Ditemukan 1654 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : carai capao capri capa cerai capah capaik cappi canai cabai capar
Pengadilan PN BANYUWANGI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 02-12-2010 — Putus : 04-04-2011 — Upload : 17-11-2011
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 1187/Pid.B/2010/PN.BWI.
Tanggal 4 April 2011 — ARIS FATMA ARIYUDA,ST
89 — 15
  • Terlaksananya penyelenggaraan pembangunaninfrastruktur Perdesaan yang partispasif,transparan, akuntabel dan berkelanjutan;Bahwa berlatar belakang dari maksud, tujuan sertasasaran yang ingin di capai tersebut, maka pada tahun2009, Dusun Maelang, Desa Watukebo, KecamatanWongsorejo, Kabupaten Banyuwangi mendapat ProgramPembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP PNPMNMandiri) Tahun 2009, program tersebut di khususkanpada proyek peningkatan jalan Desa Maelang yangterletak di Dusun Maelang, Desa Watukebo
Pengadilan PN TEGAL Perdata
Register : 13-05-2015 — Putus : 05-11-2015 — Upload : 14-12-2015
Putusan PN TEGAL Nomor 18/Pdt.Plw/2015/PN Tgl
Tanggal 5 Nopember 2015 — TN. H. MOCHAMAD RIZAL, dk. melawan PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk PUSAT di Jakarta cq. PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk CABANG TEGAL, dk.
304 — 88
  • Bank Danamon Indonesia, Tok SA & RM Kanwil 7Semarang, tertanggal 11 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Terlawan lI, jelasterlihat Terlawan telah menyatakan Para Pelawan yang menerima FasilitasKredit yang hingga saat ini belum diselesaikan, telah menyampaikan halhalsebagai berikut :. berdasarkan beberapa kali pertemuan antara Para Pelawan dan Terlawan telah di capai kesepakatan penyelesaian pinjaman dengan kondisipersetujuan terakhir sebagai berikut:1. Total Pelunasan sebesar Rp. 7,8 milyar;2.
Pengadilan PT BANJARMASIN Perdata
Register : 06-04-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 28-05-2021
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 20/PDT/2021/PT BJM
Tanggal 20 Mei 2021 — Pembanding/Tergugat I : MAYAH BiNTI MASTAR Diwakili Oleh : ERNI HERLIDA
Terbanding/Penggugat : SET ENUS YUNEAS MEBAS, SE., M.IP
Terbanding/Turut Tergugat : PEMERINTAH KELURAHAN MABUUN
Turut Terbanding/Tergugat II : RUSIDA
93 — 55
  • milyar rupiah) sehingga total kerugiansecara materiil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesarRp.5.300.000.000, (lima milyar tiga ratus juta rupiah); Kerugian immateril;1) Terganggunya rasa ketenteraman dan ketertiban hidupdalam bermasyarakat, di mana Penggugat sangatmendambakan adanya rasa saling hormat menghormati, rasasaling bertanggung jawab untuk melindungi hakhak setiapanggota masyarakat, serta nilainilai kekeluargaan tanpamemandang suku, agama dan kelompokkelompok yangPenggungat ingin capai
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 04-06-2021 — Putus : 01-11-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 99-K/PM.III-12/AD/VI/2021
Tanggal 1 Nopember 2021 — Oditur:
SAHRONI HIDAYAT, SH
Terdakwa:
Mulyono
118 — 69
  • dengan Terdakwa baik ketemumaupun lewat telphone, keempat Saksi tidak maumenerima pemberian apapun dari Terdakwa, kelimaHal. 23 dari 75 hal Putusan Nomor 99K/ PM.III12 / AD / VI / 202113..Saksi tidak menuntut kepada Terdakwa menikahsecara sah dan yang keenam setelah putus hubungandengan Terdakwa jangan ada terror terhadap diriSaksi melalui telbon maupun media social lainnya.Bahwa alasan Saksi mencabut Berita Acara di POMadalah pada saat pemeriksaan terlalu lama sampai 4(empat) jam dan Saksi merasa capai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 10-10-2014 — Putus : 11-12-2014 — Upload : 09-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 62 P/HUM/2014
Tanggal 11 Desember 2014 — ASOSIASI PERTAMBANGAN BATUBARA INDONESIA VS MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI;
69 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ESDM No. 32/2013 telah bertentangandengan asas kejelasan tujuan yang dituangkan dalam Pasal 5 huruf a UUPembentukan Peraturan;Pasal 5 UU Pembentukan Peraturan:Dalam membentuk Peraturan Perundangundangan harus dilakukan berdasarkanpada asas Pembentukan Peraturan Perundangundangan yang meliputi:a Asas kejelasan tujuan...dst.Penjelasan Pasal 5 huruf a:Yang dimaksud dengan asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiappembentukan peraturan perundangundangan harus mempunyai tujuan yang jelasyang hendak di capai
Pengadilan PN JEMBER Perdata
