RekaEnam Gunita.1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Bulan Oktober 2014 pekerjaanPengawasan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten Seluma oleh PT.Reka Enam Gunita.1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Bulan Nopember 2014 pekerjaanPengawasan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten Seluma oleh PT. RekaEnam Gunita.1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Bulan Desember 2014 pekerjaanPengawasan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten Seluma oleh PT.

Dukungan tenaga tekhnis atau terampil sesuaiyang dipersyaratkan dalam LDP,7. Dukungan peralatan,8. Dukungan keuangan dari Bank Pemerintahsebesar 10% dari nilai total HPS.Bahwa evaluasi Administrasi, evaluasi Tekhnis danEvaluasi Harga / Biaya dilakukan terhadap 3perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu PT.Ratu Agung Pitolas, PT. Wijaya Cipta Perdana dan PT.Jaya Sakti Konstruksi. Dan perusahaan yang lulusevaluasi Administrasi, evaluasi Tekhnis, evaluasi HargaHarga/Biaya adalah PT.

Bahwa maksud dan tujuannya dilakukan evaluasiAdministrasi, evaluasi Tekhnis dan Kewajaran Hargatersebut adalah untuk menentukan apakah perusahaanlulus atau tidaknya dalam hal Administrasi, Tekhnis danKewajaran Harga. Bahwa perusahaan yang dilakukan evaluasiAdministrasi, evaluasi Tekhnis dan Kewajaran Hargaadalah 3 perusahaan yang memasukkan penawaranyaitu PT. Ratu Agung Pitolas, PT. Wijaya CiptaPerdana dan PT. Jaya Sakti Konstruksi.

REKA = ENAMGUNITA ~ untuk melakukanPengawasan Tekhnis Pekerjaan Proyek Peningkatanjalan dengan Kontruksi Hotmix Rumah Ampar Gading Pematang Aur Kab.

pekerjaanPengawasan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten Seluma oleh PT.Reka Enam Gunita.1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Bulan Nopember 2014 pekerjaanPengawasan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten Seluma oleh PT.Reka Enam Gunita.1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Bulan Desember 2014 pekerjaanPengawasan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten Seluma oleh PT.Reka Enam Gunita.1 (satu) Bundel Asli Laporan Akhir pekerjaan Pengawasan TekhnisPeningkatan Jalan Kabupaten Seluma oleh PT.

Staatblad 1941 No. 44 tidak mengatur tentang pencabutangugatan/permohonan, oleh karena itu berdasar Prinsip Process Doelmatigheid (kepentingandan ketertiban beracara), maka berpedoman pada buku II Pedoman Tekhnis Administrasidan Tekhnis Peradilan Perdata Umum, maka dengan demikian pencabutan surat gugatantersebut dapatlah dikabulkan;Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN SelMenimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon dinyatakan dicabut, selanjutnyaHakim menetapkan dan memerintahkan agar

GAPURA NIRWANA AGUNGsemuanya memenuhi syarat, namun dari evaluasi tekhnis yang dilakukanoleh Panitia Pengadaan dengan unsurunsur yang dievaluasi yaitupengalaman perusahaan 10 persen, pendekatan dan metodologi 40persen serta kualifikasi tenaga ahli 50 persen, peserta yang dinyatakanlulus di atas ambang batas nilai tekhnis (70) hanya 3 (Tiga) perusahaanyaitu PT. BUM! HARMONI INDOGUNA (82,20). PT. ARUN PRAKARSAINFORINDO (80,40), dan PT.

GAPURA NIRWANA AGUNG (79,98).Bahwa berdasarkan hasil evaluasi tekhnis tersebut kemudian padatanggal 19 Maret 2012 Panitia Pengadaan melakukan penetapanperingkat Tekhnis Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan ProgramInvestasi Perbatasan Nomor 88/PPT/SEKRBNPP/IIV2012 denganperingkat sebagai berikut : No Nama Perusahaan Total Nilai Keterangan1. PT. BUMI HARMONI 82,20 Peringkat INDOGUNA2. PT. ARUN PRAKARSA 80,40 Peringkat IlINFORINDO3. PT.

