Ditemukan 1208 data
ISKANDAR
Tergugat:
GUBERNUR JAWA TIMUR
Intervensi:
AHMAD
234 — 118
., memberikan pendapatnya dibawah sumpah padapokoknya sebagai berikut: Bahwa, Anggota DPR/DPRD dapat dilakukan penggantian dengan syarat adaalasan yang dapat digunakan sebagai dasar penggantian istilahnya antarwaktu anggota DPR/DPRD;Bahwa, Anggota DPR/DPRD Pencalonannya melalui Partai Politik, sehinggasubjek hukumnya adalah Partai Politik sehingga jika Partai Politikmengganggap cukup alasan untuk mengganti anggota DPRD yang berasaldari partainya, maka yaang berhak melkukan pergantian adalah partai
72 — 11
dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I Kamariyah BintiBasyah dan terdakwa II Mukhtar Ibrahim dimana waktu itu oleh saksi selakuPenyidik ada menyuruh para terdakwa mengulangi membaca kembalipertanyaan yang saksi ajukan dan kemudian saksi juga membaca kembalijawaban yang disampaikan oleh terdakwa I dan terdakwa II saat dilakukanpemeriksaan, dan atas jawaban yang saksi bacakan tersebut terdakwa IKamariyah Binti Basyah dan terdakwa J Mukhtar Ibrahim telahmembenarkannya ; > Bahwa setelah saksi selesai melkukan
375 — 31
Yakni pelatihan tentang pengukuran dan pemetaanHutan dan mendapat sertifikat.e Bahwa Penunjukan Kawasan Hutan adalah penetapan awalperuntukan suatu wilayah tertentu sebagai kawasan hutan.e Bahwa dengan penunjukan kawasan hutan sudah merupakankepastian hukum kawasan hutan.e Bahwa Siapa saja yang mengerjakan, menggunakan, mendudukikawasan hutan tanpa ijin yang sah dapat dikenakan sanksipidanae Bahwa pada tanggal 24 Maret 2010 ahli melkukan pengecekandan pemetaan di Kawasan Hutan Padang Lawas sesuai
YUDHO WIBOWO, S.H
Terdakwa:
Edwin Pranata
446 — 316
13.14.Saksi4 dan Terdakwa dikamar kost tersebut, karena saatditemukan dikamar hanya berdua tidak ada orang lain.Bahwa setelah lampu dinyalakan Saksi melkukan pemeriksaandan menemukan kondom yang sudah terbuka di samping kasurdan di foto oleh Saksi1, Saksi tidak tahu apakah sudah dipakalatau belum namun sudah dibuka saja.Bahwa keadaan kamar ada 2 (dua) ventilasi yakni 1 (Satu)diatas pintu dan 1 (Satu) diatas kasur.Bahwa Saksi curiga kalau Terdakwa dan Saksi4 melakukanpersetubuhan namun Saksi tidak
100 — 25
Putusan No: 12 / Pdt.G / 2018 / PN Soediterma sebagai data yang benar, baik dalam melkukan perbuatan hukum seharihariMaupun dalam perkara di Pengadian "Menimbang, bahwa oleh karenanya kekuatan pembuktian sempurna dan mengikatdari akta autentik hanya dapat berubah disebabkan karena terhadapnya diajukan buktilawan yang sedemikian rupa setara dan sempurna sehingga menggoyahkan eksistensiakta autentik yang bersangkutan, beban pembuktian mana oleh karenanyaharuslah dibebankan kepada yang mempersoalkan
PARULIAN KERTAGAMA, S.H.
Terdakwa:
1.MULYADI Bin HERMAN Alm
2.SUDARNOTO Bin SARBAI Alm
3.TEGUH SUGIARTO Bin MULYONO
106 — 26
> Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113Tahun 2014 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Desa.Pasal 3,Ayat (1) : Kepala Desa Adalah Pemegang Keuasaan PengelolaanKeuangan desa dan Mewakili Pemerintahan desa dalam kepemilikankekayaan milik desa yang dipisahkan.Ayat (2) : Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaankeuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyaikewenangan :Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;Menetapkan PTPKD;Menetapkan petugas yang melkukan
PARULIAN KERTAGAMA, S.H.
