Bupati Asahan Nomor : 329KES/2012tanggal 25 Oktober 2012;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku PPK dalam PengadaanBarang berupa Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Dinas KesehatanKab Asahan Tahun 2012 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor : 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan PeraturanPresiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PeraturanPresiden Nomor 54 Tahun 2010 yaitu : Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yangmeliputi:a) Spesifikasi Tekhnis

Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PenggunaAnggaran dengan Berita Acara Penyerahan Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan Anggaran danhambatan pelaksnaan pekerjaankepada PA setiap Triwulan;Halaman 91 dari 191Putusan Pengadilan Tindak Pidana KorupsiNomor : 88/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mdn Menyimpan dan menjaga keuntuhan seluruh dokumen pelaksnaanpengadaan barang/jasa.Bahwa saksi tidak ikut menetapkan rencana pelaksanaan pengadaanbarang/jasa yang meliputi ; Spesifikasi Tekhnis

, Harga Perkiraan Sendiri(HPS) serta Rancangan Kontrak, dan saksi menerima hasil tersebut darisaksi IBNU ALFI,SKM melalui stafnya SOFYAN, dan saksi menerimaRancangan Kontrak, HPS dan Spesifikasi Tekhnis sudah dalam bentuk jadi.Selanjutnya saksi membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang / jasa untukpelaksanaan paket pengerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan danKB dengan nomor : 107/PPK/DINKESAS/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012;Bahwa saksi menandatangani kontrak/Surat Perjanjian nomor124/DINKESAS

dengan SK BupatiAceh Utara Nomor 050/692/2012 tanggal 7 November 2012 tentangPerubahan Atas Penetapan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, PejabatPembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM,Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Satker Pada Rumah SakitUmum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Sumber Dana Tugas PerbantuanAPBN Tahun Anggaran 2012, sebagaimana tersebut dalam SK Bupati adalahsebagai berikut : Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi;> Spesifikasi tekhnis

Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi;> Spesifikasi tekhnis barang / jasa.> Harga Perkiraan Sendiri (HPS).> Rancangan Kontrak.. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;Menandatangani kontrak;. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;> oOo Qaosn&Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepadaPA/KPA;g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPAdengan berita acara penyerahan;h.

Spesifikasi tekhnis barang/jasa.2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS).3. Rancangan Kontrak.. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;Menandatangani kontrak;. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;> Oo aQo0ondMelaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepadaPA/KPA;g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPAdengan berita acara penyerahan;Hal. 36 dari 173 hal. Put. Nomor 25 PK/PID.SUS/2016h.

oleh karena tidak seluruh gugatan rekonvensi yangdikabulkan, maka Majelis patut menetapkan gugatan Penggugat untuk hakNafkah madhiyah, mutah dan Nafkah iddah serta Hak Taspen dikabulkanHalaman 61 dari 65 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Minsedangkan untuk harta bersama lainnya dinyatakan tidak dapat diterima (NietOn Vankelijk Verklaark);Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum atasdikabulkannya tuntutan Penggugat, menurut Majelis Hakim dipandang logisdan rasional serta menyangkut tekhnis

PT.DKIBahwa perbuatan Terdakwa dengan membuat HPS (Harga PerkiraanSendiri) dengan mengacu kepada salah satu spesifikasi dan hargamesin multi fungsi full colour merek gestetner MPC 2030 DMpelaksana kegiatan adalah bertentangan dengan KetentuanKetentuan sebagai berikut, yaitu : Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor. 54 Tahun 2010Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, menegaskanbahwa, Salah satu Tugas PPK adalah menetapkan RencanaPelaksanaan Pengadaan (RPP) yang terdiri atas Spesifikasi Tekhnis