Register : 03-11-2014 — Putus : 09-07-2014 — Upload : 14-07-2015
Putusan PN JEMBER Nomor 135/Pdt.G/2014/PN.Jmr
Tanggal 9 Juli 2014 — YUNIARTI Lawan 1. PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAERAH OPERASI IX JEMBER 2.PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) 3.ROETJI RAHATDJIANTO
58 — 19
  • Penggugat selalu menegaskanbahwa Penggugat sangat mengerti dan memahami atas maksud dan tujuan(motiv) Para Tergugat dan Penggugat tetap tegas pada berpendirian bahwasebagai warga negara yang telah menguasai, mengurus dan memeliharaserta membiayai penguasaan dengan menjalankan kewajiban hukum ataspajak bumi dan bangunan yang terbeban atas penguasaan (Bezit/Bezitter)tanah dan bangunan tersebut dan tetap menyatakan kehendak untuk:meminta konpensasi sesuai hukum dan/atau sesuai kesepakatan yangakan di capai
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 18-08-2020 — Putus : 16-02-2021 — Upload : 17-02-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 159/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 16 Februari 2021 — Penggugat:
PT Gamatechno Indonesia
Tergugat:
Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik RI
249 — 337
  • Yang kedua adalah addendum berkaitan denganmasalah penyelesaian pembayaran terkait dengan anggaran; Bahwa addendum tersebut ditanda tangan Pertengahan bulan Desember danlupa tanggalnya; Bahwa Saksi pernah melihat bukti T3 surat Permohonan perpanjanganmelakukan aktivitas seperti biasa melakukan pekerjaan sampai tanggal 19Februari 2020 dan diharapkan pekerjaan harus selesai 100 dan pekerjaanyang kami capai itu 92,90 persen dan saat itu langsung dibuatkan beritaacara pemeriksaan yang ditandatangani
Pengadilan PN BUKITTINGGI Pidana Umum Penghinaan
Putus : 05-01-2016 — Upload : 10-02-2016
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 1_Pid_Prap_2015_PNBkt_Tolak_05012016
Tanggal 5 Januari 2016 — Desmarini (P) >< PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA (T)
68 — 10
  • pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi danwewenang masingmasing kearah tegaknya hukum, keadilan danperlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertibanserta kepastian hukum demi terselenggaranya Negara hukumsesuai dengan UndangUndang Dasar 1945.Juga ditegaskan kembali dalam Penjelasan Umum KUHAP, tepatnyapada angka 2 paragraf ke 6 yang berbunyi:Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidanabertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannyadan agar dapat di capai
Pengadilan PN PEKALONGAN Pidana Umum Penipuan
Register : 13-06-2017 — Putus : 31-08-2017 — Upload : 10-10-2017
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 174/Pid.B/2017/PN Pkl
Tanggal 31 Agustus 2017 — ZAENAL MUTAQIN Bin H. ZAENI;
80 — 13
  • Jaksa Penuntut Umum Yang kami HormatiDemikian nota pembelaan ini (Pledoi) kami sampaikan dan bacakan dalampersidangan yang penuh hikmat, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikanpetunjuk dan kekuatan iman kepada kita semua, sehingga kebenaran dan keadilanini bisa kita raih dan capai.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 13-12-2007 — Upload : 03-04-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 424PK/PDT/2007
Tanggal 13 Desember 2007 — PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR ; PT. KALTIM PRIMA COAL ; RIO TINTO plc ; BP pIc ; PACIFIC RESOURCES INVESTMENTS LIMITED ; SANGATTA HOLDINGS LIMITED ; BP INTERNATIONAL LIMITED ; KALIMANTAN COAL LIMITED ; PT. BUMI RESOURCES TBK ; H. MAHYUDIN, ST, MM ; PURNOMO YUSGIANTORO ; DJOKO DARMONO ; SIMON F. SEMBIRING ; DOROJATUN KUNTJOROJAKTI ; ABURIZAL BAKRIE
217 — 233 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT Kaltim PrimaCoal (in casu, Tergugat 1) ternyata juga hadir dan mengedarkanselebaran :"SIARAN PERS15 Juli 2002KPC dan pemerintah RI Capai Kesepakatan Penawaran Saham.Pemerintah RI dan KPC secara prinsip telah mencapai kesepakatan untukmenyelesaikan permasalahan divestasi KPC;Karena beberapa hal khusus sehubungan dengan situasi saat ini, para pihaktelah menyepakati halhal berikut ini : KPC akan menawarkan 51% sahamnya kepada Pemerintah RI dengan hargayang telah disepakati; Pemerintah RI akan mengalokasikan
Pengadilan PT MATARAM Pidana Khusus
Register : 15-04-2020 — Putus : 19-05-2020 — Upload : 19-05-2020
Putusan PT MATARAM Nomor 5/PID.TPK/2020/PT MTR
Tanggal 19 Mei 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : ANAK AGUNG GDE PUTRA, SH.
