Ditemukan 5536 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perkarangan perbauangan perbaungan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 10-03-2017 — Putus : 26-07-2017 — Upload : 05-12-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr
Tanggal 26 Juli 2017 — YUSMAN, SE
296 — 86
  • Perbarengan beberapa perbuatan, Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana;Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsurunsur tersebutsebagaimana diuraikan berikut ini;Ad.1.Unsur Setiap Orang.Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjukkan subjek pelaku atausiapa pelaku yang pada saat ini diajukan sebagai Terdakwa dalampersidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena didakwamelakukan tindak pidana dan menurut surat dakwaan Penuntut Umumtanggal 9 Maret 2017 No.Reg.Perkara: PDS01/KPR/02/2017 yang diajukansebagai
    Perbarengan beberapa perbuatan, Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana;Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsurunsur tersebutsebagaimana diuraikan berikut ini;Ad.1.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-04-2015 — Upload : 26-01-2016
Putusan PN MAKASSAR Nomor 94/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mks
Tanggal 28 April 2015 — - Ir. Efendi Patintingan VS. - JPU
62 — 11
  • Bahwa dengan demikian unsur Yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pasal 65 ayat (1) KUHPidanaberbunyi sebagai berikut :Dalam gabungan dari beberapa perobuatan yang masingmasing harus dipandangsebagai perbuatan tersendirisendiri dan yang masingmasing menjadi kejahatanyang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja yangdijatuhkan ;Bahwa maksud pasal 65 ayat (1) KUHPidana adalah jika terjadi perbarengan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pencucian Uang
Putus : 17-05-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 350 K/PID.SUS/2017
Tanggal 17 Mei 2017 — Drs. LUKMAN AMIRUDDIN
227 — 366 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • korban cukup besar yaitu sejumlah Rp10.000.000.000,00(sepuluh miliar rupiah), merupakan modal usaha yang besar dikelola dalampengembangan usaha dengan mempekerjakan banyak karyawan, kerugianmodal sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) berpotensimenjadi kerugian tetap dan berdampak pada Kkaryawan yangdiberhentikan/PHK;Bahwa sangat adil dan bijaksana bila hukuman terhadap Terdakwadiperberat dimana Terdakwa telah melakukan dua tindak pidana yaitu tindakpidana penipuan dan pencucian uang, perbarengan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 05-01-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 341 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 5 Januari 2017 — Hj. ROSNA binti SYAHIDAN
1149 — 545 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perakara ini merupakan kasasi atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu. Dalam putusannya, judex factie membebaskan ... [Selengkapnya]
  • Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menerapkan hukum atau diterapkantidak sebagaimana mestinya terhadap Pasal 65 Ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:(1) dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandangsebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapakejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis makadijatunkan hanya satu pidana(2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yangdiancam terhadap perbuatan itu tetapi boleh
    Bahwa Tim Penerjemah Wetboek van Strafrecht dari Badan PembinaanHukum Nasional Departemen Kehakiman telah menerjemahkan rumusanPasal 65 ayat (1) KUHP sehingga berbunyi sebagai berikut:Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harusdipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehinggamerupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidanapokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.c. Bahwa menurut pendapat Simmons yang terdapat pada halaman 674 didalam buku P.A.F.
Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 09-02-2023 — Putus : 08-03-2023 — Upload : 08-03-2023
Putusan PT PALEMBANG Nomor 2/PID.TPK/2023/PT PLG
Tanggal 8 Maret 2023 — Pembanding/Penuntut Umum I : M. FAJAR DIAN PRAWITAMA
Pembanding/Penuntut Umum II : SOSORA. S . PANGGABEAN,SH
Terbanding/Terdakwa : ZAINAL ABIDIN, S.Ag bin RIJALUDIN
210 — 64
  • Yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa, serta menguatkan untuk selain dan selebihnya sehingga amar putusannya sebagai berikut ;
    1. Menyatakan Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag bin Rijaludin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbarengan beberapa Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair ;
    2. Membebaskan oleh karena
    itu Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag bin Rijaludin dari Dakwaan Primair tersebut;
  • Menyatakan Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag bin Rijaludin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbarengan beberapa Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;
  • Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zainal Abidin, S.Ag bin Rijaludin dengan pidana penjara selama5 ( Lima ) tahun serta pidana denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-01-2016 — Upload : 26-09-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 117/PID.SUS-TPK/2015/PN.Smg
Tanggal 18 Januari 2016 — Drs. PURWANTO,SH.,MM (TERDAKWA)
56 — 18
  • uang yang digunakan tidaksebagaimana peruntukkannyaternyata oleh Terdakwa digunakan untukkepentingan Terdakwa sendiri dimana uang tersebut merupakan uang Negara ,perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negarasesual dengan hasil audit Perhitungan Kerugian Negara, dengan demikian unsurini terpenuhi;Tentang Pasal 64 KHUP mengatur tentang beberapa perbuatan yang adahubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satuperbuatan berlanjut (voorgezette handeling):Bahwa perbarengan
Pengadilan PN REMBANG Pidana Umum Penghinaan
Register : 27-03-2014 — Putus : 21-05-2014 — Upload : 22-07-2014
Putusan PN REMBANG Nomor Nomor 15/Pid.B/2014/PN Rbg
Tanggal 21 Mei 2014 — SELAMET SANTOSO, SE Bin SOETIKNO
40 — 23
  • Kartini no.14 Rembang atau setidaknyadi tempattempat tertentu yang masih termasuk kedalam daerah hukumPengadilan Negeri Rembang, dengan sengaja dan melawan hukum memilikibarang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukanoleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adahubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu,dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang
Pengadilan PN CIREBON Pidana Umum Penipuan
Upload : 03-09-2015
Putusan PN CIREBON Nomor 129/PID.B/2014/PN CBN
Jaksa Penuntut Umum: - NURLATIFAH, SH.MH. - SUDARNO, SH Terdakwa: - H. KALIL HARTONO Bin (Alm) MASKUN
127 — 30
  • Misalkan, apa yang didakwakan kepadaTerdakwa persis sama dengan perkara pidana yang sedang berjalanpemeriksaan di Pengadilan Negeri lain atau pada tingkat banding atau kasasisedangkan Prejudicieele Geschil menurut Adami Chazawi dalam bukunyaPelajaran Hukum Pidana 2, penafsiran hukum pidana, dasar peniadaan,pemberatan & peringanan, kejahatan aduan, perbarengan & ajaran kausalitas,penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, halaman 179180,prejudicial geschil?
