tunai senilai Rp. 40.579.300,- (empat puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan tiga ratus rupiah) ;

Peraturan Pemerintah RI Nomor 11Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, 2. Peraturan Otoritas JasaKeuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan OlehOtoritas Jasa Keuangan, dengan dalildalil yang pada pokoknya sebagai berikut:A.

Dengan dikeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014,tentang Tara Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, tanggal01 April 2014, maka semua Jasa Keuangan wajib memberikan 2 (dua) jenispungutan yaitu: (1). Pungutan Tahunan, dan (2).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan tanggal 12 Februari2014;b.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2014tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, 2. Peraturan Otoritas Jasa KeuanganNomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas JasaKeuangan, vide Bukti P.1 dan Bukti P2;Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa 1.Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas JasaKeuangan, 2.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan OlehOtoritas Jasa Keuangan, 2.

S396/MK.10/2006tanggal 13 September 2006 mengenai pencabutan Pungutan EksporBatubara.Telah dikeluarkannya surat edaran dari Dirjen Bea dan Cukai SE28/BC/2006tanggal 13 September 2006 yang menyatakan bahwa terhadapbatubara tidak dilakukan pungutan ekspor.Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami mohon agar Pengadilan Pajakdapat membatalkan Surat Penetapan Sanksi Administrasi Nomor90/WBC.10/KP.03/2006 tanggal 25 Juli 2006.Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 2Nopember 2007 No.

menunda sementara atas penerapan peraturan tersebut diatasdengan membuat kesepakatan bersama sepanjang Eksportirmenyampaikan surat pernyataan sanggup membayar.Bahwa Fakta hukum yang sebenarnya berawal dari Peraturan MenteriKeuangan Nomor. 95/PMK.02/2005 tertanggal 11 Oktober 2005 perihalPenetapan Tarif Pungutan Ekspor atas Batubara yang menyatakanbahwa terhadap ekspor batubara dikenakan Pungutan Ekspor yangdihitung berdasarkan rumus Tarif Pungutan Ekspor X Harga PatokanEkspor (HPE) X Jumlah Satuan

perihal pelaksanaanPeraturan Menteri Keuangan Nomor. 95/PMK.02/2005 tentangPenetapan Tarif Pungutan Ekspor atas Batubara.

SE10/BC/2006 pada butir 6 huruf b)sehingga diterbitkannya tagihan pertama mengenai pungutan eksporNomor.

Ekspor adalahtermasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai denganTarif Pungutan Ekspor atas Barang Ekspor Tertentu.

agar dilakukan pemkeriksaan oleh KantorPelayanan dan apabila terdapat kekurangan pembayaran Pungutan Ekspor agardibuatkan surat tagihan I ;butir 7 : ketentuan mengenai denda sebagaimana diatur dalam Peraturan MenteriKeuangan Nomor. 93/PMK.02/2005, tidak dikenakan terhadap hasil verifikasi yangdilakukan oleh Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan tersebut butir 6 ;bahwa telah dijelaskan diatas, pembayaran terhadap Pungutan Ekspor.

No. 07 P/HUM/2006yang meminta agar Menteri Keuangan mencabut Peraturan Menteri Keuangan No.95/PMK.02/2005 mengenai penetapan tarif pungutan ekspor atas batubara dan No.131/PMK.010/2005 mengenai perubahan atas peraturan Menteri Keuangan tentangpenetapan tarif pungutan ekspor.Bahwa telah dikeluarkannya surat dari Menteri Keuangan No.

Bahwa Fakta hukum yang sebenarnya berawal dari Peraturan Menteri KeuanganNomor. 95/PMK.02/2005 tertanggal 11 Oktober 2005 perihal Penetapan TarifPungutan Ekspor atas Batubara yang menyatakan bahwa terhadap ekspor batubaradikenak Pungutan Ekspor yang dihitung berdasarkan rumus Tarif Pungutan EksporX Harga Patokan Ekspor (HPE) X Jumlah Satuan Barang X nilai kurs.Penjelasan Tambahan.Hal. 6 dari 13 hal. Put.

