Ditemukan 11076 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : zandar zander zonner zender zolter zondra zenden zooner
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 16-06-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG
Tanggal 29 Juli 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : MOUREST A. KOLOBANI, SH
Terbanding/Terdakwa : BERNADUS SABON TAWA
106 — 44
  • dengan UU No. 20 tahun 2001 tentangHalaman 44 dari 50 halaman, Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2021/PT KPGpemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya mencakup secara melawanhukum dalam pengertian formalmemperhatikan pendapat dari HazewinkelSuringa yang merujuk padaarrestarrest HOGE RAAD masingmasing tanggal 23 Mei 1898, W.7134,tanggal 28 Agustus 1916, W.10009 dan tanggal 29 April 1935, NJ.1936Nomor 50, yang menyebutkan bahwa :melawan hukum atau wederrechtelijk>mengandung pengertianzonder bevoegdheid, zonder
Pengadilan PN BANDA ACEH
Register : 03-08-2017 — Putus : 07-07-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Bna
Tanggal 7 Juli 2017 —
29 — 49
  • Unsur Secara melawan hukum.Bahwa melawan hukum (wederrechtelijk) dalam hukum pidana diartikansebagai bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht), ataumelanggar hak orang lain (met krenking van eens anders recht) dan adajuga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (niet steunend ophet recht) atau sebagai tanpa hak (zonder bevoegheid);Bahwa melawan hukum (wederrechtelijk) dalam tindak pidana korupsiadalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan secara formil
    transparan maupun akuntabelsehingga dana tersebut tidak memberi kesejahteraan pada masyarakat dan tidakdapat mempertanggung jawabkannya ;Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut daiatas ,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalahperbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) yaitu sebagai suatu perbuatan yangbertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) dan sebagai perbuatanyang tidak berdasarkan hukum (niet steunend op het recht) atau sebagai tanpahak (zonder
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-03-2013 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 79/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 14 Maret 2013 — MUH. AMIN SALEH, SH
79 — 118
  • Paham yang kedua adalah paham negative yang mengartikanwederrechtelijk sebagai * niet steunend op het recht atau tidak berdasarkanhukum ataupun sebagai zonder bevoegd heid atau tanpa hak.Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, kata wederrechtelijk harus diartikansebagai in strijd met het recht atau sebagai bertentangan dengan hukum atau sebagai instrijd met het recht in het algemeen atau sebagai bertentangan dengan hukumpada umumnya.Menimbang, bahwa Prof.
    diartikansebagai in strijd met het recht atau sebagai bertentangan dengan hukum, yangmempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar in strijd met het recht ataubertentangan dengan undangundang, hingga harus pula dimasukkan dalam pengertianyaitu peraturanperaturan yang terdapat dalam hukum yang tidak tertulis, dan bukansematamata peraturanperaturan yang terdapat dalam hukum yang yang tertulis saja.Menimbang, bahwa MHazewinkelSuringa berpendapat bahwa katawederrechtelijk harus diartikan sebagai zonder
Pengadilan PN MUARA BUNGO Pidana Umum Penggelapan
Putus : 23-03-2017 — Upload : 18-10-2017
Putusan PN MUARA BUNGO Nomor 21/Pid.B/2017/PN Mrb
Tanggal 23 Maret 2017 — -BAMBANG WAHYUDI Alias BAMBANG Bin MARSUDI
49 — 11
  • ;Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum tentunya dapatdiartikan sebagai tanpa hak sendiri (zonder eigen recht), bertentangandengan hak orang lain (tegens eens anders rechts), bertentangandengan hukum objektif (tegen het objectieve recht).
