G dan sejak tahun 1995 PT Learderletidak memperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tablet Dobel L yangdiedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidak diproduksioleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu;Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kegiatan kefarmasianmenjual obat daftar G adalah tidak dibenarkan dan melanggar aturanhukum sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No.36 Tahun2009 Tentang Kesehatan;Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi yin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN TigBahwa sesuai dengan UndangUndang No.36 Tahun 2009 TentangKesehatan semua sediaan farmasi sebelum diedarkan harus mempunyainomor pendaftaran/ijin edar dan diproduksi oleh industri farmasi denganmenerapkan cara produksi

putih berlogo LL yang di ijinkan resmi BPOM adalahobat dengan merk dagang ARTANE yang diproduksi oleh PT LearderleHalaman 17 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Tigmasuk kategori obat keras atau daftar G dan sejak tahun 1995 PT Learderletidak memperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tablet Dobel L yangdiedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi olehpabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu;Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi iin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi untukmenjual pil Dobel L kepada orang lain dan Terdakwa juga tidak memiliki ijindari pihak/pejabat yang berwenang;Bahwa benar ketentuan penggunanan obat yang termasuk dalam daftar Gyakni obat keras harus

/SK/X/2002 danPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yangHalaman 21 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Tigdiberi ijin untuk mendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnyadaftar G adalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas dan ketentuan penggunaan obat yang masuk daftar G tersebutharus dengan Resep dokter, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin untukmenjual atau mengedarkan pil Dobel L tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta

butir obat jenis carnophen zenith pharmaceutical, yang ditemukanketika melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;Bahwa Ahli menerangkan Pekerjaan Kefarmasian adalah Pembuatantermasuk pengendalian mutu, sediaan farmasi, pengamanan,pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pengelola obat, pelayananobat atas resep dokter, pelayanan informasi obat dan obat Tradisionalsesuai dengan pasal 98 ayat (2) dan ayat (8) UndangUndang No.36Tahun 2009 tentang kesehatan dan PERMENKES REPUBLIKINDONESIA, NOMOR 889/MENKES

, bahan obat,obat tradisional dan kosmetik sesuai dengan pasal 1 ayat (4) UndangUndang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;Bahwa AHLI menerangkan yang berwenang melakukan pekerjaankefarmasian adalah Tenaga Kefarmasian yang mana TenagaKefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasianyang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian, jadi tidaksemua orang diperbolehkan praktik kefarmasian , karena sudah diatursyarat dan ketentuannya didalam PERMENKES REPUBLIK INDONESIANomor 889/MENKES

putihdengan penandaan Zenith pada satu sisi dan () pada sisi lainnyaadalah positif mengandung Paracetamol, kafein, dan Karisoprodol;Bahwa AHLI menerangkan yang berwenang melakukan pekerjaankefarmasian adalah Tenaga Kefarmasian yang mana TenagaKefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasianyang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian, jadi tidaksemua orang diperbolehkan praktik kefarmasian , karena sudah diatursyarat dan ketentuannya didalam PERMENKES REPUBLIKINDONESIA Nomor 889/MENKES

.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ; Menimbang, bahwa pasal 106 ayat 1 UndangUndang RI No.36 Tahun2009 tentang Kesehatan adalah Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat Ijin edar ; Menimbang, bahwa Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yangmelakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas Apoteker dan TenagaTeknis Kefarmasian, jadi tidak semua orang diperbolehkan praktikkefarmasian, karena sudah diatur syarat dan ketentuannya didalamPERMENKES REPUBLIK INDONESIA Nomor 889/MENKES

denganpenandaan Zenith pada satu sisi dan () pada sisi lainnya adalah positifmengandung Paracetamol, kafein, dan Karisoprodol;Menimbang, bahwa AHLI menerangkan yang berwenang melakukanpekerjaan kefarmasian adalah Tenaga Kefarmasian yang mana TenagaKefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yangterdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian, jadi tidak semuaorang diperbolehkan praktik kefarmasian, karena sudah diatur syarat danketentuannya didalam PERMENKES REPUBLIK INDONESIA Nomor889/MENKES

