Putusan Nomor 434 K/Pid.Sus/2021Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSurabaya Nomor Register Perkara PDM90/EKU.2/04/2020 tanggal 21September 2020 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa SRI WINDYASWATI alias WIWIED terbukti secarasah menurut hukum telah bersalah turut serta melakukan tindak pidanaPelaku usaha distribusi dalam mendistribusikan barang menerapkansistem skema piramida sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 105 UndangUndang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentangPerdagangan

Kam and Kam bukanmerupakan perdagangan barang tetapi merupakan perdaganganjasa, sedangkan Pasal 105 UndangUndang Nomor 7 Tahun 2014dihubungkan dengan Pasal 9 yaitu Pelaku Usaha distribusi dilarangmenerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang,bukan jasa;Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 434 K/Pid.Sus/2021b.Kode Usaha Periklanan menurut klasifikasi Buku Lapangan UsahaIndonesia (KBLI) Tahun 2009 adalah 7310 yang termasuk kategoriService/jasa;Perusahaan PT.

Menyatakan Terdakwa PRIMA HENDIKA, S.Kom. terbukti secara sahmenurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana Turut sertamelakukan usaha distribusi yang menerapkan sistem skema piramidadalam mendistribusikan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 105 UndangUndang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juncto Pasal 55Ayat (1) ke1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Jaksa/Penuntut Umum;2.

kesalahan tarif dalam penerapan skemaACFTA (menggunakan third party invoicing/third countrry invoicing) yang terjadi sebelumSE05/BC/2010 tanggal 23 Maret 2010, maka Pemohon Banding wajib melunasi tagihanBea Masuk dan PDRI yang terhutang atas 201 PIB (Lampiran IIIT KKA Nomor: 02);bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding yang mengenakantagihan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi atas barang imporyang diakibatkan karena adanya kesalahan tarif dalam penerapan skema

"ketentuan penggunaanmekanisme Third Country Invoicing saat ini hanya berlaku untuk Skema CEPT, AKFTAdan IJEPA, sedangkan untuk Skema ACFTA tidak berlaku",Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: S60/BC/2011 tanggal 21 Januari 2011pada poin 4 b), yang menyebutkan bahwa Ketentuan Third Party/Country Invoicingbelum diberlakukan sampai dengan diselesaikannya proses ratifikasi protokol yang akandiinformasikan lebih lanjut;bahwa menurut Terbanding, berdasarkan "Review on the Operational CertificationProcedures

Pada Poin E.6. a), menyebutkan bahwa "third party Invoicing dapat diterima untuk memperoleh tarifpreferensial";bahwa menurut Terbanding, jika dibandingkan dengan skema CEPT, AKFTA dan IJEPAmaka dapat di cermati sebagai berikut:1. Pada OCP masingmasing Skema CEPT, AKFTA dan IEPA diatur secara jelasmengenai diperkenankannya penggunaan Third country/Third Party Invoicing,2.

ACFTA;Kepastian Hukumbahwa menurut Pemohon Banding, selain itu, Pemohon Banding ingin menambahkanbahwa di dalam PMK ini tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai masalah thirdcountry invoicing dalam skema ACFTA, sehingga Pemohon Banding beranggapan bahwathird country invoicing diperbolehkan dalam skema ACFTA, selain itu, sebagai informasitambahan, sebelum Pemohon Banding menerapkan third country invoicing, PemohonBanding telah mendiskusikan hal ini kepada Terbanding (Kantor Pusat Direktorat

Apabila dalam peraturan tersebut tidak nyatanyata disebutkanlarangannya, maka seharusnya tidak boleh diartikan terdapat larangan tersebut;bahwa menurut Pemohon Banding, selanjutnya dengan dibandingkannya skema ACFTAdengan skema CEPT, AKFTA dan WJEPA oleh pihak Terbanding, dimana dalam skemaOCP masingmasing CEPT, AKFTA, dan IJEPA tersebut diatur secara jelas mengenaidiperkenankannya penggunaan Third Country Invoicing, dan di penetapan tarif Bea Masukmasingmasing skema CEPT, AKFTA, dan WEPA tidak disebutkan

Nomor PutusanPengadilan PajakJenis PajakTahun PajakPokok SengketaPut56849/PP/M.X VIIB/19/2014Bea Masuk2013bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap pembebanan bemasuk karena uraian barang pada kolom 7 Form E tidak sesuai dengan aturan, tidakmenyebutkan kuantitas produk secara detil, sehingga tidak dapat diberikan tarif preferensBM dalam rangka skema ACFTA dan diberlakukan tarif yang berlaku umum (MEN) ataJenis Barang: Water Tap (33 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB

dengan perincian sebagai berikut:Menurut Pemohon Banding PosNama Barang Tarif Pos BM 133 Water Tap (33 jenis barang sesuai lembar lanjutan 8481.80.91.00 0% (ACFTA)PIB) Menurut Terbanding PosNama Barang Tarif Pos BM 133 Water Tap (33 jenis barang sesuai lembar lanjutan /8481.80.91.00 5% (MEN)PIB) MenurutTerbandingMenurut Pemohon :BandingMenurut Majelisbahwa atas importasi pada Pos 133 pada PIB Nomor 370977 tanggal 16 September 2012yang dilakukan tidak dapat diberikan tarif preferensi BM dalam rangka skema

