Ditemukan 6225 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tekhnik teknis technip teknik tehnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan PN GARUT Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 21-03-2016 — Upload : 20-04-2016
Putusan PN GARUT Nomor 325/Pid.B/2015/PN Grt
Tanggal 21 Maret 2016 — ASEP SUDARMAN alias BOKIR bin AGUS WASID, Dkk
39 — 15
  • SHBahwa pada saat pemeriksaan tersebut dilakukan jawaban langsungdatang dari para saksi dan terdakwa sendiri dan pemeriksaansistemnya tanya jawab jadi tidak ada BAP diarahan oleh Penyidik .Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan bahasa yangdimengerti oleh para saksi.Bahwa setelah selesai dibuat BAP kemudian BAP tersebut dibacakanlagi kepada para saksi dan setelah selesai dibaca kemudian para saksimembubuhkan paraf pada tiap lembarnya selanjutnya BAP tersebutditandatangani para saksi.Bahwa tekhnis
Pengadilan PN TEBING TINGGI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-12-2010 — Upload : 10-10-2013
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 233/Pid.B/2010/PN.TTD
Tanggal 22 Desember 2010 — ABDUL AZIZ ADITIAWARMAN HUTABARAT, BE
134 — 18
  • Bahwa Saksi selaku pengawas lapangan sesuai Surat Keputusan dari Kepala DinasKimpraswil Kota Tebing Tinggi mempunyai tugas pokok : untuk membantuasisten Pejabat Pembuat Dokumen dalam pelaksanaan tugasnya, melakukankegiatan rutin kelapangan, membuat laporan harian, laporan mingguan danlaporan bulanan atas pekerjaan di lapangan, melaporkan kegiatan rutin mengenaiperkembangan pekerjaan di lapangan kepada Asisten Pejabat Tekhnis Kegiatanselaku pejabat pembuat komitmen minimal setiap minggu, kecuali adanyaperkembangan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 30-11-2018 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 11-02-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 943/Pdt.G.Arb/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 30 Januari 2019 — Penggugat:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Tergugat:
Obayashi Jaya Konstruksi Joint Operation
413 — 350
  • putusan yang dibuat oleharbitrer atau majelis arbitrase didasarkan oleh tipu muslihat dari salahsatu pihak dalam pemeriksaan, adalah arbiter atau majelis arbitrase nyakarena dialah yang paling tahu mengenai tipu muslihat itu;Bahwa menurut Ahli, apabila Arbiter atau Majelis arbitrase tidak ikutdigugat, jika putusan pembatalannya dikabulkan dan memerintahkanarbiter atau majelis arbiter melakukan pemeriksaan ulang maka adakemungkinan dia tidak mau melaksanakan atau menolak putusantersebut dan secara tekhnis
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 14-03-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN SAMARINDA Nomor 893/PID.B/2010/PN.SMDA
Tanggal 14 Maret 2011 — BURHANUDIN Alias BURE Bin LANCO
76 — 8
  • Dari segi ekonomiharus membayar pajak ; Bahwa pengawasan dibidang pertambangan itu meliputipengawasan tekhnis dan pengawasan admjnistrasi ;Bahwa ahli pernah melakukan peneguran terhadap76penambang yang tidak memenuhi ketentuan dilakukandengan teguran pertama, kedua dan ketiga hinggapencabutan ijin ;Bahwa permohonan JIUP, pihak Distemben pernahmenolak permohonan~ misalnya apabila ia sudahmenunggak dan sebagainya ;Bahwa syarat peralihan dari KP ke IUPpersyaratannya yang harus dipenuhi menurut' undangundang
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-06-2011 — Putus : 13-09-2011 — Upload : 14-11-2011
Putusan PN PADANG Nomor 04/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG
Tanggal 13 September 2011 — DEDI EKA SISWANTO
67 — 13
  • Sedangkan panjang jalanyang tidak di rabat beton: 358,70 ml (meter lari) = darikeseluruhan panjang jalan yang diukur;e Untuk pekerjaan pasangan batu kali pada titik STA 0 + 662s/d STA 0 + 676,70 volume yang didapatkan sebesar 12,21m3;e Untuk pekerjaan pasangan batu' kali pada lokasi antaratitik 22 dan 23 (berdasarkan gambar tekhnis dokumen SPPBpekerjaan tersebut) volume yang didapatkan 12,04 M3;Bahwa Pengerjaan yang diupah adalah pekerjaan yang sesuaidengan RAB dan yang tidak diupah adalah pengerjaan
Pengadilan PN BATURAJA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-08-2015 — Putus : 30-12-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan PN BATURAJA Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Bta
Tanggal 30 Desember 2015 — Tedi Melawan H. Sugianto, A. MK. S. Sos, dkk
72 — 3
  • dibayarkan barulah alat berat tersebut dapatbekerja;Bahwa, saat pekerjaan dimulai saksi tidak pernah ke lokasi lagi jadi saksi tidaktahu sejauh mana dan bagaimana ceritanya;Bahwa, terakhir kali saksi kelokasi lahan tersebut pada saat pekerjaan akandimulai karena pada saat itu ada syukuran dengan pemotongan kambing dansetelah itu saksi tidak pernah lagi kelokasi lahan tanah tersebut dan saksi tidaktahu apakah ada somel dan alat alat berat lainnya;Bahwa, saksi tidak tahu sejauh mana dan bagaimana tekhnis