Pengadilan DILMIL I 04 PALEMBANG Pidana Militer
Register : 05-10-2020 — Putus : 17-11-2020 — Upload : 28-12-2020
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 75-K/PM.I-04/AD/X/2020
Tanggal 17 Nopember 2020 — Oditur:
Yunus Ginting
Terdakwa:
1.Muhammad Sanusi BS
2.Budi Nugroho
126 — 46
  • Bahwa apabila ternyata seseorang tersebutoleh hukum/undangundang diberikan ijin untuk sesuatuhal, maka secara yuridis ia tidaklah melakukan perbuatanmelawan hukum, dengan kata lain bahwa ia berhak untuksesuatu hal tersebut.Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelisberpendapat bahwa "tanpa hak harus ditafsirkan bahwaperbuatan itu dilakukan tanpa izin atau kewenangan(zonder bevoegdheid) dari pejabat yang berwenangsebagaimana ketentuan imperatif yang tertuang dalamUndangUndang Nomor 12 Drt Tahun 1951
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 19-07-2018 — Putus : 20-08-2018 — Upload : 10-05-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 40/PID.TPK/2018/PT MKS
Tanggal 20 Agustus 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : H.Nasaruddin Agussalim,SH.MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Ir. A. M. KILAT KARAKA Diwakili Oleh : Ir. A. M. KILAT KARAKA
57 — 48
  • Sehingga berdasar pada asas hukum pidana yakniTiada Pidana tanpa Kesalahan (geen straf zonder schuld) dapatdikatakan TERBANDING (TERDAKWA) tidak dapat dipidana sebabTERBANDING (TERDAKWA) tidak terbukti melakukan perbuatanmelawan hukum secara formil maupun materil ; Berdasarkan fakta yang diungkapkan di persidangan yaitu keteranganahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Ir. H.
Pengadilan PN WATES Pidana Umum Penganiayaan
Register : 14-05-2012 — Putus : 30-07-2012 — Upload : 31-03-2015
Putusan PN WATES Nomor 54/Pid.B/2012/PN.Wt
Tanggal 30 Juli 2012 — WAHYOGO ARI WIDODO
66 — 20
  • Wt.Menimbang, bahwa pada asasnya tidak seorangpun dapat dijatuhipidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sahmenurut Undang Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yangdianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yangdidakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undangundang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidanaterdapat asas geen straft zonder schuld, artinya tiada pidana/hukumantanpa kesalahan
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 10-09-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Klk
Tanggal 30 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
TEDDY VALENTINO, SH
Terdakwa:
ABDUL HALIM ALS HALIM BIN TAJUDIN
71 — 8
  • Hal tersebut diperkuat dengan pengakuan terdakwa sendiri yang padapokoknya mengatakan jika terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yangberwenang;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ABDUL HALIM, merupakanperbuatan yang melawan hukum yang dalam doktrin hukum pidana dikenaldengan istilah zonder bevoegdheid secara sederhana adalah merupakan bagiandari pengertian melawan hukum (wederrechtelijkk) yang oleh Prof.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 29-03-2017 — Upload : 17-01-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 554 K/PID.SUS/2016
Tanggal 29 Maret 2017 — SUPRIYONO, S.IP Bin WAGIMIN, dkk
97 — 253 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • para anggotaDPRD yang belum mau melaksanakan atas rekomendasirekomendasiBPK IV DIY tersebut di atas.22.Bahwa berdasarkan halhal di atas, dapat kami simpulkan bahwa judexfactie yang memeriksa dan memutuskan perkara ini adalah TELAHMEL4MPAUI BATAS KEWENANGANNYA.KEBERATAN KEDUA :JUDEX FACTIE TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM, KARENATIDAK MENERAPKAN ASAS STUPENBAW HUKUM DAN ASASASASPENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DI INDONESIASECARA BENAR, SERTA JUDEX FACTIE JUGA TELAH MELANGGAR ASAS"GEEN STRAF ZONDER
    Nomor 554 K/Pid.Sus/2016telah mempertimbangkan halhal yang secara yuridis yaituperbuatan Terdakwa yang telah menerima uang atas dasarperaturan yang sah adalah suatu perbuatan yang sah dan tidakbertentangan dengan hukum;j) Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, tidak ada kesalahanyang dilakukan Terdakwa yang menjadi dasar pemidanaansesuai dengan asas "geen straf zonder schuld";Bahwa Majelis Hakim Agung telah menyimpulkan bahwa Pemohonkasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwaputusan
Pengadilan PN JOMBANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 09-03-2021 — Putus : 19-05-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN JOMBANG Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Jbg
Tanggal 19 Mei 2021 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD SALAHUDIN,S.H
Terdakwa:
MUHAMMAD WAHYU SEPTIAWAN Als WAWAN Als WAK MIN Bin Alm MOCH MUJIONO
39 — 8
  • putusan ini sebagai sesuatu yang tidakterpisahkan;Menimbang, bahwa pada asasnya tidak seorangpun dapat dijatuhipidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sahmenurut undangundang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yangdianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yangdidakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukumpidana terdapat asas geen straft zonder
Pengadilan PN WATES Pidana Umum Penghinaan
Register : 11-07-2013 — Putus : 28-08-2013 — Upload : 30-03-2015
Putusan PN WATES Nomor 79/Pid.Sus/2013/PN.Wt.