Banding sudah benar karena telah memenuhi syarat yangditetapkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 117/MK.011/2012;bahwa Terbanding menyatakan bahwa berdasarkan penelitian diketahui bahwa isian padakolom 7 pada Form E Nomor E134407H40660023 tanggal 2 September 2013 yangdilampirkan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena tidak menyebutkankuantitas produk yang diimpor secara detil dan terperinci sehingga Form E tersebut tidakdigunakan untuk mendapatkan preferensi tarif BM dalam rangka skema

ACFTA sehing:atas importasi dalam PIB Nomor 370977 tanggal 16 September 2013 yang dilakukan tidadapat diberikan tarif preferensi BM dalam rangka skema ACFTA, sehingga diberlakuka:tarif yang berlaku umum untuk Pos Tarif 8481.80.91.00 sebesar BM 5%;bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas penetapan pembebanan yang dilakulTerbanding dengan alasan karena kesalahan pengisian keterangan pada Form E tidak smerta menggugurkan CoO atau SKA (Form E) artinya preferensi tarif skema ACFtetap diberlakukan sepanjang

perbedaan kecil karena dengan mudah dapat diketahui dari dokumen pablainnya seperti jumlah koli, berat bruto, dan harganya;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa imporPemohon Banding yang diberitahukan dalam PIB Nomor 370977 tanggal 16 Septem2013 berupa Water Tap (33 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), jumlah barang 1.karton, negara asal China, dengan menggunakan Form E Nomor E134407H40660(tanggal 2 September 2013 telah memenuhi persyaratan impor dalam skema

bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen Form E Nomor:E123306048020006 tanggal 18 Mei 2012, kedapatan bahwa tanda pejabatyang berwenang menandatangani Form E berbeda dengan contoh tandatangan yang terdapat pada "Specimen Signatures of Officials Authorized toissue Certificate of Origin of the People's Republic of China";bahwa Pemohon Banding dengan ini mengajukan surat banding ke PengadilanPajak dengan alasan bahwa, pemenuhan ketentuan untuk mendapatkan TarifBea Masuk Barang Impor dalam rangka Skema

ASEAN China Free TradeArea (ACFTA) pada Form E Nomor: E123306048020006 tanggal 18 Mei2012 pejabat yang berwenang menandatangani Form E berbeda dengancontoh tanda tangan yang terdapat pada Speciment Signature of OfficialsAuthorized to issue Certificate of Origin of the People's Republic of Chinawilayah Zhejiang EntryExit Inspection and Quarantine Bureau of ThePeople's Republic of China, sehingga Pemohon Banding tidak dapat diberikanpreferensi tarif Bea Masuk dalam rangka Skema ACFTA dan diberlakukanumum

pengekspor;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulanPemohon Banding telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPeraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 235/PMK.011/2008 tanggal 23Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean China Free Trade Area (ACFTA);bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulanbahwa importasi dengan PIB Nomor: 227918 tanggal 6 Juni 2012 dapatdiberikan Penetapan Tarif Preferensi Bea Masuk Dalam Rangka Skema

ACFTA karena Form E ditandatangani oleh Pejabat yang berwenangmenandatangani Form E dari negara asal barang sebagaimana diatur PMKNomor: 235/PMK.011/2008, tanggal 23 Desember 2008 sehingga tarif BeaMasuk dalam rangka Skema ACFTA sebesar BM 15% BBS 100%;: Surat Permohonan Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding, SuratBantahan Penjelasan serta buktibukti di dalam persidangan.: 1.

Peraturan perundangundangan Perpajakan.Memutuskan: Menyatakan mengabulkan seluruhnya KEP4891/KPU.01/2012 tanggal5 September 2012 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor:SPTNP011467/NOTUL/KPUTP/BD.02/2012 tanggal 19 Juni 2012, danmenetapkan pembebanan tarif Bea Masuk atas impor 5 jenis barang sesuailembar lanjutan PIB sehingga tarif Bea Masuk dalam rangka Skema ACFTAsebesar BM 15% BBS 100%.

berwenang menandatangani Form E serta official seals(stamp) dibandingkan dengan "Specimen Signatures of Officials Authorized to issue Certificate of Originof the People's Republic of China" and Specimen Official Seals dari EntryExit Inspection AndQuarantine Bereau Of The People's Republic Of China;bahwa dikarenakan terdapat keraguan atas form E yang dilampirkan serta belum terdapat jawaban ataskonfirmasi, maka atas importasi yang dilakukan tidak dapat diberikan preferensi tarif Bea Masuk dalamrangka Skema

Banding penggenaan Tarif atas importasi Spanner 8x10.......dst (11 jenis barangsesuai lembar lanjutan PIB) dengan PIB Nomor: 000255 tanggal 2 Januari 2013 menjadi BM : 5% BBS :100% ;bahwa menurut Terbanding, berdasarkan penelitian dokumen Form E disimpulkan bahwa terdapatkeraguan atas tanda tangan yang tertera pada Form E dibandingkan dengan specimen tanda tangansehingga importasi yang dilakukan dengan PIB Nomor: 000255 tanggal 2 Januari 2013 tidak dapatdiberikan preferensi tarif BM dalam rangka skema

tersebut;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan Pemohon Banding telahmemenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean ChinaFree Trade Area (ACFTA);bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa importasi dengan PIBNomor: 000255 tanggal 2 Januari 2013 dapat diberikan Penetapan Tarif Preferensi Bea Masuk DalamRangka Skema