BARUS, SH Bahwa sesuai dengan Permenkes RI No. 949/Menkes/Per/V1I/2000 pasal 5 ayat 1 yangberbunyi Registrasi obat jadi produksi dalam negeri hanya dilakukan oleh industrifarmasi yang memiliki ijin sekurangkurangnya ijin prinsip dan sesuai dengan PermenkesRI No. 949/Menkes/Per/V1/2000 pasal 19 yang berbunyi berdasarkan rekomendasi yangdiberikan oleh KOMNASPOJ, Panitia Penilai Khasiat Keamanan dan Panitia PenilaiMutu, Tekhnologi, Penandaan dan Kerasionalan Obat Jadi, Direktur Jenderalmemberikan keputusan

pemeriksaan lanoratorium kriminalistik no.LAB :6917/NOF/2012 tanggal 17 Oktober 2012 yang menerangkan bahwa tablet IItersebut mengandung trihensifenidil HCL dan Klorfeniramina yang tergolong obat kerasdengan prosedur pembelian dan kepemilikan harus dengan resep dokter sesuai yangtertulis pada dos obat, peredaran sediaan farmasi yang tergolong obat keras dilakukanoleh apotik sesuai dengan pasal 2 tentang tugas dan fungsi apotik ;Bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan menurut permenkes RI No. 949/Menkes

pemerintah sesuai denganperundangundangan yang berlaku ;Bahwa menurut pasal 106 ayat 1 UU Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentangKesehatan berbunyi sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapat ijin edar ;Bahwa berdasarkan pasal 98 ayat 2 UU RI No. 36 tahun 2009 berbunyi setiap orang yangtidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat ;a.Bahwa berdasarkan Permenkes RI No. 040/Menkes

Hadji Kalla Commercial Car Cabang Urip Sumohardjo Jalan Urip Sumohardjo 227 makassar dengan nomor SPK 220-IA00667 tanggal 20 Februari 2015;

3. 1 (satu) berkas fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor : HK.02.02 / MENKES/ 235 / 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan nomor : 031 / MENKES / SK / II / 2014 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan

Hadji Kalla Commercial Car Cabang Urip Sumohardjo Jalan Urip Sumohardjo227 makassar dengan nomor SPK 220IA00667 tanggal 20 Februari 2015;halaman 2 dari 80 Putusan Nomor 04/Pid.SusTPK/2020/PN Mnk.3. 1 (Satu) berkas fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia nomor : HK.02.02 / MENKES/ 235 / 2014 tentangPerubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan nomor : 031 / MENKES /SK / Il / 2014 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekosentrasi dan TugasPembantuan Pelaksanaan

/235/2014 tentang PerubahanKedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 031/MENKES/SK/II/2014tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas PembantuanPelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi danKabupaten/Kota Tahun 2014 tanggal 08 Agustus 2014; Bahwa anggaran tersebut selanjutnya dialokasikan lagi kepada 3 (tiga) jeniskegiatan yakni sebagai berikut : No.

DWISABARDIANA; Bahwa Sumber dana yang digunakan oleh dinas Kesehatan kabupatensorong selatan untuk mengadakan puskemas keliling berasal dari dana bantuankementerian Kesehatan RI kepada dinas Kesehatan kabupaten sorong selatan.Penetapan dinas Kesehatan kabupaten sorong selatan sebagai penerima alokasidana tugas pembantuan diuangkan dalam keputusan Menteri Kesehatan republikIndonesia nomor : HK.02.02/MENKES/235/2014 tentang perubahan kedua ataskeputusan Menteri keehatan nomor : 03/MENKES/SK/II/2014

Sinar Papua Jaya, sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal31 Desember 2014;Bahwa benar pada tahun 2014, Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatanmemperoleh bantuan dana APBN melalui Alokasi Anggaran Tugas PembantuanKementerian Kesehatan Republik Indonesia sebesar Rp. 4.000.000.000, (empatmilyar rupiah) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor : HK.02.02/MENKES/235/2014 tentang PerubahanKedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 031/MENKES/SK/II

Hadji Kalla Commercial Car Cabang Urip Sumohardjo Jalan UripSumohardjo 227 makassar dengan nomor SPK 220IA00667 tanggal 20Februari 2015;3. 1 (Satu) berkas fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia nomor : HK.02.02 / MENKES/ 235 / 2014tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan nomor : 031/ MENKES / SK / II / 2014 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekosentrasidan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatandi Provinsi dan Kabupaten /

dan Tergugatsudah berpisah tempattinggal, sehingga sampai gugatan ini diajukan telahberlangsung selama 2 bulanserta sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberinafkah lahir bathin;6.Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat masihdibawah umur ( 6 bulan )dan sejak tanggal 2 Juli 2011 secara paksa telahdibawah oleh Tergugat tanpasepengetahuan Penggugat hingga sampai sekarangPenggugat tidak dapatmemberikan ASInya sebagai hak mutlak si anaksebagaimana di atur dalamKeputusan menteri Kesehatan No. 450/Menkes

(Vide Jawaban Tergugat Point 5 ).6.Bahwa, untuk jawaban Nomer 6 dari Tergugat iniadatah tidak benarsebagaimana hal tersebut dibawah ini ;Bahwa, terkait pemberian ASI, tetah jelas dan nyataserta diatur secara13tegas dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.450 / Menkes / SK I 1V / 2004 tentang pemberianASI ( Air Susu lbu secara eksktusif bagi bayi diIndonesia Jo.