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-02-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan PN BENGKULU Nomor 329/PID.B/2010/PN.Bkl
Tanggal 17 Februari 2011 — Ir.ACHMAD SYIAFRIL SYAHBOEDDIN Bin.SYAHBOEDDIN
123 — 73
  • kantorcamat Ratu Samban Bengkulu kerja mendahului , adapunpembayarannya akan dianggarkan dalam APBD tahun 2005 haltersebut disetujui oleh bapak Walikota (Chalik Efendi)sehingga bapak Syarifuddin (alm) telah melaksanakanpekerjaan tersebut sekitar bulan Agustus/September 2004; Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan proyek kantor camatRatu Samban yang dilaksanakan oleh bapak Syarifuddin (alm)selaku pelaksana, namun mengenai administrasi yangdikerjakan oleh Rustiani selaku persero komidter dan kalaumengenai tekhnis
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-06-2018 — Upload : 10-07-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 6 Juni 2018 — KARTA BIN MADNASIR
89 — 42
  • selaku Sekdes Kertajaya adalah membantu tugastugas Kepala Desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa dan jugasaksi selaku Sekdes adalah membuat proposal dan LPJ setiappenggunaan anggaran yang diterima oleh Desa Kertajaya daripemerintah baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat;Bahwa saksi pernah membuat proposal pengajuan anggaran Dana DesaTahap tahun 2016 sebesar Rp 426.159.600, dalam pelaksanaanprogram penggunaan Dana Desa tersebut saksi selaku Sekdes ditunjuksebagai PTPKD (Pelaksana Tekhnis
Pengadilan PN SEKAYU Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 26-11-2015 — Putus : 05-04-2016 — Upload : 21-06-2016
Putusan PN SEKAYU Nomor 921/ Pid.Sus/2015/PN.Sky
Tanggal 5 April 2016 — EDWAR BIN MIUN
414 — 16
  • Putra Hang Tuah;Bahwa kirakira sudah habis dana sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyarrupiah) ;Bahwa alat exavator pernah digunakan dilokasi;Bahwa Saksi hanya sekali saja bertemu dengan Edwar;Bahwa selanjutnya secara tekhnis Marwan yang mengurusnya;Bahwa uang Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) disalurkan melaluibendahara kelompok tani yaitu sdr Mery;Bahwa lahan kelompok tani tersebut terletak di Dusun II Desa PancoranMuba;Bahwa status lahan tersebut bekas HPH PT.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-07-2013 — Putus : 11-12-2013 — Upload : 02-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 80/PID.SUS.K/2013/PN Mdn
Tanggal 11 Desember 2013 — - SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd
91 — 17
  • Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS);v Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);v Lembaran Kerja Individu Sekolah (LKIS); Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tiap Jenis Anggaran Triwulansebelumnya.Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 tahun2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DanaBOS tahun anggaran 2011 dan Peraturan Mentri Pendidikan dan KebudayaanRepublik Indonesia No. 51 Tahun 2011 tanggal 5 Desember 2011 tentangPetunjuk Tekhnis
    Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS);v Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);v Lembaran Kerja Individu Sekolah (LKIS);v Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tiap Jenis Anggaran Triwulansebelumnya.Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 tahun2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DanaBOS tahun anggaran 2011 dan Peraturan Mentri Pendidikan dan KebudayaanRepublik Indonesia No. 51 Tahun 2011 tanggal 5 Desember 2011 tentangPetunjuk Tekhnis
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 27-06-2014 — Putus : 27-05-2015 — Upload : 16-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 27 Mei 2015 — KUSNANDAR Lawan 1. PT. CIPTA RANCANG MANDIRI 2. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PUSAT cq. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA. 3. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq. KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA cq. KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN . 4. KEPALA SUKU DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN PEMERINTAH KOTAMADYA JAKARTA SELATAN, 5. PT. PINAPAN GUNUNG MAS, 6. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) SUKU DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN PEMERINTAH KOTAMADYA JAKARTA SELATAN, 7. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA.