Terbanding/Terdakwa : ISPAN JUNAIDI, S.Pd.M.Ed
144 — 75
  • Sebabnya ialah maksud seperti itu baru mungkin di capai apabila orang lain yangdipaksa benarbenar telah melakukan salah satu atau beberapa dari empat perbuatanyang dituju oleh si pembuat.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 03-08-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 173 PK/PID.SUS/2010
Kanuth Matun,SH, MH (kuasa Pemohon); Drs. Midday, Dkk
51 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No 173 PK/Pid.Sus/2010berunding akhirnya capai kesepakatan harga sebesar Rp.35.000,/m? (tigapuluh lima riobu rupiah per meter persegi) selanjutnya hasil rapat tersebutdibuat Berita Acara Panitia Pengadaan tanah Nomor: 100/283.A/PEMtanggal 9 Agustus 2003 menetapkan harga tanah sebesar Rp.35.000, /m?
Pengadilan PN PASIR PANGARAIAN Pidana Khusus
Register : 18-03-2019 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Prp
Tanggal 11 April 2019 — Pemohon:
1.J P M RIDHO SILALAHI ALS RIDO BIN ALM JUSTIN
2.ALFIAN ALS PIAN BIN BAKAR J
3.ALINUH HARAHAP ALS HARAHAP BIN ARIFIN
Termohon:
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Rokan Hulu
35 — 75
  • sikap pada pelaksanapenegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing masingkearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap Harkatdalam martabat manusia, ketertiban serta kepastian Hukum demiterselengaranya Negara Hukum sesuai dengan UUD 1945 jugaditegaskan kembali dalam Penjelasan umum KUHAP, tepatnya padaangka 2 Paragraf ke 6 yang berbunyi : Pembangunan yang sedemikianitu di bidang Hukum acara Pidana bertujuan,agar masarakat dapatmenghayati Hak dan kewajibannya dan agar dapat di capai
Pengadilan PN TANJUNG PANDAN Pidana Umum Penipuan
Putus : 23-10-2013 — Upload : 16-12-2014
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 154/PID.B/2013/PN.TDN
Tanggal 23 Oktober 2013 — EVI LESTARI BINTI SUNARYO ;
24 — 3
  • Tentang Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orangsecara melawan hukum:Menimbang, bahwa menurut doktrin maupun Yurisprudensi kata menguntungkandalam unsur ini telah diartikan sebagai setiap perbaikan keadaan yang dapat di capai ataumungkin dapat dicapai orang di bidang kehidupan ekonomi atau sebagai kemungkinan untukmenambah harta kekayaan;Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Prof. Mr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 30-06-2015 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1303 K/PID.SUS/2015
Tanggal 30 Juni 2015 — SURYA DHARMA SINAGA
160 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PLN (Persero) telah mengundang para Direksiyang lain untuk mengikuti rapat Direksi yaitu : NGURAH ADNYANAselaku Direktur Operasi Jawa Bali, MOCHAMAD HARYJAYAPAHLAWAN selaku Direktur Operasi Indonesia Barat, VICKNERSINAGA selaku Direktur Operasi Indonesia Timur, NASRI SEBAYANGselaku Direktur Konstruksi, BAGIYO RIAWAN selaku Direktur PengadaanStrategis dan SETIO ANGGORO DEWO selaku Direktur Keuanganmembahas Alternatif Metode Pengadaan LTE GT 2.1 dan GT 2.2, hasilyang di capai adalah di mana seluruh
    PLN (Persero) telah mengundang para Direksiyang lain untuk mengikuti rapat Direksi yaitu : NGURAH ADNYANAselaku Direktur Operasi Jawa Bali, MOCHAMAD HARYJAYAPAHLAWAN selaku Direktur Operasi Indonesia Barat, VICKNERSINAGA selaku Direktur Operasi Indonesia Timur, NASRI SEBAYANGselaku Direktur Konstruksi, BAGIYO RIAWAN selaku DirekturPengadaan Strategis dan SETIO ANGGORO DEWO selaku DirekturKeuangan membahas Alternatif Metode Pengadaan LTE GT 2.1 dan GT2.2, hasil yang di capai adalah di mana seluruh
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 24-05-2013 — Putus : 05-09-2013 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 609/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel
Tanggal 5 September 2013 — NIA KUSNIAWATI alias LIA
102 — 167