psikologis Si anak tersebutapalagi sianak tersebut tidakmendapat ASI ( Air susu ibu ) serta curahan kasihsayang yang cukup danlayak ~~ dari Penggugat selaku Ibunya yang manatindakan dari Tergugat inisangat Sangatlah tidak dibenarkan bahkanbertentangan dengan aturanhukum sebagaimana berdasarkan Ketentuan Pasal 156 AKompilasi HukumIslam yang berbunyi ; i Anak yang, belum mumayyiz.atau belum berusia 12tahun, berhak mendapatkan Hak Asuh/hadlonah dariibunya serta suratkeputusan Menteri Kesehatan No450/Menkes

secarapaksa Anak yang masihdibawah umur tesebut tanpa seijin dan sepengetahuandari Penggugat selakuIbunya pada tanggat 2 Juli 2011 hingga saat ini,bagaimana Penggugat dapatmemberikan perhatian, kasih sayang pada anak jikatelah dihalang halangibahkan diputuskan oleh TergugatBahwa, berdasarkan Ketentuan Pasal 156 A,K,qmoilasi Hukum Islam, yangberbunyi ; Anak yang belum mumayyiz atau belumberusia diatas 12 tahun,berhak mendapatkan Hak asuh/hadlonah dari ibunyaserta Surat keputusanMenteri Kesehatan No 450/Menkes

(Bukti T43):Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/108/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Peserta WajibKerja Dokter Spesialis Angkatan Pertama tahun 2017. (Bukti T44);Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/196/2017 tanggal 11 April 2017 tentang Peserta Wajib KerjaDokter Spesialis Angkatan Kedua tahun 2017. (Bukti T45):Halaman 55 dari 68 halaman.

Putusan Nomor 62 P/HUM/20184647484950515253Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/337/2017 tanggal 10 Juli 2017 tentang Peserta Wajib KerjaDokter Spesialis Angkatan Ketiga tahun 2017. (Bukti T46):Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/409/2017 tanggal 24 Agustus 2017 tentang Peserta WajibKerja Dokter Spesialis Angkatan Keempat tahun 2017.

(Bukti T47):Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/601/2017 tanggal 13 November 2017 tentang Peserta WajibKerja Dokter Spesialis Angkatan Kelima tahun 2017. (Bukti T48);Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/50/2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang Peserta Wajib KerjaDokter Spesialis Angkatan Keenam tahun 2018.

(Bukti T49):Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/135/2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Peserta Wajib KerjaDokter Spesialis Angkatan Ketujuh tahun 2018. (Bukti T50);Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/278/2017 tanggal 24 Mei 2018 tentang Peserta Wajib KerjaDokter Spesialis Angkatan Kedelapan tahun 2018.

(Bukti T51);Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/396/2017 tanggal 23 Juli 2018 tentang Peserta Wajib KerjaDokter Spesialis Angkatan Kesembilan tahun 2018. (Bukti T52):Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07IMENKES/523/2017 tanggal 20 September 2018 tentang Peserta WajibKerja Dokter Spesialis Angkatan Kesepuluh tahun 2017.

Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp 10.000,perkeping;Bahwa sebelumnya Terdakwa telah berhasil menjual 9 (Sembilan) kepingobat jenis carnophen zenith dengan total hasil penjualan sebesar Rp360.000, namun telah Terdakwa gunakan untuk beli rokok dan makan dantersisa Rp 178.000, yang selanjutnya dijadikan barang bukti;Bahwa Terdakwa dalam menjual obat jenis carnophen tersebut tidakmemiliki ijin dan tidak memiliki keahlian khusus dibidang farmasisebagaimana dimaksud dalam PERMENKES RI nomor 889/ MENKES

Hakim memerintahkankepada Penuntut Umum untuk membacakan keterangan Ahli tersebut yangpada pokoknya sebagai berikut :Bahwa ahli menerangkan Pekerjaan Kefarmasian adalah perbuatantermasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan,penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atasresep dokter, pelayanan informasi obat, dan obat tradisional sesuai denganPasal 98 Ayat (2) dan Ayat (8) Undang undang Nomor 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan dan PERMENKES RI Nomor 889 / MENKES

izin sesuai tempat tenagakefarmasian bekerja, surat izin sebagaimana dimaksud diatas berupaSIPA bagi apoteker penanggungjawab difasilitas pelayananoOkefarmasian.o SIPA bagi apoteker pendamping difasilitas pelayanankefarmasian.o SIKA bagi apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasiandifasilitas produksi atau fasilitas distribusi/pelayanan.o SIK TTK bagi tenaga teknis kefarmasian yang melakukanpekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian. sesuaidengan PERMENKES REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 889/ MENKES

