Ditemukan 1210 data
56 — 28
Debitur beranji akan meekukan pembayaran tunggakan pada tanggal 29 Agustus2015 dan tanggal 27 September 2015, dan jika hingga tanggal tersebut debitur tidakHalaman 10 dari 62 Putusan Nomor 104/Padt.G/2017/PN JKT.SEL12.13.14.15.16.melkukan pembayaran atas tunggakan hutang maka debitur setuju dan tidakkeberatan untuk dilakukan pembiokiran rekening, pemasangan spanduk dengantulsan djual oleh Bank Panin, penyitaan untuk keperluian Rang eksekusi atasobjek agunan tanah dan bangunan datasnya teretak di
195 — 137
terpenuhi, maka dianggap unsur kedua ini telah terbukti secara sahmenuruthukum untuk keseluruhannya atau sebaliknya.Menimbang,bahwa berdasarkan pengertianpengerrtian tersebutdiatas yang apabila dihubungkan faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan dapat diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di ruang kerja bidang pertanian Kantor DinasPertanian Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma, Terdakwa NICKOKTAVELLY, S.Pt Alias NICK Bin SAIN SADAR (Alm) ada melkukan
Ami Siti Chamisah,SH
Terdakwa:
LUTFI HAKIM ALIAS EJOT BIN NURKHOERI
130 — 23
satu korban keRekening BCA Nomor Rekening 6030917705 atas nama DENIARIYANSAH dan 1 (satu) buah tangan merk Expedixion sedangkanuang yang Rp 500.000, sepengetahuan saya dberikan salah satukorban pada saat dihotel kepadanya untuk membeli makanan danminuman mereka semua;Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut saya dan rekanrekannya melakukan ancaman kekerasan dengan menodongkansenjata api dan menampar wajah para korban sehingga para korbanmemberikan barang barangnya dengan terpaksa;Bahwa dalam melkukan
372 — 31
Yakni pelatihan tentang pengukuran dan pemetaanHutan dan mendapat sertifikat.e Bahwa Penunjukan Kawasan Hutan adalah penetapan awalperuntukan suatu wilayah tertentu sebagai kawasan hutan.e Bahwa dengan penunjukan kawasan hutan sudah merupakankepastian hukum kawasan hutan.e Bahwa Siapa saja yang mengerjakan, menggunakan, mendudukikawasan hutan tanpa ijin yang sah dapat dikenakan sanksipidanae Bahwa pada tanggal 24 Maret 2010 ahli melkukan pengecekandan pemetaan di Kawasan Hutan Padang Lawas sesuai
66 — 11
dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I Kamariyah BintiBasyah dan terdakwa II Mukhtar Ibrahim dimana waktu itu oleh saksi selakuPenyidik ada menyuruh para terdakwa mengulangi membaca kembalipertanyaan yang saksi ajukan dan kemudian saksi juga membaca kembalijawaban yang disampaikan oleh terdakwa I dan terdakwa II saat dilakukanpemeriksaan, dan atas jawaban yang saksi bacakan tersebut terdakwa IKamariyah Binti Basyah dan terdakwa J Mukhtar Ibrahim telahmembenarkannya ; > Bahwa setelah saksi selesai melkukan
97 — 23
Putusan No: 12 / Pdt.G / 2018 / PN Soediterma sebagai data yang benar, baik dalam melkukan perbuatan hukum seharihariMaupun dalam perkara di Pengadian "Menimbang, bahwa oleh karenanya kekuatan pembuktian sempurna dan mengikatdari akta autentik hanya dapat berubah disebabkan karena terhadapnya diajukan buktilawan yang sedemikian rupa setara dan sempurna sehingga menggoyahkan eksistensiakta autentik yang bersangkutan, beban pembuktian mana oleh karenanyaharuslah dibebankan kepada yang mempersoalkan
PARULIAN KERTAGAMA, S.H.
