Ditemukan 2747 data
1.GRACE ELIZABETH LIEM
2.PAULUS SELAMAT WIDJAJA,
3.DRA. HJ. ZURIAH BINTI H. UMAR
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA Cq, Kapolres Jakarta utara
242 — 105
PPJB itu barupengikatan jual beli, AJB sudah jadi sewaktuwaktu PPJB itu bisadirubah;Bahwa dalam undangundang agraria sertifikat adalah bukti terkuatkecuali bisa dibuktikan sebaliknya;Bahwa Surat Kuasa mutlak sudah tidak diakui;Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu melengkapi KUHAP.Bahwa saksi yang di kepolisian tidak disumpah, keterangan ahli yangdiberikan dalam kepolisian, bukan keterangan serta merta dalampengadilan;Bahwa bila mana masih ada yang dipersengkatan mengenai statuskepemilikan suatau
Bintang Simarmata
Termohon:
1.Kepala Kepolisan negara Daerah Sumatera Utara
2.Kepala Kepolisian Negara Resor Samosir
3.Kasat Reskrim Kepolisian Negara Resor Samosir
4.Kanit Reskrim Kepolisian Negara Resor Samosir
63 — 20
tembak ikan warna biru dan 1 (satu) UnitMeja Judi tembak ikan warna hijau tersebut ke warung miliksdra TOMY PARISTO GUNA MALAU, Alias TOMY dan sdraPAUL SILALAHI menjawab Saya okeh Tulang ( okePaman ).Tersangka jelaskan bahwa Tersangka benar mengetahui 1(Satu) Unit Meja Judi tembak ikan warna biru dan 1 (satu) UnitMeja Judi tembak ikan warna hijau yang Tersangka antar kewarung milik sdra TOMY PARISTO GUNA MALAU, AliasTOMY yaitu atas suruhan sdra PAUL SILALAHI tersebutterhadap Tersangka dapat menjadi suatau
57 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang terbukti memperkaya dirisendiri atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi dan tidak adanya fakta Negara dirugikan dengan jumlahyang nyata dan pasti sebagai hasil penghitungan kerugian yangdilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga yangberwenang menghitung, maka tidak terpenuhinya elemen pokokadanya Korupsi;Bahwa dengan demikian karena tidak adanya elemen pokok adanyakorupsi yaitu memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiriatau orang lain atau suatau
77 — 27
Pejabat Pelaksana PenatausahaanKeuangan Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara PengeluaranPembantu, Pengurus Barang dan Penyimpan Barang pada Sekretariat DPRD, Dinas, Badan danKantor TA 2011 bersamasama dengan RICKY MANUFANDU, ST selaku Direktur PT.ANUGRAH ANIM PAPUA, pada waktu antara bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Desember2011 atau setidaktidaknya pada suatu waktu di tahun 2011, bertempat di kantor Dinas Kelautan danPerikanan Kabupaten Merauke atau setidaktidaknya pada suatau
81 — 17
sesuaidengan bidang yang ditetapkan didalam peraturan dari pemerinah ;Bahwa penerapan pemberian kredit investasi revitalisasi perkebunan yangdilaksanakan oleh Bank BRI tetap menerapkan ketentuan ketentuan perkreditanyang sumbernya dari Bank Indonesia dimana harus menerapkan prinsip kehatihatian karena didalam pemberian kredit apapun pasti akan menghadapi resikokredit macet;Bahwa prinsip kehatihatian di Bank BRI di dalam struktur proses kredit adayang namanya pemisahan fungsi tujuannya jangan sampai ada suatau
70 — 21
Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP.3.4Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau Daerah.Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerimabantuan dari keuangan Negara atau Daerah; atauOrang yang menerima gaji atau upah dari suatau korporasi yang mempergunakanmodal atau fasilitas dari Negara atau Masyarakat.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dalam jabatannya selaku Direktur Administrasi danKeuangan PD.
