKAN 196.500.000,00 Bahwa sesuai dengan surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan dan suratperintah mulai kerja bahwa pelaksanaan pekerjaan dimulai tanggal 13 Juni2008 dengan jangka waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh) harikalender dan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) harikalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama.Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2008, Sdr Ribut Istiansyah, ST(Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

Ribut Istiansyah, ST (Terdakwa dalamberkas terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) padatanggal 14 Nopember 2008 telah membuat surat pengantar SuratPermintaan Pembayaran Langsung (LS) nomor : 85/SPPLS/DPUCKP/2008hal.14 dari 28 hal. Put. No.1622 K/PID.SUS/2010kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD DinasPekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering llir.Bahwa selanjutnya Ir.

Nomor PK.304 / 1117 / 94 / UPP.JWN-2015 dikeluarkan di Juwana Tanggal 4 Mei 2015; - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Radio Telekomunikasi Nomor PK. 002/46/8/UPP.Rbg - 2015 dikeluarkan di Rembang pada tanggal 3 Agustus 2015; - 1 (satu) Lembar surat permohonan pergantian mesin; - 1 (satu) Lembar surat keterangan pergantian mesin Nomor PK.666/1/14/KPL.JWN-09 dikeluarkan di Juwana tanggal 22 April 2009; - 1 (satu) Lembar berita acara pergantian mesin; - 1 (satu) Lembar laporan hasil pemeriksaan tekhnis

dikeluarkan di Juwana Tanggal 4 Mei 2015;12.1 (satu) Lembar Surat Keterangan Radio Telekomunikasi Nomor PK.002/46/8/UPP.Rbg 2015 dikeluarkan di Rembang pada tanggal 3Agustus 2015 5 22222222222 2 nn nnn n en nn nen n nnn nenne ne13.1 (satu) Lembar surat permohonan pergantian mesin;14.1 (satu) Lembar surat keterangan pergantian mesin Nomor PK.666/1/14/KPL.JWN09 dikeluarkan di Juwana tanggal 22 April 2009;15.1 (satu) Lembar berita acara pergantian mesin;16.1 (Satu) Lembar laporan hasil pemeriksaan tekhnis

., MM. sebagai berikut :e Bahwa saksi bekerja sebagai Kasubdit Penyidikan pada Direktorat JenderalImigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI (KEMENKUMHAM RI), yangmemiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan dankoordinasikebijakan, pembinaan dan bimbingan tekhnis di bidang penyidikan tindak17pidana keimigrasian, penyidik pegawai negeri sipil keimigrasian sertapelaksanaan penyidikan tindak pidana keimigrasian.e Bahwa saksi ahli tidak mengenal tersangka atas nama YAN XIANGWU,HUANG MINGJIU, CHANG ZHANAO

keterangan kepada penyidik Kantor Imigrasi Kelas Pangkalpinang.e Bahwa saksi ahli menerangkan secara garis besar berdasarkan PeraturanDirektur Jenderal Imigrasi Nomor : F 434.12.01.10 Tahun 2006 tentangBentuk, Ukuran, Redaksi,Jenis dan Indeks, serta Peneraan Visa, bahwaVisa Republik Indonesia dengan Indeks Visa B211 adalah Visa Kunjungan.e Bahwa Saksi ahli menerangkan secara garis besar Berdasarkan PeraturanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27tahun 2014 tentang Prosedur Tekhnis

perusahaan di Indonesia, calontenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan bekerja, meneruskanperjalanan ke negara lain, dan bergabung dengan alat angkut yang beradadi wilayah Indonesia..e Bahwa saksi ahli menerangkan bahwa seorang Warga Negara Asingpemegang Izin Kunjungan dengan Indeks Visa B211 tidak boleh melakukanperbaikan Kapal serta mengajarkan ABK Kapal Indonesia tentang tata carapengoperasian Kapal kerena di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Nomor 27 tahun 2014 tentang Prosedur Tekhnis

izintinggalnya atas permintaan dari Wiratsongko ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Bambang Catur SH MMdipersidangan diketahui Visa dengan Indeks Visa B211 seperti yang dikeluarkankepada para terdakwa sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal ImigrasiNomor :F434.1Z.01.10 tahun 2006 adalah bentuk Visa Kunjungan budaya ;Menimbang, bahwa saksi ahli juga menerangkan secara garis besarberdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik33Indonesia Nomor 27 tahun 2014 tentang Prosedur Tekhnis