Ditemukan 5782 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pasar paisal pasau palal pasla
Penelusuran terkait : Pasal 263 ayat (1) kuhp Pasal 263 ayat (1) kuhpidana Pasal 263 ayat (1) kuhp & pasal 263 ayat (2) kuhp Pasal 263 ayat (1) kuhp dan pasal 263 ayat (2) kuhp Pasal 263 ayat (1) kuhp surat palsu pasal 191 ayat (1) Pemalsuan pasal 263 ayat (1) kuhp juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Pasal 263 ayat (2) juncto pasal 64 ayat (1) juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp dan pasal 263 ayat (1) juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp Pasal 263 ayat (1) kuhp juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 25-05-2015 — Putus : 08-10-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 530/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 8 Oktober 2015 —
413 — 531
  • MH.Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :Dengan memperhatikan ketentuan pidana yaitu : Pasal 263 KUHP adalahperbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yangmelakukannya, yang berupa perbuatan membuat surat yang isinya tidakbenar atau meniru suatu surat asli", dalam hal mana surat yang palsu ataudipalsukan menimbulkan perikatan, menimbulkan suatu hak, menghapuskanpiutang atau membuktikan suatu hal ;Unsurunsur dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tentangPemalsuan surat
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 28-12-2022 — Putus : 18-01-2023 — Upload : 18-01-2023
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 125/PDT/2022/PT BNA
Tanggal 18 Januari 2023 — Pembanding/Tergugat : SAID ABDULLAH Diwakili Oleh : Muzakir, S.H.I., CIL
Terbanding/Penggugat I : SYARIFAH LAILA Binti SAID ALI Diwakili Oleh : Muhammad Nasir, S.H., M.H.
Terbanding/Penggugat II : SYARIFAH ALIYAH Diwakili Oleh : Muhammad Nasir, S.H., M.H.
Terbanding/Penggugat III : SAID ALI Bin SAID JAKFAR Diwakili Oleh : Muhammad Nasir, S.H., M.H.
Terbanding/Turut Tergugat III : Keuchik Gampong Gunung Cut
Terbanding/Turut Tergugat IV : Camat Kecamatan Tangan-Tangan
Terbanding/Turut Tergugat V : Dirwan, SH., Sp.N., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
262 — 80
  • Oleh karena akta tanah yang dikeluarkan oleh Para Terbanding merupakan akta yang cacat hukum dikarenakan pemalsuan tandatangan atas nama Pembanding (Said Abdullah bin Said Jakfar) jika memungkinkan apabila perkara ini selesai dan dimenangkan oleh Pembanding (Said Abdullah bin Said Jakfar), maka Pembanding (Said Abdullah bin Said Jakfar) akan melaporkan Para Terbanding ke pihak berwajib dengan tuduhan Pemalsuan tanda tangan yang masuk dalam bentuk pemalsuan surat yang dapat dijerat dengan Pasal 263
    ayat (1) KUHP.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-07-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 20 Juli 2017 — H. Yulius Nawawi bin Nawawi Alhaj
165 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasar Permohonan PKPermohonan PK diajukan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1)dan (2) jo Pasal 266 ayat (2) dan (3) UndangUndang No.8 Tahun 1981tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (sekarang danselanjutnya disebut KUHAP), yang mengatur bahwa:(1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum,terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan.kembali kepada Mahkamah Agung.(2) Permintaan
    perintah atasan yang menyimpan danbersifat melawan hukum/menyalahgunakan kewenangan maka pilihannyaharus dan wajib menolak perintah yang melanggar hukum tersebut. sebabapabila dilaksanakan maka konsekkuensinya menjadi tanggungjawabpribadi terhadap segala akibat yang ditimbulkan oleh karena ituTerdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggunakanketentuan Pasal 51 ayat (1) KUHPidana; Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut alasan PermohonanPeninjauan Kembali tidak memenuhi ketentuan Pasal
    263 ayat (1)KUHAP;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalamMajelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidaktercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakimsetelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitumenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa/Terpidanatersebut:Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembalidikabulkan dan Terdakwa tetap dipidana, maka terhadap Pemohonkasasi/Terdakwa/Terpidana
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pemalsuan
Register : 22-07-2013 — Putus : 26-02-2014 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1450/Pid.B/2013/PN.Jkt Sel
Tanggal 26 Februari 2014 — RAHMAN ARIF,SE,MM
550 — 472
  • unsurunsur dalam dakwaan ke satusubsidair melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf b UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahanatas UU No 7 tahun 1992 tentang PERBANKAN jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP makaterdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair.Menimbang bahwa karena dakwaan penuntut umum disusun secara kombinasiantara alternatif dengan kumulatif maka selanjutnya majelis akan mempertimbangandakwaan ke 3 yaitu pasal
    263 ayat (1) KUHP Jo.
