14/TIPIKOR/2013/PTY

PutusanNo. 14/TIPIKOR/2013/PTYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak PidanaKorupsi dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa:Nama : BACHTIAR EFENDI MARPAUNG, S.E, M.Si.Tempat lahir : Kisaran, Sumatera Utara;Umur/tanggal lahir : 58 tahun/S Pebruari 1954;Jenis kelamin : LakiLaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat

/PNH/XII/2012/P.Tpkor.Yk, tanggal 26 Desember 2012,sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 24 Januari 2013 ;Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanNegeri Yogyakarta No. 54/PPN/I/2013/P.Tpkor tanggal 15 januari 2013,sejak tanggal 25 Januari 2013 sampai dengan tanggal 25 Maret 2013;Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Pidana Korupsi Tingkat BandingPengadilan Tinggi Tipikor Yogyakarta No. 39/Pen.Pid/2013/PTY, sejaktanggal 26 Maret 2013 sampai dengan tanggal

24 April 2013;Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Yogyakarta No. 39/Pen.Pid/ 2013/ PTY, sejak tanggal 25 April 2013 sampai dengan tanggal 24Mei 2013;Diperpanjang oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta No.39 /PenPid / 2013/PTY tertanggal 23 Mei 2013, sejak tanggal 21 Mei 2013sampai dengan tanggal 19 Juni 2013 ;Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Yogyakarta No. 39/Pen.Pid/ 2013/ PTY, sejak tanggal 25 Mei 2013 sampai dengan tanggal 18Agustus 2013;Terdakwa dalam tingkat

Yk/I/2013, pada tanggal7 Juni 2013;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;Telah membaca :1Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 26 Juni2013 No.14/TIPIKOR/2013/PTY.

Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari ;- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 56/Tipikor/2013/PN-Jpr, tanggal 10 Februari 2014, sekedar mengenai lamanya pemidanaan pada amar No. 4 dan barang bukti pada amar No. 6 poin 8, poin 9, poin 10 putusan a quo,sehinga amar No. 4 dan No. 6 putusan a quo berbunyi sebagai berikut : > Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa

Pid.SusTPK/2014/PT JAP tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini ;Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 16/Pid.SusTPK/2014/PT JAP. tanggal 30 April 2014 ;Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmi putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal10 Februari 2014 Nomor: 56/Tipikor/2013/PN Jpr dalam perkara Terdakwa tersebutdi atas ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan

formal dapatditerima ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut di atas,Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Februari 2014dan Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 25 Februari 2014 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan setelah MajelisHakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 56/Tipikor

giatgiatnya memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ;e Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar ;e Terdakwa tidak merasa bersalah ;Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian pada keuangan negara ;e = Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;Halhal yang meringankan :e Terdakwa belum pernah dihukum ;e Terdakwa bersifat sopan dalam persidangan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 56/Tipikor

Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP, UndangUndang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan PeraturanPerundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Manokwari ; Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJayapura Nomor: 56/Tipikor/2013/PNJpr, tanggal 10 Februari 2014, sekedar mengenailamanya pemidanaan pada amar No. 4 dan barang bukti pada amar No. 6 poin

MHum, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapuramasingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yangterbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014, oleh Ketua Sidang didampingioleh Hakimhakim anggota tersebut, dibantu oleh: BENYAMIN PALEPONG PaniteraPengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anngota, Hakim Ketua,Ttd Ttd1. AHMAD SEMMA, SH. CHRISNO RAMPALODSJI, SH. MH. Ttd2. JOSNER SIMANJUNTAK, SH.

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -------------- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tanggal 27 Maret 2013 Nomor 112 / Pid.Sus / 2012 / PN.Tpk.Smg., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan diperbaiki susunan bunyi diktum, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :---------------------------------------1. Menyatakan terdakwa A.