GAPURA NIRWANA AGUNGsemuanya memenuhi syarat, namun dari evaluasi tekhnis yang dilakukanoleh Panitia Pengadaan dengan unsurunsur yang dievaluasi yaitupengalaman perusahaan 10 persen, pendekatan dan metodologi 40persen serta kualifikasi tenaga ahli 50 persen, peserta yang dinyatakanlulus di atas ambang batas nilai tekhnis (70) hanya 3 (Tiga) perusahaanyaitu PT. BUMI HARMONI INDOGUNA (82,20). PT. ARUN PRAKARSAINFORINDO (80,40), dan PT.

GAPURA NIRWANA AGUNG (79,98).Bahwa berdasarkan hasil evaluasi tekhnis tersebut kemudian padatanggal 19 Maret 2012 Panitia Pengadaan melakukan penetapanperingkat Tekhnis Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan ProgramInvestasi Perbatasan Nomor 88/PPT/SEKRBNPP/II/2012 denganperingkat sebagai berikut :Hal.36 Putusan No.17/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst. No Nama Perusahaan Total Nilai Keterangan1. PT. BUMI HARMONI 82,20 Peringkat INDOGUNA2. PT. ARUN PRAKARSA 80,40 Peringkat IlINFORINDO3. PT.

Terdakwa selaku Direktur Utama PT Bumi HarmoniIndoguna telah menugaskan tim tekhnis untuk mencari tenaga ahitersebut, sehingga untuk proses perekrutan secara detail terdakwa tidakmengetahuinya.Bahwa Terdakwa lupa siapasiapa saja yang ikut menjadi tim tekhnistersebut, namun tim tekhnis tersebut ada dibawah koordinasi dari Sdr.IMAM SISWO selaku Direktur PT Bumi Harmoni Indoguna.Bahwa laporan khusus mengenai perekrutan tenaga ahli tidak ada,namun Sdr. Sdr.

Staatblad 1941 No. 44 tidak mengatur tentang pencabutangugatan/permohonan, oleh karena itu berdasar Prinsip Process Doelmatigheid (kepentingandan ketertiban beracara), maka berpedoman pada buku II Pedoman Tekhnis Administrasidan Tekhnis Peradilan Perdata Umum, maka dengan demikian pencabutan surat gugatantersebut dapatlah dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon dinyatakan dicabut, selanjutnyaHakim menetapkan dan memerintahkan agar pemeriksaan perkara permohonan yangHalaman 1 dari

Septi Muda dan SetiawanPutra (Terdakwa).Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 05 Majeatas dana kelebihan jam mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 adalah sbb:Mengajukan dana kelebihan jam mengajar guru SD Negeri 05 Maje kepadaPembantu Bendahara Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje Nasal.Menerima pembayaran dan kelebihan jam mengajar (KJM) dari pembantu bendaharaUnit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje Nasal.Membayarkan dana kelebihan jam mengajar (KJM) kepada para

Septi Muda dan SetiawanPutra (Terdakwa).Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 08 Majeatas dana kelebihan jam mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 adalah sbb:Mengajukan dana kelebihan jam mengajar guru SD Negeri 08 Maje kepadaPembantu Bendahara Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje Nasal.Menerima pembayaran dan kelebihan jam mengajar (KJM) dari pembantu bendaharaUnit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje Nasal.Membayarkan dana kelebihan jam mengajar (KJM) kepada para

Septi Muda dan SetiawanPutra (Terdakwa).Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 09 Majeatas dana kelebihan jam mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 adalah sbb:Mengajukan dana kelebihan jam mengajar guru SD Negeri 09 Maje kepadaPembantu Bendahara Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje Nasal.Menerima pembayaran dan kelebihan jam mengajar (KJM) dari pembantu bendaharaUnit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje Nasal.Membayarkan dana kelebihan jam mengajar (KJM) kepada para

Septi Muda dan SetiawanPutra (Terdakwa).e Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 10 Majeatas dana kelebihan jam mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 adalah sbb:e Mengajukan dana kelebihan jam mengajar guru SD Negeri 10 Maje kepadaPembantu Bendahara Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje Nasal.e Menerima pembayaran dan kelebihan jam mengajar (KJM) dari pembantu bendaharaUnit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje Nasal.e Membayarkan dana kelebihan jam mengajar (KJM) kepada

Etiawan Putra (Terdakwa).e Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 01 Majeatas dana kelebihan jam mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 adalah sbb:e Mengajukan dana kelebihan jam mengajar guru SD Negeri 01 Maje kepadapembantu bendahara Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje Nasal.e Menerima pembayaran dan kelebihan jam mengajar (KJM) dari pembantu bendaharaUnit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje Nasal.

