penetapan;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini,maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkaraini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong tanggal 15Nopember 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiajukan ke Pengadilan Agama Sorong sesuai dengan ketentuan peraturanperUndangUndangan, maka secara formil, permohonan Pemohon danPemohon II dapat diterima;Halaman 5 dari 10 halaman,Penetapan Nomor 0103/Padt.P/2017/PA.SrogMenimbang

penetapan;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini,maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkaraint;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong tanggal 15Nopember 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiajukan ke Pengadilan Agama Sorong sesuai dengan ketentuan peraturanperUndangUndangan, maka secara formil, permohonan Pemohon danPemohon II dapat diterima;Halaman 5 dari 10 halaman,Penetapan Nomor 0087/Padt.P/2017/PA.SrogMenimbang

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahalikhwalsebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti Pl, P2 yang telahbermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan Asli SuratKeterangan dari KUA Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo denganNomor KK.15.7.3

KPG, tanggal 14 Maret 2013 ini dilakukantanpa hadirnya Tergugat (Bij Verstek);Bahwa setelah masuk pada acara Pemeriksaan Saksi,karena alasan Tekhnis, Penggugat secara lisan mengajukanpermohonan Pencabutan Gugatan Perkara Perdata Nomor53/ Pdt. G/ 2013/ PN.

Memiliki sikap mental yang baik, jujur, bertanggung jawab, dan dapatdipercaya;Pendidikan minimal SLTA;Memiliki kemampuan dibidang administrasi dan kKeuangan;Dapat diterima oleh masyarakat;Bukan Pegawai Negeri, staf kKecamatan atau aparat desa;~o9 29 5Mempunyai cukup waktu dan kesungguhan.Halaman 4 dari 61, Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2015/PT GTO.Bahwa berdasarkan Penjelasan V dalam buku Petunjuk Tekhnis Operasional(PTO) PNPMM.Pd., pada point 5.2.3 bahwa tugas dan tanggung jawab UPKadalah Unit Pengelola

rupiah);Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, kas SPKP UPK PNPM ManadiriPerdesaan Kecamatan Kwandang menjadi tidak mencukupi untuk dilakukanpencairan dana perguliran SPKP, yang seharusnya dilakukan pada akhir bulanMei 2014, sehingga tidak bisa menggulirkan dana SPKP kepada kelompokperempuan yang proposal pinjamannya telah disetujui, yang berakibatkepentingan masyarakat menjadi tidak terlayani;Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar Petunjuk Teknis OperasionalPenjelasan V dalam buku Petunjuk Tekhnis

,pada point 5.2.3 tentang kriteria pengurus UPK bahwa Terdakwa harus Memilikisikap mental yang baik, jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya;Bahwa Selain itu perbuatan Terdakwa juga telah melanggar Petunjuk TeknisOperasional Penjelasan V dalam buku Petunjuk Tekhnis Operasional (PTO)PNPMM.Pd., pada point 5.2.3 tentang tugas dan tanggung jawab UPK adalahUnit Pengelola Kegiatan yang dijabarkan dalam Standar Operasional danProsedur (SOP) UPK Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, damaBAB

,pada point 5.2.3 tentang kriteria pengurus UPK bahwa Terdakwa harus Memilikisikap mental yang baik, jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya;Bahwa Selain itu perbuatan Terdakwa juga telah melanggar Petunjuk TeknisOperasional Penjelasan V dalam buku Petunjuk Tekhnis Operasional (PTO)Halaman 28 dari 61, Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2015/PT GTO.PNPMM.Pd., pada point 5.2.3 tentang tugas dan tanggung jawab UPK adalahUnit Pengelola Kegiatan yang dijabarkan dalam Standar Operasional danProsedur (SOP

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahalikhwalsebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon I telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti Pl, yang telahbermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan Asli SuratKeterangan dari KUA Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo denganNomor KK.15.7.3/