No. 144 C/PK/PJK/2008.Pajak (PNBP) sesuai dengan Tarif Pungutan Ekspor atas Barang Ekspor Tertentu.Berdasarkan lampiran tersebut tercantum jenisjenis komoditi yang termasukkategori Pungutan Ekspor yang termasuk dalam kategori PNBP. Namun dalamlampiran tersebut jelas tidak tercantum jenis hasil Batubara, sehingga PungutanEkspor atas komoditi pertambangan batubara bukan termasuk kategori PungutanEkspor yang merupakan PNBP..

Sehingga sangat jelas Pungutan Eksporbatubara bukan merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).5. Bahwa data penjelasan tambahan.Hal. 10 dari 13 hal. Put.

JENIS PUNGUTAN BESARNYA (Rp)1. Surat Keterangan Kelakuan Baik 5.000,2. Surat Keterangan Kawin 5.000,3. Surat Keterangan KTP 5.000,4. Surat Keterangan Pinndah Karena Kawin 5.000,5. Surat Keterangan Pindah Penduduk 15.000,6. Surat Keterangan Domisili 5.000,7. Pungutan Pengesahan Silsilah 5.000,8. Pungutan Pengesahan Surat Kuasa 5.000,9. Pungutan Pengesahan Keterangan Waris 5.000,10. Pungutan Pengesahan Pernyataan Waris 5.000,11. Pungutan Surat Keterangan Akte Lahir 5.000,12.

Pungutan Keterangan Mencari SIM C 5.000,13. Pungutan Keterangan Mencari SIM A 5.000,14. Pungutan Keterangan Pinjaman Bank 5.000,15. Surat Keterangan Belum Pernah Kawin 5.000,16. Pungutan Pengesahan Surat Konversi 150.000,17. Surat Keterangan Usaha 5.000,18. Pungutan Surat Ijin Membuat Bangunan 150.000,19. Pungutan Surat Ijin Membuat Usaha 50.000. Bahwa pada awal Tahun 2008 kontraktor PT. Hakadikon Pratama yaitusaksi Ir.

Bali Glass Artistry keselurunan sebesar Rp.82.000.000, (delapanpuluh dua juta rupiah) lalu uang tersebut dimaksukan ke rekening pribadiatas nama Terdakwa KETUT SUDIARTA di Lembaga Perkreditan Desa(LPD) Desa Medahan dengan Nomor Rekening 508 ;Bahwa uang pungutan dari kedua perusahaan yaitu PT. Hakadikon Pratamadan PT.

Selanjutnya Menteri Keuangan melalui PMK Nomor93/PMK.02/2005 tanggal 10 Oktober 2005, dalam Pasal (11)mengatur mengenai pengenaan sanksi administrasi dalam halterdapat kekurangan pembayaran pungutan ekspor dan Pasal (16)mengatur mengenai pengajuan keberatan dalam hal tidak setujuatas penetapan pungutan ekspor tersebut ;Bahwa berdasarkan UndangUndang dan Peraturan Pemerintahserta Peraturan Menteri Keuangan yang merupakanpelaksanaannya sebagaimana diuraikan diatas, dapat diketahuibahwa Pungutan Ekspor

No. 136/C/PK/PJK/2008.Peraturan Menteri Keuangan No. 95/PMK.02/2005 tentangPenetapan Tarif Pungutan Ekspor atas Batubara.

telah diubahdengan Peraturan Menteri Keuangan No. : 130/PMK.010/2005tanggal 23 Desember 2005 dinyatakan bahwa Pungutan Eksporadalah termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuaidengan Tarif Pungutan Ekspor atas Barang Ekspor Tertentu.Berdasarkan lampiran tersebut tercantum jenisjenis komoditi yangtermasuk kategori Pungutan Ekspor yang termasuk kategori PNBP.Namun dalam lampiran tersebut jelas tidak tercantum jenis hasilBatubara, sehingga Pungutan Ekspor atas komoditi pertambanganBatubara

bukan termasuk kategori Pungutan Ekspor yangmerupakan PNBP ;7.4 Kesimpulan atas Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali antara lain : 1) Bahwa secara Ketentuan Perundangundangan yang diuraikandiatas, sangatlah jelas bahwa tidak terjadinya keterlambatanpembayaran atas Pungutan Ekspor, namun terjadinya penundaanyang didasari dengan Ketentuan SE10/BC/2006 tanggal 10Hal. 18 dari 22 hal.