Terdakwa:
SOLEH Bin MARTAJI Alm
113 — 30
> Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014tentang tentang Pengelolaan Keuangan Desa.Pasal 3,Ayat (1) : Kepala Desa Adalah Pemegang Keuasaan PengelolaanKeuangan desa dan Mewakili Pemerintahan desa dalam kepemilikankekayaan milik desa yang dipisahkan.Ayat (2) : Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaankeuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyaikewenangan :Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;Menetapkan PTPKD;Menetapkan petugas yang melkukan
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
144 — 77
darihalaman 16 sampai dengan halaman 20;Halaman 74 dari 116 halaman, Putusan Nomor 36/PID.SUSTPK/2020/PT SBYSelanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan materi MemoriBanding dengan dasar dan alasanalasan sebagaimana diuraikanPenasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya dari halaman20 sampai dengan halaman 59; .Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dan uraian diatasPenasihat Hukum Terdakwa menyampaikan konklusisebagainberikut:e Bahwa Pemohon tidak memiliki kualifikasi sebagai pihak yangdapat melkukan
134 — 80
Orang yang melakukan atau yang menyuruh melkukan atau yang turut sertamelakukan perbuatan .Menimbang bahwa untuk menyatakan terbuktinya suatu dakwaanharuslah terpenuhi semua unsur unsur dari pasal yang didakwakan tersebut .Menimbang, bahwa berikut ini Majeis Hakim akan mempertimbangkanunsur unsur dakwaan kesatu diatas :1. Unsur BARANG SIAPA Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa dalamrumusan pasal 438 ayat (1) ke2 KUHP Jo.
DEDY IWAN BUDIONO, SH
Terdakwa:
HERMAN alias SUSANTO bin ALI MUNIR
73 — 21
sehubungan penipuan yang dilakukan Terdakwapada hari Minngu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar Pukul 12.00 Wib diRT.015 RW.006 Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung KabupatenKampar.Bahwa yang menjadi Korban Adalah Pihak Showroom Rama JayaMotor yang Pemilik Saksi Rama Yadi Hospi dan Anggota Saksi DwiTedi.Bahwa saksi bekerja selaku Cfiver) di PT Buana FinaceMO (CreditMarketing OfFicer) dengan Tugas mengumpulkan surat/dokumen milikKonsumen, memasukan Aplikasi pengajuan Pembiayaan Kredit di PTBuana Finace dan melkukan
ADE AZHARIE, SH
Terdakwa:
NURDIN Alias AKUNG Bin TOYYIBIN.
187 — 98
setelah ditanyakanidentitasnya sesuail dengan identitas dari Terdawa: NURDIN Alias AKUNGBin TOYYIBIN. sebagaimana tercantum secara lengkap dalam suratdakwaan Penuntut Umum, dimana terdakwa telah membenarkannya, dengandemikian penunjukan terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini sudahbenar dan tidak error inpersona, atau tidak salah orang, namun apakah benarterdakwa telah melakukan tindak pidana sebegaimana didakwaan olehpenuntut umum, maka selanjutnya harus dipertimbangkan apakah benarterdakwa melkukan
376 — 150
contoh tanda tangan) secara detail karena aplikasi transfer tersebutditerima dari terdakwa YULIETTY RAJAGUKGUK yang merupakan seorangHal.35 dari 84 Perkara No. 2045/Pid.Sus/2013/Pn.Tng.Service Supervisor sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan adanyapencatatan palsu dimana tercatat dalam pembukuan Bank dan bukti pembukuan(slip penarikan) bahwa nasabah melakukan transaksi yang tidak sesuai denganperintah awal dari nasabah ybs yaitu nasabah melakukan setoran ke rekeningatas nama nasabah lain bukan melkukan
77 — 24
UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 155.Ayat 1:Ayat 2:Ayat 3:Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimanadimaksud dalam pasal 151 ayat (3) batal demi hukum.Selama pemutusan lembaga penyelesaian perselisihanhubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupunpekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.Pengusaha dapat melkukan penyimpangan terhadap ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan skorsingkepada pekerja/buruh yang sedang