    RotuaAnastasia Sinaga , Agus Murdianto dan Albert Radjaguguk di Bank BRI bahwa barangjaminan emas logam mulia milik Ratna Dewi yang semula emas menjadi bukan emas.Atas perbuatan terdakwa Rahman Arif bersamasama dengan Rotua Anastasia Sinaga ,Agus Murdianto dan Albert Radjaguguk telah mengakibatkan kerugian bagi saksi RatnaDewi selaku Direktur PT.Boengsu Djaya.Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ke4 telahterpenuhi.Menimbang bahwa oleh karena semua unsurunsur dalam dakwaan ke tigamelanggar pasal
Pengadilan PN JAMBI Pidana Umum Penggelapan
Putus : 17-01-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan PN JAMBI Nomor 1063/Pid.B/2016/PN Jmb
Tanggal 17 Januari 2017 — LOLA AFRINA Alias LOLA Binti JUNAIDI
42 — 8
  • empat ratus empat puluh enam juta limaratus tujuh puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah)atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut.Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, makasegala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telahtermuat dalam putusan ini ;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1)Ke1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Atau Kedua melanggar Pasal
    263 ayat(1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan olehPenuntut Umum dengan surat dakwaan Alternatif, maka Majelis akanmembuktikan dan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat denganperbuatan terdakwa yaitu dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 374KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsurunsurnya sebagai berikut:1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-11-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 262 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 20 Nopember 2013 — I. DRS. WAHYU MULYANA bin MUHAMMAD HANAN, IR. BAGAS SUBARNOWO, MT
92 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERMOHONAN KEADILANnoononne Dengan mendasari ketentuan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b,c KUHAP (UndangUndang No.8 Tahun 1981), yakni terdapatnya bukti baru(Novum) dan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyataterhadap putusan Mahkamah Agung RI No.145 K/PID.SUS/2009, Tanggal 01September 2011, Jo.putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.341/PID/2007/PT.BDG, Tanggal 19 Pebruari 2008 Jo.putusan Pengadilan Negeri BekasiNo.356/PID.B/2006/ PN.BKS, Tanggal 10 Januari 2007, sehingga sangatlahberdasar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 26-11-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 26 Nopember 2012 — RUDI WIBISONO, SE., DIPL., INTL., BANKING ;
132 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 April 2011 ;Bahwa Pasal 263 ayat (1) KUHAP dan Pasal 265 ayat (2) dan (3)KUHAP menentukan bahwa dalam pemeriksaan perkara permohonanpeninjauan kembali, Pemohon dan Jaksa ikut hadir dan dapat menyampaikanpendapatnya dan atas pemeriksaan tersebut dibuat Berita Acara yang ditandatangani oleh Hakim, Jaksa, Pemohon dan Panitera ;Bahwa berdasarkan Pasal 265 ayat (2) dan (3) KUHAP tersebut,kehadiran Pemohon Peninjauan Kembali adalah merupakan keharusan ;Menimbang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-05-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 214 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 12 Mei 2015 — WA ODE NURHAYATI, S.Sos
436 — 304 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung RI, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5Tahun 2004 dan Perubahan Terakhir denga UndangUndang Nomor 3Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang No.14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung RI Jis UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;Bahwa Pasal 263 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981menyatakan :Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap, kecuali putusan bebas atau lepas
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 04-06-2015 — Putus : 08-10-2015 — Upload : 04-02-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 569/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 8 Oktober 2015 —
