Ditemukan 4333 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 13-06-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 468 K/Pdt/2017
Tanggal 13 Juni 2017 — PT. MENTHOBI MAKMUR LESTARI vs DODI, dkk
14758 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Maka apabila hal ini dibiarkan secara terusmenerus kelak akanmenjadi preseden yang buruk dalam iklim investasi karena tidak ada gunaPenggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi menaati segala aturan danketentuan yang berlaku dalam hal perolehan tanah guna lahan HGUnamun kenyataan HGU yang dimiliki ternyata tidak juga memberikan rasaaman dan nyaman dalam melakukan kegiatan berinvestasi.
Putus : 30-01-2014 — Upload : 29-06-2016
Putusan PN MAKASSAR Nomor 55/Pdt. G/2013/PN Mks
Tanggal 30 Januari 2014 —
454
  • Jika perlawanan atau Gugatan seperti ini dikabukan, maka haltersebut bisa menjadi preseden buruk dalam dunia perbankan yang pada akhimyadapat dimanfaatkan oleh debitur dan/atau. pihak ketiga yangberitikad buruk.Bahwa TERGUGAT juga menolak dengan tegas dalildalil PARA PENGGUGATyang menyatakan (i) penurunan nilai limit lelang tidak berdasar dan sengajaditurunkan agar TERGUGAT dapat menguasai sendiri sepenuhnya objek jaminan;dan (ii) PARA PENGGUGAT sengaja tidak diberi salinan resmi Risalah Lelang olehPARA
Register : 21-08-2018 — Putus : 20-08-2018 — Upload : 21-08-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 93/PDT/2018/PT BTN
Tanggal 20 Agustus 2018 — 1. Hj. Latifah binti H. Kelimi, Umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Ajurum Komplek Depag Serang RT. 001 RW. 007, Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding I/semula Penggugat I; 2. Hj. Riyadoh binti H. Kelimi, Umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Sempu Banten Girang, Jalan Raya Pandeglang RT. 002 RW. 017, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding II/semula Penggugat II; 3. H. Abdullah bin Nazarudin, Umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Ahmad Yani No. 18 RT. 003 RW. 008, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding III/semula Penggugat III; 4. H. Fathullah bin Nazarudin, Umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kebon Jahe RT. 003 RW. 014, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV/semula Penggugat IV; 5. H. Hafidullah bin Nazarudin, Umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Sempu Banten Girang, Jalan Raya Pandeglang RT. 004 RW. 017, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding V/semula Penggugat V; 6. Madihah binti Nazarudin, Umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bhayangkara RT. 001 RW. 010, Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding VI/semula Penggugat VI; 7. Hj. Aisyah binti H. Muhammad Achyar, Umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Link. Kaujon Tengah RT. 005 RW. 002, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding VII/semula Penggugat VII; 8. H. Fahruddin bin H. Muhammad Achyar, Umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Link. Cirendong RT. 002 RW. 008, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding VIII/semula Penggugat VIII; 9. H. Edi Rutandi bin H. Muhammad Achyar, Umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kampung Prapatan Curug RT. 001 RW. 001, Kelurahan Curug, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding IX/semula Penggugat IX; 10. Ipat Abdul Fatah bin H. Muhammad Achyar, Umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal Komplek Perumnas Ciracas Indah RT. 001 RW. 008 Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding X/semula Penggugat X; 11. H. Andi Ruspandi bin H. Muhammad Achyar, Umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Link. Cirendong RT. 002 RW. 008, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XII/semula Penggugat XI; 12. Rustam Efendi bin H. Muhammad Achyar, Umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMD, bertempat tinggal Link. Cirendong RT. 002 RW. 008, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XII/semula XII; 13. Djubaedah binti Muhammad Djohani, Umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Komplek Depag Serang Blok B 7 Ciwaru RT. 001 RW. 001, Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XIII/semula Penggugat XIII; 14. A. Ghozali bin Muhammad Djohani, Umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Link. Sempu Banten Girang, RT. 002 RW. 017, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XIV/semula XIV; 15. Masruroh binti Muhammad Djohani, Umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Link. Sempu Banten Girang, RT. 002 RW. 017 Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XV/semula Penggugat XV; 16. M. Yasin bin Muhammad Djohani, Umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Link. Sempu Banten Girang RT. 001 RW. 001, Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XVI/semula Penggugat XVI; 17. M. Syarifudin bin Muhammad Djohani, Umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Link. Sempu Banten Girang RT. 002 RW. 017, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XVII/ Penggugat XVII; 18. Hj. Maftuhah, S.Pd.I. binti KH. Muhammad Arif, Umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS bertempat tinggal di Link. Sempu Banten Girang RT. 002 RW. 018, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XVIII/semula Penggugat XVIII; 19. N. Alawiyah binti KH. Muhammad Arif, Umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Ki Ajurum Link. Sempu Gedang No. 044 RT. 002 RW. 018, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XIX/semula Penggugat XIX; 20. Hudaefah binti KH. Muhammad