No. 136/C/PK/PJK/2008.ketentuan yang menyatakan hasil komoditi Pertambangan Batubaramerupakan Pungutan Ekspor tertentu yang merupakan PendapatanNegara Bukan Pajak (PNBP).

Sedangkan sisanya atau kelebihan uanghasilpemotongan atau pungutan disetorkan kepada Terdakwa secara langsung di BalaiDesa Bandungrejo maupun melalui Kepala Dusun ;Bahwa pada saat dilakukan pemotongan atau pungutan dana BLT tersebut, terhadapTARMO dan YADI warga Rt.11 Dusun Kliteh Ds. Bandungrejo tidak maumembayar uang pungutan BLT kepada LASIDI selaku Ketua RT. 11 Dusun Kliteh,sehingga dilaporkan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa.

Setelah berada dirumah Terdakwa, TARMO dan YADI ditanyaalasan tidak mau membayar pungutan dana BLT, namun dijawab oleh keduanyakarena tidak ada suratnya yang menerangkan penggunaan dana pungutan tersebut,sehingga Terdakwa menyampaikan akan memberikan sanksi terhadap TARMO danYADI maupun terhadap warga penerima BLT lain yang tidak mau dipungut ;Bahwa atas pernyataan Terdakwa yang akan memberikan sanksi tersebut makaTARMO dan YADI terpaksa membayar uang pungutan dana BLT sebesarRp.40.000,00 (empat

Sedangkan sisanya atau kelebihan uanghasilpemotongan atau pungutan disetorkan kepada Terdakwa secara langsung di BalaiDesa Bandungrejo maupun melalui Kepala Dusun ;Bahwa pada saat dilakukan pemotongan atau pungutan dana BLT tersebut, terhadapTARMO dan YADI warga Rt.11 Dusun Kliteh Ds. Bandungrejo tidak maumembayar uang pungutan BLT kepada LASIDI selaku Ketua RT. 11 DusunKliteh, sehingga dilaporkan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa.

Menteri Keuangan selanjutnya menerbitkan PMK Nomor95/PMK.02/2005 tanggal 11 Oktober 2005 tentangPenetapan Tarif Pungutan Ekspor Atas Batubara,yang dalam Pasal 2 PMK tersebut menyatakan bahwaterhadap Batubara dikenakan Pungutan Ekspor;6.

Selanjutnya Menteri Keuangan melalui PMK Nomor93/PMK.02/2005 tanggal 10 Oktober 2005, dalamPasal (11) mengatur mengenai pengenaan sanksiadministrasi dalam hal terdapat kekuranganpembayaran pungutan ekspor dan Pasal (16) mengaturmengenai pengajuan keberatan dalam hal tidaksetuju. atas penetapan pungutan ekspor tersebut ;Bahwa berdasarkan UndangUndang dan PeraturanPemerintah serta Peraturan Menteri Keuangan yangmerupakan pelaksanaannya sebagaimana diuraikandiatas, dapat diketahui bahwa Pungutan Eksportermasuk

No.136/C/PK/PJK/2008.22Keuangan No. 95/PMK.02/2005 tentang PenetapanTarif Pungutan Ekspor atas Batubara.

Eksporadalah termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP) sesuai dengan Tarif Pungutan Ekspor atasBarang Ekspor ' Tertentu.

Berdasarkan lampirantersebut tercantum = jenis jenis komoditi yangtermasuk kategori Pungutan Ekspor yang termasukkategori PNBP.

Pada tanggal 6 Oktober 2007, Terdakwa menyerahkan uang yangberasal dari pungutan tarif PUP2U sebesar Rp26.500.000,00 kepadaDasrul R.;5. Pada tanggal 13 November 2007, Terdakwa menyerahkan uang yangberasal dari pungutan tarif PUP2U sebesar Rp5.000.000,00 kepadaDasrul R.;6. Pada tanggal 12 Desember 2007, Terdakwa menyerahkan uang yangberasal dari pungutan tarif PJP2U sebesar Rp3.500.000,00 kepada HeriKafianto;7.