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahalikhwalsebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon I telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon IJ makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon Idan Pemohon II telah mengajukan alat bukti Pl, P2 dan P3 yangtelah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan AsliSurat Keterangan dari KUA Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo denganNomor: KK

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahalikhwalsebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I danPemohon IT pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti Pl, P2 yang telahbermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan Asli SuratKeterangan dari KUA Kecamatan Sumbermalang, Kabupaten Situbondodengan Nomor KK.15.7.15

Rizki Adhi Perkasa;Bahwa setelah dilakukan tahapan evaluasi penilaian administrasi,oa fF fb >evaluasi tekhnis, evaluasi penilaian harga dan evaluasi penilaiankualifikasi, maka Jajang, SKM, MSi selaku Ketua Panitia PengadaanBarang/Jasa menetapkan PT.

Sahroni S.H., M.H.Kes memerintahkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Jajang, SKM,MSi selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan untuk hadir padapertemuan di Rumah Makan Telaga Seafood Cikarang KabupatenBekasi, dan di dalam pertemuan tersebut dr. Sahroni SH.

Rizki Adhi Perkasa;Bahwa setelah dilakukan tahapan evaluasi penilaian administrasi,oa fF we NY >evaluasi tekhnis, evaluasi penilaian harga dan evaluasi penilaiankualifikasi, maka Jajang, SKM, MSi selaku Ketua Panitia PengadaanBarang/Jasa menetapkan PT.

Rizki Adhi Perkasa;Bahwa setelah dilakukan tahapan evaluasi penilaian administrasi,Oo RF wDevaluasi tekhnis, evaluasi penilaian harga dan evaluasi penilaiankualifikasi, maka Jajang, SKM, MSi selaku Ketua Panitia PengadaanBarang/Jasa menetapkan PT.

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang wakiu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P1 dan P2 yang telahbermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan Asli SuratKeterangan dari Kepala , Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondodengan Nomor 145

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahalikhwalsebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk mem buktikan dalildalil permohonannyaPemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti Pl yang telahbermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan Asli SuratKeterangan dari KUA Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo denganNomor KK.15.7.11

Aldin Bulen,SH., setelah menggantikan Konsultan Pengawas sebelumnya dari CVPersada Consultan dengan staf Tekhnis Ir. Muh. Syahrun, yang bekerjapada bulan Juni s.d. Juli 2006, namun tidak melanjutkan pekerjaanpengawasan karena Drs. H.

M.Si serta staf Tekhnis : M. Taslim, ST., danUsman Basti, ST., sebagai pengawas pada proyek yang dikerjakan oleh PTHasco, maupun oleh Konsultan Pengawas dari CV Jasa Indah Konsultandengan Direktur Ir. Mariani, serta staf Tekhnis : Ir. Hadi Siswanto dan AmriKasriadi sebagai Pengawas pada proyek yang dikerjakan oleh PT Ghassani,dimana laporanlaporan tersebut tidak ditandatangani oleh pihak terkaitantara lain Konsultan Pengawas, Pengelola Teknis dari Dinas Tata RuangPemukiman yaitu Ir.

No. 198 K/Pid.Sus/2012F43/KU/2006 tanggal 17 Mei 2006, namun pada kenyataannya CV Oval Planbaru bekerja sebagai Konsultan Pengawas pada akhir Juli 2006, setelahmenggantikan Konsultan Pengawas dari CV Darma Citra Utama Consultandengan Staf Tekhnis Ir. Syamsudding Cumming yang bekerja pada bulanJuni s.d. Juli 2006, namun tidak melanjutkan pekerjaan pengawasan karenaDrs. H.

Aldin Bulen, SH., setelah menggantikan Konsultan Pengawassebelumnya dari CV Persada Consultan dengan staf Tekhnis Ir. Muh.Syahrun, yang bekerja pada bulan Juni s.d. Juli 2006, namun tidakmelanjutkan pekerjaan pengawasan karena Drs. H. Muhammad NatsirIsmail, M.Pd. tidak memperkenankan lagi karena terdapat temuan pekerjaanpondasi poer tidak sesuai dengan spesifikas!

