Ditemukan 8928 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penelitian peniti pedelati peliti
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 28-04-2020 — Putus : 17-06-2020 — Upload : 18-06-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Bgl
Tanggal 17 Juni 2020 — Penuntut Umum:
DEWI YULIANA
Terdakwa:
EKO SAPUTRA als EKO Bin EFRIANTO
55 — 35
  • pelayanankesehatandan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan danteknologi, bahkan Pasal 8berbunyi :(1) Narkotika Golongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan ;(2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan dapat digunakan untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untukreagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkanpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat danMakanan ;Menimbang, Terdakwa bukanlah petugas kesehatan atau peneliti
Pengadilan PN PELAIHARI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 14-07-2020 — Putus : 13-08-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan PN PELAIHARI Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pli
Tanggal 13 Agustus 2020 — Dewi Risna als. Ina Risna Binti Firmansyah
69 — 24
  • Sus/2020/PN PliLayang Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pegawai caf/restaurant, namunsaat ini sudah tidak bekerja lagi sehingga Terdakwa bukanlah orang yangbekerja atau berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagangbesar farmasi, maupun petugas kesehatan yang dimungkinkan untuk dapatmemperoleh izin resmi dari Pejabat/Institusi yang berwenang untukmengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai,menyediakan atau menggunakan narkotika, dan ketika Terdakwa ditangkapbarang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 29-12-2014 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 85 PK/TUN/2014
Tanggal 29 Desember 2014 — HENDRIKO WIJAYA, DKK VS NY. IDA FARIDA DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
114 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung a quohalaman 63);Bahwa dari apa yang dipertimbangkan tersebut di atas tampak sekalibahwasannya ternyata Majelis Hakim telah tidak cermat, tidak hatihatidan juga sangat nyata kekhilafannya karena hanya dengan melihat tiga(3) obyek saja Majelis Hakim telah memutus seluruh obyek sengekta (28sertifikat atas nama para Pemohon Pk) adalah cacat yuridis;Bahwa Majelis Hakim dalam mengadili dan memutus perkara a quomenyamaratakan dengan suatu penelitian dimana peneliti
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 03-09-2009 — Upload : 19-02-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 378PK/PDT/2009
Tanggal 3 September 2009 —
55 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bukti T.III5 : Surat Kordinator Tim Peneliti dan PenyelesaianMasalah Gedung dan Tanah Bekas Asing/CinaHal. 35 dari 55 hal.Put.No. 378 PK/Pdt/2009tanggal 20 Desember 1989 No. B0016/XII/1989BKMC;6. Bukti T.III6 : Surat dari PANGLIMA KODAM JAYA/JAYAKARTAtanggal 16 November 1991 No. B/11574/X1/199;7. Bukti T.III7 : Surat Perjanjian Pelepasan Hak Bangunan diJalan Bandengan Utara No. 80, Jakarta Utaratanggal 8 Juni 1991;8.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum Penghinaan
Putus : 13-04-2015 — Upload : 28-04-2015
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 1204/PID.B/2014/PN.JKT.TIM
Tanggal 13 April 2015 — DEDI
185 — 108
  • ., adalah12alat bukti yang bisa menjelaskan tentang terjadinya suatu tindak pidana pengeroyokan,namun tidak dapat menjelaskan bahwa Terdakwa lah yang bersalah melakukannya.Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa PENUNTUT UMUM TIDAK DAPATMEMENUHI PRINSIP BATAS MINIMUM PEMBUKTIAN SESUAI KUHAP.Dalam perkara ini, ketika Jaksa Peneliti mendapatkan berkas dari pihak penyidik,seharusnya tidak segera menyatakan berkas perkara ini sudah lengkap karena dari saksi yagdiajukan pihak penyidik tidak mempunyai
Pengadilan PN BOYOLALI Perdata Tanah
Register : 14-03-2019 — Upload : 14-03-2019
Putusan PN BOYOLALI Nomor 1/Pdt.Bth/2018/PN Byl
-HASTO PURNOMO -EL. SUHARTI RAHAYU istri HASTO PURNOMO -PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk -KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURAKARTA -MARLINA TRI ASTUTI -BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN BOYOLALI
166 — 50
  • Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Gugatan dariPara Penggugat sangat tidak berdasar dan mengadaada serta terkesan untukmengaburkan kewajiban dan lari dari tanggung jawab Para Penggugat selakuDebitur dalam Perjanjian Kredit dengan Tergugat sebagai Kreditur, denganmelakukan upayaupaya mengaburkan pelaksanaan lelang dan oleh karenanyamohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim peneliti dan pemeriksa perkara aquodapat menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaktidaknyamenyatakan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 10-12-2019 — Putus : 11-03-2020 — Upload : 23-04-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1520/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 11 Maret 2020 — Penuntut Umum:
FEDRIK ADHAR, SH.
