Ditemukan 4333 data
147 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maka apabila hal ini dibiarkan secara terusmenerus kelak akanmenjadi preseden yang buruk dalam iklim investasi karena tidak ada gunaPenggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi menaati segala aturan danketentuan yang berlaku dalam hal perolehan tanah guna lahan HGUnamun kenyataan HGU yang dimiliki ternyata tidak juga memberikan rasaaman dan nyaman dalam melakukan kegiatan berinvestasi.
45 — 4
Jika perlawanan atau Gugatan seperti ini dikabukan, maka haltersebut bisa menjadi preseden buruk dalam dunia perbankan yang pada akhimyadapat dimanfaatkan oleh debitur dan/atau. pihak ketiga yangberitikad buruk.Bahwa TERGUGAT juga menolak dengan tegas dalildalil PARA PENGGUGATyang menyatakan (i) penurunan nilai limit lelang tidak berdasar dan sengajaditurunkan agar TERGUGAT dapat menguasai sendiri sepenuhnya objek jaminan;dan (ii) PARA PENGGUGAT sengaja tidak diberi salinan resmi Risalah Lelang olehPARA
230 — 28
Dulkarim telah meninggal dunia, bagaimana mungkin majelis hakimjudex factie memerintahkan kepada Para Pembanding / Para Penggugatorang yang sudah meninggal ikut digugat atau dijadikan pihak dalam perkarasengketa a quo dan ini akan menjadi preseden buruk bagi dunia peradilanyang berarti Penggugat / Pembanding telah menggugat orang yang telahmeninggal dunia yang tidak mungkin lagi dipanggil secara sah untuk datangmenghadap persidangan.Halaman 68 dari 77 Putusan Nomor 93/PDT/2018/PT BTN6.
105 — 35
sertamembawa keluar dari obyek gugatan I dan II dan kemudian memperjual belikan pasirdan batu. yang diambil dari obyek gugatan dan sebagian dicetak menjadi batu telaadalah Perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) ;Bahwa Tergugat I dengan mengklaim ketiga obyek gugatan sebagai miliknya danbersamasama Tergugat II merusak tanaman dan mengambil material dan memperjualbelikan material yang terkandung didalam ketiga obyek gugatan dengan caracara yangmelawan hukum apabila tidak dihentikan akan menjadi preseden
1.NINIK CHRESTIANA HARIJANTO
2.SULISTINA
3.SUHENDRA
4.SATRYADI SOEYATNO (PATRICK)
5.HARIONO NGONO
6.BING BEDJO TANUDJAJA DRS.
Tergugat:
BUPATI SIDOARJO.
Intervensi:
PT. ALPEN AGUNGRAYA
689 — 402
ayat (4) huruf aUndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara, dan permohononanpenundaan tersebut agar tidak dikabulkan, sebab apabila dikabulkan justrukerugian materiil yang dapat dihitung secara hukum dan kepentinganTergugat Il Intervensi akan dikorbankan, dan akan berakhir keluar daritujuan dibuatnya ketentuan dimaksud, selain itu kami mohon Majelis Hakimtidak mengabulkan permohonan penangguhan ini karena apabila masalahpenangguhan ini dikabulkan oleh pihak majelis hal tersebut dapat menjadiSuatu preseden
60 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1088B/PK/PJK/2014tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak seharusnyamempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 26A ayat (4) Undangundang KUP, karena apabila Majelis mempertimbangkan datadatayang disampaikan pada saat persidangan, sedangkan datadatatersebut tidak pernah disampaikan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) kepada Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) pada saat pemeriksaan, maka hal tersebut akanmenjadi preseden
1036 — 1147 — Berkekuatan Hukum Tetap
satu putusannya, yaitu Putusan Nomor 57P/HUM/2010 (Bukti P12), Mahkamah Agung Republik Indonesiamenyatakan bahwa doktrin organization standing (legal standing)ternyata tidak hanya dikenal dalam doktrin akan tetapi telah jugadiadopsi dalam peraturan perundangan di Indonesia, sepertiUndangUndang Mahkaman Agung RI, UndangUndang PerlindunganKonsumen, UndangUndang Lingkungan Hidup, UndangUndangKehutanan, UndangUndang Jasa Konstruksi dan doktrin organizationstanding (legal standing) juga telah menjadi preseden
Terbanding/Penggugat : JAG DIP SINGH
Terbanding/Turut Tergugat I : KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
Terbanding/Turut Tergugat II : ABIDIN S. PANGABEAN, S.H
Turut Terbanding/Tergugat I : GEK HAN