Penuntutannyaterpisah) dibawa ke Polres Rejang Lebong dan atasbarang bukti yang ditemukan di rumah orang tua FahrulRozi (penuntutan terpisah) selanjutnya dikirimkebalai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu untukdilakukanpengujian ; 2 ere eee eee ee eee eee eeeBahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujianterhadap barang tersebut dimana hasil pengujiandari Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor:13/NK/KS/RL/11/2011 tanggal O07 Februari 2011 yangdibuat dan ditandatangani oleh Drs Fimi Apt.M.SiManejer Tekhnis

Pengujian Produk Terapetik,Narkotika, Obstrad, Kosmetika dan Produk Komplemenpada BPOM Bengkulu serta Berita Acara PengujianBarang Bukti yang ditanda tangani oleh YUSMANELISselaku Penguji dan diketahui oleh Manejer Tekhnis DrsFIRNI, Apt, MSI tanggal 7 februari 2011 denganhasi barang bukti yang diserahkan' oleh PihakPenyidik tersebut telah dilakukan pengujian darihasil pengujian yang dilakukan diatas, contoh sampeladalah positif ganja (termasuk Narkotika Golongan No.

Penuntutannyaterpisah) dibawa ke Polres Rejang Lebong dan atasbarang bukti yang ditemukan di rumah orang tua FahrulRozi (penuntutan terpisah) selanjutnya dikirimkebalai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu untukdilakukanpengujian ; 2 ere eee eee ee eee eee eee Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujianterhadap barang tersebut dimana hasil pengujiandari Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor:13/NK/KS/RL/11/2011 tanggal O07 Februari 2011 yangdibuat dan ditandatangani oleh Drs Fimi Apt.M.SiManejer Tekhnis

Pengujian Produk Terapetik,Narkotika, Obstrad, Kosmetika dan Produk Komplemenpada BPOM Bengkulu serta Berita Acara PengujianBarang Bukti yang ditanda tangani oleh YUSMANELISselaku Penguji dan diketahui oleh Manejer Tekhnis DrsFIRNI, Apt, MSI tanggal 7 februari 2011 denganhasi barang bukti yang diserahkan oleh PihakPenyidik tersebut telah dilakukan pengujian darihasil pengujian yang dilakukan diatas, contoh sampeladalah positif ganja (termasuk Narkotika Golongan No.

Bahwa didalam pasal Nota Kesepahaman tersebut jelas jelas dannyata disebutkan;Terhadap PengoperasianKembali Kanal PLTA Kuranji beserta dampakyang timbul dari Aspek Tekhnis yang merugikan Pihak Kedua(Penggugat) sekitar Kanal PLTA Kuranji sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pihak Pertama ( Tergugat )Bahwa pada tanggal 12 September 2012 saat itu hujan tidak begitulebat,terjadilah Pecahnya Kanal Air untuk memutar Turbin PLTA Kuranji /Batu Busuk didaerah UBI yang lokasinya berjarak 2 Km ke Timur dariSentral

Bahwa berdasarkan fakta dilapangan akibat dari kelalaian dari Tergugatyang berupa kesalahan Tekhnis dalam perbaikan akibat Gempa 30September 2009 dalam pengoperasian kembali Kanal PLTA Kuranji,anak kemenakan Penggugat telah menjadi Korban jiwa yaitu 4 ( empat )nyawa telah meninggal dunia dan anak dari korban tersebut telahmenjadi yatim piatu,untuk itu Penggugat menuntut kelalaian Tergugatyaitu. untuk memberikan uang santunan 1 ( satu ) orang kepadaPenggugat Rp 750.000.000, sedangkan korban berjumlah

