Ditemukan 1675 data
26 — 14
;1.2.2.
113 — 49
Bahwa benar tentang keahliwarisan dari almarhum AMAQ SENAH, yaitusebagai berikut:1.1 Bahwa almarhum AMAQ SENAH sebagai Pewaris telahmeninggal dunia sekitar tahun 1970 di Dusun Lendang Tampel, DesaBeber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;1.2 Bahwa Pewaris (almarhum AMAQ SENAH) meninggalkan ahliwaris seorang (1) isteri dan lima (5) orang anak, yaitu:1.2.1 INAQ SENAH (isteri);1.2.2 AMAQ AYE bin AMAQ SENAH (anaklakilaki);1.2.3 GALIM alias HAJI NURSALIM bin AMAQ SENAH (anaklakilaki);1.2.4
27 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
/PP/M.VIIB/19/2015 tanggal 19 November 2015 berpendapatbahwa:Berdasarkan Pasal 8 UndangUndang a quo memberikanwewenang atributif untuk menerbitkan Peraturan Pemerintahmengenai kelompok Barang Kena Pajak yang tergolongmewah yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewahdan besarnya tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah , danwewenang atributif kepada Menteri Keuangan untukmenerbitkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengaturketentuan mengenai jenis barang yang dikenai PajakPenjualan Barang Mewah;1.2.2
18 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
PP/M.VIIB/19/2015 tanggal 26 November 2015 berpendapatbahwa:...berdasarkan Pasal 8 UndangUndang a quomemberikan wewenang atributif untuk menerbitkanPeraturan Pemerintah mengenai kelompok Barang KenaPajak yang tergolong mewah yang dikenai PajakPenjualan atas Barang Mewah dan besarnya tarif PajakPenjualan atas Barang Mewah, dan wewenang atributifkepada Menteri Keuangan untuk menerbitkan PeraturanMenteri Keuangan yang mengatur ketentuan mengenaijenis barang yang dikenai Pajak Penjualan BarangMewah;1.2.2
84 — 39
(sisasekarang 55.330.M) atas nama Perseroan Terbatas Harjasari,berkedudukan di Jakarta; terletak di Perkebunan Gunung Putri DesaSukajaya, Kecamatan Sukatani KabupatenPurwakarta;= Utara Berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;= Barat Berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;= Timur Berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;= Selatan Berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;1.2.2. Sertipikat HGB No.2/Desa Sukajaya terbit tanggal 25 September 1984Surat Ukur tanggal 3061926 No. 202/1926, luas 28.385 M?
Terbanding/Penggugat I : Tuan Andrianto
Terbanding/Penggugat II : Tuan Erwin
Terbanding/Penggugat III : Ersa Novita
69 — 38
Darwinto selakuDebitur eks PT Bank Bali, Tbk wajib untuk membayar bungatersebut dapat diubah sewaktuwaktu;Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1.2.2 Perjanjian Kredit No,171 tanggal 17 Desember 1996 jo Perjanjian Kredit No. 170tanggal 17 Desember 1996 telah disepakati bahwa apabila Sdr.Darwinto selaku Debitur lalai untuk melunasi kewajibannya, makaSdr.
AULIA RAHMAN, SH
Terdakwa:
RUDY ARMEN Als ARMEN Als RUDY Bin Alm. M.YUNAN ANAS
39 — 8
Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih23.91 gram untuk dimusnahkan..14 (empat belas) bungkus plastik klip bening adalah sebagaipembungkus barang bukti dengan berat 5.73 gram untuk buktipersidangan di pengadilan.b. 1 (Satu) bungkus plastik bening dengan berat kotor 1.21 gram berisikan :1.2.2 (dua) butir diduga pil ekstasi logo donal trump warna orange beratbersh 0.82 gram.1% (setengah) butir diduga pil ekstasi logo minion warna ungu denganberat bersih 0.19 gram.dengan perincian
47 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
NMR berupa emas batangan adalahterhutang PPN, maka Hakim Majelis II dan Mahkamah Agung telahmemutuskan dengan mendasarkan diri pada ketentuan yang terdapatdi dalam Kontrak Karya.Tentunya sangat tidak tepat apabila dalam kaitan dengan UU PPNmaka sifat lex specialis dari Kontrak Karya diakui, tetapi dalamkaitan dengan UndangUndang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,sifat lex specialis dari Kontrak Karya tidak diakui.1.2.2.
123 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
Christina Wantah telah meninggal, dalam perkawinannya yangpertama dengan Ramis Rompis juga telah meninggal memilikidua orang anak yaitu Tresya Rompis dan Yosef Rompis, dandalam perkawinannya yang kedua dengan Theo Sayangbatijuga telah meninggal memiliki dua orang anak yaituMargaretha Sayangbati dan Utu Toar Sayangbati;1.2.2.