;Pada tanggal 7 Mei 2007, Terdakwa menyerahkan uang yang berasaldari pungutan tarif PJP2U sebesar Rp5.000.000,00 kepada Sujanto;Pada tanggal 21 September 2007, Terdakwa menyerahkan uang yangberasal dari pungutan tarif PUP2U sebesar Rp20.000.000,00 kepadaDasrul R.;Pada tanggal 6 Oktober 2007, Terdakwa menyerahkan uang yangberasal dari pungutan tarif PUP2U sebesar Rp26.500.000,00 kepadaDasrul R.

liar tersebut adalah para sopirmobil tangki pengangkut BBM (Bahan Bakar Minyak)yang memasuki Desa IdaManggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan yangmenjadi objek pungutan liarnya adalah uang yang diberikan para sopir tersebutdimana uang hasil pungutan liar tersebut bukan merupakan pendapatan asliDesa Ida Manggala dan tidak dimasukkan ke dalam Kas Desa dan dalammelakukan pungutan liar terhadap sopir mobil tangki BBM yang dilakukan olehsaksi NOOR AISYA Binti (Alm) SURIANSYAH

liar untuk Tangki BBM 10.000 L sebesarRp100.000, (seratus ribu rupiah) dan untuk Tangki BBM 5.000 L sebesarRp50.000, (lima puluh ribu rupiah).Bahwa kemudian Terdakwa dalam hal ini menunjuk Saksi NOOR AISYABinti (Alm) SURIANSYAH sebagai petugas dalam melakukan pungutan liartersebut tanpa SK (Surat Keputusan) dari Kepala Desa Ida Manggala dimanaTerdakwa memerintahkan saksi NOOR AISYA untuk menjadi petugas pemungutdan melakukan pungutan liar tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada saksiNOOR AISYA pungutan

ASIH menyetorkan uang hasil pungutan liartersebut ke rumah Terdakwa yang jumlah perharinya bervariasi.Bahwa Terdakwa telah melakukan pungutan liar angkutan tangki BBMdi Desa Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu SungaiSelatan tersebut sejak bulan September tahun 2017.Bahwa uang hasil pungutan yang diterima oleh Terdakwa yang telahdisetorkan oleh saksi ANTON, saksi RUSLAN, dan saksi JAYADI yang diambildari saksi NOOR AISYA sejak bulan September 2017 sampai dengan bulan Juli2019 ternyata

liar tersebut adalah para sopirmobil tangki pengangkut BBM (Bahan Bakar Minyak) yang memasuki Desa IdaManggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan yangmenjadi objek pungutan liarnya adalah uang yang diberikan para sopir tersebutdimana uang hasil pungutan liar tersebut bukan merupakan pendapatan asliDesa Ida Manggala dan tidak dimasukkan ke dalam Kas Desa dan dalammelakukan pungutan liar terhadap sopir mobil tangki BBM yang dilakukan olehsaksi NOOR AISYA Binti (Alm) SURIANSYAH

Saksi Syafrizal panggilan Zal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi dalam perkara inisehubungan dengan pungutan liar yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksiadalah korbannya;Bahwa pekerjaan Saksi adalah sopir;Bahwa pungutan liar yang Saksi maksud adalah pungutan yang dilakukanoleh Terdakwa dan temantemannya terhadap para sopir termasuk Saksi,Zulharmen panggilan Men dan saksi Zendra Zen panggilan Zen dengan carameminta uang di jalan

Saksi Zendra panggilan Zen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi dalam perkara inisehubungan dengan pungutan liar yang dilakukan oleh Terdakwa danHalaman 8 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Swlkorbannya adalah saksi Syafrizal panggilan Zal dan Zulharmen panggilanMen;Bahwa pekerjaan Saksi adalah sopir;Bahwa pungutan liar yang Saksi maksud adalah pungutan dengan carameminta uang yang dilakukan oleh Terdakwa dan temantemannya

AIC yang membuatnya, dan Saksi tidak ingat siapa orangyang meminta uang tersebut;Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN SwiBahwa benar sopir perusahaan pernah tidak membayar pungutan yangdimintakan tersebut dan mobil yang dikendarai sopir tersebut di berhentikandan tidak boleh melanjutkan perjalanan;Bahwa Saksi tidak tahu apa dasar hukumnya pungutan tersebut karena jalanyang dilewati oleh sopir adalah jalan yang dibuat oleh PT.

ada menyetor uang pungutan kepada kasPemuda;Bahwa setahu Saksi, jalan tersebut adalah punya PT.