Pos Kamling untuk menghalangi jalan arah Pantai Mutun (dinding papan);17. 1 (Satu) truck nomor polisi BE.9881.R;18. 1 (Satu) unit eksavator;Menimbang, bahwa kuasa Terdakwa juga telah mengajukan buktibuktisurat sebagai berikut:1.Foto copy Berita Acara Pertemuan Penataan Kacasan Wisata, tanggal 3Juni 2010 ( bukti T1);Foto copy Berita Acara fasilitasi pbembahasan tekhnis tiket masuk menujupantai wisata Pantai Mutun, tanggal 25 Juni 2010 (bukti T2);Foto copy Surat Camat Padang Cermin yang ditujukan kepada

PengadaanBarang/Jasa Pemerintah sedangkan Pasal 18 (3) Undangundang RI No. 1Tahun 2004 Yang isinya "(3) pejabat yang menandatangani dan/ataumengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasarpengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaranmaterial dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".peraturanperaturan tersebut tidak berhubungan sama sekali dengan kasusTerdakwa karena Terdakwa bukan Pengguna Anggaran/Kuasa PenggunaAnggaran atau Pejabat Pelaksana Tekhnis

Syahrul Kahiran (ketua tim tekhnis) keterangannya tidak dapatdidengar di persidangan karena sudah meninggal dunia (Alm) namunketerangan yang bersangkutan sudah diberikan dibawah sumpah, yangmenyatakan secara tekhnis CCO1 atas CUT and FILL tidak sesuai denganketentuan karena pekerjaan telah selesai dan telah dibayarkan sebelum CCQ.Halaman 117 dari148 Putusan Nomor : 11/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL19.20.21.22.23.24.bahwa benar sebelum dilakukan Amandemen , pada tanggal 24 Desember2008 PT.

Syahrul Kahiran (selaku ketua timtekhnis) tidak dapat didengar di persidangan karena sudah meninggal dunia (Alm)namun keterangan yang bersangkutan sudah diberikan dibawah sumpah, yangmenyatakan secara tekhnis CCO1 atas CUT and FILL tidak sesuai denganketentuan karena pekerjaan telah selesai dan telah dibayarkan sebelum CCO.Menimbang, bahwa Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak tidak pernahmembuat surat persetujuan untuk Amandemen Il.Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelismendapatkan

dana163sebesar Rp.24.000.000, ke rekeningBahwa uang tersebut sebagai penggantiandana oleh Yessi Wiramanyeni (Bendahara)sebesarRp.24.000.000,;Bahwa pada kondisi awal pemeriksaan olehInspektorat (Juni 2011) jumlah dana yangbelum dapat dipertanggungjawabkan olehYessi Wiramayeni telah berkurang menjadiRp.5.076.900, (Rp.29.076.900, dikurangiRp.24.000.000,Bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur untukdilakukan pembayaran kepada ketua Pokja atauBendahara Pokja, baik dari Undangundang atauPTO (Petunjuk Tekhnis

Indonesia,Alumni, Bandung, 1985, hal.223) ;Menimbang, bahwa dilain hal, Prof.Sudarto, SH dalam Hukum dan Hukum Pidanamemberikan pernyataan tentang menyalahgunakan kewenangan yang berarti bahwakewenangan dan sebagainya itu tidak digunakan sesuai dengan jalannya ketatalaksanaanyang semestinya ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta dipersidangan ;181e Bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur untukdilakukan pembayaran kepada ketua Pokja atauBendahara Pokja, baik dari Undangundang atauPTO (Petunjuk Tekhnis

Anggaran Direktorat Jendera Tanaman PanganNomor: IL KPA/SK.310/0/C/12009 tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan PenguatanKelembagaan Pertanian Melalui Bantuan Usaha Agribisnis Tanaman Pangan UntukLembaga Yang Mandiri Dan Mengakar Di Masyarakat (LM3) Direktorat Jenderal TanamanPangan Tahun Anggaran 2009.Bahwa benar sesuai pedoman Pontren mengajukan proposal yang diketahui oleh Dinas saatitu yang masuk ke Pusat ada 15 Proposal (Pontren), selanjutnya dilakukan verifikasikelengkapan administrasi oleh Tim Tekhnis