Arif, Umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Ki Ajurum Link. Sempu Gedang No. 049 RT. 002 RW. 018, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XX/semula Penggugat XX; 21. Halilah binti KH. Muhammad Arif, Umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Link. Sempu Banten Girang RT. 002 RW. 017, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XXI/semula Penggugat XXI; 22. Hj. Muawanah binti KH. Ma’mun, Umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Link. Sempu Banten Girang RT. 002 RW. 017, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XXII/semula Penggugat XXII; 23. Hj. E. Munajah binti KH. Ma’mun, Umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Komplek PU. Tumaritis Indah RT. 003 RW. 006, Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XXIII/semula Penggugat XXIII; 24. Mafluhah binti KH. Ma’mun, Umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Komplek PU. Tumaritis Indah RT. 002 RW. 006, Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XXIV/semula Penggugat XXIV; 25. H. Mahfud bin KH. Ma’mun, Umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ki Ajurum Sempu Gedang No. 049 RT. 001 RW. 018, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XXV/semula Penggugat XXV; 26. Dra. Marhumah binti KH. Ma’mun, Umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Ki Ajurum Sempu No. 065 RT. 001 RW. 018, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XXVI/semula Penggugat XXVI; 27. H. Mansyur bin KH. Ma’mun, Umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Sampang I RT. 003 RW. 020, Kelurahan Terumbu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XXVII/semula Penggugat XXVII; 28. Mahdi Makmun bin KH. Ma’mun, Umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Link. Pemindangan RT. 003 RW. 020, Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XXVIII/semula Penggugat XXVIII; 29. Mabsutoh binti KH. Ma’mun, Umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Sampang II RT. 003 RW. 001, Kelurahan Terumbu, Kecamata Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XXIX/semula Penggugat XXIX; 30. Hj. Muwazahah binti KH. Ma’mun, Umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Link. Pamindangan, RT. 007 RW. 002 Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XXX/semula Penggugat XXX; 31. Mursyadah binti KH. Ma’mun, Umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Priyayi RT. 002 RW. 007, Kelurahan Cipare, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding/semula Penggugat XXXI; 32. Muslihatul Mubarok binti KH. Ma’mun, Umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Sampang I RT. 002 RW. 001, Kelurahan Terumbu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XXXII/ semula Penggugat XXXII; 33. Mukon bin KH. Ma’mun, Umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Sampang II RT. 003 RW. 001, Kelurahan Terumbu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding XXXIII/semula Penggugat XXXIII; Untuk selanjutnya dapat disebut sebagai Para Pembanding/ semula Para Penggugat, Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya M. Lukman Hakim, S.H. dan Charlie Gustav, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Ruko PT. Alfa Jaya Perkasa Akses Pintu Tol Cilegon Barat, Lingkungan Gunung Watu No. 01 Kelurahan Kotasari, Kecamatan Gerogol Kota Cilegon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 April 2018; Melawan 1. H. Maman Rizal Bin Kasiman, Umur 64 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan KH. A. Latif No. 001 RT. 001, RW. 019, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I/semula Tergugat I; 2. Hj. E. Ratna Dewi Mulyaningsih Nuriman, S.IP. Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Jagarayu No. 45 Ciracas, Kota Serang, Propinsi Banten. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Didi Sumardi, SE,SH,MH, Dkk, masing-masing Advokat pada Kantor Hukum “Sumardi & Rekan”, yang beralamat di Jl.Utama Griya Bukit Jaya No.37 A RT.002 RW.002, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16962, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 41/SR/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II/semula Tergugat II; 3. Pemerintah Kota Serang, Cq. Camat Kecamatan Serang, alamat Kantor Lingkungan Kaligandu, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Propinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding III/semula Tergugat III; 4. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Serang, Alamat Jalan Letnan Jidun Lontar Baru No. 5, Kelurahan Lontar Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang, Propinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV/semula Tergugat IV; 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Banten, Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang, alamat kantor Jalan Tb.Suwandi Lingkar Selatan Cikulur Serang, Kelurahan Serang, Kota Serang, Propinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I; 6. Radio Republik Indonesia (RRI) Cq. Radio Republik Indonesia Banten, Jalan Raya Pandeglang No. 5 Km 3 Sempu Serang, Kelurahan Karundang, Kecamatan Serang, Kota Serang Propinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II;
23028
  • Dulkarim telah meninggal dunia, bagaimana mungkin majelis hakimjudex factie memerintahkan kepada Para Pembanding / Para Penggugatorang yang sudah meninggal ikut digugat atau dijadikan pihak dalam perkarasengketa a quo dan ini akan menjadi preseden buruk bagi dunia peradilanyang berarti Penggugat / Pembanding telah menggugat orang yang telahmeninggal dunia yang tidak mungkin lagi dipanggil secara sah untuk datangmenghadap persidangan.Halaman 68 dari 77 Putusan Nomor 93/PDT/2018/PT BTN6.