Ki Hajar Dewantoro No. 11 DoroPekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2013 ; Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan : wl2Penyidik tidak dilakukan penahanan ;Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2012 sampai dengantanggal 29 Nopember 2012 5 222202 2e nono ne nnnneHakim Pengadilan Tipikor Semarang tanggal 07 Nopember 2012,sampai dengan tanggal 06 Desember 2012 ; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang sejak tanggal07 Desember 2012 sampai dengan tanggal

04 Pebruari 2013 ; Perpanjangan (lI) Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan TinggiSemarang sejak tanggal 05 Pebruari 2013 sampai dengan tanggalOG Malet 2013 ~~ nnn nnn nnn nner nnn meniPerpanjangan (Il) Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan TinggiSemarang sejak tanggal 07 Maret 2013 sampai dengan tanggal05 April 201 ; 2222 29 o none nnn nn eee ee enePerpanjangan Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarangsejak tanggal 02 April 2013 sampai dengan tanggal 01 Mei 2013 ; Perpanjangan Ketua

Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarangsejak tanggal 02 Mei 2013 sampai dengan tanggal 30 Juni 2013 ;PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :Telah Me@MbaGa 2 =ss929rnsnescesens rane ssenee nee semi nninssmemenesnenemeenmnen1.Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyebutkan bahwaTerdakwa didakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : KESATU :PRIMAIR : 22 22220 200220200 Bahwa ia terdakwa A.

76/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PN.Pal

PUTUSAN Nomor : 76/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PN.PalDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkarapidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:Nama Lengkap : SITI AMINAH, S.HutTempat Lahir : SidoarjoUmur / Tanggal Lahir : 43 Tahun / 12 Agustus 1970Jenis Kelamin : PerempuanKebangsaan : IndonesiaAgama : IslamTempat Tinggal : Jalan Gunung Soputan No

.667Kel.Mangko Baru Kec.LuwukKabupaten BanggaiPekerjaan : PNS (pada Dinas KehutananKab.Banggai)Pendidikan : Sl Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh: 1.2.Penyidik, tidak ditahan;Penuntut Umum, di RUTAN Palu, sejak tanggal 09 Desember 2014 s/d tanggal 28Desember 2014;Hakim Pengadilan Tipikor Palu, di RUTAN Palu, sejak tanggal 23 Desember 2014 s/dtanggal 21 Januari 2015;Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu, sejaktanggal 22 Januari 2015 s/d tanggal

- Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Terdakwa ; ----- Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 28 Januari 2013 Nomor. 85/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor Semarang yang dimintakan banding tersebut ;---------------------------------- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah )

Demak, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 28 Januari 2013 ;PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADILAN TINGGITERSEBUT ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampirdidalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor PengadilanNegeri Semarang tanggal 28 Januari 2013, Nomor : 85/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg, dalam perkara terdakwa tersebut diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umumtertanggal tanggal Nomor Reg.

padaPengadilan Tinggi Semarang tidak perlu mempertimbangkan lebihMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarangtanggal 28 Januari 2013 Nomor. 85/Pid.Sus / 2012 / PN Tipikor Smg dan suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini.

Majelis Hakim Tipikor padaPengadilan Tinggi Semarang berpendapat bahwa pertimbangan hukum MajelisHakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang telah tepat dan benar, olehkarena itu pertimbangan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis HakimTipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang dalam memeriksa dan mengadiliperkara ini;Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum MajelisHakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang

tersebut, maka putusanPengadilan Negeri Tipikor Semarang tanggal 28 Januari 2013 Nomor.85/Pid.Sus/2012/ PN.Tipikor Smg yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan,oleh karenanya harus dikuatkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dandihukum, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan;Mengingat pasal 3 jo.

Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Semarang dan DERMAWAN S.DJAMIAN,SH.MH.CN. sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidanakorupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang masingmasing sebagai HakimAnggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor PengadilanTinggi Semarang tanggal 25 PEBRUARI 2013 Nomor : 11/Pen.Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkatbanding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga

Siliwangi KM 1 Juara,Rangkas Bitung Kabupaten Lebak Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 28 Mei 2018;;Terdakwa Il didampingi ARIAS RAHADIAN, SH, Dkk yang berkantor diBanjar Wijaya, Cluster Taman Itali Blok B. 19 B No. 5 Cipondoh TangerangBanten berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Mei 2018;Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca :Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri SerangBanten Nomor: 22/Pid.Sus/TPK/2018/PNSrg, tanggal 23 Mei 2018 tentangpenunjukan

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Serang Banten Nomor: 22/Pid.Sus/TPK/2018/PNSrg tanggal 24 Mei2018 tentang Penetapan Hari Sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan ;Setelah mendengar keterangan SaksiSaksi, keterangan Para Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang

Menyatakan Terdakwa Il Tuti Atika bersalah melakukan tindak pidanadalam dakwaan kedua melanggar Pasal 11 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiHalaman 4 dari 103 Putusan Nomor: 23/Pid.SusTPK/2018/PN Srgsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP Jo Pasal 64 ayat (1)KUHP, tentang pemberantasan Tipikor;4.