Turut Terbanding/Tergugat II : JULIA
Turut Terbanding/Tergugat III : SILVIA
Turut Terbanding/Tergugat IV : DONI AGUSTIA
Turut Terbanding/Tergugat V : ANDY AGUSTIA
Turut Terbanding/Tergugat VI : LIM MOEN NIO
Turut Terbanding/Tergugat VII : Y A N T O
Turut Terbanding/Tergugat VIII : ABDUL HALIM
Turut Terbanding/Tergugat IX : IVANA HALIM
69 — 54
Sebab, apabila petitumtersebut dikabulkan sedangkan mengenai obyek kebendaannya tidakdiperoleh kepastian hukum maka Tergugat berpotensi akanmendapatkan penghukuman sebanyak 2x dalam suatu peristiwa yangsama namun perkara yang berbeda;14.Bahwa penerapan yang demikian akan menimbulkan preseden yangburuk dalam penegakan hukum karena logis dan yuridis untukmenetapkan angka kerugian materil dalam kasus aquo harus terlebihdahulu diperoleh kepastian hukum siapakah subyek hukum yangpaling berhak atas objek
204 — 110
Bahwa Audit Lingkungan sebagaimana dimaksud dalamtuntutan provisi int wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangandibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,Bahwa guna menghindari timbulnya preseden yang lebih buruk lagi dikemudian hari,khususnya terhadap wibawa dan kekuasaan Pengadilan dimata masyarakat, dan demitegaknya hukum dibumi Indonesia yang kita cinta ini, baik oleh tindakan yang dilakukanoleh TERGUGATTERGUGAT maupun pihakpihak lain yang merasa dirinya kebalhukum
159 — 59
persoalankeadilan terkait dengan prosedur, kKenapa pasal pasal di dalamKUHAP kita itu menganut yang namanya Miranda Rose tanpa azastuduhan yang benar tapi karena prosedurnya bermasalah, makaproses hukumnya pun dianggap bermasalah, karena itu kenapaMiranda Rose masuk dalam Miranda Warning dalam pasal KUHAPperlunya ada bantuan hukum, perlu ada keseimbangan keadilan, pasal pasal dalam KUHAP itu inspirasinya dari sana ketika terjadi illegalprosedural karena pada akhirnya oleh Peradilan Arizona ini sebagaisebuah preseden
528 — 933 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa, kami percaya bahwa adanya dua preseden perkara pembatalanmerek di atas akan menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim yang Mulia didalam perkara a quodalam memeriksa dan memutusperkara ini;Tentang pendaftaranmerek atas nama Tergugat:25. Bahwa, Penggugat telah menemukan empat belas (14) pendaftaran Merekatas nama Tergugat pada kantor Turut Tergugat dengan detail pendaftaransebagai berikut: NoMerek Nomor Pendaftaran Kelas 4CEIDM000213772 25VANS Vans IDM000213773 25 Halaman 14 dari 184 hal.
110 — 29
Kasus perselisihan pendapat seperti ini perlu mendapatkan perhatian pemerintahpusat agar tidak berkembang menjadi preseden buruk dan dapat mempengaruhisituasi Kambtibmas menjelang pemilu 2014 yang akan datang.e. Proses penegakan hukum khususnya pemberantasan narkoba dan tipikor tidak bolehterpengaruh oleh situasi politik apapun juga yang terjadi di wilayah. Proses hukumyang melibatkan Gubernur Gorontalo agar ditarik ke Mabes Polri.f.
Mengatasi kondisi ini, upaya melakukan mutasi atau penempatan pejabat barusebagai Kapolda Gorontalo bukanlah Kebijakan yang strategis dan reformatif yangdapat menimbulkan preseden buruk dikemudian hari.Menimbang, bahwa rekomendasi tersebut tidak menemukan adanya indikasipelanggaran yang dilakukan oleh Saksi Budi Waseso selaku Kapolda dan bahwarekomendasi pada point 6 (enam) dari Kompolnas, tidak menyarankan agar saksi korbandimutasi dan dapat diketahui bahwa saksi Budi Waseso yang semula hanya berpangkatBrigadir
130 — 42
Agar tidak menjadi preseden bagi Ketua Primkop yang lain, maka bagi Terdakwaharus dibebankan pengembalian seluruh kerugian Primkopal LantamalV sesuaimekanisme yang telah ditentukan dalam RAT Luar Biasa dan perlu dicatat dalamLaporan Tahunan dalam setiap RAT.4.
161 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga dengan demikian telah jelas bahwa Terlapor V, Terlapor VII,Terlapor VII, dan Terlapor XVII, secara hukum telah menerima PutusanKPPU a quo;Berkaitan dengan hal ini, Pemohon Kasasi mohon agar JudexJuris memberikan perhatiannya agar tidak menjadi danmenimbulkan preseden buruk bagi penegakan UndangUndangNomor 5 Tahun 1999.8.