Putus : 08-05-2014 — Upload : 28-04-2015
Putusan PN MANOKWARI Nomor 30/Pdt.G/2013/PN.Mkw
Tanggal 8 Mei 2014 — Perdata - Tn. HARUN MANGLO BARANI MELAWAN - 1. Tn. OBAJA ARUMISORE - 2. CV. BAROKAH
10535
  • sertamembawa keluar dari obyek gugatan I dan II dan kemudian memperjual belikan pasirdan batu. yang diambil dari obyek gugatan dan sebagian dicetak menjadi batu telaadalah Perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) ;Bahwa Tergugat I dengan mengklaim ketiga obyek gugatan sebagai miliknya danbersamasama Tergugat II merusak tanaman dan mengambil material dan memperjualbelikan material yang terkandung didalam ketiga obyek gugatan dengan caracara yangmelawan hukum apabila tidak dihentikan akan menjadi preseden
Register : 26-07-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 29-05-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 101/G/LH/2019/PTUN.SBY
Tanggal 19 Desember 2019 — Penggugat:
1.NINIK CHRESTIANA HARIJANTO
2.SULISTINA
3.SUHENDRA
4.SATRYADI SOEYATNO (PATRICK)
5.HARIONO NGONO
6.BING BEDJO TANUDJAJA DRS.
Tergugat:
BUPATI SIDOARJO.
Intervensi:
PT. ALPEN AGUNGRAYA
689402
  • ayat (4) huruf aUndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara, dan permohononanpenundaan tersebut agar tidak dikabulkan, sebab apabila dikabulkan justrukerugian materiil yang dapat dihitung secara hukum dan kepentinganTergugat Il Intervensi akan dikorbankan, dan akan berakhir keluar daritujuan dibuatnya ketentuan dimaksud, selain itu kami mohon Majelis Hakimtidak mengabulkan permohonan penangguhan ini karena apabila masalahpenangguhan ini dikabulkan oleh pihak majelis hal tersebut dapat menjadiSuatu preseden
Putus : 10-03-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1088/B/PK/PJK/2014
Tanggal 10 Maret 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. GUNUNG BAYAN PRATAMACOAL
6033 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1088B/PK/PJK/2014tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak seharusnyamempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 26A ayat (4) Undangundang KUP, karena apabila Majelis mempertimbangkan datadatayang disampaikan pada saat persidangan, sedangkan datadatatersebut tidak pernah disampaikan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) kepada Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) pada saat pemeriksaan, maka hal tersebut akanmenjadi preseden
Putus : 25-02-2014 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 70 P/HUM/2013
Tanggal 25 Februari 2014 — KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA (INDONESIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY vs PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
10361147 Berkekuatan Hukum Tetap
  • satu putusannya, yaitu Putusan Nomor 57P/HUM/2010 (Bukti P12), Mahkamah Agung Republik Indonesiamenyatakan bahwa doktrin organization standing (legal standing)ternyata tidak hanya dikenal dalam doktrin akan tetapi telah jugadiadopsi dalam peraturan perundangan di Indonesia, sepertiUndangUndang Mahkaman Agung RI, UndangUndang PerlindunganKonsumen, UndangUndang Lingkungan Hidup, UndangUndangKehutanan, UndangUndang Jasa Konstruksi dan doktrin organizationstanding (legal standing) juga telah menjadi preseden
Register : 22-01-2020 — Putus : 20-04-2020 — Upload : 21-04-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 48/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 20 April 2020 — Pembanding/Tergugat X : MUHAMMAD SUGIANTO
Terbanding/Penggugat : JAG DIP SINGH
Terbanding/Turut Tergugat I : KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