231 — 69
Serang atas tugas dantanggungjawabnya yaitu melkukan pengawasan danmengendalikan pelaksanaan bantuan perkuatan yang diterimaoleh KWD Harapan Maju seusai dengan pedoman teknis paSsal18 huruf c ;Bahwa terdakwa menjelaskan setelah Asdep Lisau membuatdan mengirimkan surat Nomor: 02/Dep.2.5/1/2005 tersebutpada tanggal 14 Januari 2005, Dinas Perindagkop Kab.Serang membalas surat dari Asdep Lisau sebanyak 2 (dua)kali yaitu Surat pengantar Nomor : 518.2/1413/Kop, tanggal 18Desember 2006 yang ditandatangani
65 — 31
saat pertengahan yaituketika pekerjaan sedang berjalan, namun saksi tidak secara penuhmengawasi pelaksanaan pekerjaan tersebut;Bahwa pada saat ke lapangan, pekerjaan masih 0% sekitar bulanAgustus 2007, saksi ke lapangan melihat kondisi kerusakan medandengan menggunakan jeep;Bahwa pada saat saksi turun ke lapangan tidak ada dibuatkan beritaacara;Bahwa saksi turun ke lapangan hanya untuk melaksanakan kontrolterhadap Tim Leader dan anggotanya, apakah bekerja di lapanganatau tidak, dan saksi tidak melkukan
66 — 10
SE BinMustofa, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa ahli tidak kenal dengn para Terdakwa;Bahwa ahli dibidang Akuntansi dan Auditing di BPKP Perwakilan PropinsiSumatera Selatan;Bahwa ahli pernah diminta oleh Kejaksaan Lubuk Lingau untuk melkukan Auditterhadap dugaan penyimpangan dana kegiatan penjaringan sapi/kerbau betina Halaman 55 dari 99 halaman Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2014/PN.
Terbanding/Penuntut Umum : MOCH. RIZA WISNU WARDHANA, SH., MH
45 — 19
Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan kerugiannegara dalam perkara ini masih berdasarkan pendapat Ahli dariBPKP, sedangkan Mahkamah Agung RI dalam Surat Edaran(SEMA) Nomor : 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 padabutir 6 menentukan secara tegas, Instansi yang berwenangmenyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalahBadan Pemeriksa Keuangan konstitusional, sedangkan instansilainnya seperti Badan Pengawas Keuangan~ danPembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerahtetap berwenang melkukan
1.Abdul Wahab
2.Mardanas
3.Agus Maulana
Tergugat:
1.H.Syuhada,BA
2.Darmadi
Turut Tergugat:
PT. Bank Mandiri Persero Tbk. Cabang Depok Satu
214 — 103
gedung KPPD, telahminta uang secara berkala Kepada Kasir, di KPPD dengan Jumlahkeseluruhan sebesar Rp.125.000.000, (Seratus dua puluh lima jutarupiah) dimana setiap ketentuan permintaan uang harus disertaipertanggung jawaban penggunaan uang dan berdasarkan paguanggaran (RAPB), Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja,dan (RK) Rencana,Penyelenggaraan Gerakan Koperasi PedagangPusat Perbelanjaan Depok (KPPD) kegiatan Tahun 2012,disahkan pada RAT tahun Buku 2011 dan:Bahwa Terggugat Rekonvensi tidak melkukan
79 — 28
Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan kerugiannegara dalam perkara ini masih berdasarkan pendapat Ahli dariBPKP, sedangkan Mahkamah Agung RI dalam Surat Edaran(SEMA) Nomor : 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 padabutir 6 menentukan secara tegas, Instansi yang berwenangmenyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalahBadan Pemeriksa Keuangan konstitusional, sedangkan instansilainnya seperti Badan Pengawas Keuangan danPembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerahtetap berwenang melkukan
219 — 63
Bahwa disamping itu para Penggugat tidak berhakkarena para Penggugat tidak mempunyai dasar yang dapat dijadikanalasan untuk melkukan gugatan. Majelis berpendapat bahwa seluruhPenggugat telah bertanda tangan dan secara sah memberi kuasa kepadakuasa hukumnya, sehingga para Penggugat kedudukannya jelas dan sah.Persoalan apakah para penggugat dapat membuktikan dalil gugatannyadan berhak atas obyek sengketa, hal itulah yang akan dibuktikan dalamperkara ini.