119 — 223
  • Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.dengan Turut Tergugat , demikian sebagaimana ternyata dalam PerjanjianNomor : 2029/7.712.34 tanggal 17 September 2010 ;Bahwa, dalam pelaksanaan kontrak tersebut Turut Tergugat Ill selaku PNS dilingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan Kotamadya Jakarta Selatan telahditunjuk oleh Turut Tergugat sebagai atasan langsung Turut Tergugat lllsebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), yang bertanggung jawabpada pengawasan operasional dan administrasi proyek ;
    Bahwa obyek gugatan ini pada dasarnya bersumber dari adanya PerjanjianPembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan antara Penggugatdengan Turut Tergugat , demikian sebagaimana ternyata dalam PerjanjianNomor : 2029/7.712.34 tanggal 17 September 2010 ;Bahwa, dalam pelaksanaan kontrak tersebut Turut Tergugat Ill selaku PNS dilingkungan Dunas Peternakan dan Perikanan Kotamadya Jakarta Selatan telahditunjuk oleh Turut Tergugat sebagai atasan langsung Turut Tergugat Il1sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis
Pengadilan PN KALIANDA Perdata
Register : 09-02-2015 — Putus : 13-05-2015 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 2/PDT.G/2015/PN Kla
Tanggal 13 Mei 2015 — Penggugat:
PT. Hutarma Karya (Persero)
Tergugat:
Dinas Pekerjaan Umum (PU) Lampung Selatan Cq. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
105 — 24
  • HK.WVI/Mm.002/I/2015, Hal:Undangan SCM Tahap 2 Proyek Pembangunan Jalan Poros Kabupaten11.12.Lampung Selatan, tanggal 5 Januari 2015 (Bukti P 12), yang pada intinyamenyampaikan bahwa: Sehubungan dengan proses penyusunan perencanaan tekhnis yangbelum sampai ketahap mekanisme asistensi perencanaantekhnis,maka kegiatan fisik lapangan belum dapat PENGGUGAT laksanakan; Sehubungan belum adanya kegiatan fisik di lapangan, maka untuksementara kegiatan PENGGUGAT laksanakan di kantor PENGGUGAT diJI.
Pengadilan PN SENGETI
Register : 30-01-2020 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 01-04-2020
Putusan PN SENGETI Nomor 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt
Tanggal 12 Maret 2020 —
703 — 630
  • Dokumen lingkungan berupa UKLUPL / AMDAL.Rekomendasi dari Tim Tekhnis dinas terkait.Surat Pernyataan pemenuhan Komitmen dari pihak PT. TNIBahwa benar 3 hal tersebut diatas harus disampaikan/diteruskan kepadapihak kantor DPMPTSP Kab. Muaro jambi, apabila 3 hal tersebut sudahdisamapaikan maka pihak Kantor DPMPTSP kab.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-05-2014 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 02/pid.TPK/2014/PN.TK.