Terdakwa:
MAUREEN BINTI KAREL RIZAL
65 — 25
  • mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan nomor urut 61 Lampiran UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika; Nomor 2051/2019/NF,2052/2019/NF dan nomor 2054/2019/NF berupa serbukwarna coklat tersebut adalah benar mengandung heroina terdaftar dalamgolongan nomor urut 19 Lampiran UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika;Menimbang, bahwa sebagaimana faktafakta hukum yang terungkap dalampersidangan, profesi Terdakwa tidak ada kaitannya atau hubungannya atau bukansebagai seorang Peneliti
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 09-11-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2056 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Nopember 2017 — PT BANK BUKOPIN, TBK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
224 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keputusan keberatan dan alasan keputusan keberatanPengenaanPemeriksaan/Risalahbahwakoreksisebesar Jumlah menurutNo Pos yang Pamohon Dasar Dilakukan Koreksi Dalamdikoreksi : Pemeriksa Peneliti Keputusan KeberatanBanding1 Koreksi DPP 0 1161.500.000/161.500.000Penjualan asset AYDA telah memenuhiPPN atas unsur Pasal 1A, Pasal 4, dan Pasalpenyerahan 16D UndangUndang PPN dan sesuaiAYDA dengan anaka 6 Ill.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 29-09-2022 — Putus : 17-02-2023 — Upload : 22-02-2023
Putusan PN TERNATE Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte
Tanggal 17 Februari 2023 — Penuntut Umum:
1.GODANG KRIS APO PAULUS SIBORO, SH
2.WILLY FEBRI GANDA, SH
Terdakwa:
RUSMIN LOHY, ST Bin ZAINUDIN LOHY
101 — 32
  • Tentang Pengangkatan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak pada Dinas PUPR&PKP Kab. Kepulauan Sula;

    Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

    6.MembebankanTerdakwamembayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 21-05-2019 — Putus : 09-10-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal 9 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
ZILZALIANA, SH.
Terdakwa:
SAPTA MARGA, ST Bin Alm. RABUMAN SANTOSO
165 — 58
  • Sehingga ada terjadi perubahan kegiatan pekerjaanterhadap kondisi lapangan setelah dilakukan Mutual Chek Awal (MC0) terhadapvolume pekerjaan yang ditentukan dalam dokumen kontrak yang disetujui olehketua panitia peneliti kontrak (Ir. H. Alhadin) dan TerdakwaSAPTA MARGA, STBin Alm. RABUMAN SANTOSO selaku PPTK.
    Sehingga ada terjadi perubahan kegiatan pekerjaanterhadap kondisi lapangan setelah dilakukan Mutual Chek Awal (MC 0) terhadapvolume pekerjaan yang ditentukan dalam dokumen kontrak yang disetujui olehKetua panitia peneliti kontrak (Ir. H. Alhadin) dan Terdakwa SAPTA MARGA, STBin Alm. RABUMAN SANTOSO selaku PPTK diketahui oleh Alm Ir. KhairulAnwar selaku Pengguna Anggaran (PA).
    Sehingga ada terjadi perubahan kegiatan pekerjaanterhadap kondisi lapangan setelah dilakukan Mutual Chek Awal (MC0) terhadapvolume pekerjaan yang ditentukan dalam dokumen kontrak yang disetujui olehketua panitia peneliti kontrak (Ir. H. Alhadin) dan Terdakwa SAPTA MARGA, STBin Alm. RABUMAN SANTOSO selaku PPTK.