ACFTA karena Form E ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang menandatanganiForm E dari negara asal barang sebagaimana diatur Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 sehingga impor Spanner 8x10.......dst (11 jenis barang sesuai lembarlanjutan PIB) dengan tarif Bea Masuk 5 % BBS 100% dalam rangka Skema ACFTA;bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian terhadap buktibukti yang ada Majelisberketetapan mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding;

Tahun 2006,dan Peraturan perundangundangan perpajakan;Mvfartyakdmn mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP1503/KPU.01/2013 tanggal 19 Maret 2013 tentangPenetapan atas Keberatan terhadap: SPTNP000387/NOTUL/KPUTP/BD.02/2013 tanggal 15 Januari2013 atas nama PT XXX, dan menetapkan pembebanan tarif Bea Masuk atas impor Spanner 8x10.......dst(11 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) sehingga tarif Bea Masuk 5% BBS 100% Skema

Latar Belakang Skema LNG Project;1. Skema LNG Project;Bahwa PihakPihak yang menjalankan LNG Project merupakan satu kesatuanproses bisnis yang terdiri dari Pemerintah Indonesia, Pertamina, PSC (saat inidisebut KKKS), PT Arun NGL.Co dan PT Badak NGL Co. DasarDasarpelaksanaan LNG Project ini merujuk kepada Principle of Agreement (PoA) danDokumen Penugasan Pemerintah kepada Pertamina;2.

pengolahan tidak ada margin/at cost * bukan dengan skema komersial namun tidak ada margin/at cost(Gas Processing Agreement) *; * Tidak pernah ada pembagian deviden kepada para pemegang sahamc. PAJAK BADAN :UU PPh No.7/1983 diubah . Penghasilan dan Biaya Pengolahan tidak dibukukan oleh Pertamina sedangkanterakhir UU PPh No.36/2008 semua kontrak penjualan dan pengolahan atas nama Pertamina mewakili Pemerintah;Gambar II. Skema Laporan Keuangan Konsolidasi Pertamina;2.

Skema Project LNG merupakan skema unik (tidak normal) sehinggadiperlukan perubahan dari otoritas (Menteri Keuangan);Halhal di atas menunjukkan bahwa Hakim Anggota Erwin Silitongabimbang dalam memberikan Concurring Opinion, yakni di satu pihakmenyatakan Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)salah dengan menolak permohonan banding, namun di sisi lain HakimAnggota Erwin Silitonga mengakui skema LNG project tidak sempurna(memerintahkan penyempurnaan kepada Pemerintah);Dengan pendapat Hakim

Pengabaian fakta atas sifat knas skema proyek LNG. Majelis HakimPengadilan Pajak mengabaikan fakta kekhasan skema proyek LNG;2. Pengabaian perundangundangan proyek LNG dan Penegasan Fiskal.Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabaikan hukum komersial,perundangundangan dan penegasan fiskal dalam pertimbangan putusanPengadilan Pajak atas sengketa koreksi kredit Pajak Masukan PPN DalamNegeri atas jasa pengolahan LNG masa November 2008 sebesarRp15.299.640.000,00;3.

Pendapat Hakim Anggota ErwinSilitonga menunjukkan pengakuan bahwa Skema Project LNG tidakHalaman 52 dari 56 halaman Putusan Nomor 1413/B/PK/PJK/2017sempurna dengan memerintahkan penyempurnaan kepada MenteriKeuangan.

Latar Belakang Skema LNG Project;1. Skema LNG Project;Bahwa pihakpihak yang menjalankan LNG Project merupakan satu kesatuanproses bisnis yang terdiri dari Pemerintah Indonesia, Pertamina, PSC (saat inidisebut KKKS), PT Arun NGL.Co dan PT Badak NGL Co. DasarDasarpelaksanaan LNG Project ini merujuk kepada Principle of Agreement (PoA) danDokumen Penugasan Pemerintah kepada Pertamina;2.

Skema Proyek LNG tidak sempurna khususnya dalam mekanismeperhitungan pembayaran kembali (reimbursement PPN);2. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)menjalankan skema PPN LNG dalam kondisi ketentuan yang tidaksempurna;3.

Skema Project LNG merupakan skema unik (tidak normal) sehinggadiperlukan perubahan dari otoritas (Menteri Keuangan);Halhal di atas menunjukkan bahwa Hakim Anggota Erwin Silitongabimbang dalam memberikan concurring opinion, yakni di satu pihakmenyatakan Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)salah dengan menolak permohonan banding, namun di sisi lain HakimHalaman 51 dari 57 halaman Putusan Nomor 1412/B/PK/PJK/2017Anggota Erwin Silitonga mengakui skema LNG project tidak sempurna(memerintahkan

Pengabaian fakta atas sifat knas skema proyek LNG. Majelis HakimPengadilan Pajak mengabaikan fakta kekhasan skema proyek LNG;2.

PendapatHakim Erwin Silitonga menunjukkan pengakuan bahwa Skema ProjectLNG tidak sempurna dengan memerintahkan penyempurnaan kepadaMenteri Keuangan.