Tanggal 28 Agustus 2013 — ADHI MARTADI BIN MUH. JAYADI
75 — 9
  • Wt.Menimbang, bahwa pada asasnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana,kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut UndangUndang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2)Undangundang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapatasas geen straft zonder schuld, artinya tiada pidana/hukuman tanpa
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus ITE
Register : 23-11-2016 — Putus : 07-01-2017 — Upload : 07-09-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 1356/Pid.Sus/2016/PN Bdg
Tanggal 7 Januari 2017 — -MELISA ISWANDARI Alias CHACHA MELICA Binti SALIM
492 — 414
  • hal ini dikenal denganSistem Pembuktian Negatif menurut Undangundang (Negatief WettelijkStelsel) ;Menimbang, bahwa selaras dan sesuai dengan sistem pembuktiandiatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan menguji apakah telahcukup membuktikan kesalahanTerdakwa yang didasari dari sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah atas perbuatan yang dilakukannyasebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum semula, sehinggakesalahan yangdilakukan terdakwa menjadi dasar pemidanaan sesuaidengan asas geen straf zonder
Pengadilan PN PRABUMULIH Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 18-07-2014 — Putus : 17-09-2014 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 165/Pid.Sus/2014/PN PBM
Tanggal 17 September 2014 — DAVID SUDARSONO bin M. ARIF
33 — 24
  • alin dan dianggap telahtermuat dalam putusan ini;Menimbang, bahwa pada asasnya tidak seorangpun dapat dijatuhipidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurutundangundang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapatbertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atasdirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman);Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidanaterdapat asas geen straft zonder
Pengadilan PN MALILI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 23-05-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN MALILI Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN Mll
Tanggal 23 Mei 2017 — ABD. LATIF Alias LATIF Bin PAMISSANGI
46 — 12
  • 2009 tentang Narkotika diatassemua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinanbahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan terbuktimelakukan tindak pidana dalam perkara ini mengingat doktrin monodualistikyang dianut di Indonesia yang menghendaki adanya pemisahan antara tindakpidana dan pertanggungjawaban pidana, dan asas dalam hukum pidana geenstraf zonder
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 17-02-2015 — Upload : 27-06-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 2046/Pid.Sus/2014/PN.Tng
Tanggal 17 Februari 2015 — SAIPUL BAHRI Bin UMAR Alias MBEP
43 — 9
  • HazewinkelSuringa berpendapat bahwa : wederrechtelijk itu,ditiniau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwaperkataan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai zonder eigen recht atau tanpaada hak yang ada pada diri seseorang;Halaman 38 dari 48 Putusan No.2046/Pid.Sus/2014/PN.TngMenimbang, bahwa faktafakta yang diperoleh dipersidangan berdasarkanketerangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyatamempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya , maka
Pengadilan PN BATAM Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 19-06-2020 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 10-09-2020
Putusan PN BATAM Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN Btm
Tanggal 7 September 2020 — Penuntut Umum:
HERLAMBANG ADHI NUGROHO, SH.
Terdakwa:
ELSA AYU DISTIA Binti SUHARDIN POEMA
31 — 13
  • Menurut Simons dalam bukunyaLeerbook pada hal.175176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan TanpaHak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum(wederrechtelijk), disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangandengan hukum (in stijd met het recht);Halaman 34 dani 45 halaman, Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN BimMenimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa Hak atau Melawan Hukumadalah tidak memiliki hak atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenangdan larangan tersebut timbul karena
Pengadilan PN Paringin Pidana Umum
Register : 04-06-2021 — Putus : 06-01-2022 — Upload : 21-01-2022
Putusan PN Paringin Nomor 56/Pid.B/2021/PN Prn
Tanggal 6 Januari 2022 — Penuntut Umum:
Muhamad Indra, S.H.