/ PER / V / 2011, tentang Registrasi, Izin Praktikdan ijin kerja Tenaga Kefarmasian (Bab V bagian kesatu pasal17 ayat 1 dan 2).Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2016/PN.RtaBahwa ahli menerangkan tidak semua orang diperbolehkan melakukankefarmasian tanpa memiliki keahlian dan kewenangan, syarat danketentuan tenaga kefarmasian sudah diatur dalam PERMENKES RI Nomor889 / MENKES / PER / V / 2011 tentang registrasi, izin praktik dan izinkerja tenaga kefarmasian ;Bahwa ahli menerangkan untuk

Teguh Prihnmono, MH, NRP 63081014 dan diketahui oleh KepalaBidang Laboratorium Forensik Kombes Wahyu Marsudi, S.Si, M.Si, NRP69100378 maka didapatkan hasil sebagai berikut:Kesimpulan:Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB3236/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawasintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 118(seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No. 5 tahun 2020 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika

Teguh Prihmono, MH, NRP 63081014 dan diketahui oleh KepalaBidang Laboratorium Forensik Kombes Wahyu Marsudi, S.Si, M.Si, NRP69100378 maka didapatkan hasil sebagai berikut:Kesimpulan:Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB3236/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawasintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 118(Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No. 5 tahun 2020 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika

makasecara hukum dapat digunakan dalam pembuktian dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa dipersidangan, Majelis Hakim telah memperhatikansurat berupa Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1569/NNF/2020 tanggal25 Juni 2020 dengan kesimpulan:Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB3236/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawasintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 118(Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes

Teguh Prihnmono, MH, NRP 63081014 dan diketahui oleh KepalaBidang Laboratorium Forensik Kombes Wahyu Marsudi, S.Si, M.Si, NRP69100378 maka didapatkan hasil sebagai berikut:Kesimpulan:Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB3236/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawasintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 118(Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No. 5 tahun 2020 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika

ribu rupiah); Selanjutnya ketika terdakwa diinterogasi oleh pihak Kepolisian makaterdakwa mengakui bahwa obat daftar G jenis THD warna putih tersebutdiperoleh dengan cara Terdakwa membeli dari saksi SUKRI sehargaRp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) diMakassar dan terdakwamengakui telah mengedarkan/menjual obat daftar G sebanyak 20 (dua puluh)butir seharga Rp.100.000, (Seratus ribu rupiah) dan beberapa orang lain; Bahwa terdakwa tidak memilik izin edar sesuai dengan Permenkes RIno. 917/ Menkes

/ Per / X / 1993 yang telah di perbaiki dengan Permenkes RINo. 949 / Menkes / Per / VI / 2000 tentang penggolongan obat yang bertujuanuntuk meningkatkan keamanan dan ketetapan pengunaan serta pengmananDistribusi dalam membeli dan menjual obat Merk Y (obat Yesus).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal197 UU No. 36 tahun 2009 tentang KesehatanATAU:KEDUA:Bahwa terdakwa ISMAIL Bin ILHAM, pada Selasa tangal 09 Maret 2021sekitar Pukul 21.30 wita atau setidaktidaknya pada suatu

ribu rupiah); Selanjutnya ketika terdakwa diinterogasi oleh pihak Kepolisian makaterdakwa mengakui bahwa obat daftar G jenis THD warna putih tersebutdiperoleh dengan cara terdakwa membeli dari saksi SUKRI sehargaRp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) diMakassar dan terdakwamengakui telah mengedarkan/menjual obat daftar G sebanyak 20 (dua puluh)butir seharga Rp.100.000, (Seratus ribu rupiah) dan beberapa orang lain; Bahwa terdakwa tidak memilik izin edar sesuai dengan Permenkes RIno. 917/ Menkes

/ Per / X / 1993 yang telah di perbaiki dengan Permenkes RINo. 949 / Menkes / Per / VI / 2000 tentang penggolongan obat yang bertujuanuntuk meningkatkan keamanan dan ketetapan pengunaan serta pengmananDistribusi dalam membeli dan menjual obat Merk Y (obat Yesus).Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 196 Undang Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa danPenasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;Menimbang

/ Per / X / 1993 yang telah diperbaiki dengan Permenkes RI No. 949 / Menkes / Per / VI / 2000 tentangpenggolongan obat;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi danketerangan Terdakwa diperoleh fakta Terdakwa bukanlah seorang apoteker atauorang yang mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian maupun orangyang mempunyai jjin untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obatTRIHEXYPHENIDYL warna putin merek Y, serta Terdakwa juga tidak memilikikeahlian untuk melakukan praktik kefarmasian;