107 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa suatu hal yang melukai rasa keadilan apabila PemohonPeninjauan Kembali/Terpidana yang tidak memperoleh keuntunganmateri dan bahkan mengeluarkan uang pribadinya masih harus dihukumtinggi dan ditambah uang pengganti akan menjadi preseden buruk bagipara Terdakwa atau calon Terdakwa lainnya untuk bersikap kooperatif,karena sikap kooperatif tersebut tidak dimasukkan sebagai hal yangmeringankan sebagai pertimbangan hukum terhadap putusan yangdijatuhnkan padanya sehingga putusan yang diterimanya menjadi
744 — 912 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dampaknya bukan hanya membahayakanterhadap Partai Demokrat sendiri, tetapi juga terhadap partaipolitik lain sehingga menjadi preseden buruk terhadap iklimdemokrasi di Indonesia. Oleh karenanya, patut untukdinyatakan AD ART Partai Demokrat Tahun 2020 adalahcacat hukum secara keseluruhan;Bahwa meskipun ketentuan yang dipandang bertentangandengan UU Parpol pada dasarnya adalah Pasal 17 ayat (2),Halaman 58 dari 101 halaman.
111 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
mekanisme/tatacara proses pemberiankredit kepada saudara Yudi Setiawan telah sesuai dengan SOP, sebagai bu ktinyata tidak ada niat jabat dalam benak Terdakwa untuk melakukan perbuatan,menyuruh melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan dengantujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasimenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara, serta merupakan preseden
82 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
onvoeldoende gemotiveera), tidak mempertimbangkan denganbenar semua alat bukti dalam persidangan, dan Judex Facti telahmenjatuhkan putusan hanya didasarkan pada asumsi belaka, sehinggaperaturan hukum tidak di terapkan sesuai aturan hukum (due process of law)yang akan membawa Judex Facti terjebak kedalam disparitas dandiskriminasi berdasarkan suka//ike dan tidak suka/dislike dalam menjatuhkan putusan terhadap Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Terdakwa, bukandidasarkan pada aturan hukum, doktrin hukum dan preseden
131 — 35
Gugatan aquo dibuat oleh Penggugat dengan tujuan sematamatauntuk mengganggu kinerja dan ketenangan Tergugat Il;Bahwa dengan demikian, sudah seharusnya apabila Majelis Hakim yangterhormat menerima eksepsi do/i mali/doli praecentis yang diajukan olehTergugat Il, demi mencegah adanya preseden yang buruk yang mungkindapat terjadi pada proses peradilan di Indonesia, dan menerapkan asasperadilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta demi kepastianhukum, dengan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat
Pembanding/Penggugat IX : TUKUL LASIMAN
Terbanding/Tergugat I : Kolonel CTB Drs. Wahyudi Wijayanto
Terbanding/Tergugat II : Direktur Topografi Angkatan Darat
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
Terbanding/Tergugat IV : Lurah Cempaka Putih Barat
Turut Terbanding/Penggugat I : RR. SITI SRITRI RIANINGSIH DKK
Turut Terbanding/Penggugat II : SYAHRIAL EFFENDI
Turut Terbanding/Penggugat IV : ALIA DINATA
Turut Terbanding/Penggugat V : EDI YULIANTO
Turut Terbanding/Penggugat VI : ERNI KWANTINI
Turut Terbanding/Penggugat VII : SRI HANDOYO
Turut Terbanding/Penggugat VIII : URIP ASMANURWIDJAYA
Turut Terbanding/Penggugat X : TRI INDRIANA
Turut Terbanding/Penggugat XI : Drs. H.M. NURZAIN
Turut Terbanding/Penggugat XII : LENTI MAHARTI
Turut Terbanding/Penggugat XIII : ENDANG GAMBIROWATI
Turut Terbanding/Penggugat XIV : UMI LUSIYATI
Turut Terbanding/Penggugat XV : RAMINAH
Tu
177 — 477
pemilik atas tanah yangdimohonkan oleh Para Penggugat, adalah milik Tergugat II, tidak punya dasarsebagai Pemilik Hal membuktikan Tergugat dan Tergugat Il secara bersamasama melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan sengaja mengajukanPemblokiran tanpa mempunyai bukti surat kepemilikan yang asli, dalam hal inisangat kelihatan Tergugat III juga melakukan Perbuatan melawan hukum,dimana Tergugat III tidak benarbenar melihat persyaratan untuk mengajukanPemblokiran atas sebidang tanah yang akhirnya menjadi preseden
tidak disertai (melampirkan) bukti kKepemilikan baik berupa SHMatau Akta Jual Beli yang sah, Tergugat hanya mengakungaku bahwaTergugat Il menjadi pemilik atas tanah yang dimohonkan oleh ParaPenggugat, tidak punya dasar mengaku sebagai Pemilik dan dibuktikanmelakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan mengajukan Pemblokiran atasobjek tanah yang disengketakan, dalam hal sangat kelihatan Tergugat III tidakbenarbenar melihat persyaratan untuk mengajukan Pemblokiran atassebidang tanah yang akhir menjadi preseden