Terbanding/Turut Tergugat II : ABIDIN S. PANGABEAN, S.H
Turut Terbanding/Tergugat I : GEK HAN
Turut Terbanding/Tergugat II : JULIA
Turut Terbanding/Tergugat III : SILVIA
Turut Terbanding/Tergugat IV : DONI AGUSTIA
Turut Terbanding/Tergugat V : ANDY AGUSTIA
Turut Terbanding/Tergugat VI : LIM MOEN NIO
Turut Terbanding/Tergugat VII : Y A N T O
Turut Terbanding/Tergugat VIII : ABDUL HALIM
Turut Terbanding/Tergugat IX : IVANA HALIM
6954
  • Sebab, apabila petitumtersebut dikabulkan sedangkan mengenai obyek kebendaannya tidakdiperoleh kepastian hukum maka Tergugat berpotensi akanmendapatkan penghukuman sebanyak 2x dalam suatu peristiwa yangsama namun perkara yang berbeda;14.Bahwa penerapan yang demikian akan menimbulkan preseden yangburuk dalam penegakan hukum karena logis dan yuridis untukmenetapkan angka kerugian materil dalam kasus aquo harus terlebihdahulu diperoleh kepastian hukum siapakah subyek hukum yangpaling berhak atas objek
Register : 09-04-2013 — Putus : 05-06-2013 — Upload : 11-08-2017
Putusan PN KARAWANG Nomor No. 19/Pdt.G/2013/PN.Krw
Tanggal 5 Juni 2013 — DAYAT RUSPENDI ENDANG SOBANDI SURYANA I Y A T UDIN HAFIDIN.AS SURYANA AGUS SUNTARA DAYAT bin KONO TASYIM WAHYUDIN IMA THOYIBAH LAWAN PT. TENANG JAYA SEJAHTERA TULUS WIDODO
204110
  • Bahwa Audit Lingkungan sebagaimana dimaksud dalamtuntutan provisi int wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangandibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,Bahwa guna menghindari timbulnya preseden yang lebih buruk lagi dikemudian hari,khususnya terhadap wibawa dan kekuasaan Pengadilan dimata masyarakat, dan demitegaknya hukum dibumi Indonesia yang kita cinta ini, baik oleh tindakan yang dilakukanoleh TERGUGATTERGUGAT maupun pihakpihak lain yang merasa dirinya kebalhukum
Putus : 15-04-2015 — Upload : 01-11-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 646/Pdt.G/2014/PN.Tng
Tanggal 15 April 2015 — 1. ANTASARI AZHAR SH.MH. 2. ANDI SYAMSUDIN ISKANDAR, SH. dan 3. BOYAMIN Lawan 1. DIREKTUR (PIMPINAN) RUMAH SAKIT MAYAPADA KOMPLEK MODERNLAND TANGERANG 2. PEMERINTAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA
15959
  • persoalankeadilan terkait dengan prosedur, kKenapa pasal pasal di dalamKUHAP kita itu menganut yang namanya Miranda Rose tanpa azastuduhan yang benar tapi karena prosedurnya bermasalah, makaproses hukumnya pun dianggap bermasalah, karena itu kenapaMiranda Rose masuk dalam Miranda Warning dalam pasal KUHAPperlunya ada bantuan hukum, perlu ada keseimbangan keadilan, pasal pasal dalam KUHAP itu inspirasinya dari sana ketika terjadi illegalprosedural karena pada akhirnya oleh Peradilan Arizona ini sebagaisebuah preseden
Putus : 06-10-2016 — Upload : 25-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 823 K/Pdt.Sus-HKI/2016
Tanggal 6 Oktober 2016 — KIM SUNG SOO VS VANS, INC
528933 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa, kami percaya bahwa adanya dua preseden perkara pembatalanmerek di atas akan menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim yang Mulia didalam perkara a quodalam memeriksa dan memutusperkara ini;Tentang pendaftaranmerek atas nama Tergugat:25. Bahwa, Penggugat telah menemukan empat belas (14) pendaftaran Merekatas nama Tergugat pada kantor Turut Tergugat dengan detail pendaftaransebagai berikut: NoMerek Nomor Pendaftaran Kelas 4CEIDM000213772 25VANS Vans IDM000213773 25 Halaman 14 dari 184 hal.
Putus : 19-10-2015 — Upload : 23-10-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 98/Pid.B/2015/PN Gto
Tanggal 19 Oktober 2015 — - Drs. RUSLI HABIBIE, M.AP alias RUSLI.