Bahwaberdasarkan SK Menteri Kesehatan No. 1332/Menkes/SK/X/2002 danPeraturan Menteri Kesehatan No. 1448/Menkes/Per/VI/2011 yang diberiiin untuk mendistribusikan / menjual / menyerahkan obat khususnya daftarG adalah pedagang besar farmasi (PBF) dan apotek, rumah sakit danPuskesmas.Perbuatan terdakwa melanggar pasal 197 Undangundang no. 36 tahun2009 tentang kesehatan.AtauKedua:Bahwa terdakwa Agus Trianto alias Pluto bin Samuji pada hari Kamistanggal 19 April 2018 sekitar jam 20.00 wib. atau setidaktidaknya

Bahwaberdasarkan SK Menteri Kesehatan No. 1332/Menkes/SK/X/2002 danPeraturan Menteri Kesehatan No. 1448/Menkes/Per/VI/2011 yang diberiiin untuk mendistribusikan / menjual / menyerahkan obat khususnya daftarG adalah pedagang besar farmasi (PBF) dan apotek, rumah sakit danPuskesmas.Perbuatan terdakwa melanggar pasal 196 UndangUndang No.36Ttahun 2009 tentang Kesehatan.Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwamenyatakan sudah mengerti dan memahaminya, dan Terdakwa/PenasihatHukumnya

keBPOM, sehingga tablet warna putin berlogo LL yang diedarkan olehTerdakwa tidak diproduksi oleh pabrikan resmi atau obat tanpa ijin edar;Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual obat daftar G tidak dibenarkankarena sebagaimana dimaksud Pasal 106 huruf i UU Nomor 36 Tahun2009, semua sSediaan farmasi sebelum diedarkan harus mempunyai nopendaftaran/ijin edar dan diproduksi oleh industri farmasi denganmenerapkan cara produksi obat yang baik (CPOB);Bahwa sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK /X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/VI/ 2011, yang berhak mendistribusikan, menjual danmenyerahkan daftar G adalah Pedagang Besar Farmasi, Apotik, RumahSakit dan Puskesmas;Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yangdiberi wewenang memberikan perijinan dan pembinaan sertapengendalikan dan pengawasan distribusi sediaan farmasi terhadapApotik, Rumah Sakit, Puskesmas dan Toko Obat adalah DinasKesehatan Propinsi, Kota, dan Kabupaten;Bahwa mengkonsumsi pil

dan sejak tahun 2011 PT Learderle tidakmemperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tablet double L yangdiedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi olehpabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu;Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kegiatan kefarmasianmenjual obat daftar G adalah tidak dibenarkan dan melanggar aturan hukumsebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No.36 Tahun 2009 TentangKesehatan;Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/V 2011 bahwa yang diberi ijin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;Bahwa sesuai dengan UndangUndang No.386 Tahun 2009 TentangKesehatan semua sediaan farmasi sebelum diedarkan harus mempunyainomor pendaftaran/ijin edar dan diproduksi oleh industri farmasi denganmenerapkan cara produksi obat yang baik (CPOB);Bahwa apabila seseorang

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/V /2011 bahwa yang diberi ijin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi untukmenjual pil double L kepada orang lain dan Terdakwa juga tidak memiliki ijindari pihak/pejabat yang berwenang;Bahwa benar ketentuan penggunanan obat yang termasuk dalam daftar Gyakni obat keras harus

15 Mei 2017;Menimbang, bahwa pil dobel L adalah tablet putih berlogo LL yang diijinkan resmi BPOM adalah obat dengan merk dagang ARTANE yangdiproduksi oleh PT Learderle masuk kategori obat keras atau daftar G dansejak tahun 2011 PT Learderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM,yang berarti tablet double L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenistablet yang tidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsudan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/V /2011 bahwa yang diberi ijin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalahPedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit dan Puskesmas danketentuan penggunaan obat yang masuk daftar G tersebut harus denganResep dokter, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual ataumengedarkan pil Dobel L tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatasMajelis Hakim berpendapat Terdakwa

dimintaHalaman 4 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pwdmenyaksikannya.Sebagaimana Berita acara pemeriksaan laboratoriskriminalistik oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, pada hariKamis, tanggal Lima November 2000 Dua puluh, dengan kesimpulan setelahdilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik.Kesimpulan : BB5489/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatasadalah mengandung senyawa sintetis ABCHMINACA terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 86 (Delapan Puluh Enam) Peraturan Menkes

RI No 22 tahun2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang NarkotikaBB5490/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandungsenyawa sintetis ABFUBINICA terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 87dan mengandung senyawa sintetis 5FLUORO ADBICA terdaftar dalamGolongan (satu) Nomor urut 118 dalam Peraturan Menkes RI No 22 tahun2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang Republik Indonesia