149 — 74
  • orang Ahli,dibawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut :156Saksi Ahli RON FAJRUL ASLAMI, SH.MH.Dengan memperhatikan ketentuan pidana, yaitu : Pasal 263 KUHP adalah perbuatan yangdilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, yang berupaperbuatan "membuat surat yang isinya tidak benar atau meniru suatu surat ash", dalam halmana surat yang palsu atau dipalsukan menimbulkan perikatan, menimbulkan suatu hak,menghapuskan piutang atau membuktikan suatu hal.Unsurunsur dalam Pasal
    263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tentang Pemalsuan surat padaumumnya, yaitu :Unsurunsur obyektif :e Perbuatan:e Membuat palsu (seluruh/sebagian isinya palsu)e Memalsu (mengubah tanpa hak yang berakibat isi surat berbeda)e = Obyeknya:e Surat :e Yang dapat menimbulkan suatu hake Yang menimbulkan suatu penkatane Yang menimbulkan suatu pembebasan utange Yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hale Dapat menimbuikan akibat kerugian dari pemakaian surat tersebutUnsur subyektif :Maksud untuk memakai
Pengadilan PN JAMBI Pidana Umum Penggelapan
Putus : 17-01-2017 — Upload : 19-05-2017
Putusan PN JAMBI Nomor 1065/Pid.B/2016/PN Jmb
Tanggal 17 Januari 2017 — DWI SEPTIKASARI Alias TIKA Binti SOHIB
47 — 15
  • terdakwa sebesar Rp. 2.802.799.623, (Dua milyar delapanratus dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus dua puluhtiga rupiah).Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, makasegala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telahtermuat dalam putusan ini ;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Atau Kedua melanggar Pasal
    263 ayat (1) KUHPJo Pasal 55 ayat(1) Ke1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan olehPenuntut Umum dengan surat dakwaan Alternatif, maka Majelis akanmembuktikan dan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat denganperbuatan terdakwa yaitu dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 374 KUHPJo Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsurunsurnyasebagai berikut:1.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 27-04-2015 — Putus : 11-08-2015 — Upload : 04-02-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 442/PID.Sus/2015/PN JKT.SEL
Tanggal 11 Agustus 2015 —
263 — 156
  • Ahli TRON FAJRUL ASLAMI, SH.MH.Dengan memperhatikan ketentuan pidana, yaitu : Pasal 263 KUHP adalah perbuatan yangdilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, yang berupaperbuatan "membuat surat yang isinya tidak benar atau meniru suatu surat ash", dalam halmana surat yang palsu atau dipalsukan menimbulkan perikatan, menimbulkan suatu hak,menghapuskan piutang atau membuktikan suatu hal.Unsurunsur dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tentang Pemalsuan surat padaumumnya,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-12-2014 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 175 PK/PID.SUS/2014
Tanggal 17 Desember 2014 — Drs. H. YAMAN, M.M.
94 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telahdiberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 09April 2013, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatanhukum yang tetap;Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan Peninjauan Kembaliyang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Kitab UndangUndang hukum Pidana(UU No.8 Tahun 1981) pada Bab XVIII Bagian Kedua, yaitu :Pasal
    263 ayat (1) : "Terhadap putusan yang pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas darisegala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukanpermintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung";Pasal 263 ayat (2): Permintaan dilakukan atas dasar :a.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 04-06-2015 — Putus : 08-10-2015 — Upload : 04-02-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 8 Oktober 2015 — FEBY SUTHISNA DILAGA, SE.