Terdakwa:
1.MULYADI Bin HERMAN Alm
2.SUDARNOTO Bin SARBAI Alm
3.TEGUH SUGIARTO Bin MULYONO
98 — 26
> Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113Tahun 2014 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Desa.Pasal 3,Ayat (1) : Kepala Desa Adalah Pemegang Keuasaan PengelolaanKeuangan desa dan Mewakili Pemerintahan desa dalam kepemilikankekayaan milik desa yang dipisahkan.Ayat (2) : Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaankeuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyaikewenangan :Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;Menetapkan PTPKD;Menetapkan petugas yang melkukan
PARULIAN KERTAGAMA, S.H.
Terdakwa:
SOLEH Bin MARTAJI Alm
104 — 30
> Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014tentang tentang Pengelolaan Keuangan Desa.Pasal 3,Ayat (1) : Kepala Desa Adalah Pemegang Keuasaan PengelolaanKeuangan desa dan Mewakili Pemerintahan desa dalam kepemilikankekayaan milik desa yang dipisahkan.Ayat (2) : Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaankeuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyaikewenangan :Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;Menetapkan PTPKD;Menetapkan petugas yang melkukan
118 — 80
Orang yang melakukan atau yang menyuruh melkukan atau yang turut sertamelakukan perbuatan .Menimbang bahwa untuk menyatakan terbuktinya suatu dakwaanharuslah terpenuhi semua unsur unsur dari pasal yang didakwakan tersebut .Menimbang, bahwa berikut ini Majeis Hakim akan mempertimbangkanunsur unsur dakwaan kesatu diatas :1. Unsur BARANG SIAPA Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa dalamrumusan pasal 438 ayat (1) ke2 KUHP Jo.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
135 — 74
darihalaman 16 sampai dengan halaman 20;Halaman 74 dari 116 halaman, Putusan Nomor 36/PID.SUSTPK/2020/PT SBYSelanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan materi MemoriBanding dengan dasar dan alasanalasan sebagaimana diuraikanPenasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya dari halaman20 sampai dengan halaman 59; .Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dan uraian diatasPenasihat Hukum Terdakwa menyampaikan konklusisebagainberikut:e Bahwa Pemohon tidak memiliki kualifikasi sebagai pihak yangdapat melkukan
YUDHO WIBOWO, S.H
Terdakwa:
Edwin Pranata
438 — 313
13.14.Saksi4 dan Terdakwa dikamar kost tersebut, karena saatditemukan dikamar hanya berdua tidak ada orang lain.Bahwa setelah lampu dinyalakan Saksi melkukan pemeriksaandan menemukan kondom yang sudah terbuka di samping kasurdan di foto oleh Saksi1, Saksi tidak tahu apakah sudah dipakalatau belum namun sudah dibuka saja.Bahwa keadaan kamar ada 2 (dua) ventilasi yakni 1 (Satu)diatas pintu dan 1 (Satu) diatas kasur.Bahwa Saksi curiga kalau Terdakwa dan Saksi4 melakukanpersetubuhan namun Saksi tidak
DEDY IWAN BUDIONO, SH
Terdakwa:
HERMAN alias SUSANTO bin ALI MUNIR
73 — 20
sehubungan penipuan yang dilakukan Terdakwapada hari Minngu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar Pukul 12.00 Wib diRT.015 RW.006 Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung KabupatenKampar.Bahwa yang menjadi Korban Adalah Pihak Showroom Rama JayaMotor yang Pemilik Saksi Rama Yadi Hospi dan Anggota Saksi DwiTedi.Bahwa saksi bekerja selaku Cfiver) di PT Buana FinaceMO (CreditMarketing OfFicer) dengan Tugas mengumpulkan surat/dokumen milikKonsumen, memasukan Aplikasi pengajuan Pembiayaan Kredit di PTBuana Finace dan melkukan
204 — 56
Bahwa disamping itu para Penggugat tidak berhakkarena para Penggugat tidak mempunyai dasar yang dapat dijadikanalasan untuk melkukan gugatan. Majelis berpendapat bahwa seluruhPenggugat telah bertanda tangan dan secara sah memberi kuasa kepadakuasa hukumnya, sehingga para Penggugat kedudukannya jelas dan sah.Persoalan apakah para penggugat dapat membuktikan dalil gugatannyadan berhak atas obyek sengketa, hal itulah yang akan dibuktikan dalamperkara ini.