Sekretariat dan dari Sekretariat ada14 Pontren di Kab Sumedang yang layak diberdayakan melalui program LM3, yangditetapkan dengan SK Menteri Pertanian Nomor : 3355/Kps/OT. 160/9/2009 tanggal 17September 2009.Bahwa benar kriteria yang dinilai baik administrasi maupun teknis sudah tercantumsebagaimana dalam Acuan penilaian/seleksi terhadap proposal LM3 bidang tanaman pangantahun 2009 (sebagaimana copy terlampir), selanjutnya setelah dilakukan penilaian baikterhadap ferifikasi administrasi maupun tekhnis

2010merupakan tugas pokok panitia pengadaan lahan sebagaimana diatur dalamKeppres No. 55 Tahun 1993 bukan tugas dan wewenang Terdakwa selakuPelaku Aktifitas/Pimpinan Kegiatan ;Sedangkan sesuai dengan dengan Surat Pengangkatan Terdakwa selakuPimpinan Proyek/Pemimpin kegiatan/Pelaku Aktifitas tugasnya tidak hanyasebatas meneruskan permohonan pembayaran yang diajukan kepadaTerdakwa dengan membuat Nota Dinas Pembayaran, tetapi tugasTerdakwa lainnya selaku Pimpinan Proyek diantaranya mengadakanpengawasan tekhnis

penilaian Majelis Hakim tidak berhak menilai hasil laporan dariPanitia Pengadaan Lahan yang termuat dalam Daftar Nominatif ;Bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa tugasTerdakwa selaku selaku Pimpinan Proyek/Pemimpin Kegiatan/PelakuAktifitas berdasarkan Surat Pengangkatan Terdakwa tugasnya tidakhanya sebatas meneruskan permohonan pembayaran yang diajukankepada Terdakwa dengan membuat Nota Dinas pembayaran, tetapitugas Terdakwa lainnya selaku Pimpinan Proyek diantaranyamengadakan pengawasan tekhnis

Tapteng Nomor : 600/920.A/PUK/I/2015 tanggal 5Agustus 2015.Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab saksi sebagaiPengawas Lapangan adalah melakukan pengawasan pekerjaansaluran irigasi di lapangan supaya sesuai dengan gambar danvolume pekerjaan, berkordinasi dengan Direksi Tekhnis yaitu Sadr.ADIANSYAH NASUTION, secara hierarki maka Saksibertanggungjawab kepada Direksi Tekhins.Bahwa pedoman saksi ke lapangan melakukan pengawasanberpedoman kepada gambar kerja dan RAB (Rencana AnggaranBiaya).Bahwa

. :1. 1 (satu) bundel asli dokumen Prakualifikasi Seleksi Sederhana JasaKonsultasi Paket Pekerjaan Erencanaan Tekhnis Pembangunan SaranaRSUD, Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2011.

No. 2772 K/Pid.Sus/2015. 2 (dua) Lembar Contoh Bentuk Dokumen Penawaran ;45. 2 (dua) Lembar Contoh bentuk surat kuasa ;6. 1 (satu) Lembar Contoh dokumen penawaran tekhnis ;7. 1 (satu) Lembar Contoh bentuk daftar pengalaman kerja sejenis 10(sepuluh) tahun terakhir ;oo1 (satu) Lembar Contoh bentuk uraian pengalaman kerja sejenis 10(sepuluh) tahun terakhir ;co1 (satu) Lembar Contoh bentuk tanggapan dan saran terhadapkerangka acuan kerja dan personil/fasilitas pendukung dari PPK ;10.1 (satu) Lembar Contoh

Tersangka RITO NASIBU, S.T., M.Eng. :1.1 (satu) bundel asli dokumen Prakualifikasi Seleksi Sederhana JasaKonsultasi Paket Pekerjaan Erencanaan Tekhnis Pembangunan SaranaRSUD, Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2011.