RI No 22 tahun2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika BB5490/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandungsenyawa sintetis ABFUBINICA terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 87dan mengandung senyawa sintetis 5FLUORO ADBICA terdaftar dalamGolongan (satu) Nomor urut 118 dalam Peraturan Menkes RI No 22 tahun2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang Republik Indonesia

Kepolisian menemukanbarang tersebut saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI juga dimintamenyaksikannya.Sebagaimana Berita acara pemeriksaan laboratoriskriminalistik oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, pada hariKamis, tanggal Lima November 2000 Dua puluh, dengan kesimpulan setelahdilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikKesimpulan :berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawasintetis ABCHMINACA terdaftar dalam Golongan (satu) nomor urut 86(Delapan Puluh Enam) Peraturan Menkes

saksi RAKHMA SURYADEWAYANI juga diminta menyaksikannya.Menimbang bahwa sebagaimana Berita acara pemeriksaan laboratoriskriminalistik oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, pada hariSaksi, tanggal Lima November 2000 Dua puluh, dengan kesimpulan setelahdilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik.Kesimpulan : BB5489/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandungsenyawa sintetis ABCHMINACA terdaftar dalam Golongan (Satu) nomorurut 86 (Delapan Puluh Enam) Peraturan Menkes

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 522/MENKES/V/2008. Menerangkan dan menjelaskan bahwa penunjukan laboratorium pemeriksaan narkotika dan psikotropika sudah ditetapkan.b, Di dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang petunjuk tekhnis Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika projustitia. Dimana di dalamnya mengatur tentang klasifikasi dan aturan pelaksanaan tes urine.C.

Dalam fakta persidangan Saksi Ahli saat melakukan test urine tidak sesuai dengan prosedur yang diatur Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang petunjuk tekhnis Laboratoriumpemeriksaan Narkotika dan Psikotropika projustitia.e.

Bahwa terhadap keberatan ad.1, tidak dapat diterima, karena Hakim tidak terikatdengan Surat Keterangan Ahli, sekalipun pemeriksaan urine Terdakwa hanya menggunakan One Step Methamphetamine Test Strip dengan hasil positif mengandungMethamphetamine dan tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang petunjuk tekhnis Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, namun dari keterangan para Saksi dan Terdakwasetelah dihubungkan dengan alat bukti

Hadji Kalla Commercial Car Cabang Urip Sumohardjo Jalan Urip Sumohardjo 227 makassar dengan nomor SPK 220-IA00667 tanggal 20 Februari 2015;

3. 1 (satu) berkas fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor: HK.02.02 / MENKES/ 235 / 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan nomor: 031 / MENKES / SK / II / 2014 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan

Hadji Kalla Commercial Car Cabang Urip Sumohardjo Jalan UripSumohardjo 227 makassar dengan nomor SPK 220IA00667 tanggal 20Februari 2015;3. 1 (Satu) berkas fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia nomor : HK.02.02 / MENKES/ 235 / 2014tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan nomor :031 / MENKES / SK / Il / 2014 tentang Alokasi Anggaran DanaHalaman 2 dari 79 Putusan Nomor 06/Pid.SusTPK/2020/PN Mnk.Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan

DWI SABARDIANA; Bahwa Sumber dana yang digunakan oleh dinas Kesehatan kabupatensorong selatan untuk mengadakan puskemas keliling berasal dari dana bantuankementerian Kesehatan RI kepada dinas Kesehatan kabupaten sorong selatan.Penetapan dinas Kesehatan kabupaten sorong selatan sebagai penerima alokasidana tugas pembantuan diuangkan dalam keputusan Menteri Kesehatan republikIndonesia nomor : HK.02.02/MENKES/235/2014 tentang perubahan kedua ataskeputusan Menteri keehatan nomor : 03/MENKES/SK/II/2014

Hadji Kalla Commercial Car Cabang Urip Sumohardjo Jalan Urip Sumohardjo227 makassar dengan nomor SPK 220IA00667 tanggal 20 Februari 2015;3. 1 (Satu) berkas fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia nomor : HK.02.02 / MENKES/ 235 / 2014 tentangPerubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan nomor : 031 / MENKES /SK / Il / 2014 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekosentrasi dan TugasHalaman 41 dari 79 Putusan Nomor 06/Pid.SusTPK/2020/PN Mnk.Pembantuan Pelaksanaan

Bahwa benar pada tahun 2014, Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatanmemperoleh bantuan dana APBN melalui Alokasi Anggaran Tugas PembantuanHalaman 46 dari 79 Putusan Nomor 06/Pid.SusTPK/2020/PN Mnk.Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebesar Rp4.000.000.000,00(empatmilyar rupiah) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor : HK.02.02/MENKES/235/2014 tentang PerubahanKedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 031/MENKES/SK/II/2014tentang Alokasi Anggaran