Menjatunkan hukuman minimal atau setidaktidaknya jauh lebih rendahdari hukuman maksimal sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalamPasal 11 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat(1)KUHP, tentang pemberantasan Tipikor;Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:a).Penyidik pada Kejaksaan Negeri Rangkasbitung : Sejak tanggal 22 Januari 2015 s/d 10 Februari 2015; Diperpanjang penahanannya oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11Februari 2015 s/d 22 Maret 2015b).Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rangkasbitung : Sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan 04 April 2015 Di perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal05 April 2015 sampai dengan 04 Mei 2015.c).Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor

Tidak memenuhi seluruh unsur dakwaan pertama pasal 12 huruf eUndangUndang no.31/1999 jo UU no.20/2001 tentang tipikor karenaterdakwa tidak pernah memaksa, mengancam saksi dr.Venny IrianiAmaliah, para Kepala Puskesmas, agar para honorer K2 peserta seleksiCPNS menyerahkan uang kepada terdakwa untuk selanjutnyadiserahkan Yos Rizal orang Kementrian Pendayagunaan AparaturNegara (PAN), dan para honorer K2 dipersidangan juga menyatakantidak dipaksa dan diancam agar menyerahkan uang kepada terdakwa.Tidak

Tidak memenuhi unsur pasal 5 dan pasal 11 1no.31/1999 jo UUno.20/2001 tentang tipikor karena pemberi hadiah/janji harus dalamposisi aktif agar Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara bersediaberbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengankewajibanya dalam mencapai tujuan yang akan dicapai pemberisuap/hadiah atau janji, sedangkan fakta persidangan pemberi hadiah/janjitidak pernah meminta atau menawarkan memberikan uang kepadadr.Venny lriani Amaliah sehingga honorer K2 dalam posisi pasif

Ketiga, pasal 11 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lebin tepat diterapbkan dalamperkara ini, karena unsur pasal 11 UU Tipikor ini mengatur adanyapemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara, dimana sipemberi hadiah atau si pemberi janji menduga bahwa si penerima

01/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PTK

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA(Pasal 226 ayat (1) KUHAP)No. 01/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PTK*DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yangmengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama, dengan acarapemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa:Nama : RAKHMAD YUSUF als YUSUF bin ABU BAKARFATAH 2022 2Tempat lahir : SemitauUmur / Tgl.

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Pontianak, tertanggal 28 Maret 2012, No. 12/Pen.Pid.Sus/2012/PT.PTK., sejak tanggal 09 April 2012 s/d. tanggal 08 MeiTerdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnyabernama:YASWIN, SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Januari 20)12;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca, dst ;Setelah mendengar,Mengingat, Pasal 3 jo.

Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding PadaPengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengantanggal 23 Agustus 2019;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NITA SRI APRICIASIBARANI, SH, MH, dan ERWIN DUMAS HUTAGAOL, SH para Advokatberkantor di Jalan Pasifik Indah No. 15 Base G, Kota Jayapura, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 09 Mei 2019;Halaman 1 dari 99 Putusan Nomor 09/Pid.SusTpk/2019/PN JapPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai denganketentuan Perundang Undangan yang berhak yang bertujuan memberikanmanfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada kahidupan rakyat ;Menimbang, bahwa untuk menghitung adanya kerugian keuangan Negaraatau perekonomian Negara, aparat penegak hukum melakukan perhitungankerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara berdasarkan fakta yangterungkap di persidangan sebagaimana telah banyak dilakukan HakimHakimbaik di peradilan umum maupun peradilan Tipikor

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan NegeriAmbon Tahap sejak tanggal 26Nopember 2012 s/d tanggal25Desember 2012;Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan NegeriAmbon Tahap II sejak tanggal 26Desember 2012 s/d tanggal 24Januari2013 ;.

Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Ambon sejaktanggal O7Januari 2013 s/d tanggal O5Pebruari2013; Diperpanjangoleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Ambonsejaktanggal O6Pebruari 2013 s/d tanggal O6April 2013 ;6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Tahap sejaktanggal 07 April 2013 s/d tanggal 06Mei 2013 ;7.

Tipikor/2013/PN.AB tanggal 7 Januari 2013 tentang Penetapan Hari Sidang ;Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK:PDS04/Ft.1/PIRU/2010 ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi, keterangan ahli dan keteranganterdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya :MENUNTUT :1.

dengan tanggal 04 Desember 2013 dengan jenis penahananRutan.e Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 05 Desember2013 sampai dengan tanggal 03 Januari 2014 dengan jenis penahanan Rutan.e Penuntut Umum sejak tanggal 02 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 Januari2014 dengan jenis penahanan Rutan.e Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengantanggal 15 Februari 2014 dengan jenis penahanan Rutan.e Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Bandung

Bahwa Pasal 6 UU Tipikor menyebutkan Pengadilan Tipikormengadili perkara korupsi, perkara TPPU yang berasal dari tipikor,dan perkara lain yang dianggap bagian dari tindak pidana korupsi. Jadiada sedikit missing link karena pengadilan berwenang untuk mengadiliperkara yang diajukan yaitu TPPU yang berasal dari korupsi. Jadi ahlimelihat hal ini saling berkaitan/nyambung;5. Bahwa ahli menggunakan teori hukum progresif.

Diatur juga di dalam Pasal 37 dan Pasal 38 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana;219Bahwa perbedaan pembuktian terbalik antara Tipikor dan pencucian uang adalahjika pembuktian terbalik di Tipikor yang dilakukan Terdakwa bukan hanyamenyangkut perbuatan saja bahwa dia tidak melakukan korupsi tetapi menyangkuthartaharta

Disebutkan dalam Pasal 38 B UU Tipikor bahwa jika adaasetaset lain di luar berkas dan tidak didakwakan dan itu diketahui kemudian makabisa disita walaupun asset tersebut tidak didakwakan.

; Quo vadis Pengadilan Tipikor?

., Hakim Tinggi Tipikor dan Andi Suryanusa, SH.,MSi.

Hakim AdHoc Tipikor, masingmasing sebagai HakimHakim Anggota yang ditunjukberdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Daftar Nomor05/Pid.SusTPK/2018/PT PTK, tanggal 25 Januari 2018 untuk memeriksa danmengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Kamistanggal 01 Maret 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum olehHakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri HakimHakim Anggota, serta dibantuoleh Sab al Anwar, SH Panitera Pengganti Pengadilan

07/TIPIKOR/2014/PTY

Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengantanggal 19 Nopember 2013 50 2220022205Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejaktanggal 7 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 6 DesemberDIOS), jesseseesireceesncressencrsaneriscesueesrneae tiauatannsoasannnei mer.

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor Yogyakarta sejaktanggal 7 Desember 2013 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2014 ;Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejaktanggal 5 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 6 Maret 2014:;Diperpanjang Il oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejaktanggal 7 Maret 2014 sampai dengan tanggal 5 April 2014.; Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 07/TIPIKOR/2014/PTY8.

/2013/PTY tentang Penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara terdakwa ini di tingkat banding ; " Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunanresmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi YogyakartaNomor; 15/Tipikor/2013/PTY tanggal O02 April 2014 yangdimintakan banding tersebut ; Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 31Oktober 2013 NO.REG.PERKARA : RPK.

Bariyah dan saksi Didik Hartadiseluruhnya Rp.93.750.000,(sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluhribu rupiah) dan Rp. 240.900.000, (dua ratus empat puluh juta sembilanratus ribu rupiah).; 202229 nnn nnn nnn neeHalaman 7 dari 26 Putusan Nomor 07/TIPIKOR/2014/PTYBahwa setelah semua pembayaran selesai dilakukan maka terbit sertifikathak milik no 12052 atas nama Rani Fitriyana.

Melayani masyarakat.Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 07/TIPIKOR/2014/PTY2. Mengatur Rumah Tangga Pemerintahan Desa Caturtunggal sertapelayananpelayanan publik lainnya.3.