SE DJBC Nomor: SE05/BC/2010 tanggal 23 Maret 2010 tentang petunjukpelaksanaan dokumen PIB dalam rangka dalam rangka skema free tradeagreement tanggal 23 Maret 2010Bahwa angka 3 huruf f dari SE tersebut menyatakan bahwa third country invoicingtidak berlaku dalam skema ACFTA;bahwa Terbanding menggunakan peraturan ini sebagai dasar untuk melakukankoreksi, Pemohon Banding tidak sependapat dengan Terbanding karena:e SE DJBC Nomor: SE05/BC/2010 tanggal 23 Maret 2010 tidak dapat berlakusurut, di dalam SE

Sehinggaberdasarkan ketentuan PMK No. 235/2008, sepanjang transaksi importasibarang dilakukan dalam rangka ACFTA, maka terhadap transaksi tersebutdiberlakukan tarif bea masuk preferensial tanpa mempertimbangkan skema ataucara pelaksanaan transaksi tersebut baik dengan third country invoicing ataudengan skema Iainnya.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 PMK No. 235/2008, tarif bea masukpreferensial berlaku apabila ketentuan di bawah ini terpenuhi:a Hanya berlaku terhadap impor barang yang dilengkapi

Dari hasil diskusi tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) mendapatkan konfirmasi secara verbal bahwa third countryinvoicing diperbolehkan dalam skema ACFTA berdasarkan PMK tersebut.Bahwa sesungguhnya praktek third country invoicing ini sudah berjalan daritahun 2008.

Adalah sangat tidak adil apabilaPMK No. 235/2008 diinterpretasikan sebagai peraturan yang tidakmemperbolehkan dilakukannya skema third country invoicing terlebih setelahpraktek ini berjalan bertahuntahun. Dalam hal ini, tidak ada kepastian hukumbagi Pemohon Memori PK dalam menjalankan importasinya.6.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) telah menggunakan bea masuk berdasarkan skema ACFTA(dalam kondisi third country invoicing) dan Termohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) tidak melakukan koreksi apapun.

yang diterapkan antara Pemohon Banding dan PemegangSaham/Pemberi Pinjaman adalah skema pembebasan utang.

Atas dasarkesimpulan tersebut, Terbanding melakukan~ koreksi terhadapPenghasiian Neto di Luar Usaha yang dianggapnya timbul daripembebasan hutang;Bahwa koreksi yang dilakukan Terbanding dengan demikian didasarkanpada rekonstruksi" semenamena (arbitrary) atas transaksi nyata yangdilakukan Pemohon Banding, atau mengganti skema transaksi yangnyatanyata diterapbkan Pemohon Banding narnun dianggap tidak wajaroleh Terbanding (pelunasan hutang dengan dana dari penyuntikanmodal) dengan skema yang dianggap

skema pelunasan hutang yang diterapkan PemohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan pemberipinjaman/pemegang saham secara substansi merupakan pembebasan hutangtanpa menjelaskan dasar logikanya.

Konversi hutang menjadi modal yang secara substansi sama denganskema transaksi yang kami lakukan merupakan skema yang biasa terjadiantara debitor dan kreditor yang tidak terkait hubungan istimewa. Dalamhal ini, sebagaimana ditunjukkan dalam Butir 3(6) Surat DJP Nomor S289/PJ.42/2003 (P5), skema transaksi tersebut diakui DJP dan tidakmenimbulkan konsekwensi pajak;Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 108/B/PK/PJK/2017c.

Selaku debitor, PTRTE tidak mempunyai posisi tawar untuk memutuskanpembebasan hutang dan secara nyata penyelesaian hutang telahdilakukan dengan skema peningkatan modal dan pelunasan hutang sesuaidengan keputusan pemegang saham (Kalteng).

Banding diharuskan membayarkekurangan pembayaran berupa Bea Masuk, pajak dalam rangka impor dan Denda Administrasisebesar Rp 30.384.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);bahwa menurut Terbanding, mengingat Form E diterbitkan 14 (empat betas) hari sebelumtanggal pengapatan (ekspor) sehingga Form E tidak dapat diterima dan terhadap 2 jenis barangyang diberitahukan dengan PIB Nomor: 140695 tanggal 19 April 2011 tidak berhak mendapatpreferensi tarif bea masuk dalam rangka skema

ACFTA dan ditetapkan tarif bea masuknyaberdasarkan skema preferensi tarif unum (MFN) menjadi sebagai berikut: Pos Jenis BarangPos Tarif BM (MFN) 1 Mustang Brush Cutter 8467.89.0000 5% (BAYAR) 2 Mustang Engine Spray 8424.81 .3000 7.5% (BAYAR) MenimbangMengingatbahwa menurut Pemohon Banding, Pemohon Banding telah memberitahukan bahwa ada salahpengetikan tanggal B/L pada PIB Nomor: 140695 tanggal 19 April 2011 sesuai dengan suratPemohon Banding no 005/SR/V/11 tanggal 03 Mei 2011 yaitu ketik tanggal

11 April 2011seharusnya tanggal B/L 27 Maret 2011 sesuai dengan manifest yang Pemohon Banding terimatanggal B/Lnya adalah 27 Maret 2011, sehingga atas barang impor tersebut mendapatpreferensi tarif bea masuk dalam rangka skema ACFTA;bahwa berdasarkan penelitian terhadap bukti/dokumen pendukung dalam berkas banding,Majelis mengemukakan halhal sebagai berikut:bahwa PIB Nomor: 140695 tanggal 19 April 2011, jenis barang Mustang Brush Cutter danMustang Engine Spray dengan HS 8467.89.0000 Bea Masuk 0%