11029
  • Kasus perselisihan pendapat seperti ini perlu mendapatkan perhatian pemerintahpusat agar tidak berkembang menjadi preseden buruk dan dapat mempengaruhisituasi Kambtibmas menjelang pemilu 2014 yang akan datang.e. Proses penegakan hukum khususnya pemberantasan narkoba dan tipikor tidak bolehterpengaruh oleh situasi politik apapun juga yang terjadi di wilayah. Proses hukumyang melibatkan Gubernur Gorontalo agar ditarik ke Mabes Polri.f.
    Mengatasi kondisi ini, upaya melakukan mutasi atau penempatan pejabat barusebagai Kapolda Gorontalo bukanlah Kebijakan yang strategis dan reformatif yangdapat menimbulkan preseden buruk dikemudian hari.Menimbang, bahwa rekomendasi tersebut tidak menemukan adanya indikasipelanggaran yang dilakukan oleh Saksi Budi Waseso selaku Kapolda dan bahwarekomendasi pada point 6 (enam) dari Kompolnas, tidak menyarankan agar saksi korbandimutasi dan dapat diketahui bahwa saksi Budi Waseso yang semula hanya berpangkatBrigadir
Register : 10-01-2013 — Putus : 28-02-2013 — Upload : 15-04-2013
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 1-K/PMT. III/AL/I/2013
Tanggal 28 Februari 2013 — FUAD FAJAR IKHSAN Mayor Laut (S) / NRP 10413/P
13042
  • Agar tidak menjadi preseden bagi Ketua Primkop yang lain, maka bagi Terdakwaharus dibebankan pengembalian seluruh kerugian Primkopal LantamalV sesuaimekanisme yang telah ditentukan dalam RAT Luar Biasa dan perlu dicatat dalamLaporan Tahunan dalam setiap RAT.4.
Putus : 14-06-2016 — Upload : 02-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 K/Pdt.Sus-KPPU/2016
Tanggal 14 Juni 2016 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU RI), VS 1. PT LIMAS RAGA INTI, DK
161101 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga dengan demikian telah jelas bahwa Terlapor V, Terlapor VII,Terlapor VII, dan Terlapor XVII, secara hukum telah menerima PutusanKPPU a quo;Berkaitan dengan hal ini, Pemohon Kasasi mohon agar JudexJuris memberikan perhatiannya agar tidak menjadi danmenimbulkan preseden buruk bagi penegakan UndangUndangNomor 5 Tahun 1999.8.
Putus : 26-11-2014 — Upload : 12-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 132 PK/PID.SUS/2014
Tanggal 26 Nopember 2014 — Prof. Dr. H. ABDUS SALAM, Dz, MM
10760 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa suatu hal yang melukai rasa keadilan apabila PemohonPeninjauan Kembali/Terpidana yang tidak memperoleh keuntunganmateri dan bahkan mengeluarkan uang pribadinya masih harus dihukumtinggi dan ditambah uang pengganti akan menjadi preseden buruk bagipara Terdakwa atau calon Terdakwa lainnya untuk bersikap kooperatif,karena sikap kooperatif tersebut tidak dimasukkan sebagai hal yangmeringankan sebagai pertimbangan hukum terhadap putusan yangdijatuhnkan padanya sehingga putusan yang diterimanya menjadi
Register : 14-09-2021 — Putus : 09-11-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 P/HUM/2021
Tanggal 9 Nopember 2021 — MUH. ISNAINI WIDODO, S.E., M.M., M.H., DKK VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
744912 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dampaknya bukan hanya membahayakanterhadap Partai Demokrat sendiri, tetapi juga terhadap partaipolitik lain sehingga menjadi preseden buruk terhadap iklimdemokrasi di Indonesia. Oleh karenanya, patut untukdinyatakan AD ART Partai Demokrat Tahun 2020 adalahcacat hukum secara keseluruhan;Bahwa meskipun ketentuan yang dipandang bertentangandengan UU Parpol pada dasarnya adalah Pasal 17 ayat (2),Halaman 58 dari 101 halaman.