72 — 22
Orang yang menerima gaji atau upah dari suatau korporasi yang mempergunakanmodal atau fasilitas dari Negara atau Masyarakat.Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini, Majelis Hakim akanmempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidangan, dikaitkandengan kewenangan para Terdakwa dalam jabatan atau kedudukannya selaku PegawaiNegeri Sipil, dimana para terdakwa dalam kegiatan pengdaan bibit karet label biru danSaprodi pada Dinas Perkebunan Propinsi Sumatra Selatan Tahun Anggaran
CHANDRA SYAHPUTRA,SH
Terdakwa:
SAMSUL
156 — 13
Maksudmemperkaya diri sendiri dapat diartikan suatau perbuatan, yakni pelakuHalaman 99 dari 123 Putusan Nomor 65/Pid.SusTPK/2020/PN Mdnbertambah kekayaannya atau menjadi lebin kayak arena perbuatan tersebut.Modus Operandi perbuatan memperkaya dapat dilakukan dengan berbagaicara, misalnya dengan membeli, menjual, mengambil, memindah bukukanrekening, menandatangani kontra serta perbuatan lainnya sehingga pelaku jadibertambah kaya kekayaannya;Menimbang, bahwa Penafsiran istilah memperkaya antara yang
CHANDRA SYAHPUTRA,SH
Terdakwa:
PONIRAN
115 — 13
Maksudmemperkaya diri sendiri dapat diartikan suatau perbuatan, yakni pelakuHalaman 101 dari 125 Putusan Nomor 66/Pid.SusTPK/2020/PN Mdnbertambah kekayaannya atau menjadi lebin kayak arena perbuatan tersebut.Modus Operandi perbuatan memperkaya dapat dilakukan dengan berbagaicara, misalnya dengan membeli, menjual, mengambil, memindah bukukanrekening, menandatangani kontra serta perbuatan lainnya sehingga pelaku jadibertambah kaya kekayaannya;Menimbang, bahwa Penafsiran istilah memperkaya antara yang
71 — 42
Aetra juga menyarankanagar pengelola master meter memiliki bak penampungan air karenaapabila suatau saat aliran air dari PT. Aetra ada ganggugan, pengelolamaster meter masih tetap bisa memberikan pelayanan air kepadamasyarakat;. Saksi OKTOBERIA :Bahwa Saksi bekerja di PT.
ANDI SETIAWAN SH
Terdakwa:
SYAMSUL BAHRI, SE, ST, MM Bin Alm RAHIMI
165 — 360
Swarna Dwipa Persada (masingmasingdilakukan penuntutan terpisah) sejak tanggal 18 Maret 2016 s/d tanggal 25September 2016 atau atau setidaktidaknya terjadi pada waktu lain dalam tahun2016, bertempat diKantor Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu dan diJalan Lubuk Durian Lubuk Sini (Lubuk Sini Simpang Klindang) KabupatenBengkulu Tengah atau setidaktidaknya pada suatau tempat lain dalam daerahhukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkuluyang berwenang memeriksa dan mengadili
Swarna Dwipa Persada (masingmasingdilakukan penuntutan terpisah) sejak tanggal 18 Maret 2016 s/d tanggal 25September 2016 atau atau setidaktidaknya terjadi pada waktu lain dalam tahunPutusan Nomor : 110/Pid.SusTPK/2018/PN.Bgl Halaman 17 dari 2702016, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu dan diJalan Lubuk Durian Lubuk Sini (Lubuk Sini Simpang Klindang) KabupatenBengkulu Tengah atau setidaktidaknya pada suatau tempat lain dalam daerahhukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
148 — 84
sebesarRp.1.617.000.000, (satu milyar enam ratus tujuh belas jutarupiah).Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke3Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telahterpenuhi.Mengenai Unsur ke4 Yang didahului, disertai atau diikutidengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang lainyang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutuMajelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau tindakankekerasan pada dasarnya adalah melakukan suatau
88 — 41
Orang yang menerima gaji atau upah dari suatau korporasi yang mempergunakanmodal atau fasilitas dari Negara atau Masyarakat;Halaman 93 dari 111 Putusan Nomor 59/Pid.SusTPK/2015/PN.PligMenimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini, Majelis Hakim akanmempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidangan, dikaitkandengan kewenangan Terdakwa dalam jabatan atau kedudukannya selaku Kepala DesaTanah Abang periode 2009 sampai dengan 2015 yang diangkat berdasarkan SuratKeputusan Bupati Musi
174 — 67
Yang pertama disebut sebagaiobligatoir, itu adalah suatau jenis perjanjian yang hanya mengatur mengenai apahak dan kewajiban para pihak.