4 ( empat )orang ,maka 4 x Rp 750.000.000, = Rp 3.000.000.000, ( Tiga MilyarRupiah ),dan juga 5 (Lima) unit Rumah semi Permanen anak kemenakanPenggugat tertimbun, Penggugat menuntut kerugian akibat Longsorantanah dari kesalahan Tekhnis dalam perbaikan Kanal / PLTA Kuranji/Batu Busuk dalam hal ini, Nilai 1 unit rumah adalah Rp100.000.000,,kalau 5 unit rumah nilai kerugian Penggugat berjumlah500.000.000, ( Lima Ratus Juta Rupiah );.

Bahwa kemudian akibat dari kesalahan Tekhnis dari Tergugat dalamPerbaikan Kanal Kuranji PLTA KURANJV Batu Busuk sawah ladang anakkemenakan Penggugat tertimobun akan Penggugat urai kan sepertitersebut dibawah ini ;Hal 5 s/d 20 Putusan Perdata No.153/PDT/2017/PT.PDG Padi berjumlah 50 karung padi harga 1 karung padi Rp 300.000,.kalau 50 karung yaitu 50 x Rp 300.000, = Ro15.000.000, dalam 1tahun 3 x panen, hasil panen dalam 1 tahun yaitu 3 x Rp 15.000.000,= Rp 45.000.000,/ pertahun.kejadian Longsor tersebut

Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat yaitu 5 (unit ) rumah yang tertimbun Longsoran oleh kesalahan tekhnis dariTergugat akibat Pecahnya Kanal untuk memutar Turbin PLTAKURANJVBatu Busuk, untuk 1 unit Rumah Rp 100.000.000,, kalau 5unit Rumah yaitu 5 x Rp 100.000.000, = Rp 500.000.000, ( LimaRatus Juta Rupiah);.

MUHAMMAD SAHLAN Bahwa Ahli menerangkan bahwa dalam penatausahaan hasilhutan, tidak terlepas dari peran Tenaga Tekhnis (Ganis) danhalaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor :116/Pid.Sus/2017/PN.WngPengawas Tenaga Teknis (Wasganis).

diatur dalam Peraturan MenteriKehutanan Nomor: P. 58 / Menhut Il / 2008 dan Peraturan MenteriKehutanan Nomor: P.20 / Menhut Il / 2010.Pengertian Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari(GANISPHPL) adalah petugas perusahaan pemegang izin dibidang pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi lestariyang memiliki Kompetensi di bidang pengelolaan hutan produksilestari sesuai dengan kualifikasinya yang diangkat dandiberhentikan oleh Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal.Dan untuk menjadi Tenaga Tekhnis

Pengelola Hutan ProduksiLestari (GANISPHPL) harus mempunyai Kartu Tenaga Tekhnis,sedangkan Kartu Tenaga Tekhnis yang Ahli punya adalah : Kartu GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba (GANISPHPLPKBR) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalamkegiatan pengukuran kayu bulat' rimba, kayu bulatmewah/indah, bilet dan pacakan yang berbentuk kayu bulat darihutan alam maupun hutan tanaman.Dan sebagai penguji Ahli pernah mengikuti pelatihanpenyegaran Tenaga Tekhnis Pengelola Hutan Produksi Lestari(GANISPHPL

) pada tahun 2015, sedangkan persayaratanmempunyai Kartu Tekhnis Pengelola Hutan Produksi Lestari.Surat Keterangan dan Kartu Tenaga Tekhnis tersebut terlampir.Dan ahli menjelaskan bahwa selain itu tugas ahli selakupenguji adalah melakukan pegukuran dan menentukan mutukayu.

diterbitkan untuk melindungi hasil hutankayu bulat yang telah dibayar lunas PSDH (Provisi SumberDaya Hutan).(2) SKSHH hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutankayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih berasaldari bahan baku kayu bulat yang sah dan di olah oleh industriprimer yang memiliki izin sah.(3) SKSHHK di terbitkan oleh penerbit SKSHHK secara selfassessment melalui aplikasi SIPUHH.(4) Penerbit SKSHHK adalah karyawan pemegang izin yangmemiliki kualifikasi GANISPHPL (tenaga tekhnis