Pengadilan PA PONTIANAK Perdata Agama Perceraian
Register : 01-03-2013 — Putus : 02-10-2013 — Upload : 21-05-2014
Putusan PA PONTIANAK Nomor 261/Pdt.G/2013/PA.Ptk
Tanggal 2 Oktober 2013 — Pemohon V Termohon
39 — 3
  • selama Pemohonmenyelesaikan Pendidikan S2 maupun $3, Termohon telah membantu biayabiayanya, selain itu Pemohon juga mempunyai banyak pekerjaan selain sebagaiDosen tetap di UNIVERSITAS A di Jakarta juga sebagai Dosen luar biasa padaProgram Pasca Sarjana Fakultas IImu Sosial dan Ilmu Politik UNIVERSITAS Bserta penghasilan dari seminarseminar sebagai narasumber dan proyekpenelitianpenelitian, pembayaran royalty atas penerbitan beberapa bukudiantaranya berjudul BUKU A, dan BUKU B (YOI1: editor), sebagai peneliti
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Penipuan
Register : 08-11-2016 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 08-09-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1583/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst
Tanggal 4 April 2017 — IDUR DULMANAN
323 — 106
  • EVA ACHJANI ZULFA,SH.MH : Bahwa ahli dihadirkan dikarenakan memiliki keahlian dibidang HukumPidana; Bahwa ahli adalah dosen dan peneliti Hukum Pidana dan KriminologiFHUI; Bahwa apabila ada sengketa yang lahir karena suatu perjanjian makakita harus uji dahulu, tidak serta merta kemudian menghukum denganpidana, dikarenakan kita ini sangat terikat dengan asasasas hukumperdata itu sendiri yaitu Pacta Sunt Servanda; Bahwa demikian pula mengenai perjanjian kemudian pihak lainmelakukan dengan iktikad tidak
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 07-09-2018 — Putus : 21-12-2018 — Upload : 06-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN Bdg
Tanggal 21 Desember 2018 — Pemohon:
Victor Yoga Widiyanto
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia RESORT KOTA BESAR BANDUNG
2.Kepala Satuan RESERSE DAN KRIMINAL Polrestabes Bandung
3.Direktur Direktorat Reskrim Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia DaerahJawa Barat
4.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat
5.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
6.Kepala Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia
7.Kepala Kejaksaan Negeri BANDUNG
8.Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
9.JAKSA AGUNG MUDA bidang PIDANA UMUM Kejaksaan Agung R.I
10.JAKSA AGUNG R.I
390 — 187
  • 2488/X1/2016/JBR/POLRESTABES tertanggal 04 Nopember 2016yang telah dilaporkan oleh PELAPOR / SAKSI / KORBAN atas namaHENDRI LESTARI kepada Termohon dan Termohon II tersebut.Bahwa sebagaimana diketahui bahwa, KEJAKSAAN berperan aktifdalam dan terhadap serta selama proses penyidikan suatu tindakpidana masih berlangsung, dimulai sejak Penyidik menerbitkan danmengirimkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan),segera setelan menerima SPDP tersebut KEJAKSAAN = akanmembentuk dan menunjuk Jaksa Peneliti
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 17-12-2015 — Putus : 25-02-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1349 B/PK/PJK/2015
Tanggal 25 Februari 2016 — PT. WEDA BAY NICKEL VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
54 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • S7056/WPJ.07/2011 tanggal 5Desember 2011 ("S7056"), Tim Peneliti Keberatan mempertahankankoreksi Pemeriksa berdasarkan Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (5), Pasal 9ayat (6) dan Pasal 9 ayat (8) huruf b dari UndangUndang Nomor 11/1994tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah ("UU PPN 1994") beserta penjelasannya;5. Bahwa Terbanding menolak permohonan keberatan Pemohon Bandingdengan menerbitkan surat keputusan keberatan No.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 22-03-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan PN KENDARI Nomor 262/Pid.B/2016/PN.Kendari
Tanggal 22 Maret 2017 — - LA LUDI, S. Pd., M.Pd; - LA BOLO, S.pd;
126 — 79