(ACFTA) dan HS8424.81.3000 Bea Masuk 0% (ACFTA);bahwa Terbanding menetapkan pembebanan tarif Bea Masuk menjadi 5% dan 7,5% (MEN) danmenyatakan PIB tidak mendapat preferensi tarif bea masuk dalam rangka skema ACFTAdengan alasan Form E Nomor: 113800085690023 tanggal 28 Maret 2011 diterbitkan sebelumtanggal pengapatan (Bill of Lading No. 565539043 tanggal 11 April 2011);bahwa Bill of Lading No. 565539043 tercantum tanggal penerbitan B/L 11 April 2011 dantanggal dikapalkan (dimuat di atas kapal) 27

ACFTA;bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap buktibukti pendukung pembebanan tarif beamasuk, penjelasan Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan serta data yang adadalam berkas banding, Majelis berpendapat bahwa impor Mustang Brush Cutter dan MustangEngine Spray dengan Klasifikasi Tarif Bea Masuk 8467.89.0000 dan 8424.81.3000 yangdiberitahukan dalam PIB Nomor: 140695 tanggal 19 April 2011 mendapat preferensi tarif beamasuk dalam rangka skema ACFTA (Bea Masuk sebesar 0%) sesuai PIB

Karen secara logika importir yang tidak memperoleh fasilitasKawasan Berikat bahkan tidak memproses dan mengekspor, pada saatimpor dengan menggunakan skema AANZFTA dapat memperoleh tarifpreferensi.

Karena lokasi tangki storage kamiberada diluar Kawasan Berikat, maka didalam melakukan impor materialHalaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 290 B/PK/PJK/2015tersebut kami tidak menggunakan fasilitas Kawasan Berikat, sehingga kamibermaksud untuk menggunakan skema AANZFTA.Bahwa pada saat barang telah tiba dan proses impor berlangsung, dokumenSKA (Surat Keterangan Asal) yang dipersyaratkan dalam skema AANZFTAbelum ada/belum diterima sehingga PIB kami ajukan terlebih dahulu melaluimekanisme PIB bayar.Bahwa

Cheil Jedang Indonesia berhakmendapatkan tarif preferensi dengan skema AANZFTA atas PIB yang telahdibayarkan Bea Masuknya yakni dengan cara pengembalian.Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, kami mengajukan permohonanpengembalian Bea Masuk yang telah dibayarkan melalui PIB bayarsebelumnya, dikarenakan kami telah dapat memenuhi dokumen yangdipersyaratkan sebagaimana tersebut dalam skema AANZFTA yaknidokumen SKA dengan kondisi /ssued Retroactively.Bahwa dasar peraturan yang digunakan PT.

Cheil Jedang Indonesia terkaitpersyaratan dokumen SKA /ssued Retroactively dengan skema AANZFTAadalah;(i) OCP (Operational Certification Procedures) of AANZ FTA Rule 10disebutkan bahwa dokumen SKA dapat diterbitkan retroaktif tetapi tidakmelebihi 12 bulan dari tanggal ekspornya, kutipan aturan tersebut adalahsebagai berikut;1.

Menganggap bahwa kita telah menggunakan PIB Bayar dan tidakmenggunakan skema FTA.Bahwa skema FTA dapat dibuktikan dengan memperoleh dokumen SKAyang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari negara asal.Dalam aturannya dokumen SKA terdapat 2 macam yakni SKA normal danSKA Issued Retroactively.

Barang (PIB) Nomor: 461622 tanggal 06Desember 2011 dengan tarif BM 15% bebas 100% (ACFTA), dan ditetapkan olehTerbanding menjadi tarif BM 15% (MEN);: bahwa kerangka kerjasama ekonomi menyeluruh antara negaranegara anggota ASEANdengan Republik Rakyat China (RRC) adalah persetujuan perdagangan bebas antara negaranegara anggota ASEAN dan RRC, dan Korea tidak ikut menjadi pihak yang mengikatkan diripada perjanjian ini dan atas importasi dimaksud tidak berhak mendapatkan preferensi tarifdalam rangka skema

Stainless Steel Hollow Ware (16 jenis barangsesuai lembar lanjutan PIB) yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 461622 tanggal 06Desember 2011 dengan pos tarif 7323.93.1000 menggunakan preferensi tarif dalam rangkaskema ASEANChina Free Trade Area (ACFTA) sehingga tarif bea masuk diberitahukan15% bebas 100% dan melampirkan Form E Nomor: E113800020870016 tanggal 28November 2011;bahwa atas importasi dimaksud, Terbanding menetapkan pembebanan tarif bea masuk 15%dengan menolak preferensi tarif dalam rangka skema

Singapore, The Kingdom of Thailand, TheSocialist Republic of Vietnam and The Peoples Republic of China (China);bahwa Korea bukanlah negara contracting party atau negara yang turut menandatangani ataumengikatkan diri pada perjanjian perdagangan bebas ACFTA, sehingga dengan demikianMajelis berpendapat, atas importasi Stainless Steel Hollow Ware (16 jenis barang sesuailembar lanjutan PIB) yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 461622 tanggal 06 Desember2011 tidak mendapatkan preferensi tarif dalam rangka skema

ACFTA;MenimbangMengingatMemutuskan: bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalampersidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berpendapat bahwa barangimpor berupa Stainless Steel Hollow Ware (16 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) yangdiberitahukan dalam PIB Nomor: 461622 tanggal 06 Desember 2011 dengan pos tarif7323.93.1000 tidak mendapatkan preferensi tarif dalam rangka skema ASEANChina FreeTrade Area (ACFTA), oleh karenanya Majelis berkesimpulan

Latar Belakang Skema LNG Project1. Skema LNG Project.bahwa PihakPihak yang menjalankan LNG Project merupakansatu kesatuan proses bisnis yang terdiri dari PemerintahIndonesia, Pertamina, PSC (saat ini disebut KKKS), PT ArunHalaman 7 dari 63 halaman. Putusan Nomor 1433/B/PK/PJK/2017NGL Co. dan PT Badak NGL Co. DasarDasar pelaksanaanLNG Project ini merujuk kepada Principle of Agreement (PoA)dan Dokumen Penugasan Pemerintah kepada Pertamina;2.