84 — 35
., yangdidaftarkan pada tanggal 2 November 2016, untuk memanggil pula BadanPertanahan Kabupaten Buleleng sebagai Pihak Ketiga (Vrijwaring) dalamperkara aquo;Bahwa adapun alasanalasan Para Tergugat mengajukan PermohonanPenarikan Pihak Ketiga (Vrijwaring) adalah sebagai berikut:1.2.1 bahwa memperhatikan prinsip berperkara untuk terwujudnyaperadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;1.2.2 bahwa obyek perkara berhubungan dengan Sertipikat Tanah WakafNomor 01 Tahun 2004 tertanggal 20 Juli 2004, yang
SAHNAN Dkk
80 — 15
orang anakyaitu:1.1 BUSATI (almarhum), mempunyai tujuh (7) orang anak yaitu :JUMMADIYAH(almarhum memiliki tiga (3) orang anak yaitu :BUNAW1(Turut Tergugat Ill) ;SAMAWIYAH ( Turut Tergugat IV ) ;ANNAN ( Turut Tergugat V ) ; JUTIYAH ( Turut Tergugat VI ) ;SUTAMA ( Turut Tergugat VII ) ;MUSAHRA ( Turut Tergugat VIII ) ;SAHRAW1(Turut Tergugat IX ) ;BUAT1( Turut Tergugat X ) ;S AMA ( Turut Tergugat XI ) ;1.2 MATTUSEN (almarhum),mempunyai tiga ( 3 ) orang anak yaitu :1.2.1.MAWIYAH( Turut Tergugat ) ;1.2.2
60 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan sifat /ex specialis dari Kontrak Karya yang mengaturbahwa hasil produksi PT NMR berupa emas batangan adalahterhutang PPN, maka Hakim Majelis IIl dan Mahkamah Agung telahmemutuskan dengan mendasarkan diri pada ketentuan yang terdapatdi dalam Kontrak Karya.Tentunya sangat tidak tepat apabila dalam kaitan dengan UU PPNmaka sifat lex specialis dari Kontrak Karya diakui, tetapi dalamkaitan dengan UndangUndang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,sifat lex specialis dari Kontrak Karya tidak diakui.1.2.2
27 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Artinya, berdasarkan Kontrak Karya,1.2.2.emas batangan tetap merupakan Barang Kena Pajak (BKP) sehinggaPPN masukannya tetap dapat dikreditkan. Timbul sengketa dimanaPihak Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan SKP dengan dasar emasbatangan bukan BKP, yaitu berdasarkan Pasal 4A ayat 2 (d) dariUndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 dan PP Nomor 144 Tahun2000. Tetapi, PT.
LASKAR ONGEN MAREWANE Alias ONGEN
Termohon:
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq KEPOLISIAN DAERAH MALUKU Cq KEPOLISIAN RESORT SERAM BAGIAN BARAT Cq KEPOLISIAN SEKTOR TANIWEL TIMUR
121 — 71
Penahanan terhadap Pemohon tidak sah1.2.1 Pasal 1 angka 21 Penahanan adalah penempatan tersangka atauterdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penutut Umum atauHakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yangdiatur dalam undangundang.1.2.2.
14 — 4
Majelis Hakim yang menyidangkan perkara iniberkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusansebagai berikut :Primair:1.2.2.Mengabulkan permohonan Pemohon;Memberi izin kepada Pemohon (XxxxxxXxXxXXxXXXXXXXXxXx) UNtuk menjatuhkantalak satu raj'i terhadap Termohon (XxxxxxxxxxXXXXXXxXx) di hadapan sidangPengadilan Agama Gresik;Membebankan biaya perkara menurut hukum;Subsidair:Hal.3 dari 45 hal.
72 — 13
Petugas Inventarisasi : 1.2.2.Sekretaris Daerah, sebagai Ketua Tim;Kepala Bagian Tata Pemerintahan SetdaKab.
89 — 46
Suat Pernyataan tanggal 16 Agustus 2018, diberi tandadengan bukti T.1.2.2. Surat Kesepakatan tanggal 21 September 2018,diberi tanda dengan buktiT.2.Hal. 25 dari 47 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2020/MS. Str2.3. Kwitansi Pembelian Kebun seluas 3.5 (tiga komalima) rante terletak di Kampung Bujang tanggal 1 September 2005,diberi tanda dengan bukti T.3.2.4.
158 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
Fachruddin Jamal tidak ditarik sebagai pihak Turut Terbanding maupun Turut Termohon Kasasi I:1.2.2. Asli Azis tidak ditarik sebagai pinak Turut Terbanding II maupunTurut Termohon Kasasi II:1.2.3. Pemerintah Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesiacq Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cq BupatiBangka Barat cq Kepala Desa Sekar Biru tidak ditarik sebagaipihak Turut Terbanding III maupun Turut Termohon Kasasi III;1.2.4.
Timothy John Shields
Tergugat:
Shinta Purnamawati
336 — 207
Oleh karena itu, gugatanini diajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar sebagai pengadilan yangberwenang dalam memeriksa, mengadili dan menjatuhnkan putusan atasgugatan ini;Berdasarkan halhal tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan NegeriDenpasar, memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusanatas gugatan ini yang amar putusannya sebagai berikut:1.2.2>iO)icMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan hukum Akta Sewa Menyewa Nomor 4 tanggal 26 April 2018 danAkta
ALISA YOSUA MARAYATE
Termohon:
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq KEPOLISIAN DAERAH MALUKU Cq KEPOLISIAN RESORT SERAM BAGIAN BARAT Cq KEPOLISIAN SEKTOR TANIWEL TIMUR
177 — 96
Penahanan terhadap Pemohon tidak sah1.2.1 Pasal 1 angka 21 Penahanan adalah penempatan tersangka atauterdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penutut Umum atauHakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yangdiatur dalam undangundang.1.2.2.