AIC;Bahwa di jalan tersebut ada mobil lain yang lewat namun tidak dipungutseperti mobil pasir, tapi sopirnya saja yang memberinya uang;Bahwa pungutan tersebut awalnya karena ada keluhan dari mayarakat jalanrusak, maka timbul inisiatif pemuda untuk merawat jalan tersebut dengancara minta uang kepada Truk yang melintas di jalan itu;Bahwa Saat ini tidak ada pungutan uang lagi di jalan;Bahwa pungutan berupa uang yang dilakukan oleh Terdakwa adalahtermasuk pungutan liar dan Wali Nagari telah melarang

, dengan rincian setiap bulannya adalah sebagai berikut: No Bulan dan Tahun Pungutan yang dikenakan kepada pemilik media pembawa impor ataukuasa yang ditunjuk (PPJK)PNBP Yang Berlaku Pada Tambahan Pungutan di luar JumlahDepartemen Pertanian PNBP Yang Berlaku Pada Pungutan(Rp) Departemen Pertanian (Rp)(Rp)1 2 4 51.

;Bahwa benaruang pungutan yang masuk baik uang pungutan KT2 sertauang dari PT. SLI dan PT.

di luar PNBP serta pungutan yang disebut setoran dariPT.

Tidak mungkin saya meloncat memerintahkanlangsung kepada staf karena berarti meloncati 2 jenjang jabatan dalamstruktur organisasi.Dari paparan ini jelas bahwa ada dua macam pungutan yakni dariperusahaan (PT. SU dan PT OBL) dan pungutan dari pengguna jasa saatmau mengambil Sertifikat KT2.

dan karyawan bertiga dan yangdiuntungkan adalah seluruh karyawan* Pungutan ini sudah lama terjadi pada periode saya mulai Agustus2011 s/d Desember 2012* Sebenarnya sudah mulai dari tahun 2002(2) Pungutan pengambilan sertifikat KT2 Dipungut dari pemakai jasa atau perusahaan PPJK Pungutan antara Rp 100.000 s/d 300.000,* Dipungutdi loket oleh petugas loket danHal. 58 dari 74 hal.

mengundang sembilan perusahaan tersebut untuk dilakukan rapat untukHal 28 dari 111 hal Putusan Nomor : 415/Pid.B/2019/PNDps.pengkajian lagi sehingga pungutan uang gali potensi sebesar Rp. 10.000,(sepuluh ribu rupiah) dibagi dua yaitu pungutan sebesar Rp. 5.000,(lima riburupiah) disetorkan ke Desa Adat tanjung Benoa sebagai bentuk pungutan galipotensi dan pungutan sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah) dikembalikan keperusahaan.Karena nilai pungutan uang gali potensi dianggap terlalu besar dan nilaipungutannya

YONDA.Tidak ada perusahaan lain selain perusahaan water sport yang tergabungkedalam wadah Gahawisri dilakukan pungutan uang gali potensi mulai tanggal20 Desember 2014, namun dari tanggal 1 Januari 2015 ada perusahaan diluargahawisri dilakukan pungutan uang gali potensi yaitu PT.

YONDA.Sepengetahuan saksi pada awalnya nilai pungutan tersebut ditetapkan olehBendesa Adat Tanjung Benoa MADE WIJAYA, SE als.

dimulai sejak hari Sabtu tanggal 20 Desember2014 telah dilakukan pungutan uang gali potensi kepada para pengusaha di TanjungBenoa.

Beberapa bulan setelah perarem gali potensi disahkantanggal 25 April 2015, ada permintaan dari perusahaan agar uang pungutan untukperusahaan ditabung sendiri, atas permintaan tersebut dari desa adat Tg. Benoamenyetujui dan selanjutnya uang pungutan yang diambil oleh desa adat Tg.