(satu) bundel asli dokumen Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha(Dokumen Kualifikasi) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran2011, Berupa suratsurat :1. 1 (satu) Lembar Undangan pengambilan dokumen pemilihan, Nomor11.h/ULPKONS/SS/II/2011 tanggal 23 Februari 2011 ;25 (dua puluh lima) Lembar Instruksi kepada peserta (IKP) ;3 (tiga) lembar Lembar data pemilinan (LDP) ;2 (dua) Lembar Contoh Bentuk Dokumen Penawaran ;2 (dua) Lembar Contoh bentuk surat kuasa ;1 (satu) Lembar Contoh dokumen penawaran tekhnis

Panitiamelakukan pembukaan dokumen penawaran dan setelah dilakukan evaluasiadminstrasi dan evaluasi tekhnis sesuai Berita Acara Hasil Evaluasi TeknisNomor: 149/BA/EV/KK/KDN/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011 PT. HK dinyatakanlulus dengan peringkat I, PT. Wijaya Karya lulus di peringkat II dan PT. AdhiKarya lulus di peringkat III;Pada tanggal 27 Juli 2011, Panitia membuat undangan PembuktianKualifikasi Dokumen Prakualifikasi (PQ), untuk PT Hutama Karya, PT. WijayaKarya, dan PT.

Panitiamelakukan pembukaan dokumen penawaran dan setelah dilakukan evaluasiadminstrasi dan evaluasi tekhnis sesuai Berita Acara Hasil Evaluasi TeknisNomor: 149/BA/EV/KK/KDN/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011 PT. HK dinyatakanlulus dengan peringkat I, PT. Wijaya Karya lulus di peringkat II dan PT. AdhiKarya lulus di peringkat III;Pada tanggal 27 Juli 2011, Panitia membuat undangan PembuktianKualifikasi Dokumen Prakualifikasi (PQ), untuk PT. Hutama Karya, PT.Wijaya Karya, dan PT.

Yang dihitung antara lain budget, metode pelaksanaan, cashflow, kelengkapan administrasi tekhnis.

Waktuitu kKepala kantornya pak Suroto dan terdakwa tinggal satu mess denganpak Suroto ;Bahwa terkait pelelangan pembangunan kampus Institut PemerintahanDalam Negeri (IPDN) Rokan Hilir dan Bukit Tinggi, setahu terdakwa yangmenangani pemasaran mulai pelelangan sampai perhitungannya dilakukanoleh Divisi Gedung karena periode regional, 3 Januari s/d 27 Juli 2011, dikantor regional tidak mempunyai organ yang bertugas membuat dokumenadministrasi lelang ataupun tekhnis dan perhitungan anggaran.

Panitia melakukan pembukaandokumen penawaran dan setelah dilakukan evaluasi adminstrasi danevaluasi tekhnis sesuai Berita Acara Hasil Evaluasi Teknis Nomor:149/BA/EV/KK/ KDN/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011, PT. HK dinyatakan lulusHal. 315 dari 423 Hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2019/PN. Jkt. Pst.20.21.dengan peringkat I, PT. Wijaya Karya lulus di peringkat II dan PT. Adhi Karyalulus di peringkat IIl.

IMAT RUHIMAT sejak tanggal 11 April 2012 sampai dengantanggal 10 Juli 2012 akan tetapi Saksi tidak ingat tahapan kegiatan desain.Dasar dilakukannya desain tersebut adalah Pedoman Perluasan Sawah dankontrak;Bahwa Saksi tidak pernah melihat RUK yang dibuat oleh PPK Kabupaten yangdiusulkan melalui PPK Propinsi;Bahwa Saksi tidak mengetahui tekhnis pembayaran dilapangan oleh setiapkelompok setelah dana diterima karena sudah menjadi kewenangan dari PPKKabupaten yang bersentuhan langsung dengan kelompok

TTS tahun 2012 antara lain : Ada rekening kelompok; Adaperjanjian kerjasama antara PPK Kab dengan Kelompok; Ada kwitansi Penerima; Ada Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang telah di setujul oleh KPA; Surat Keputusan PPK Kabuapaten terkait Penetapan Kelompok Tani.Bahwa terkait RUK atau RUKK yang menyusun adalah PPK Kabupatenbersama kelompok dan didampingi oleh tim tekhnis Kabupaten.Bahwa kelompok dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain apabila tidakmampu dikerjakan sendiri secara manual, kembali pada