Putusan Nomor 1433/B/PK/PJK/2017PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. tidak mencatatpenjualan LNG namun secara Pembiayaan Pengolahan LNGdilakukan dengan mekanisme cash call dan dana ini habisdigunakan untuk operasi (Non Profit).Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertamina proyekLNG dilaporkan terpisah merujuk pada skema di bawah ini:SKEMA LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PERTAMINAPFh Bacanatas Proyek PemerintahLNG (Satu Kesatuan Bisnis ertaminadanKontraktor PSc)a Pertamina jansk Perusahaan (AP)

pengolanan ticak marginiatces: * bukan dengan skema komervial namur tidak ada margin/at coal'Gas Praceseing Agreement)*: Tidak perah ada pambeqas deviden hopada pare pernegang eahamc PAJAK BACAM UU PPe No.7 143 dupeh &. Penghastian can Baya Pergelahen tidak dibukehan oleh Pectaming sedangkanterakhir UUPPh Ko 34/7008 semua kontrak perjualan dar penaslahan alaa nana Pectamina mewsldll Permeriateh;ooGambar Il. Skema Laporan Keuangan Konsolidasi Pertamina2.

Pengabaian fakta atas sifat khas skema proyek LNGMajelis Hakim Pengadilan Pajak mengabaikan fakta kekhasanskema proyek LNG, meskipun dalam persidangan telahdisampaikan faktafakta pembuktian sifat knas skema proyek LNGsebagai berikut:1. Pendirian PT Badak' * Laporan Keuangan PT Badak NGL Tahun 2013Halaman 24 dari 63 halaman.

Dalam skema khas Pertamina telah membuktikan bahwaseluruh kewenangan dan penetapan skema project LNGdilakukan oleh Pemerintah, dalam hal ini Pertamina hanyaHalaman 49 dari 63 halaman.

dan Cukai Nomor KEP3019/KPU.01/2019, tanggal 16 Mei 2019, tentang Penetapan ataskeberatan terhadap SPTNP Nomor SPTNP002412/NOTUL/KPUT/KPU.01/2019, tanggal 6 Februari 2019, atas nama: PT PrambananKencana, NPWP 01.313.261.8073.000, beralamat di Jalan Tanah AbangIl Nomor 36, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, 10160, danmenetapkan atas impor barang berupa Pumpkin Seeds ... dst, Negaraasal China, yang diberitahukan dalam PIB Nomor 048553, tanggal 24Januari 2019, mendapat preferensi tarif bea masuk skema

Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon' Bandingterhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP3019/KPU.01/2019, tanggal16 Mei 2019, tentang Penetapan atas keberatan terhadap SPTNP NomorSPTNP002412/NOTUL/KPUT/KPU.01/2019, tanggal 6 Februari 2019,atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.313.261.8073.000; danmenetapkan atas impor barang berupa Pumpkin Seeds ... dst, Negaraasal China, yang diberitahukan dalam PIB Nomor 048553, tanggal 24Januari 2019, mendapat preferensi tarif bea masuk skema

Bahwa Pemohon Banding mengimpor barang berupa Pumpkin Seeds... dst (2 jenis barang sesuai lembar Lanjutan), Negara asal China, postarif 1207.99.90 dan 1206.00.00 dan menggunakan skema. tarifpreferensial ACFTA dengan SKA Form E Nomor 184203A00010813tertanggal 18 Desember 2018, sehingga pembebanan tarif bea masukskema ACFTA sebesar 0%. Pada Kolom 7 Form E Nomor184203A00010813 dinyatakan barang yang mendapat tarif preferensialadalah Pumpkin Seeds ... dst.

Pada Kolom 10 E Nomor184203A00010813 dinyatakan skema tarif preferensial ACFTAdidasarkan pada Invoice Nomor AE18INPR31 tanggal 3 Desember2018 dengan uraian barang berupa Pumpkin Seeds ... dst dan sesuaidengan yang diberitahukan pada PIB Nomor 048553 tanggal 24 Januari2019. Skema tarif preferensial ACFTA adalah perjanjian internasionalyang berupa pemberian tarif preferensial terhadap produk/barangtertentu yang telah disepakati.

Oleh karenanya, atas importasi barangberupa Pumpkin Seeds ... dst, Negara asal China, yang diberitahukandalam PIB Nomor 048553 tanggal 24 Januari 2019, mendapatpreferensi tarif bea masuk skema ACFTA dengan pembebanan tarifbea masuk sebesar 0% dan karenanya KEP3019/KPU.01/2019tanggal 16 Mei 2019 harus dibatalkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang

Latar Belakang Skema LNG Project1.Skema LNG Project.bahwa PihakPihak yang menjalankan LNG Project merupakansatu kesatuan proses bisnis yang terdiri dari PemerintahIndonesia, Pertamina, PSC (saat ini disebut KKKS), PT ArunNGL.Co dan PT Badak NGL Co.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah kelirumemahami substansi kekhasan bisnis LNG dengan mengabaikanpenetapan Pemerintah atas skema LNG, penugasan pengelolaan LNGkepada Pertamina, keberlangsungan bisnis LNG milik Pemerintah, sertaperlakuan khas atas PPN jasa pengolahan LNG yang ditetapkan olehDirjen Pajak sendiri (Termohon Peninjauan Kembali (semulaterbanding).