Pengadilan PN CIREBON Pidana Umum Penipuan
Upload : 03-09-2015
Putusan PN CIREBON Nomor 129/PID.B/2014/PN CBN
Jaksa Penuntut Umum: - NURLATIFAH, SH.MH. - SUDARNO, SH Terdakwa: - H. KALIL HARTONO Bin (Alm) MASKUN
140 — 30
  • Misalkan, apa yang didakwakan kepadaTerdakwa persis sama dengan perkara pidana yang sedang berjalanpemeriksaan di Pengadilan Negeri lain atau pada tingkat banding atau kasasisedangkan Prejudicieele Geschil menurut Adami Chazawi dalam bukunyaPelajaran Hukum Pidana 2, penafsiran hukum pidana, dasar peniadaan,pemberatan & peringanan, kejahatan aduan, perbarengan & ajaran kausalitas,penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, halaman 179180,prejudicial geschil?
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Pidana Umum Pencurian
Register : 03-01-2018 — Putus : 30-07-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 4/Pid.B/2018/PN Psb
Tanggal 30 Juli 2018 — SYAHRUL RAMADHAN TANJUNG SINARO, S.Ag Pgl SYAHRUL bin SYAIR DT MAINDO SUTAN
273 — 371
  • Kejahatan Atau Pelanggaran, Maka HarusDipandang Sebagai Sebuah Perbuatan BerlanjutMenimbang, bahwa Penerapan Pasal 64 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim dalamhal ini memperhatikan Arrest Hoge Raad No. 8255, Juni 1905, yang pada intinyamengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidanayang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam jarak waktu lebih dari empat hariadalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan
Pengadilan PT JAMBI Pidana Khusus
Register : 19-04-2021 — Putus : 04-06-2021 — Upload : 04-06-2021
Putusan PT JAMBI Nomor 5/PID.TPK/2021/PT JMB
Tanggal 4 Juni 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ISKANDAR MARWANTO.SH.,MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : CORNELIS BUSTON
Terbanding/Terdakwa II : CHUMAIDI ZAIDI
Terbanding/Terdakwa III : ABDULRAHMAN ISMAIL SYAHBANDAR
277 — 137
  • Menyatakan Terdakwa CORNELIS BUSTON, Terdakwa II CHUMAIDIZAIDI dan Terdakwa Ill AR SYAHBANDAR terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Perbarengan TindakPidana Korupsi Secara Bersamasama sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 12 huruf a UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-08-2015 — Putus : 08-01-2016 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte
Tanggal 8 Januari 2016 — SUJALI HASAN
73 — 40
  • Dalam ayat 5 (lima) disebutkan bahwa jika ada pemberatanpidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, ataukarena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama 8(delapan) bulan ;Menimbang bahwa mengenai alat bukti surat dan barang bukti yangdiajukan dalam perkara ini berupa :1) Pedoman Umum Raskin 2014 dari Kementerian KoordinatorKesejahteraan Rakyat Rl;2) Keputusan Gubernur Malut Nomor : 31 / KPTS / MU / 2014tanggal 24 Januari 2014 tentang Petunjuk PelaksanaanProgram
Pengadilan PT DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-09-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan PT DENPASAR Nomor 11/PID.SUS-TPK/2015/PT.DPS
Tanggal 10 September 2015 — Dr. I WAYAN CANDRA, SH. MH
255 — 187
  • No. 11/Pid.SusTPK/2015/PT.DPSBahwa penerimaan gratifikasi berupa penerimaan uang danfasilitas tersebut tidak pernah dilaporkan oleh Terdakwa kepada KomisiPemberantasan Korupsi (KPK) ;Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan kejahatan yangdilakukan secara terus menerus selama menjabat sebagai BupatiKlungkung dan masingmasing ada hubungannya antara satu denganyang lainnya sehingga merupakan perbarengan beberapa perbuatan ;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Perbankan
Putus : 26-02-2018 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 214 PK/Pid.Sus/2017
Tanggal 26 Februari 2018 — Herri Delindianto N
299 — 394 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • JUARTY JANEJA IMPIN serta Sdr.BAYU GUSTADA sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandangsebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapaHal. 2 dari 278 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-09-2014 — Upload : 06-04-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 25 September 2014 — AMIR RADJAB RAMBE
168 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tersebut;3) Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupiuntuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksuddalam Ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjarayang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidanapokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undangundang inidan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusanpengadilan ;Pasal 55 (1) KUHP : Ke1 : mereka yang melakukan, yangmenyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;Pasal 65 (1) KUHP : Dalam hal perbarengan