M.Si serta staf Tekhnis : M. Taslim, ST., danUsman Basti, ST., sebagai pengawas pada proyek yang dikerjakan oleh PTHasco, maupun oleh Konsultan Pengawas dari CV Jasa Indah Konsultandengan Direktur Ir. Mariani, serta staf Tekhnis : Ir. Hadi Siswanto dan AmriKasriadi sebagai Pengawas pada proyek yang dikerjakan oleh PT Ghassani,dimana LaporanLaporan tersebut tidak ditandatangani oleh pihak terkaitantara lain Konsultan Pengawas, Pengelola Teknis dari Dinas Tata RuangPemukiman yaitu Ir.

Perbuatanterdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagaie Bahwa Program Persertifikatan Tanah Proyek Nasional Agraria (PRONA)merupakan program Badan Pertanahanan Nasional Republik Indonesiaberdasarkan surat Deputi Hak tanah dan pendaftaran tanah BPN RI Nomor :963310 D.II tanggal 28 Maret 2008 tentang Petunjuk Tekhnis Prona yangdipakai untuk kegiatan tahun 2008 dan tahun 2009, yang tujuannya untukmemberi pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yangsederhana, mudah, cepat, dan murah

APBN) yang sudah dianggarkan dalam Daftar IsianPelaksanaan Anggaran (DIPA) BPN wiliayah kabupaten Bangli tahunanggaran 2008 dengan anggaran sebesar Rp. 290.000.000, (dua ratusSembilan puluh juta rupiah) untuk 1.000, (seribu) bidang sertifikat dantahun anggaran 2009 dengan biaya sebesar Rp. 290.000.000, (dua ratussembilan puluh juta rupiah) untuk 1.000, (seribu) bidang sertifikat, semuadana pada 2 (dua) tahun anggaran tersebut diperuntukan untuk kegiatanyang sebagaimana disebutkan dalam Petunjuk Tekhnis

Kintamani atau yang menurut pikiranorang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan denganjabatannya yang dilakukan terdakwa dengan caracara dan rangkaianperbuatan antara lain sebagai berikut :Bahwa Program Persertifikatan Tanah Proyek Nasional Agraria (PRONA)merupakan program Badan Pertanahanan Nasional Republik Indonesiaberdasarkan surat Deputi Hak tanah dan pendaftaran tanah BPN RI Nomor :963310 D.II tanggal 28 Maret 2008 tentang Petunjuk Tekhnis Prona yangdipakai untuk kegiatan tahun

Sehingga uang yang diterima oleh terdakwasebesar Rp. 336.678.000, (tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratustujuh puluh delapan ribu rupiah) dari 8 (delapan) Desa yang sebelumnyatelah dijanjikan dan telah diberikan tabel biaya dari terdakwa untukkegiatan prona tahun 2008 dan tahun 2009, adalah telah bertentangandengan Surat Badan Pertanahanan Nasional Republik Indonesia Nomor :963310 D.II tanggal 28 Maret 2008 tentang Petunjuk Tekhnis Pronatahun anggaran 2008 dan tahun anggaran 2009 ; e Bahwa terdakwa

negara atau perekonomian negara, sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 ;2 Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesarRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 ( tiga) bulan kurungan,dengan perintah Terdakwa untuk ditahan ;3 Menyatakan barang bukti :a1 (satu) buah buku Petunjuk Tekhnis

Terdakwa Sanusi bin Madnur,dengan pidana penjara selama (satu)tahun dan pidana denda sebesarRp.50.000.000,00 (ima puluh jutarupiah), dengan ketentuan jika dendatersebut tidak dibayar diganti denganpidana kurungan selama (satu) bulan;3 Menetapkan masa penahanan yang telahdijalankan oleh Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahandengan jenis penahanan kota ;5 Memerintahkan barang bukti berupafotokopi dari suratsurat :1 (satu) buah buku Petunjuk Tekhnis