RICKY LAKSANA PUTRALahir di Garut, Tanggal 14 Juni 1993, Jenis Kelamin Lakilaki, Agama Islam,Pekerjaan Polri, Tempat Tinggal di Aspol Polres Garut Jalan SudirmanKecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut; Bahwa benar saksi pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitarpukul 09.00 Wib, di Jalan Guntur telah mengamankan terdakwa; Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa berdasarkan keterangan darilaporan masyarakat yang terganggu dengan adanya pungutan liar yangterjadi di jalan Guntur ; Bahwa benar pada

saat saksi mengamankan terdakwa dan ditanya olehsaksi terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur buruh bangunan; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 ; Bahwa benar menurut keterangan terdakwa penghasilan dari pungutan liartersebut mendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00 (dua puluh limaribuah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perharinya

RIZKI AFRIADI :Lahir di Subang, Tanggal lahir 26 April 1995, Jenis Kelamin LakiLaki,Pekerjaan Polri Tempat Tinggal Aspol Polres Garut Jalan SudirmanKecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut; Bahwa benar saksi pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitarpukul 09.00 Wib, di Jalan Guntur telah mengamankan terdakwa; Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa berdasarkan keterangan darilaporan masyarakat yang terganggu dengan adanya pungutan liar yangterjadi di jalan Guntur ; Bahwa benar pada saat saksi

mengamankan terdakwa dan ditanya olehsaksi terdakwa tidak mempunyali ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur menjadi buruh bangunan; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 ; Bahwa benar menurut keterangan terdakwa penghasilan dari pungutan liartersebut mendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00 (dua puluh limaribuah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perharinya

liar yang terjadi dijalan Guntur ; Bahwa benar pada saat diamankan terdakwa dan ditanya oleh PetugasKepolisian, terdakwa tidak mempunyai jin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur menjadi buruh bangunan; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 dan kadangkadang tidak adayang memberi; Bahwa benar terdakwa penghasilan dari pungutan liar tersebutmendapatkan uang sebesar antara

meminta pungutan uang keamanan tersebut tanpa adadasar aturan pungutan dari Pemerintah Kota Mataram, dan saatTerdakwa menerima pungutan uang keamanan tersebut Terdakwa tidakmenyerahkan karcis/tiket pungutan dimaksud;Bahwa saat saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap diriTerdakwa, saksi juga mengamankan barang bukti berupa taspinggangnya warna hijau keabuan, merk PROSPORT yang didalamnyaberisi uang sejumlah Rp. 640.500, (enam ratus empat puluh ribu, limaratus rupiah);Bahwa atas temuan barang

meminta pungutan uang keamanan tersebut tanpa adadasar aturan pungutan dari Pemerintah Kota Mataram, dan saatHalaman 7 dari 20 Putusan Nomor 529/Pid.B/2018/PN MtrTerdakwa menerima pungutan uang keamanan tersebut Terdakwa tidakmenyerahkan karcis/tiket pungutan dimaksud;Bahwa saat saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap diriTerdakwa, saksi juga mengamankan barang bukti berupa taspinggangnya warna hijau keabuan, merk PROSPORT yang didalamnyaberisi uang sejumlah Rp. 640.500, (enam ratus empat

sudah melakukan penekanan tersebut sebanyak 3 kalikepada para petugas pasar, dan setiap harinya pula saksi selalumengumumkan melalui pengeras suara, agar para pedagang tidakmemberikan uang kepada siapapun juga terkait pungutan yang adadipasar kebun roek jika tidak diberikan bukti pembayaran berupa karcisresmi dari Pemerintah Kota Mataram;Bahwa pungutan yang resmi adalah pungutan retribusi pasar dari DinasPerdagangan di pungut setiap hari dengan sejumlah Rp 800, (delapanratus rupiah) per meter per