Bahwa menentukan pemenang adalah Dari hasil evaluasi tekhnis panitia. Bahwa Selama saya membuat dokumen saya tidak pernah berhubungandengan PPK. Bahwa Kontrak yang saya buat saya yang susun . Bahwa saya tidak ingat apakah pernah berhubungan dengan Ir. MARIANA . Bahwa saya lupa setelah saya buat susun kontrak lalu saya serahkankemana. Bahwa saya tahu bahwa pemenang tender adalah AHMAD SIDIK Dari hasilEvaluasi. Bahwa saya tidak kenal dengan AHMAD SIDIK.

Fredik Henukh;Bahwa adapun kekhawatiran Para Penggugat terhadap subyeksubyek yangdigugat dalam perkara ini, dapat menempatkan lagi orang lain di atas tanahsengketa, yang seolaholah turut menguasai obyek tanah sengketa, yangdilakukan sebagai upaya pamungkas untuk memunculkan alasan formalyang secara tekhnis akan menghambat pemeriksaan pokok perkara yangseharusnya diperiksa dan diputus oleh yang Terhormat Majelis Hakim dalamperkara ini, maka atas alasan tersebut, jikalau pada saat dilakukannyapemeriksaan

Kalimantan Tengah yang kemudiandilimpahkan ke UPT KPHP Kahayan Hilir Unit XXXI dan Ahli ditunjukKepala sesuai UPT KPHP Kahayan Hilir Unit XXXI surat perintah tugastersebut diatas untuk melaksanakan tekhnis pengukuran dan penetapanvolume kayu bulat, kKeterangan sebagai Ahli dalam perkara yang ditanganioleh Polres Pulang Pisau.Bahwa Ahli menerangkan telah melakukan pengkuran kayu log / bulattersebut pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira jam 10.00 Wib dibelakang halaman POLAIRUD Polres Pulang

Pertambangan dan saksi ahlimengetahui menyangkut teorinya dan terkait dengan tugas tanggung jawabsaksi ahli sebagai Kepala Seksi bertanggung jawab pengawasan di bidangproduksi dan penjualan mineral dan batu bara; Bahwa ahli mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan PasalPeraturan Gubernur Maluku No 24 Tahun 2017 tentang uraian tugas jabatanPimpinan Tinggi Pratama ,Adiministrator dan Pengawas di Lingkungan DinasESDM Prov.Maluku antara lain Melaksanakan tugas penyusunan danpelaksanaan kebijakan tekhnis

Unsur Tekhnis (5 orang) Rp.2.400.000,4. Unsur Wilayah 3 orang Rp. 960.000.B. Operasional BPD : Rp.4.183.800.C. Operasional Pemerintah Desa :1. Biaya perjalanan Dinas Kepala Desa Rp. 500.000.2. Intensif 10 HOK Rp. 500.000.3.Biaya konsultasi dan rapatrapat perangkat desa Rp. 500.000,D. Operasional LPMD : Rp. 836.000,E. Belanja barang dan jasa Pembelian satu unit komputer Rp. 2.700.000,F. Simpanan Pilkades : Rp. 1.056.000,G.Pembinaan lembaga Pemasyarakatan :1.

terlebih dahulu di FotoCopye Bahwa Benar atas alasan Penuntut umum tersebut selanjutnya Penasihat HukumTerdakwa didepan Persidangan menyatakan karena Penuntut umum butuh waktuuntuk memberikan berkas perkara tersebut maka didepan persidangan secaralansung Penasihat Hukum Terdakwa meminta kepada majelis untuk mengizmkanmemfoto copy berkas yang ada di Pengadilan sehingga Majelis punmempebolehkan dengan alasan secara Formil memang Permintaan tersebut harusdilaksanakan oleh Penuntut umum namun secara tekhnis