274 — 248
  • Ahli TRON FAJRUL ASLAMI, SH.MH.Dengan memperhatikan ketentuan pidana, yaitu : Pasal 263 KUHP adalah perbuatan yangdilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, yang berupaperbuatan "membuat surat yang isinya tidak benar atau meniru suatu surat ash", dalam halmana surat yang palsu atau dipalsukan menimbulkan perikatan, menimbulkan suatu hak,menghapuskan piutang atau membuktikan suatu hal.Unsurunsur dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tentang Pemalsuan surat padaumumnya,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 01-05-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 1 Mei 2012 — MULUS DRAJAT GUMIRA Alias PAULUS; dkk
173 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TAUFIKYULIZAR dan Terdakwa III HASAN ALBA BACHTIAR ASSUNDY sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) jo.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Umum Pemalsuan
Register : 04-03-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 125/Pid.B/2019/PN Jmb
Tanggal 17 Juni 2019 — Casidy Tjuanda Anak Dari Alm. Tan Lie Kang
208 — 115
  • Bumi Jambimengalami kerugian sebesar Rp. 6.079.337.000, (enam milyar tujuh puluhsembilan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan dolar sebesar $.78.000, (tujuh puluh delapan ribu dolar amerika)Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam pidana Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1)KUHpidana;AtauKeduannn= Bahwa Terdakwa CASIDY TJUANDA Anak dari Alm.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 16-08-2011 — Upload : 09-04-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2029 K/PID/2009
Tanggal 16 Agustus 2011 — SOENDOWO RAHARDJO TJANDRA
125 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BintangTimur Jalan Lembah Harapan KR Blok U/910 Lidah Wetan Surabaya ;Bahwa akibat dari perobuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian PT.SAR dari tahun 2001 sampai dengan 2005 sebesar Rp29.804.438.356,00 (duapuluh sembilan milyar delapan ratus empat juta empat ratus tiga puluh delapanridu tiga ratus lima puluh enam rupiah) ;Perbuatan Terdakwa SOENDOWO RAHARDJO TJANDRA sebagaimanadiatur dan diancarn dalam Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;ATAU ,KEDUA :Bahwa ia Terdakwa SOENDOWO RAHARDJO TJANDRA
Pengadilan PT JAMBI Pidana Umum
Register : 09-07-2019 — Putus : 01-08-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PT JAMBI Nomor 63/PID/2019/PT JMB
Tanggal 1 Agustus 2019 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : NIRMALA DEWI, SH,MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : CASIDY TJUANDA Anak dari Alm. TAN LIE KANG
139 — 62
  • Bumi Jambimengalami kerugian sebesar Rp. 6.079.337.000, (enam milyar tujuh puluhsembilan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan dolar sebesar $.78.000, (tujuh puluh delapan ribu dolar amerika)Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam pidana Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1)KUHpidana;KeduaAtauwonnnn Bahwa Terdakwa CASIDY TJUANDA Anak dari Alm.
Pengadilan PN DEPOK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-08-2018 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 22-01-2020
Putusan PN DEPOK Nomor 184/Pdt.G/2018/PN Dpk
Tanggal 17 Juni 2019 — JASON SURJANA TANUWIDJAJA MELAWAN 1. PT MEGA DETOS UTAMA., 2. PT MULIASSENTOSA DINAMIKA., Dkk
904 — 435
  • Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum terdakwa didakwa melakukanperbuatan pidana: Pada Dakwaan Primair melanggar Pasal 264 ayat 1 ke1 e KUHP; Pada Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 263 ayat 1 KUHP;10.32.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 20-11-2017 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 616 K/PID.SUS/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — Ir. YAYAN SURYANA
207 — 160 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Untuk itu, berdasarkan Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 264 ayat (3) KUHAPyang mengatur bahwasanya permohonan Peninjauan Kembali tidakdibatasi dengan suatu jangka waktu tertentu, maka pengajuanpermohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali a quooleh PEMOHON Peninjauan Kembali tidak terikat waktu dan karenanyatelah sesuai dengan prosedur;Il.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Gratifikasi
Putus : 15-12-2016 — Upload : 21-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 15 Desember 2016 — DHANA WIDYATMIKA
1001 — 997 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Untuk itu, berdasarkan Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 264 ayat (3) KUHAPyang mengatur bahwasanya permohonan Peninjauan Kembali tidakdibatasi dengan suatu jangka wakiu tertentu, maka pengajuanpermohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali a quooleh PEMOHON Peninjauan Kembali tidak terikat waktu dan karenanyatelah sesuai dengan prosedur;Ill.