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 29-03-2018 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 14-02-2022
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk
Tanggal 15 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
ASKARI SH
Terdakwa:
EVAN MARDIANSYAH SE Bin MUT IM SALEH
171 — 40

  • MENGADILI

    1. Menyatakan Terdakwa EVAN MARDIANSYAH, SEBin MUTIM SALEH tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
    2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
    3. Menyatakan TerdakwaEVAN MARDIANSYAH, SEBin MUTIM SALEH tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan dan menyuruh melakukan perbarengan
Pengadilan PN BANYUWANGI Pidana Khusus
Register : 08-12-2023 — Putus : 29-04-2024 — Upload : 13-06-2024
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Byw
Tanggal 29 April 2024 — Penuntut Umum:
1.Helena Yuniwasti Henuk, S.H., M.Hum.
2.Muhammad Toriq Fahri, S.H.
3.Ahmad Budi Muklish, S.H., S.Hum.
4.SUWARDI, S.H.
Terdakwa:
JON ADI BATAM Bin MOHAMAD BAGONG SUBARDIYONO
99 — 119
    1. Menyatakan Terdakwa JON ADI BATAM Bin MOHAMAD BAGONG SUBARDIYONO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank dan melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri yaitu dengan sengaja menghilangkan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-01-2017 — Putus : 12-06-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst
Tanggal 12 Juni 2017 — Pidana Korupsi - MEIZI SYELFIA
213 — 253
  • Unsur pasal 64 ayat(1) KUHP: Beberapa perbuatan yang ada hubungansedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatanberlanjut (voorgezette handeling):Menimbang, bahwa unsur ini merupakan perbarengan perbuatanberlanjut, yang ciricirinya adalah sebagai berikut:1) Tindakantindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satukehendak jahat (one criminal intention);2) Delikdelik yang terjadi itu sejenis; dan3) Tenggang waktu antara terjadinya tindakantindakan tersebut tidakterlampau lama
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 12-11-2020 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Ali fikri
Terdakwa:
1.ISMUNANDAR
2.ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH
366 — 124
  • Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagaiperbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan(Perbuatan Perbarengan)Menimbang, bahwa rumusan Pasal 65 ayat (1) KUHP menentukanbahwa : dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandangsebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapakejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis maka yang dijatuhkanhanya satu pidana;Menimbang, menurut R.
    Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagaiperbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan(Perbuatan Perbarengan),Menimbang, bahwa unsur Melakukan beberapa perbuatan yang harusdipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakanbeberapa kejahatan (Perbuatan Perbarengan) dalam Dakwaan KESATUAlternatif Pertama telah terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakimmengambil alih pertimbangan hukum dalam unsur ini secara mutatis mutandisdalam pertimbangan
    Dakwaan Kumulatif Kedua;Menimbang, oleh karena dalam Dakwaan KESATU Alternatif Pertamatelah terpenuhi menurut hukum maka dengan sendirinya menurut MajelisHakim, unsur Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagaiperbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan(Perbuatan Perbarengan) dalam Dakwaan Kumulatif Kedua telah terpenuhi adapada diri Terdakwa , maka oleh karena itu unsur ini menurut Majelis Hakimtelah terpenuhi menurut Hukum.
Pengadilan PN PRABUMULIH Pidana Umum Pembunuhan
Register : 11-04-2016 — Putus : 20-06-2016 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 73/Pid. B/2016/PN. Pbm
Tanggal 20 Juni 2016 — ABU SALIM bin MANADI
146 — 38
  • Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut paut satu dengan yanglain, tetapi saling ada hubungan di antaranya.Halaman 122 dari Putusan No. 73/Pid.B/2016/PN.PbmSecara rinci diatur dalam Bab VI KUHP, yang berjudul : GABUNGANTINDAK PIDANA atau PERBARENGAN TINDAK PIDANA, yang terdiri dari Pasal63, 64, 65, 66 dan 70;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsurdalam Pasal 338 KUHP perlu kiranya Majelis Hakim menguraikan sekaligusmemberi Pengertian mengenai alat bukti petunjuk yang terdapat