Terdakwa:
Drs. ANSHARUDDIN, Msi. Als ANSHAR Bin M. SIAS Alm
131 — 69
  • Bertentangan dengan hukum pada umumnya/in strijd met het rechtin algemeen (Simons); Bertentangan dengan hukum, yang mempunyai pengertian yanglebih luas dari sekedar bertentangan dengan UU/in strijd met de wet(Pompe); Bertentangan dengan hukum tertulis/in striid met het geschrevenrecht (va Bemmelen dan van Hattum);Tanpa Hak/Zonder eigen recht atau tanpa kewenangan/zonderbevoegdheid (HazewinkelSuringa);Oo Suatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;Pengertian barang menurut pasal 372
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 09-03-2020 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 133/PID.SUS/2020/PT MKS
Tanggal 16 April 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Kaharuddin Bin Marjaeni Diwakili Oleh : H. Muhammad Asdar, S.H.,M.H.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Marina M, S.H.
350 — 371
  • Coba kitatanpilkan ulang kemudian menelaah dengan teliti, hatihati dan cermat pengertiantanpa hak yang ditunjukkan putusan pengadilan sebagai berikut :Menimbang bahwa secara etimologis pengertian tanpa hak...dst atausebagai tanpa hak zonder bevoegheid.Dalam sejarah merumuskan pengertian tentang sesuatu hal dan dalam keilmuanapapun, belum pernah terjadi rumusan pengertian sesuatu hal tersebut, kembalimenunjuk dirinya sendiri.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 05-08-2019 — Putus : 13-04-2020 — Upload : 24-04-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 750/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 13 April 2020 — Penggugat:
Ir. I Gede Agus Hardiawan
Tergugat:
1.Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dirjen Pajak Kantor Wil Dirjen Pajak Bali
2.Goro Ekanto
3.I Nyoman Ardina
4.Johansyah Permana
5.Errik Shofian Jaswadi
6.Farid Alhamudi
7.Benedictus Anova N Indityo
8.Salmawati
9.Anton Rudhianto
10.Agustinus Andi Prasetyo
11.Fauzi Fahrudin
12.Andi Goenawan Hendarwanto
13.Maynardo Francois Ruhukah
14.Yusuf Herdian
15.Harjanto
16.I Putu Sudarma
177 — 137
  • Kewenangan dimaksud ada pada Kurator secaraeksklusif.Bahwa menurut hukum positif di Indonesia, pertanggungjawaban pidanatidaklah dapat dialinkan kepada pihak lain, hal ini sesuai dengan asas GeenStraft Zonder Schuld / Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan yang artinyatak seorangpun dapat dijatuhi pidana jika tidak ada kesalahan yang iaperbuat.Penanggung Pajak PT Hardys Retailindo in casu Penggugatbertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas kewajibanperpajakan dan pertanggungjawaban tindak
    Bahwa menurut hukumpositif di Indonesia, pertanggungjawaban pidana tidaklah dapat dialihkankepada pihak lain, hal ini Sesuai dengan asas Geen Straft Zonder Schuld /Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan yang artinya tak seorangpun dapatdijatuhi pidana jika tidak ada kesalahan yang ia perbuat.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 12-02-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 362 K/PID.SUS/2015
Tanggal 12 Februari 2015 — Ir. ERMAWAN ARIEF BUDIMAN, S.Si. ; JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN
82 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • padanya";Bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan Majelis Hakim PengadilanTinggi Medan tersebut di atas kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat, denganalasan sebagai berikut:Unsur "'secara melawan hukum":Sebelum kami menguraikan Unsur secara melawan Hukum dari Tindak pidana ini,yinkanlah kami menjelaskan Perkataan Melawan Hukum dari sisi pandangkedudukannya dalam Hukum;e Perkataan Melawan Hukum menurut penjelasan WvS adalah "Het gevaar konzijn,dad anders ook hij die van zip recht gebrvik maakte, zonder
    Unsur Melawan Hukum;Perkataan melawan hukum menurut penjelasan WvS adalah Het gevaar konzijn,dad anders ook hij die van zijn recht gebruik maakte, zonder daarom juist uitvoering tegeven wettelijk voorschrift in de bepaling der strafwet zoude vallen yang artinya akanterjadi bahaya, bahwa seseorang yang berbuat sesuai dengan hak yang dipunyainya, dankarenanya menjalankan peraturan perundangundangan, akan termasuk dalam rumusantindak pidana (Kutipan dari T. J. Noyon, G. E.