Pembentukan PT Arun NGL Co. dan PT BadakNGL Co. lebih ditujukan kepada pengoperasian pabrikPengolahan Gas (Liquefaction Plant) sebagaimana diaturdalam Principle of Agreement (PoA) tanggal 20 April 1973.PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. tidak mencatatpenjualan LNG namun secara Pembiayaan PengolahanLNG dilakukan dengan mekanisme cash cail/ dan dana inihabis digunakan untuk operasi (Non Profit).Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertaminaproyek LNG dilaporkan terpisah merujuk pada skema dibawah

Kekeliruan MajelisHakim Pengadilan Pajak dapat diuraikan sebagai berikut:2.1 Pengabaian fakta atas sifat khas skema proyek LNGMajelis Hakim Pengadilan Pajak mengabaikan fakta kekhasanskema proyek LNG, meskipun dalam persidangan telahdisampaikan faktafakta pembuktian sifat knas skema proyek LNGsebagai berikut:1. Pendirian PT Badak'PT Badak NGL Co. berdiri sejak tahun 1974 untukmengoperasikan NGL (LNG) Fascilities yang dimiliki olehMenteri Keuangan on behalf Repubik Indonesia.

Dalam skema khas Pertamina telah membuktikan bahwaseluruh kewenangan dan penetapan skema project LNGdilakukan oleh Pemerintah, dalam hal ini Pertamina hanyamendapatkan penugasan manajerial penjualan LNG secaraketentuan pajak merujuk pada surat Nomor S1936/PJ.51/1992 sebagai solusi Pemerintah untukmendapatkan manfaat sebesarbesarnya atas project LNG ini.Halaman 47 dari 52 halaman.

Latar Belakang Skema LNG Project;1.Skema LNG Project.Bahwa PihakPihak yang menjalankan LNG Projectmerupakan satu kesatuan proses bisnis yang terdiri dariPemerintah Indonesia, Pertamina, PSC (saat ini disebutKKKS), PT Arun NGL.Co dan PT Badak NGL Co.

Pembentukan PT BadakNGL Co. dan PT Arun NGL Co. lebih ditujukan kepadapengoperasian pabrik Pengolahan gas (Liquefaction Plant)sebagaimana diatur dalam Principle of Agreement (PoA)tanggal 20 April 1973.PT Badak NGL Co. dan PT Arun NGL Co. tidak mencatatpenjualan LNGnamun secara Pembiayaan Pengolahan LNGdilakukan dengan mekanisme cash call dan dana ini habisdigunakan untuk operasi (Non Profit).Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertaminaproyek LNG dilaporkan terpisah merujuk pada skema dibawahini

Operasi pengolahan tidak ada margin/at cost * bukan dengan skema komersial namun tidak ada margin/at cost(Gas Processing Agreement) ?; * Tidak pernah ada pembagian deviden kepada para pemegang sahamcc. PAJAK BADAN :UU PPh No.7/1983 diubah e. Penghasilan dan Bisya P tidak olehterakhir UU PPh No.36/2008 semua kontrak dan atas nama Pemerintah;Gambar Il. Skema Laporan Keuangan Konsolidasi PertaminaHalaman 24 dari 54 halaman. Putusan Nomor 809/B/PK/PJK/20162.

Kekeliruan MajelisHakim Pengadilan Pajak dapat diuraikan sebagai berikut:2.1 Pengabaian fakta atas sifat knas skema proyek LNG;Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabaikan fakta kekhasanskema proyek LNG, meskipun dalam persidangan telahdisampaikan faktafakta pembuktian sifat khas skema proyekLNG sebagai berikut:1.

Pengabaian fakta atas sifat knas skema proyek LNG. Majelis HakimPengadilan Pajak mengabaikan fakta kekhasan skema proyek LNG;2. Pengabaian perundangundangan proyek LNG dan PenegasanFiskal. Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabaikan hukumkomersial, perundangundangan dan penegasan fiskal dalampertimbangan putusan Pengadilan Pajak atas sengketa koreksikredit Pajak Masukan PPN Dalam Negeri atas jasa pengolahan LNGmasa Juni 2010 sebesar Rp 26.762.755.932,00;3.

Oleh karena itu, perubahan skema tersebut dilakukan oleh Tergugat dengan itikad baik untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi mitrapengemudi untuk memperoleh hasil lebih maksimal;Fakta yang benar dan tidak terbantahkan adalah bahwa mitra pengemudiTergugat berjumlah ribuan orang namun hanya Penggugat lah yangbermasalah dengan perubahan skema Tergugat dan merasa dirugikanoleh perubahan skema tersebut.

lama dan skema baru (vide Angka 5 sampaidengan Angka 8 Halaman 3 sampai dengan Halaman 5 Gugatanpenggugat).