Hadji Kalla Commercial Car Cabang Urip Sumohardjo Jalan UripSumohardjo 227 makassar dengan nomor SPK 220IA00667 tanggal 20Februari 2015;3. 1 (Satu) berkas fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia nomor : HK.02.02 / MENKES/ 235 / 2014tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan nomor : 031 /MENKES / SK / II / 2014 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekosentrasi danTugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan diProvinsi dan Kabupaten /

Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1267/Menkes/SK/XII/1 995Bahwa telah semestinya demi Pengadilan menghargai ketentuantersebut sebagai hukum yang mengikat, dengan perkataan lain dayaHal 8 dari 14 hal. Put.

SuratKeputusan Menteri Kesehatan RI No. 1267/Menkes/SK/XI/1995 JoSurat Edaran Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan Rltertanggal 12 April 1999 No. HK.OO.SJ.0822; Bahwa pertimbangan hukum Hakim Pertama tersebut sangatlah kelirudalam penerapan tentang hal dan alasan sebagai berikut:a. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden tertanggal 12 Juli No. 48Tahun 1995 Jo. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.126/Menkes/SK/XI/1995 Jo. Surat Edaran Sekretaris JenderalHal 9 dari 14 hal. Put.

SuratKeputusan Menteri Kesehatan RI No. 1267/Menkes/SK/XIV1995 Jo.Surat Edaran Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan RI tertanggal12 April 1999 No HK.OO.SJ.SE.V.0822 Bahwa perihal Surat Edaran Sekretaris Jenderal Departemen KesehatanRI tertanggal 12 April 1999 No HK.OO.SJ.SE.V.0822 tersebut adalahdibuat oleh instansi yang berwenang, surat edaran mana juga telahdisampaikan sebagai tembusan kepada Menteri Kesehatan serta instansilain yang berkompeten termasuk kepada Termohon Kasasi Il/Terbanding

Pengetahuan dankehendak dalam hal ini adalah untuk mengedarkan obatobatan dengan tanpaijin;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan sediaan farmasi dan alat kesehatanhanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputuasan Menkes No. 1332 / Menkes/ SK / X/ 2002 dan Peraturan Menkes No. 1448 / Menkes / Per / VI / 2011 yangdiberi ijin untuk mendistribusikan / menjual / menyerahkan obatobat khususnyadaftar

Soeharto Heerdjan dan menghasilkan suratkesepakatan bercerai dan selanjutnya telah dikeluarkan Keputusan MenteriKesehatan Nomor KP.04.02/MENKES/164/2018 tentang Izin Untuk MelakukanPerceraian tanggal 6 April 2018(Bukti;9.

berdasar dan tidak melawanhukum, maka gugatan Penggugat patut untuk diterima dan diperiksa;Bahwa, karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil maka berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1990 bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai harusmendapatkan surat izin dari atasannya maka untuk memenuhi Ketentuan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990,Penggugat sudah memperoleh izin atasan KP.04.02/MENKES

Menkes / 164 / 2018 tertanggal 6 April 2018 dan setelah dicocokandengan aslinya ternyata sama serta bermaterai cukup, selanjutnya di beritanda bukti P.6B.Bukti Saksi:1.

yang menggunakan hukum acara perdata khusus yaitu mengenaiperselisihnan dalam rumah tangga, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian ;Halaman 9 dari 15Halaman, Putusan No 1500/Pdt.G/2018/PA.JBMenimbang, Bahwa karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil makaberdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai harusmendapatkan surat izin dari atasannya maka, Penggugat sudah memperoleh izinatasan KP.04.02/MENKES

Pengetahuan dankehendak dalam hal ini adalah untuk mengedarkan obatobatan dengan tanpaijin;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan sediaan farmasi dan alat kesehatanhanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputuasan Menkes No. 1332 / Menkes/ SK / X / 2002 dan Peraturan Menkes No. 1448 / Menkes / Per / VI/ 2011 yangdiberi ijin untuk mendistribusikan / menjual / menyerahkan obatobat khususnyadaftar

Kepala Instalasi LaboratoriumRumah Sakit Parepare yang menyatakan urine Pemohon Kasasi positifNarkoba jenis Amphetamine, bukanlah suatu lembaga yang ditunjuk olehKeputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/Menkes/SK/V1I/2012 untuk melakukan dan memeriksa urine para penggunaNarkotika dalam rangka penyelidikan dan penyidikan, sehingga hasilnyatidak Pro Justitia.