  • SAYUTI (selaku Sekretaris MajelisPendidikan Tinggi Peneliti dan Pengembangan PP Muhamadiyah), tugas pokokdan fungsi Pimpinan Daerah Muhamadiyah dalan hal pengelolaan amal usahapendidikan sebagaimana ditur dalam AD/ART dan dalam Peraturan PPMuhamadiyah No. 03/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Dasar danMenengah pada Pasal 4 adalah mengangkat dan memberhentikan kepalaSMP/MTS/SMP luar biasa dan bentuk lain yang sederajat, Pimda Muhamadiyahtidak mempunyai hak / wewenang untuk mengelola amal usaha
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-03-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 122/B/PK/PJK/2016
Tanggal 10 Maret 2016 — PT WEDA BAY NICKEL ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK
49 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 122/B/PK/PJK/20164. bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penelitian Keberatan yang terlampirpada Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor S7056/WPUJ.07/201 1tanggal 5 Desember 2011 ("S7056"), Tim Peneliti Keberatanmempertahankan koreksi Pemeriksa berdasarkan Pasal 9 ayat (2),Pasal 9 ayat (5), Pasal 9 ayat (6) dan Pasal 9 ayat (8) huruf b dariUndangUndang Nomor 11/1994 tentang Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ("UU PPN1994") beserta penjelasannya;bahwa
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-10-2015 — Putus : 29-02-2016 — Upload : 05-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mdn
Tanggal 29 Februari 2016 — - IMMER BUDI ARITONANG, ST
82 — 32
  • terhadap 9 sekolah ; Bahwa atas temuan tersebut kemudian saksi menyurati para rekananuntuk menindaklanjuti kekurangan pekerjaan tersebut ; Bahwa saksi selaku Kepala Dinas tidak memahami aturan yangmengatur mengenai pelaksanaan DAK, seperti aturan tentangpengadaan barang/jasa, Petunjuk Teknis tentang Pelaksanaan DAK,Syarat umum/khusus kontrak ; Bahwa benar saksi mengakui lemah dalam pengawasan danpengendalian dalam pelaksanaan kegiatan DAK tersebut ; Bahwa benar saksi tidak ada membentuk Panitia Peneliti
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 28-10-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 322 PK/Pdt/2015
Tanggal 28 Oktober 2015 — PT.PERTAMINA (PERSERO) vs HANDOKO SOELAYMAN
224 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bilamana atas tanah yang dimohon oleh instansi Pemerintahberasal dari tanah yang sudah pernah terdaftar haknya, tidakdiperlukan pembuatan Berita Acara oleh Tim Peneliti Tanah tetapicukup dengan Konstatering Rapport dari Kepala KantorPertanahan setempat;9.
Pengadilan PN BOYOLALI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 12-03-2019 — Upload : 12-03-2019
Putusan PN BOYOLALI Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN Byl
-ARIF WICAKSONO Bin MARHUM;
33 — 8
  • mendapatkan persetujuan Menteri atasrekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sedangkan menurutPasal 13 dan Pasal 14 Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,yang diberi kewenangan untuk menggunakan, menanam, mengedarkan, menyimpannarkotika adalah lembaga pendidikan dan penelitian yang diselenggarakanpemerintah maupun swasta, pedagang besar farmasi, lembaga dan aparatkesehatan yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan, sedangkan Terdakwabukanlah orang yang berprofesi sebagai peneliti
Pengadilan PN Pangkalan Balai Perdata
Register : 22-07-2019 — Putus : 30-03-2020 — Upload : 08-09-2021
Putusan PN Pangkalan Balai Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Pkb
Tanggal 30 Maret 2020 — Penggugat melawan Tergugat
88 — 43
  • Bukti T9 : fotocopy Surat Pengakuan Hak atas nama MALAU pada tanggal23 April 1985;10.Bukti T10 : fotocopy Surat Pengakuan Hak atas nama ABBAS pada tanggal23 April 1985;Halaman 28 dari 44 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Pkb11.Bukti T11 : fotocopy Surat Pengakuan Hak atas nama PAKALIRI padatanggal 23 April 1985;12.Bukti T12 : fotocopy Surat Pengakuan Hak atas nama MUROD padatanggal 2 Juni 1986;13.Bukti T13 : fotocopy print out foto Spanduk Badan Peneliti Independen BPIKPNPA RI yang merupakan