Tanggal 5 Mei 2014 — - Dra. Asniwati Binti Nazar
54 — 13
  • saksi), SUDARTO, AZIS, dan ASIHTRISUSANTI41e Bahwa benar terkait kapasitas saksi ditunjuk selaku anggota panitia,saat itu saksi pernah diperintah oleh saksi SutardiiSPd selaku KetuaPelaksana kegiatan untuk mengawasi kegiatan Tukang bersamadengan saksi Drs.Setyo Susilanto yang merupakan Seketaris kegiatandan juga bersama saksi Sutardi yang merupakan Guru Seni Rupahanya selama 2 (dua) hari, dikarenakan setelah itu saksi ada kegiatanDinas selama 10 (sepuluh) hari di Kota Bandar Lampung.e Bahwa benar tekhnis
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Umum
Register : 21-06-2017 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 15-08-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 1144/Pid.B/2017/PN Mks
Tanggal 7 Juni 2018 — Penuntut Umum:
ANDI ARMASARI, SH
Terdakwa:
1.SESARIA FATIMAH NUR BAHTIAR
2.WAHYUNI RACHMAN
89 — 18
  • hukuman Push Up maupun Sit up dan jumlah hukuman push updan sit up yang diberikan bervariasi tergantung kemampuan parapeserta.Bahwa benar tidak ada hukuman lain yang diberikan kepada parapeserta kecuali hukuman Push Up dan Sit Up.Bahwa benar tidak ada aturan dari fakultas atau kampus serta aturanperundang undangan terhadap pelaksanaan hukuman fisik tersebut,namun hukuman tersebut dilaksanakan turun temurun sejakdilaksanakannya kegiatan Pendidikan dan Pelatihan anggota TBMsejak pertama kalinya dan tekhnis
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus Lain-lain
Register : 21-12-2016 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 12-06-2017
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1659/Pid.Sus/2016/PN JKT.UTR
Tanggal 4 Mei 2017 — JUMIATUN als IPA als LAHIFA las ASKIA als BUNGA als UMI DELIMA als NONA MANIS
169 — 115
  • Putusan No.1659/Pid.Sus/2016/PN.Jkt UtrBahwa Ahli adalah salah satu dari anggota Tim yang melakukanpemeriksaan tekhnis laboratoris kriminalistik terhadap barang buktibahan peledak berdasarkan permintaan dari penyidik Densus 88,dimana barang bukti yang disita oleh penyidik Densus 88 dariTerdakwa yang bernama Taufik Hidayat alias Salman serta yangditemukan pada saat terjadi kontak senjata antara sipil bersenjatadengan aparat kepolisian pada tanggal 17 Agustus 2015 ;Bahwa barang bukti yang telah Ahli
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-08-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2761 K/Pdt/2013
Tanggal 14 Agustus 2014 — PERSEROAN TERBATAS (PT) PUSPITA ALAM KURNIA, DK VS 1. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
81 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tuan Kusumahadi selaku Pengendali Mutu, Tuan Mashud selakuPengendali Tekhnis, Tuan Ali Ahsan selaku Ketua Tim, TuanSugianor selaku Anggota Tim, kesemuanya berkantor di BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan PropinsiKalimantan Selatan, Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 32,5 Banjarbaru,Kalimantan Selatan;Hal. 1 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat dan Il/Pembanding;dan:Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia Cq.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-12-2013 — Putus : 06-10-2014 — Upload : 23-02-2015
Putusan PN AMBON Nomor 26/Pid.Tipikor/2013/PN.AB
Tanggal 6 Oktober 2014 — IVONNE FILANNY MATITAPUTTY
64 — 38
  • Saksi sampaikan ke kepala dinas bahwa tugas ini terlalu beratuntuk saya karena saya bukan tenaga tekhnis tapi kepala dinas katakan bahwalaksanakan saja karena diperintahkan maka Saksi terima saja ;Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah menjadi PPTK ;bahwa menurut saksi yang salah dalam perkara ini adalah Kepala Dinas ;bahwa Saksi tahu tidak tentang prosesproses perjanjian kerja, SPMK, dan suratsuratlain.
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 02-08-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 8/G/2021/PTUN.BJM
Tanggal 9 Desember 2021 — Penggugat:
JUHANI
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU
Intervensi:
SYAMSIAH BINTI H. DAHLAN,Cs
280 — 160
  • Bahwa penerbitan Sertpikat Hak Milik (SHM)12329 telahmendapatkan Pertimbangan Tekhnis Pertanahan dalam Penerbitan IzinPerubahan Penggunaan Perubahan Tanah atas tanah Hak Milik HusniDahlan yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbarusebagaimana Risalah Nomor 98/2013 Tanggal 18 Oktober 2013 (videbukti T II Intv3=T2.43);10. Bahwa Muhammad Husni Dahlan mulai tahun 2014 sampaidengan tahun 2019 telah membayar pajak Bumi dan Bangunan untukSertpikat Hak Milik (SHM)12329 (vide bukti T II Intv5);i.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 28-11-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 31-03-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 157/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 17 Desember 2018 — Pembanding/Penggugat : PT.BINTANG PRIMA ENERGY PRATAMA
Terbanding/Tergugat : H.VERITAS SARANGGI
169 — 173
  • tetapidiatur dengan RV, dimana perlawanan yang diajukan olehpihak ketiga atas putusan dengan dasar pembuktian yangmana Pelawan akan membuktikan apakah haknya dilanggar,dengan tetap mengacu pada sita eksekusi (Pasal 228 Rbg)dan perlawanan atas sita jaminan (Pasal 230 Rbg), danMenimbang, bahwa dalam buku II edisi 2007 terbitanMahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2009 tentangPedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi PengadilanDalam Empat Lingkungan Pengadilan hal.101103, yangmerupakan panduan tekhnis