Dengan demikian hasil tes urine Rumah Sakit TK IV Dr.Samratulangi Parepare Nomor SKN/049/V1/2015 tanggal 29 Juni 2015tidak bisa dijadikan petunjuk atau barang bukti dalam perkara PemohonKasasi.Bahwa terhadap surat bukti yaitu berupa Berita Acara PemeriksaanLaboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1534/NNF/VII/2015 tanggal 1 Juli2015 yang dikeluarkan oleh instansi yang diberikan kewenangan sesuaiKeputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 522/Menkes/SKA/I/2008 tanggal6 Juni 2008 yaitu hasil pemeriksaan darah

Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Parepare yang tidakmempunyai kKewenangan melakukan pemeriksaan spesimen dan bahanbaku Narkotika dan Psikotropika khusus.> Bahwa Laboratorium Forensik yang ditunjuk oleh Kepmenkes Nomor194/Menkes/SK/VI/2012 tentang petunjuk Laboratorium PemeriksaanNarkotika dan Psikotropika di Makassar adalah Pusat LaboratoriumForensik Polri Cabang Makassar, Balai Besar Kesehatan Makassar JalanPerintis Kemerdekaan KM 11, Tamalanrea, Makassar dan BalaiPemeriksa Obat dan Makanan

cmbekas isian Narkotika jenis sabusabu adalah milik Pemohon Kasasi yangpernah digunakan untuk menghisap Narkotika jenis sabusabu samasekali tidak dihadirkan sebagai barang bukti di depan persidangansehingga dianggap tidak ada atau tidak sah.Bahwa terhadap surat bukti yaitu berupa Berita Acara PemeriksaanLaboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1534/NNF/VII/2015 tanggal 1 Juli2015 yang dikeluarkan oleh instansi yang diberikan kewenangan sesuaiKeputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 522/Menkes

/SKA/I/2008 tanggal 6 Juni 2008 yaitu hasil pemeriksaan darah milikPemohon Kasasi hasilnya tidak ditemukan bahan Narkotika (Negatif).> Bahwa dalam perkara Pemohon Kasasi barang bukti berupa surat yangdiajukan dalam persidangan tidak sesuai ketentuan hukum (sesuaidengan ketentuan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor522/Menkes/SKA/I/2008 tanggal 6 Juni 2008, (sehingga alat buktitersebut harus diabaikan) sementara surat bukti yang lain hasilnyanegatif.IV.

Hasil pemeriksaan POSITIF 5FPB22 terdaftar dalamNarkotika Golongan nomor urut 137 (Seratus tiga puluh tujuh) dalamperaturan Menkes RI No. 22 tahun 2020 tentang perubahanpenggolongan narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009tentang Narkotika.

Hasil pemeriksaan POSITIF 5FPB22 terdaftar dalamNarkotika Golongan nomor urut 137 (Seratus tiga puluh tujuh) dalamperaturan Menkes RI No. 22 tahun 2020 tentang perubahanpenggolongan narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009tentang Narkotika.Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk Memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis tembakaugorila dan seharihari Terdakwa belum memiliki pekerjaan dan bukanbekerja di bidang kesehatan atau memiliki keilmuan, pengetahuan

Hasil pemeriksaan POSITIF 5FPB22 terdaftar dalamNarkotika Golongan nomor urut 137 (Seratus tiga puluh tujuh) dalamperaturan Menkes RI No. 22 tahun 2020 tentang perubahanpenggolongan narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009tentang Narkotika.Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untukmengkonsumsi atau menyalahgunakan Narkotika jenis tembakau goriladan seharihari Terdakwa belum memiliki pekerjaan dan bukan bekerja dibidang kesehatan atau memiliki keilmuan, pengetahuan yangmemerlukan

Hasil pemeriksaan POSITIF 5FPB22terdaftar dalam Narkotika Golongan nomor urut 137 (Seratus tiga puluh tujuh)dalam peraturan Menkes RI No. 22 tahun 2020 tentang perubahanpenggolongan narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut diatas apabila dikaitkan satu dengan yang lain, Majelis Hakim memperoleh faktafakta hukum sebagai berikut : Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 12.30.WIBTerdakwa

Hasil pemeriksaan POSITIF5FPB22 terdaftar dalam Narkotika Golongan nomor urut 137 (seratus tigapuluh tujuh) dalam peraturan Menkes RI No. 22 tahun 2020 tentang perubahanpenggolongan narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika;Menimbang bahwa Terdakwa mengakui bahwa Tembakau Gorila tersebutadalah miliknya, namun kepemilikan Terdakwa terhadap Tembakau Gorilatersebut tanpa dilengkapi adanya ijin dari pihak yang berwenang;Menimbang, bahwa sebagaimana dalam UndangUndang No. 35 Tahun2009