474 — 262
penjualan tahun 2013 sebesar Rp.100.000.000,(seratus juta rupiah),memang PENGGUGAT pernah memberikan sebesar uang Rp. 75.000.000,(tujuh puluh lima juta rupiah) kepada TERGUGAT Il, dan pembagian ituadalah atas inisiatif TERGUGAT Ill karena sejak berdirinya TERGUGAT belum ada pembagian keuntungan sama sekali.Bahwa sebagaimana dalil PENGGUGAT dalam gugatannya pada angka 8halaman 4 yang menyatakan bahwa ia (PENGGUGAT) seakanakanmenjalankan perusahaan sendiri tanpa bantuan dari TERGUGAT II dan Illadalah suatau
880 — 1519
Dengan demikian istilahmengacu pada suatau dasar yang mengacu keberatan yang tidakmelibatkan para pihak termasuk yang membuat keputusan, menurut Ahitidak menjadi rancu, karena prosesnya sama dengan proses banding;Bahwa dalam praktek KIP, ada mengajukan gugatan dan kedua ada relaaspanggilan dengan dasar UU dan PerMA dimana KIP tidak tepat sebagaipihak yang bersengketa karena KIP adalah pemutus, dan KIPkapasitasnya hanya sebagai pemberi keterangan.
126 — 94
penyelenggaraan usaha dan/ataukegiatan; Pasal 7 PP AMDAL menyebutkan:(1) Analisis mengenai dampak lingkungan hidupmerupakan syarat yang harus dipenuhi untukmendapatkan izin melakukan usaha dan/ataukegiatan yang diterbitkan oleh pejabat yangberwenang ; (2) Permohonan izin melakukan usaha dan/ataukegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diajukan oleh pemrakarsa kepada pejabat yangberwenang menurut peraturan perundang undanganyang berlaku dan wajib melampirkan ~ keputusankelayakan lingkungan hidup suatau
44 — 12
karenaitu kewenagan Bupati dan ada jangka waktu tertentu;bahwa suatu peraturan yang tidak sah dalam hal ini APBDes Sawir tidakdapat digunakan sebagai dasar hukum karena cacat hukum;bahwa mengenai dana yang dibagikan ke warga masyarakat Desa Sawiradalah tidak benar karena APBDes Desa Sawir tidak sah;bahwa dana kompensasi seharusnya digunakan bukan untuk meningkatkankesejahteraan masyarakat dengan cara dibagibagi melainkan dengan carameningkatkan produktifitas masyarakat bisa melalui memberikan bantuanke suatau
38 — 1
Orang yang menerima gaji atau upah dari suatau korporasi yang mempergunakanmodal atau fasilitas dari Negara atau Masyarakat;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini, Majelis Hakim akanmempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidangan, dikaitkandengan kewenangan Terdakwa dalam jabatan atau kedudukannya selaku FasilitatorPemberdayaan Kecamatan Batang Hari Leko Kabupaten Musi Banyuasin padaPelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tanah Abang Kecamatan BatanghariLeko Kabupaten
98 — 21
Orang yang menerima gaji atau upah dari suatau korporasi yangmempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau Masyarakat.Menimbang, bahwa Tugas Pokok Terdakwa sebagai Kuasa PenggunaAnggaran mulai dari tanggal 28 Desember 2007 s/d Desember 2008 sesuai denganKeputusan Bupati Garut No.950/Kep.489BPKD/2007 adalah sebagai berikut:a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaranbelanja.b..Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;c.