Bantuan Keuangan Kepada Desa seProvinsi Banten Tahun Anggaran 2009 ;1 (satu) buah buku Peraturan Gubernur Banten Nomor 20 Tahun 2009 tentangPedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Desa seProvinsi Bantendan Keputusan Gubernur Nomor 147.25.05/Kep.452HUK/2009 tentangPemberian Bantuan Keuangan Kepada Desa seProvinsi Banten TahunAnggaran 2009 ;Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DesaNomor : 902/1710BPPMD/2009 tentang Petunjuk Tekhnis BantuanKeuangan Kepada Desa seProvinsi

Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan ;3.Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat sertamartabatnya;4.Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan kota ;5.Memerintahkan agar barang bukti berupa :a1 (satu) buah buku Petunjuk Tekhnis Bantuan Keuangan Kepada DesaseProvinsi Banten Tahun Anggaran 2009 ;1 (satu) buah buku Peraturan Gubernur Banten Nomor 20 Tahun 2009tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Desa SeProvinsi Banten dan Keputusan

ASTUL yang terlampir Daftar Kayu Olahan(DKO) Nomor: IDK.03.14 DKO, Surat Keterangan Tempat PenampunganGudang Terdaftar: 1503.14/503.11/IX/2015 tanggal 28 September 2015 danFotocopy Kartu Tenaga Tekhnis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, 1 (Satu)unit Mobil Truck Merk Hino warna Hijau BA 9246 ZU bermuatan kayu olahan, 1(Satu) lembar STNK Mobil Truck merk HINO warna Hijau BA 9246 ZU, 1 (Satu)lembar Kartu Pengawasan An.

ASTUL yang terlampirDaftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: IDK.03.14 DKO, Surat KeteranganTempat Penampungan Gudang Terdaftar: 1503.14/503.11/IX/2015 tanggal28 September 2015 dan Fotocopy Kartu Tenaga Tekhnis PengelolaanHutan Produksi Lestari, 1 (Satu) unit Mobil Truck Merk Hino warna Hijau BA9246 ZU bermuatan kayu olahan, 1 (Satu) lembar STNK Mobil Truck merkHINO warna Hijau BA 9246 ZU, 1 (Satu) lembar Kartu Pengawasan An.Roni Atila dengan BA 9246 ZU Mobil Truck merk HINO yang dikeluarkanoleh DINAS PERHUBUNGAN

No. 1310K/PID.SUS/200936.1 (satu) Bundel Surat Keputusan Sekda Kabupaten GarutNo. 800/Kep.1166/UM tanggal 1 Mei 2007 tentang Penunjukkan PejabatPengelola Tekhnis Kegiatan, Pengelola Keuangan/Pembantu Bendahara/Pengelola Administrasi dan Pengelola tekhnis Kegiatan pada SetdaKabupaten Garut TA 2007 (foto copy) ;37.1 (satu) Bundel Surat Keputusan Sekda Kabupaten GarutNo. 8090/Kep.1112/UM tanggal 3 Januari 2007 tentang PenunjukkanPejabat Pengelola Tekhnis Kegiatan, Pengelola Keuangan/PembantuBendahara

Dede Rohmat (asli) ;1 (satu) Bundel Surat Keputusan Sekda Kabupaten Garut No.800/Kep.1166/UM tanggal 1 Mei 2007 tentang Penunjukkan PejabatPengelola Tekhnis Kegiatan, Pengelola Keuangan/Pembantu Bendahara/Pengelola Administrasi dan Pengelola tekhnis Kegiatan pada SetdaKabupaten Garut TA 2007 (foto copy) ;1 (satu) Bundel Surat Keputusan Sekda Kabupaten Garut No.8090/Kep.1112/UM/ tanggal 3 Januari 2007 tentang Penunjukkan PejabatPengelola Tekhnis Kegiatan, Pengelola Keuangan/Pembantu Bendahara/Pengelola

Administrasi dan Pengelola tekhnis Kegiatan pada SetdaKabupaten Garut TA 2007 (foto copy) ;Kegiatan pada Setda Kabupaten Garut TA 2007 (foto copy) ;1 (satu) Bundel Surat pendelegasian Penandatanganan SPM dari Drs.H.A.