  • B2 saya di B4 diadiatas saya sibawah ;Bahwa saksi tahu kalau itu yang telpon saudara Lia, dari suaranya, sayatanya ini siapa, dia bilang saya Lia;Bahwa Setelah saksi 3 (tiga) orang dikirim ke Tanjung Pinang, yang saksikerjakan Pertana dia sampai Jam 10 Malam, dia saya kasih minum, kasihHal 28 dari 55 hal Put No.609/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.SelRokok karena dia minta Rokok, sudah begitu saya tanya mau makan diabilang tidak, dia mau makan Bakso, saksi beliin Bakso, terus saksi bilangistirahat ya tidur capai
Pengadilan PTUN MANADO TUN Pertanahan
Register : 18-09-2013 — Putus : 25-02-2014 — Upload : 29-10-2014
Putusan PTUN MANADO Nomor 55/G/2013/PTUN. Mdo
Tanggal 25 Februari 2014 — Penggugat: GURENG DAUD, dk; Tergugat: Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango; Tergugat II Intervensi 1: IRMAN KODJA; Tergugat II Intervensi 2: USMAN K. NASIR; Tergugat II Intervensi 3: ERLIN NASIR;
79 — 24
  • Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;Menimbang, Bahwa dengan demikian berarti penghitungan tenggang waktusebagaimana dimaksud pasal 55 Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata usaha Negara Menganut asas actio temporis yaitu asas yangmengenal pembatasan tenggang waktu dalam pengajuan suatu gugatan seberapalama tenggang waktu yang di berikan tergantung dari pembentuk Undangundangdengan memperhatikan politik hukum yang akan di capai
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 16-10-2017 — Putus : 16-08-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 218/Pdt.G/2017/PN DPK
Tanggal 16 Agustus 2018 — Penggugat:
Dr. MANUMPAK SIANTURI,SH.,MH.,MM
Tergugat:
1.Drs. DEDEN WISNU HERNADI
2.Ny.RABASINAH CHARAS
3.BINDU SIRAIT
Turut Tergugat:
NOTARIS NELLY HUTAURUK,SH,
43 — 27
  • Hal tersebut sungguh menjadikan gugatan Penggugat tidakmenentu arah vang mengakibatkan sangat ielas dan nyatanvata telahadanya kekaburan dalam gugatan Penggugat, sehingga timbulpertanyaan bagi Tergugat dan Tergugat II sebenarnya apa yangHalaman 22 dari 60 Putusan Nomor 218/Pdt.G/2017/PN.DpkPenggugat ingin capai dalam mengajukan gugatan tersebut.Seharusnya dalam menyusun suatu posita gugatan itu harus jelasceritanya, sederhana, sistimatis, mudah di mengerti, tentangmenjelaskan posisi Penggugat dahulu
Pengadilan DILMIL III 19 JAYAPURA Pidana Umum Pembunuhan
Register : 14-01-2013 — Putus : 11-03-2013 — Upload : 02-01-2014
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 10-K/PM.III-19/AD/I/2013
Tanggal 11 Maret 2013 — -TERDAKWA : IRFAN
108 — 62
  • kemiliteran, karena apabila Terdakwadikembalikan ke dalam masyarakat militer setelah menjalanipidana pokoknya maka kehadiran Terdakwa akan melukairasa keadilan dan menggoyahkan tatanan kehidupan disiplinmiliter dan keberadaan Terdakwa di satuannya dapatmempengaruhi anggota lain untuk ikut atau mencobacobamelakukan perbuatan yang sama, disamping itu rasa sakitmasyarakat akibat perobuatan Terdakwa akan senantiasamelekat yang akan berdampak pada pencitraan TNI yangmelindungi masyarakat sulit untuk di capai
Pengadilan PN LUBUK BASUNG Pidana Umum
Register : 21-10-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 29-12-2020
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 138/Pid.B/2020/PN LBB
Tanggal 8 Desember 2020 — Penuntut Umum:
RYA DILLA FITRI, S.H.MH
Terdakwa:
M. OKTA VERDIAN Pgl AAN.
145 — 40
  • dan proseduroperasional serta pengembangan produk produk BPRS;Mengidentifikasi kebutuhan nasabah, pekembangan dan perubahannyasecermat dan sedini mungkin dalam keitanya dalam usahameningkatkan keuntuungan bank yang akhirnya dapat menjaminpertumbuhan bank dari waktu ke waktu;Mengkoordinir kegiatan penghimpunan dana dari tabungan, depositoberjangka;Mengkoordinir kegiatan penyaluran pembiayaan;Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Lbb10.11.12.1314.15.Menilai hasil hasil yang telah di capai