Yustiar Yuni, MM menunjuk / menetapkan terdakwa II Khairil Anwar,SE Bin Sarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan denganSurat Keputusan Nomor : Ku.954.1/112/2009 tanggal 16 Juli 2009 tentangPenunjukan / Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan PembantuBendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus padaDinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan ;Bahwa untuk menetapkan kelompok tani sebagai penerima bantuan bibitkelapa sawit di Kabupaten Aceh Selatan, Bupati

Guhang Amanah Perdana, dan terdakwa II KhairilAnwar, SE Bin Sarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan telahmenyetujuinya dengan membubuhkan tanda paraf pada surat penunjukan tersebutkemudian ditindaklanjuti oleh terdakwa I Ir. H.

Yustiar Yuni, MM BinYuniarti selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan terdaka II Khairil Anwar, SEBin Sarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Negaramengalami kerugian lagi karena nilai pembayaran uang yang dilakukankepada PT.

Staatblad 1941 No. 44 tidak mengatur tentang pencabutangugatan, oleh karena itu berdasar Prinsip Process Doelmatigheid (kepentingan danketertiban beracara), maka Majelis berpedoman pada pasal 271 Rv dan Pasal 271 RV, yangjuga dikemukakan dalam buku I Pedoman Tekhnis Administrasi dan Tekhnis PeradilanPerdata Umum yang menegaskan bahwa Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabilaTergugat belum memberikan jawaban..., sehingga dengan demikian pencabutan suratgugatan tersebut dapatlah dikabulkan tanpa

kenyataannya Tergugat Ill sudahmeninggal dunia sebelum gugatan ini diajukan, maka Kuasa Penggugatmenyatakan mencabut gugatannya;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dinyatakanoleh Kuasa Hukum Penggugat sebelum diajukannya Jawaban oleh ParaTergugat ,maka hal tersebut dipandang oleh Majelis Hakim tidaklah merugikan PihakPara Tergugat dalam membela hakhaknya, yang hal mana Pencabutan Gugatanoleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah pula sejalan dengan Pasal 271 dan272 Rv serta Pedoman Tekhnis

Administrasi Dan Tekhnis Peradilan Perdata Umum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas makaPermohonan Pencabutan Gugatan dari Kuasa Hukum Penggugat haruslahdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sendiri yang mencabutgugatannya melalui Kuasa Hukumnya maka haruslah dibebani untuk membayarsegala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalamAmar Putusan dibawah ini;Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta Peraturan PerundangUndangan yang

tanggal 25 November 2020telah mengajukan secara lisan pencabutan gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PNDpu dengan alasan Gugatan Penggugat kurang sempurna sehingga diperlukanperubahan /perbaikan posita dan petitum gugatan;Menimbang, bahwa Rbg Staatblad 1941 Nomor 44 tidak mengaturtentang pencabutan gugatan, oleh karena itu berdasarkan processDoelmatigheid (kepentingan dan ketertiban beracara), maka Majelisberpedoman pada pasal 271 RV dan pasal 272 RV yang juga dikemukankandalam Buku Il tentang Pedoman tekhnis

Administrasi dan tekhnis PeradilantePerdata Umum yang menegaskan bahwa Gugatan dapat dicabut secarasepihak apabaila tergugat belum memberikan jawaban, sehingga dengandemikian pencabutan surat gugatan tersebut dapat dikabulkan tanpamemerlukan persetujuan dari Para Tergugat dan Turut Tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan dicabut, selanjutnya MajelisHakim menetapkan dan memerintahkan agar pemeriksaan perkara Gugatanyang didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Dompu dengan registerNomor