Dede Rohmat (asli) ;36.1 (satu) Bundel Surat Keputusan Sekda Kabupaten Garut No.800/Kep.1166/UM tanggal 1 Mei 2007 tentang Penunjukkan PejabatPengelola Tekhnis Kegiatan, Pengelola Keuangan/Pembantu Bendahara/Pengelola Administrasi dan Pengelola tekhnis Kegiatan pada SetdaKabupaten Garut TA 2007 (foto copy) ;37.1 (satu) Bundel Surat Keputusan Sekda Kabupaten Garut No.8090/Kep.1112/UM/ tanggal 3 Januari 2007 tentang Penunjukkan PejabatPengelola Tekhnis Kegiatan, Pengelola Keuangan/Pembantu Bendahara

/Pengelola Administrasi dan Pengelola tekhnis Kegiatan pada SetdaKabupaten Garut TA 2007 (foto copy) ;38.Kegiatan pada Setda Kabupaten Garut TA 2007 (foto copy) ;Hal. 39 dari 50 hal.

Bungo ;Bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh penambang dari golongan mineral logamadalah mengajukan permohonan dengan melengkapi persyaratan administrasi,tekhnis serta data pendukung lainnya yang ditujukan kepada Bupati selaku KepalaDaerah ;Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin pertambangan dariBupati adalah bukti penguasaan lahan/kepemilikan lahan, surat dukungan darimasyarakat setempat/Rio (Kepala Desa), Rekomendasi dari Camat setempat, danAbalisa mengenai UKLUPL/AMDAL/Rekomendasi

Lingkungan ;Bahwa untuk Usaha penambangan yang dilakukan oleh Badan Usaha, harusmemenuhi syarat Administrasi, Tekhnis, dan Finansial ;Bahwa selanjutnya para penambang harus mematuhi peraturan dan perundangundangan di bidang K3 (Kesehatan Keselamatan Kerja) lingkungan dan membayariuran tetap dan Royalty ;Bahwa berdasarkan UU RI Nomor 04 Tahun 2009, yang berhak mendapatkan ijinpenambangan rakyat adalah Perseorangan, Koperasi dan Kelompok Masyarakat ;Bahwa yang dimaksud dengan IUP adalah izin untuk

Centrifugal Pump dan 1(satu) pentolan emas dibalut plastik warna hitam dan dibungkus uang kertas Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah) ;Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin pertambangan dari Bupatiadalah bukti penguasaan lahan/kepemilikan lahan, surat dukungan dari masyarakatsetempat/Rio (Kepala Desa), Rekomendasi dari Camat setempat, dan Abalisa mengenaiUKLUPL/AMDAL/Rekomendasi Lingkungan ;Bahwa untuk Usaha penambangan yang dilakukan oleh Badan Usaha, harus memenuhisyarat Administrasi, Tekhnis

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalampenetapan ini, maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acarapersidangan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong tanggal 15Nopember 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon Il makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiajukan ke Pengadilan Agama Sorong sesuai dengan ketentuan peraturanperUndangUndangan, maka secara formil, permohonan Pemohon danPemohon II dapat diterima;Halaman 5 dari 10 halaman,Penetapan Nomor 0070/Padt.P/2017/PA.SrogMenimbang