Putus : 05-02-2014 — Upload : 02-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2282 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 5 Februari 2014 — BAGOES SOEPRAYOGO, SE. Dk
11171 Berkekuatan Hukum Tetap
  • mekanisme/tatacara proses pemberiankredit kepada saudara Yudi Setiawan telah sesuai dengan SOP, sebagai bu ktinyata tidak ada niat jabat dalam benak Terdakwa untuk melakukan perbuatan,menyuruh melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan dengantujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasimenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara, serta merupakan preseden
Putus : 27-05-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1046 K/PID.SUS/2015
Tanggal 27 Mei 2015 — M. EKO WAHYUDO, A.MA
8251 Berkekuatan Hukum Tetap
  • onvoeldoende gemotiveera), tidak mempertimbangkan denganbenar semua alat bukti dalam persidangan, dan Judex Facti telahmenjatuhkan putusan hanya didasarkan pada asumsi belaka, sehinggaperaturan hukum tidak di terapkan sesuai aturan hukum (due process of law)yang akan membawa Judex Facti terjebak kedalam disparitas dandiskriminasi berdasarkan suka//ike dan tidak suka/dislike dalam menjatuhkan putusan terhadap Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Terdakwa, bukandidasarkan pada aturan hukum, doktrin hukum dan preseden
Putus : 04-06-2015 — Upload : 04-10-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 578/Pdt.G/2014/PN Tng
Tanggal 4 Juni 2015 — VREDDY Lawan 1. MASIM, 2. ARIFIN WIJAYA, 3. AMSORI HARDYANTO, SH, Mkn, PPAT, dan 4. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANGERANG
13135
  • Gugatan aquo dibuat oleh Penggugat dengan tujuan sematamatauntuk mengganggu kinerja dan ketenangan Tergugat Il;Bahwa dengan demikian, sudah seharusnya apabila Majelis Hakim yangterhormat menerima eksepsi do/i mali/doli praecentis yang diajukan olehTergugat Il, demi mencegah adanya preseden yang buruk yang mungkindapat terjadi pada proses peradilan di Indonesia, dan menerapkan asasperadilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta demi kepastianhukum, dengan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat
Register : 09-06-2020 — Putus : 13-08-2020 — Upload : 18-08-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 341/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 13 Agustus 2020 — Pembanding/Penggugat III : EDENG MULIA DERMAWAN
Pembanding/Penggugat IX : TUKUL LASIMAN
Terbanding/Tergugat I : Kolonel CTB Drs. Wahyudi Wijayanto
Terbanding/Tergugat II : Direktur Topografi Angkatan Darat
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
Terbanding/Tergugat IV : Lurah Cempaka Putih Barat
Turut Terbanding/Penggugat I : RR. SITI SRITRI RIANINGSIH DKK
Turut Terbanding/Penggugat II : SYAHRIAL EFFENDI
Turut Terbanding/Penggugat IV : ALIA DINATA
Turut Terbanding/Penggugat V : EDI YULIANTO
Turut Terbanding/Penggugat VI : ERNI KWANTINI
Turut Terbanding/Penggugat VII : SRI HANDOYO
Turut Terbanding/Penggugat VIII : URIP ASMANURWIDJAYA
Turut Terbanding/Penggugat X : TRI INDRIANA
Turut Terbanding/Penggugat XI : Drs. H.M. NURZAIN
Turut Terbanding/Penggugat XII : LENTI MAHARTI
Turut Terbanding/Penggugat XIII : ENDANG GAMBIROWATI
Turut Terbanding/Penggugat XIV : UMI LUSIYATI
Turut Terbanding/Penggugat XV : RAMINAH
Tu
177477
  • pemilik atas tanah yangdimohonkan oleh Para Penggugat, adalah milik Tergugat II, tidak punya dasarsebagai Pemilik Hal membuktikan Tergugat dan Tergugat Il secara bersamasama melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan sengaja mengajukanPemblokiran tanpa mempunyai bukti surat kepemilikan yang asli, dalam hal inisangat kelihatan Tergugat III juga melakukan Perbuatan melawan hukum,dimana Tergugat III tidak benarbenar melihat persyaratan untuk mengajukanPemblokiran atas sebidang tanah yang akhirnya menjadi preseden
    tidak disertai (melampirkan) bukti kKepemilikan baik berupa SHMatau Akta Jual Beli yang sah, Tergugat hanya mengakungaku bahwaTergugat Il menjadi pemilik atas tanah yang dimohonkan oleh ParaPenggugat, tidak punya dasar mengaku sebagai Pemilik dan dibuktikanmelakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan mengajukan Pemblokiran atasobjek tanah yang disengketakan, dalam hal sangat kelihatan Tergugat III tidakbenarbenar melihat persyaratan untuk mengajukan Pemblokiran atassebidang tanah yang akhir menjadi preseden