Penggugat mendalilkan bahwa dengan skema lama Penggugatmendapatkan pendapatan perminggu sebesar Rp. 820.000 (delapan ratusdua puluh ribu rupiah) dan dengan skema lama Penggugat mendapatkanpendapatan perminggu sebesar Rp. 171.000 (seratus tujuh puluh satu riburupiah) (vide Angka 6 dan Angka 8 Halaman 3 dan Halaman 5 GugatanPenggugat);Penggugat telah menguraikan perhitungan skema lama dan skema barusecara berturutturut untuk mendukung dalil Penggugat yang mengalamikerugian.

anggota lain sesuai dengan Prosedur Sertifikasi Operasional, seperti yang tercantum dalamLampiran 8";Mbahyut Pesnopengsaadmenrif preferensi CEPT/ATIGA ASEAN adalah Peraturan Menteri Keuangan No.128/PMK.011/2010 tanggal 21 Juli 2010 dan peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010;bahwa untuk penerapan lebih lanjut atas ATIGA/CEPT (FTA) Bea dan Cukai telah menerbitkan SE05/BC/2010 tanggal 23 Maret 2010 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Dokumen PemberitahuanImpor Barang Dalam Rangka Skema

Tarif Bea Masuk dalam rangka skema ATIGA yang lebih rendah dari Tarif bea masuk umumhanya diberlakukan terhadap impor barang yang dilengkapi Surat Keterangan Asal (Form DATIGA) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara ASEAN bersangkutan.(Copy Form D ATIGA terlampir);b. Importir wajib mencantumkan kode fasilitas ATIGA dan Nomor Referensi Form D ATIGA padaPemberitahuan Impor Barang (PIB). (Pemohon Banding telah mencantumkan kode fasilitas, CopyPIB terlampir);c.

(Form DATIGA telah Pemohon Banding sampaikan pada saat pengajuan PIB);bahwa Dalam SE 05/BC/2010 tanggal 23 Maret 2010 pada bagian contoh kasus, secara jelasdisebutkan bahwa:"Impor barang yang menggunakan skema Third Country Invoicing tetap diberikan tarif preferensisesuai masingmasing FTA, sepanjang dapat ditemukan buktibukti sating keterkaitan antara pihakpihak yang terlibat dalam transaksi";bahwa Meskipun CoO Form D ATIGA No. 720201 yang Pemohon Banding sampaikan tidak terdapattanda tick mark (

Terbandingpun tidak melakukan Peninjauan Kembali atasputusan ini sehingga Pemohon Banding berpendapat bahwa Pengadilan Pajak telah mengambilkeputusan yang benar dan tepat, dan Bea Cukai mempunyai pendapat yang sama mengenai pembuktianketerkaitan satu sama lain dalam skema third country invoicing.

Latar Belakang Skema LNG Project1.Skema LNG Project. PihakPihak yang menjalankan LNGProject merupakan satu kesatuan proses bisnis yang terdiri dariPemerintah Indonesia, Pertamina, PSC (saat ini disebut KKKS),PT Arun NGL.Co dan PT Badak NGL Co. DasarDasarpelaksanaan LNG Project ini merujuk kepada Principle ofAgreement (PoA) dan Dokumen Penugasan Pemerintahkepada Pertamina.Penugasan Pemerintah kepada Pertamina.

Operasi pengolahan tidak ada margin/at cost * bukan dengan skema komersial namun tidak ada margin/at cost(Gas Processing Agreement)?; * Tidak pemah ada pembagian deviden kepada para pernegang sahamc. PAJAK BADAN :UU PPh No.7/1983 diubah e. Penghasilan dan Biaya Pengolahan tidak dibukukan oleh Pertamina sedangkanterakhir UU PPh No. 36/2008 semua kontrak penjualan dan pengolahan atas nama Pertamina mewakili Permerintah;Gambar II. Skema Laporan Keuangan Konsolidasi Pertamina2.

Pengabaian fakta atas sifat knas skema proyek LNGMajelis Hakim Pengadilan Pajak mengabaikan fakta kekhasanskema proyek LNG, meskipun dalam persidangan telahdisampaikan faktafakta pembuktian sifat knas skema proyek LNGsebagai berikut:Halaman 22 dari 52 halaman. Putusan Nomor 1034/B/PK/PJK/20161. Pendirian PT Badak'PT Badak NGL Co. berdiri sejak tahun 1974 untukmengoperasikan NGL (LNG) Fascilities yang dimiliki olehMenteri Keuangan on behalf Repubik Indonesia.

Dalam skema khas Pertamina telah membuktikan bahwaseluruh kewenangan dan penetapan skema project LNGdilakukan oleh Pemerintah, dalam hal ini Pertamina hanyamendapatkan penugasan manajerial penjualan LNG secaraketentuan pajak merujuk padasurat Nomor S1936/PJ.51/1992sebagai solusi Pemerintan untuk mendapatkan manfaatsebesarbesarnya atas project LNG ini;Berdasarkan pembuktian dan fakta hukum tersebut maka secarayuridis dan substantif pengkreditan PPN Masukan pengolahanLNG oleh Pertamina telah memenuhi

Skema Penugasan LNG berdasartinjauan asas keadilan & kepastian hokum menunjukkanketidakseimbangan beban, risiko dan benefit akibat putusanPengadilan Pajak sebagaimana gambar berikut:SKEMA PENUGASAN BISNIS LNGTINJAUAN AZA$ KEADILAN & KEPASTIAN HUKUM ws ryps Gambar XI.