Danuntuk pungutan kebersihan setiap bulannya dilakukan oleh Sdra AGUSPITOYO;Bahwa pungutan diluar dari yang saksi sebutkan tersebut merupakanpungutan liar (Pungli) / tidak resmi;Bahwa, baik saksi pribadi maupun kantor tidak pernah menerima uangsetoran pungutan yang dilakukan Terdakwa;Bahwa, sepengetahuan saksi, besar pungutan yang dilakukan olehTerdakwa kepad para pedagang bakulan kisaran antara Rp 1000,(Seribu rupiah) hingga Rp 3000, (tiga ribu rupiah);Bahwa Terdakwa merupakan petugas keamanan pasar

tersebut saksi selalu mendapatkan karcisdari Pemerintah Kota Mataram; Bahwa selain membayar iuran wajib setiap bulannya dan iuran retribusipasar setiap harinya, ada juga pungutan lainnya lagi untuk setiap harinya,dan pungutan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, dan pungutan tersebuttidak menggunakan karcis; Bahwa besaran pungutan yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp 2000,sampai Rp 3.000, untuk setiap pedagang; Bahwa alasan Terdakwa meminta / memungut uang keamanan kepadasaksi maupun kepada pedagang

benar terhadap pungutan tersebut menurut saksi tidak benar, karena di dalamJuklak tidak terdapat pungutan sebesar 5 % dari dana rehab untuk disetorkan kepadaDindikpora Kab.

pungutan sebesar 5 % tersebut tidak benar, karena didalam Juklak tidak terdapat pungutan sebesar 5 % dari dana rehab untuk disetorkankepada Dindikpora Kab.

menurut saksi atas pungutan sebesar 5 % tersebut tidak benar, karena didalam Juklak tidak terdapat pungutan sebesar 5 % dari dana rehab untuk disetorkankepada Dindikpora Kab.

benar terhadap pungutan sebesar 5 % dari dana rehab, menurut saksi tidakbenar, karena di dalam Juklak tidak terdapat pungutan sebesar 5 % dari dana rehabuntuk disetorkan kepada Dindikpora Kab.

Bahwa benar total pengembalian atas uang pungutan 5% sejumlahRp.652.094.252..

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ANITA RISTANTI Alias NITA Binti ABDUL RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta

Menyatakan Terdakwa ANITA RISTANTI Alias NITA Binti ABDULRAHMAN bersalah melakukan tindak pidana melakukan pungutan biayakepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan DokumenKependudukan", sebagaimana diatur dalam pasal 95B UU RI No. 24 tahun2013 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, sesuai dengan dakwaan tunggal kami;2.

Saksi MARIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa ahli menerangkan dihadapkan dipersidangan karena adamasalah pungutan pada pengurusan dan penerbitan dokumenkependudukan yang terjadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKab.

Tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukanpemeriksaan data administrasi kelengkapan pengajuan akta kelahiran.Bahwa terdakwa melakukan pungutan biaya dalam pembuatan aktakelahiran yang hilang dan pembuatan akta kelahiran yang baru pada hariSelasa tanggal 18 Oktober 2016 sekitar jam 14.00 Wib di DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Probolinggo.Bahwa Akta kelahiran yang diajukan oleh NANANG an.

secara keseluruhan,terdakwa hanya menawarkan plastik bungkus akta kelahiran yang biasanyapemohon memberikan uang sebesar Rp.5.000, s/d Rp.20.000..Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 511/Pid.B/2017/PN.Krs.Bahwa terdakwa mengenakan biaya berdasarkan permintaan pemohonuntuk mengadakan plastik.Bahwa saat melakukan pungutan biaya oplastik adalah dengansepengetahuan Kabid Pencatatan Sipil yaitu sdr.

Bahwa saat melakukan pungutan biaya plastik adalah dengansepengetahuan Kabid Pencatatan Sipil yaitu sdr. TOTOK SUSIANTOsecara lisan. Namun pemberian dari pemohon antara Rp. 5.000, s/dRp.20.000,. Bahwa untuk setiap harinya ketika loket sudah tutup uang hasil pungutantersebut dihitung kemudian terdakwa setorkan kepada Kabid atau Kasi diruang Pencatatan Sipil dan Kasi akta kelahiran.