PDS03/PKPIN/Ft.1/06/2016 tanggal 1 Juli 2016 sebagai berikut :PRIMAIR :Bahwa ia TerdakwaDEDIH SAPJAH, S.T, M.Sc selaku wakil rektor UBB dan Tim Tekhnis penyiapan dokumen lelang kegiatan pengadaanEnergy Solar Cell System Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012yang diangkat dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Bangka BelitungNomor : 674.D/UN50/KP/2012 tanggal 3 September 2012 bersamasamadengan Francischa Anggela Direktur PT.

listrik PLN yang hanya disetujui sebesar Rp.15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah), dan memerintahkan Rektor UBBagar menyiapkan kelengkapai administrasi berupa penyusunan RKAKLAPBNP dan dokumen pendukung seperti Kerangka Acuan Kerja /TOR,Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar Bangunan, dan kelengkapanlainnya yang relevan untuk menunjang penelahaan RKAKL APBNP TahunAnggaran 2012 paling lambat tanggal 16 September 2012.Bahwa untuk mempersiapkan hal tersebut saksi Bustami Rahmantelah membentuk Tim Tekhnis

Andi Evan Gunadi, SE : sebagai anggota;Bahwa Tim Tekhnis penyiapan dokumen lelang ini bertugas membantuPPK dalam penyiapan Harga Perkiraan sendiri (HPS) dan Spesifikasi tekniskegiatan yang dalam realisasi pelaksanaannya secara aktif dilakukan olehTerdakwa Dedih Sapjah S.T, M.Sc.Bahwa dalam penyiapan Harga Perkiraan sendiri (HPS) danSpesifikasi teknis kegiatan Terdakwa Dedih Sapjah S.T, M.Sc tidakmelakukan tugasnya dengan bekerjasama dengan saksi Ir.

Darusman, MTyang selain selaku PPK juga selaku anggota Tim Tekhnis PenyiapanDokumen Lelang, tetapi justru sekira tanggal 13 September 2012 Terdakwamenghubungi Saksi Franchisca Anggela untuk dibuatkan spesifikasi tekhnisdan Rencana Anggaran Biaya sebagai syarat kelengkapan administrasi untukpenunjang penelaahan RKAKL APBNP dan permintaan Terdakwa tersebutbeberapa hari kKemudian dipenuhi oleh Saksi Franchisca Anggela denganmenyerahkan Spesifikasi Tekhnis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)pengadaan Solar

Cell System kepada Terdakwa Dedih SapjahBahwa selanjutnya berdasarkan Spesifikasi Tekhnis dan RencanaAnggaran Biaya (RAB) pengadaan Solar Cell System yang diperoleh dariSaksi Franchisca Anggela tersebut Terdakwa melakukan verifikasi hargadengan membandingkan dengan harga pengadaan solar cell pada tahun2011 yang pernah dilaksanakan oleh Saksi Franchisca Anggela danberdasarkan teoriteori dari internet hingga terbentuklah HPS dan SpesifikasiTekhnis sebagai berikut :SPESIFIKASI TEKNIS :1.

Staatblad 1941 No. 44 tidak mengatur tentang pencabutan gugatan, oleh karena itu berdasar Prinsip Process Doelmatigheid (kepentingan dan ketertiban beracara), maka Majelis berpedoman pada buku II Pedoman Tekhnis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Perdata Umum yang menegaskan bahwa Jika Penggugat setelah mengajukan gugatan meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat melanjutkan perkara , demikian pula pihak ahli waris dari Penggugat mempunyai hak untuk menyatakan tidak melanjutkan gugatan

Staatblad 1941 No. 44 tidak mengatur tentangpencabutan gugatan, oleh karena itu berdasar Prinsip Process Doelmatigheid(kepentingan dan ketertiban beracara), maka Majelis berpedoman pada buku IIPedoman Tekhnis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Perdata Umum yangmenegaskan bahwa Jika Penggugat setelah mengajukan gugatan meninggal dunia,maka ahli warisnya dapat melanjutkan perkara , demikian pula pihak ahli waris dariPenggugat mempunyai hak untuk menyatakan tidak melanjutkan gugatan semula, halmana