Sawit Program K2I dan Gubernur Riau telahmenetapkan Lokasi Lahan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit berdasarkanKeputusannya Nomor : Kpts. 535.a/XI/2006 tanggal 3 Nopember 2006tentang, Penetapan Lokasi Lahan Pembangunan Perkebunan Kelapa SawitProgram K2I di Provinsi Riau.Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 2Tahun 2006 tanggal 8 Mei 2006 dan Keputusan Gubernur Riau Nomor :Kpts. 535.a/X1I/2006 tanggal 3 Nopember 2006, maka Kepala DinasPerkebunan Provinsi Riau membentuk Tim Tekhnis

berdasarkanKeputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor : 800.05/DisbunKS/889 tanggal 26 September 2006 tentang Pembentukan TimTeknis Pelaksana Program K2I Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun2006, dan Tim Tekhnis Menetapkan :a Term Of Reference (TOR) Pelaksanaan Pembangunan danPengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan UsahaPatungan Berkelanjutan Dalam Pengentasan Kemiskinan ProgramK2I di Propinsi Riau Bulan November 2006.b Peraturan Gubernur Riau Nomor : 32 Tahun 2006 tentang

MARJOHAN YUSUF selaku PenggunaAnggaran Tahun 2007 hanya mencairkan uang muka sebesar 20% darinilat Kontrak Anak Tahun 2007 yakni sebesar Rp.14.643.135.660,00(empat belas milyar enam ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluhlima ribu enam ratus enam puluh rupiah).Bahwa pada Tahun 2007 antara Dinas Perkebunan Provinsi Riau denganPusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan mengadakan suatukesepakatan untuk melakukan Supervisi Tekhnis, namun karenabanyaknya permasalahan yang dijumpai PPKS Medan dalam

Kegiatan (PPTK)dengan pejabat baru berdasarkan Surat Keputusan Kepala DinasPerkebunan Propinsi Riau Nomor : 814/DisbunKP/619 tanggal 24September 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) Pembangunan dan Supervisi Kebun Kelapa Sawit Program K2IPropinsi Riau dengan memberhentikan Ir.

Put.No.01/PID.SUSTPK/2016/PT.PBR24Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2Tahun 2006 tanggal 8 Mei 2006 dan Keputusan Gubernur Riau Nomor :Kpts.535.a/ XI/2006 tanggal 3 Nopember 2006, maka Kepala DinasPerkebunan Provinsi Riau membentuk Tim Tekhnis berdasarkanKeputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor : 800.05/DisbunKS/889 tanggal 26 September 2006 tentang Pembentukan TimTeknis Pelaksana Program K2I Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun2006, dan Tim Tekhnis Menetapkan

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhal yangdiajukan lagi dan mohon putusan;Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN BirTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Pembantah sebagaimana tersebutdiatas ;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenaipokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan pihakpembantah dalam perkara ini diwakili/dikuasakan berdasarkan surat kuasaMenimbang, bahwa berdasarkan pedoman tekhnis

Pendirian yang memuat Anggaran Dasar koperasi, maka Mejelis Hakim tidakdapat melihat susunan pengurus koperasi di maksud, sehingga Majelis Hakim tidakdapat menilai apakah pihak yang mengajukan bantahan benarbenar berwenanguntuk mengajukan bantahan atau tidak;Menimbang, bahwa disamping itu juga para pihak memberikan kuasa khususkepada Jeffry Prastino, ST, sebagai Humas dan Keamanan di Koperasi KoperasiPetani Agropolitan Sumber Alam (Koptan ASA) tertanggal 29 Juni 2020 yang apabilaberdasarkan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilan perdata Umumdan perdata khusus, Buku II, edisi 2009, Mahkamah Agung pada Halaman 53 HurufHalaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN BirF tentang Kuasa/Wakil kuasa tersebut bukan merupakan kuasa yang dapatbertindak sebagai kuasa/wakil di Pengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas MajelisHakim berpendapat pihak Pembantah tidak dapat membuktikan apakah ia pihakyang berwenang untuk mengajukan bantahan atau tidak