Cikurubuk memberikan uang dengansenang hati tidak terpaksa memberikan pungutan uang tersebut atas kesepakatan antara pedagangkaki lima dengan HPKDPC;Bahwa Sdr.

YAYA dan sdr ROHMAN menyetorkan uang hasil pungutannya tersebut kepada sdrDENI WIDODO selaku bendahara HPKDPC;Bahwa sesuai dengan kesepakatan seluruh anggota dan pengurus mekanisme pungutan uangtersebut yaitu sekira jam 06.30 Wib sdr YAYA dan sdr ROHMAN melakukan pungutan kepadapara pedagang lapak di pasar Cikurubuk dan juga melakukan pemungutan uang kepadakendaraan yang akan bongkar muat di Pasar Cikurubuk sore hari sekitar jam 17.30 wib sdrYAYA dan sdr ROHMAN menyetorkan/menyerahkan uang hasil

pungutan tersebut kepada sdrDENI selaku bendahara du HPKDPC dan kemudian uang tersebut oleh sdr DENI di Simpan dibank Danamon pasar Cikurubuk dan hal tersebut terus berulangulang;Bahwa sdr.

uangdengan senang hati tidak terpaksa memberikan pungutan uang tersebut atas kesepakatan antarapedagang kaki lima dengan HPKDPC;Bahwa, benar Saksi.

Halmana telah pula dibenarkan oleh saksi YAYA SUNARYA BinIDING SETIADI dans aksiROHMAN SULAEMAN yang menerangkan benar para saksi melakukan pungutan uang atassuruhan terdakwa dan uang hasil pungutan tersebut diberikan kepada terdakwa selaku KetuaHPKDPC dimana keterangan para saksi tersebut telah pula dibenarkan oleh terdakwa;Dengan demikian unsur dengan sesuatu tindakan yang tidak menyenangkan yangditujukan terhadap orang itu sendiri telah terpenuhi;Ad.d.

Bahwa selain melakukan pungutan retribusi kepelabuhanan beruparetribusi tanda masuk kenderaan sepeda motor, tanda masukkenderaan mobil, tanda masuk penumpang dan pengunjung yangmasuk ada juga dilakukan pungutan non manifest terhadap barangbarang yang masuk dipelabuhan rakyat dilakukan oleh TerdakwaEDISON KARUBUI dan Sdr.

Bahwa selama pungutan yang dilakukan tersebut tidak sesuai atautidak diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Sorong maka menurutSaksi pungutan tersebut tidak dibenarkan, dan Saksi selaku Pit.Kepala Dinas Perhubungan Kota Sorong juga sudah pernahmengingatkan semua staf yang melakukan pungutan retrisbuisupaya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sorong yang berlaku,dan apabila tidak sesuai atau tidak diatur oleh Peraturan DaerahKota Sorong supaya jangan dilakukan. Bahwa Saksi selaku Plt.

Bahwa barangbarang yang dikenai pungutan retribusi yaitu barangbarang sembako, barangbarang toko, dan barangbarangbangunan.

Bahwa jenis pungutan retribusi yang ada pelabuhan rakyat kotaSorong yaitu Pungutan retribusi tanda masuk kenderaan bermotor,pungutan retribusi tanda masuk penumpang atau pengunjung yangmasuk dipelabuhan rakyat yang dalam pelaksanaannya saksimelakukan pungutan retribusi tersebut dengan menggunakan karcisyang dicetak oleh Dinas Pendapatan Daerah kota Sorong yangkemudian didistribusikan melalui Dinas Perhubungan Kota Sorongyang mempunyai dasar hukumnya yaitu Perda Kota Sorong Nomor 2Tahun 2011 tentang

Bahwa selain pungutan retribusi tanda masuk kenderaan bermotor,retribusi tanda masuk penumpang dan pengunjung yang masukkepelabuhan rakyat, ada juga dilakukan pungutan retribusi untuk jasabarang berupa jasa dermaga non manifest / non dokumen yangdilakukan oleh Terdakwa EDISON KARUBUI. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan pungutan retribusi untukjasa barang berupa jJasa dermaga non manifest / non dokumen mulaidilakukan oleh Terdakwa EDISON KARUBUI dengan menggunakankertas non manifest.