Staatblad 1941 No. 44 tidak mengatur tentangpencabutan gugatan, oleh karena itu berdasar Prinsip Process Doelmatigheid(kepentingan dan ketertiban beracara), maka Majelis berpedoman pada pasal 271 Rvdan 272 RV yang juga dikemukakan dalam buku II Pedoman Tekhnis Administrasidan Tekhnis Peradilan Perdata Umum yang menegaskan bahwa setelah ada jawabanmaka Pencabutan Perkara harus mendapat Persetujuan dari Pihak Tergugat :Menimbang bahwa setelah Majelis Tanyakan Kepada Kuasa Tergugat terkaitdengan Pemohonan

Yustiar Yuni, MM menunjuk /menetapkan saksi Khairil Anwar, SE Bin Sarwani Jamal selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan dengan Surat Keputusan NomorKu.954.1/112/2009 tanggal 16 Juli 2009 tentang Penunjukan / PenetapanPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Pembantu Bendahara PengeluaranPembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kehutanan danPerkebunan Kabupaten Aceh Selatan ;Bahwa untuk menetapkan kelompok tani sebagai penerima bantuan bibit kelapasawit di Kabupaten Aceh Selatan, Bupati Aceh

No. 14/Pid.Sus/TPK/2013/PNBNA.Anwar, SE Bin Sarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan,Negara mengalami kerugian lagi karena nilai pembayaran uang yang dilakukankepada PT.

Yustiar Yuni, MM menunjuk /menetapkan saksi Khairil Anwar, SE Bin Sarwani Jamal selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan dengan Surat Keputusan NomorKu.954.1/112/2009 tanggal 16 Juli 2009 tentang Penunjukan / PenetapanPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Pembantu Bendahara PengeluaranHal. 29 dari 90 Hal. Put.

H.Yustiar Yuni, MM Bin Yuniarti selaku Kuasa Pengguna Anggaran, saksi KhairilAnwar, SE Bin Sarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan,Negara mengalami kerugian lagi karena nilai pembayaran uang yang dilakukankepada PT.

Aceh Selatan Nomor : 954.1/112/2009 tanggal 16 Juli2009 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan danPembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi KhususHal. 95 dari 90 Hal. Put.

Blok 10B No. 34 RT08 RW 10 Kelurahan Meruya Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR dan juga Buku IIPedoman Tekhnis Administrasi Peradilan Perdata Umum MahkamahAgung Republik Indonesia edisi 2007 halaman 3 angka 1, Permohonandiajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohonatau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeriyang meliputi tempat tinggal Pemohon, dalam permohonan ini terlihatPemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan

Negeri Bogor, akantetap Pemohon tidak bertempat tinggal di wilayah hukum PengadilanNegeri Bogor, dimana Pemohon bertempat tinggal di Jakarta Barat,sehingga oleh karena itu Permohonan Pemohon yang ditujukan kePengadilan Bogor tidak bersesuaian dengan ketentuan Pasal 118 HIRdan juga Buku II Pedoman Tekhnis Administrasi Peradilan Perdata UmumMahkamah Agung Republik Indonesia edisi 2007 halaman 3 angka 1;2.

Didi Laksana (Liauw Kwan Hong) ;Point 3 : Menetapkan bagian waris dari masingmsing ahli waris sesuaidengan hukum yang berlaku ;Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Tekhnis AdministrasiDan Tekhnis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Republik Indonesiaedisi 2007 halaman 47 pada pada angka 12 mengenai permohonan yangdilarang salah satunya pada point b adalah : Permohonan untuk menetapkanstatus keahliwarisan.

PRIMAIRBahwa Terdakwa BONIFACIUS TOMPOLIU TIWA, dalam kedudukansebagai Bendahara Pembantu Pengeluaran pada Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) DinasPendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Tamako Kabupaten Sangiheberdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor : 28 Tahun 2009tanggal 13 Pebruari 2009, sejak bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Desember 2010atau setidaktidaknya di waktu waktu tertentu pada tahun 2010, bertempat di UnitPelaksana Tekhnis (UPT) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