Terbanding/Penuntut Umum : MOCH. RIZA WISNU WARDHANA, SH., MH
43 — 19
Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan kerugiannegara dalam perkara ini masih berdasarkan pendapat Ahli dariBPKP, sedangkan Mahkamah Agung RI dalam Surat Edaran(SEMA) Nomor : 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 padabutir 6 menentukan secara tegas, Instansi yang berwenangmenyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalahBadan Pemeriksa Keuangan konstitusional, sedangkan instansilainnya seperti Badan Pengawas Keuangan~ danPembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerahtetap berwenang melkukan
61 — 31
saat pertengahan yaituketika pekerjaan sedang berjalan, namun saksi tidak secara penuhmengawasi pelaksanaan pekerjaan tersebut;Bahwa pada saat ke lapangan, pekerjaan masih 0% sekitar bulanAgustus 2007, saksi ke lapangan melihat kondisi kerusakan medandengan menggunakan jeep;Bahwa pada saat saksi turun ke lapangan tidak ada dibuatkan beritaacara;Bahwa saksi turun ke lapangan hanya untuk melaksanakan kontrolterhadap Tim Leader dan anggotanya, apakah bekerja di lapanganatau tidak, dan saksi tidak melkukan
356 — 150
contoh tanda tangan) secara detail karena aplikasi transfer tersebutditerima dari terdakwa YULIETTY RAJAGUKGUK yang merupakan seorangHal.35 dari 84 Perkara No. 2045/Pid.Sus/2013/Pn.Tng.Service Supervisor sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan adanyapencatatan palsu dimana tercatat dalam pembukuan Bank dan bukti pembukuan(slip penarikan) bahwa nasabah melakukan transaksi yang tidak sesuai denganperintah awal dari nasabah ybs yaitu nasabah melakukan setoran ke rekeningatas nama nasabah lain bukan melkukan
ADE AZHARIE, SH
Terdakwa:
NURDIN Alias AKUNG Bin TOYYIBIN.
176 — 98
setelah ditanyakanidentitasnya sesuail dengan identitas dari Terdawa: NURDIN Alias AKUNGBin TOYYIBIN. sebagaimana tercantum secara lengkap dalam suratdakwaan Penuntut Umum, dimana terdakwa telah membenarkannya, dengandemikian penunjukan terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini sudahbenar dan tidak error inpersona, atau tidak salah orang, namun apakah benarterdakwa telah melakukan tindak pidana sebegaimana didakwaan olehpenuntut umum, maka selanjutnya harus dipertimbangkan apakah benarterdakwa melkukan
75 — 24
Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan kerugiannegara dalam perkara ini masih berdasarkan pendapat Ahli dariBPKP, sedangkan Mahkamah Agung RI dalam Surat Edaran(SEMA) Nomor : 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 padabutir 6 menentukan secara tegas, Instansi yang berwenangmenyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalahBadan Pemeriksa Keuangan konstitusional, sedangkan instansilainnya seperti Badan Pengawas Keuangan danPembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerahtetap berwenang melkukan
1.Abdul Wahab
2.Mardanas
3.Agus Maulana
Tergugat:
1.H.Syuhada,BA
2.Darmadi
Turut Tergugat:
PT. Bank Mandiri Persero Tbk. Cabang Depok Satu
208 — 99
gedung KPPD, telahminta uang secara berkala Kepada Kasir, di KPPD dengan Jumlahkeseluruhan sebesar Rp.125.000.000, (Seratus dua puluh lima jutarupiah) dimana setiap ketentuan permintaan uang harus disertaipertanggung jawaban penggunaan uang dan berdasarkan paguanggaran (RAPB), Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja,dan (RK) Rencana,Penyelenggaraan Gerakan Koperasi PedagangPusat Perbelanjaan Depok (KPPD) kegiatan Tahun 2012,disahkan pada RAT tahun Buku 2011 dan:Bahwa Terggugat Rekonvensi tidak melkukan
74 — 24
UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 155.Ayat 1:Ayat 2:Ayat 3:Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimanadimaksud dalam pasal 151 ayat (3) batal demi hukum.Selama pemutusan lembaga penyelesaian perselisihanhubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupunpekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.Pengusaha dapat melkukan penyimpangan terhadap ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan skorsingkepada pekerja/buruh yang sedang