(UPT) DinasPendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Tamako Kabupaten Sangihe, Terdakwaselaku Bendahara Pembantu Pengeluaran tidak menyetorkan dana pengembalianTunjangan Umum Tenaga Fungsional Pendidikan pada Unit Pelaksana Tekhnis (UPT)Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Tamako Kabupaten Sangiheselang bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 sebesar Rp.173.133.000, (seratus tujuh puluh tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)ke Kas Daerah.Bahwa adapun besaran pengembalian

Dana Tunjangan Umum TenagaFungsional Pendidikan pada UPT Dikpora Kecamatan Tamako yang tidak disetorkanoleh terdakwa BONIFACIUS TOMPOLIU TIWA selaku Bendahara PembantuPengeluaran pada Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Dinas Pendidikan, Pemuda danOlahraga Kecamatan Tamako Kabupaten Sangihe ke Kas Daerah PemerintahKabupaten Sangihe, sejak bulan Mei 2010 sampai dengan Bulan Desember 2010berdasarkan temuan BPK perwakilan Sulawesi Utara Yaitu :1 Bulan Mei 2010 : Rp. 25. 085. 500; 2 Bulan Juni 2010 : Rp. 24

SUBSIDAIRBahwa Terdakwa BONIFACIUS TOMPOLIU Alias TIWA, dalamkedudukan sebagai Bendahara Pembantu Pengeluaran pada Unit Pelaksana Tekhnis(UPT) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Tamako KabupatenSangihe berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor : 28 Tahun2009 tanggal 13 Pebruari 2009, sejak bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Desember2010 atau setidaktidaknya di waktu waktu tertentu pada tahun 2010, bertempat diUnit Pelaksana Tekhnis (UPT) Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Dana Tunjangan Umum TenagaFungsional Pendidikan pada UPT Dikpora Kecamatan Tamako yang tidak disetorkanoleh terdakwa BONIFACIUS TOMPOLIU TIWA selaku Bendahara PembantuPengeluaran pada Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Dinas Pendidikan, Pemuda danOlahraga Kecamatan Tamako Kabupaten Sangihe ke Kas Daerah PemerintahKabupaten Sangihe, sejak bulan Mei 2010 sampai dengan Bulan Desember 2010berdasarkan temuan BPK perwakilan Sulawesi Utara Yaitu : 1.

HARTANA SUBEKTI,M.Si telah menerbitkan SPMK Nomor : 050/8521 kepada PT SinarBhumi Yogyakarta untuk memulai pelaksanaan Pengadaan MobilPompa Sedot Lumpur selama 150 (seratus lima puluh) hari sejaktanggal 23 Juli 2010 sampai dengan tanggal 19 Desember 2010;Bahwa berdasarkan Dokumen Rencana Kerja dan Syaratsyarat (RKS)dan Dokumen Penawaran Tekhnis yang diajukan oleh PT Sinar BhumiYogyakarta, ketentuan tekhnis mobil pompa sedot lumpur yang harusdiadakan oleh PT Sinar Bhumi Yogyakarta selaku Penyedia

FAUZI,MT melakukan rapat bersamadengan SUSANTO LIEU membahas tekhnis penyelesaian perakitanmobil sedot lumpur dan perpanjangan waktu kontrak.

Sinar Bhumi Yogyakarta kepada Kepala Dinas, PPKPengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur, Team Tekhnis dan PanitiaPenerima Mobil pada Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang Nomor :01001/SBY/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011 perihal Penyelesaian PerbaikanMasa Garansi dan Upaya Paksa pada PT. Sandebaja Perkasa.

Bin YAKUB Pegawai Negeri Sipil(PNS) yang ditunjuk selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) berdasarkanSurat Keputusan Revisi Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) PadaDinas Pertanian Ketahanan Pangan, Perikanan, Dan Peternakan KabupatenMukomuko Tahun Anggaran 2007 Nomor 133 tanggal 03 Juli 2007 bersamasamaNURUL IKHSAN, S.Pi.

Ratu Kecamatan Mukomuko UtaraKabupaten Mukomuko atau pada tempat lain yang masih masuk dalam kewenanganmengadili Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulusecara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turutserta melakukan dengan uraian perbuatan materiil sebagaiBahwa ia terdakwa AMAN JAYA selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis