menduduki jabatan Kepala SeksiPelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis pada KPPBC TMPC Entikong, selain itu ahli juga telan beberapa kali mengikuti diklat seperti :Diklat Pemeriksa Barang Ekspor, Diklat Penyetaraan Program Diploma 1 Beadan Cukai, Diklat Teknis Subsantif Spesialis (DTSS 1) ,Diklat TeknisSubsatansi Dasar (DTSD 1) Kepabeanan dan Cukai,Diklat IntelijenTaktis, Workshop Identifikasi dan Pengawasan CPO,Workshop Crude PalmOil, Training Course For Rule Of Origin,Diklat Fungsional Peneliti

Selanjutnya, terhadap pengaduan masyarakat tersebut dan untukmenyelesaikan masalah HPL ini, TURUT TERGUGAT I melalui DeputiBidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan telahmembentuk TIM PENELITI dengan Surat Perintah Tugas tanggal 31 Juli2007 Nomor : Sprin/11/VII/2007/D.V;Atas pengaduan tersebut BPNRI (TURUT TERGUGAT I) pada tanggal2 Agustus 2007 menurunkan Tim Peneliti kelapangan dan kemudiandilanjutkan dengan beberapa kali gelar perkara yang dipimpin oleh DeputiV Kepala BPNRI

Para pihak dipersilahkan untuk tetapmenyelesaikan perselisihannya, melalui musyawarah atau melalui lembagaperadilan;Halaman 31, Putusan No. 51/Pdt/2016/PT SMG46 Bahwa hasil TIM PENELITI Deputi V BPNRI dalam melakukan penelitianlapangan pada tanggal 2 Agustus 2007 diperoleh data sebagaimanadinyatakan dalam Surat TURUT TERGUGAT I tanggal 28 Desember 2007Nomor : 3976620.2DV yang tertulis dan berbunyi sebagai berikut :1 Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah memperoleh Hak Pengelolaan(HPL) atas tanah

Tanah Hak Pengelolaan (HPL) ini tidak lagidipergunakan untuk kepentingan PRPP, sesuai dengan maksudpemberian haknya;47 Bahwa terkait hasil penelitian lapangan TIM PENELITI ini, selanjutnyaTURUT TERGUGAT I menyampaikan undangan gelar perkara sesuai surattanggal 14 Agustus 2007 Nomor : 2565002DV, yang dilaksanakanbertempat di Kantor TURUT TERGUGAT I pada tanggal 29 Agustus 2007,dengan Pimpinan gelar perkara oleh TURUT TERGUGAT I Cq.

JawaTengah, dengan Notulen Gelar Perkara Tanggal 29 Agustus 2007, yaitu berisi,antara lain :a TIM PENELITI berdasarkan hasil indetifikasi sementara, memaparkanbeberapa hal yang perlu dikaji secara hukum, khususnya yangberkaitan dengan klausulklausul dalam perjanjian a quo antara PT.INDO PERKASA USAHATAMA (ic. PENGGUGAT) denganYayasan PRPP (ic. TERGUGAT ID) maupun klausul dalam SKPemberiah HPLnya, antara lain:i Mengenai Kedudukan PT. PRPP (ic.

PRPP tidak dipergunakansebagaimana mestinya, karena telah menjadi arealperumahan, pergudangan dll yang bersesuaian denganPeraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2004tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KotaSemarang Tahun 20002010 Jo Peraturan Daerah KotaSemarang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Rencana DetailTata Ruang Kota (RDTRK) Semarang Tahun 20002010,Bagian Wilayah Kota (BWK) III (Kecamatan SemarangUtara dan Kecamatan Semarang Barat) tahun 20002010,sebagaimana pemaparan hasil kerja TIM PENELITI

Bahwa saksi selaku Purek Il menekankan kepada PPK, ULP, Tim Ahli HPS,Tim Peneliti Barang untuk melakukan proses pengadaan alatalatLaboratorium pada fakultas Kedokteran, Fakultas Teknik dan Fakultas MIPAUnlam Banjarmasin 2011 untuk bekerja sesuai yang diamanatkan di PerpresNo. 54 tahun 2010 agar tidak terjadi penyimpangan. Bahwa benar terdakwa HERRY SUPRIYANTO, SH.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 847/UN8/OT/2011tanggal 19 Nopember 2011 tentang pembentukan tim peneliti/perifikator,penerima/pemeriksa barang hasil kegiatan pengadaan barang/jasa padaAPBNP Unlam TA. 2011 dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan barang tidakpernah ada arahan, dan supervisi dari tim PPK. Bahwa alat laboratorium dan manikin yang diterima oleh Fakultas Kedokterankemudian dicek kesesuaiannya dengan daftar barang yang dimiliki olen FKUNLAM hasil dari HPS.

Bahwasaksi tidak merekomendasikan namanama Tim Peneliti/ Verifikator,Penerima/Pemeriksa barang Hasil Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa padaAPBNP Unlam Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Surat KeputusanRektor Unilam Nomor: 847/UN8/OT/2011, namun saksi membenarkan telahmenandatangani Surat tersebut yang menyatakan ketua PPK adalahterdakwa HERRY SUPRIYANTO, SH. MH.

Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan tim peneliti/ verifikator Penerima/Pemeriksa Barang Hasil Kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa namun yangsaksi ketahui dari Saudara ERWIN bahwa tanda tangan di Berita Acaratersebut ditiru oleh Saksi LUKMAN GINANJAR. Bahwa pekerjaan telah dibayarkan 100% (seratus persen) berdasarkanlaporan dari PPK. Selanjutnya dari kegiatan yang ada ternyata pada saatpembayaran 100% (seratus persen) pekerjaan belum selesai, seperti:a.

Sc mengetik surat keputusanRektor Unlam Nomor : 847/UN8/OT/2011 tanggal 19 Nopember tentangpembentukan tim peneliti/verifikator, penerima / pemeriksa barang hasilkegiatan pengadaan barang/jasa pada APBNP Universitas LambungMangkurat TA. 2011 beserta lampirannya. Bahwasaksi pernah disuruh oleh Terdakwa HERRY SUPRIYANTO, SH. MHmelayani dan membantu saksi Ir. SYAHRIEL TAUFIK, M. Sc dalam kegiatanPUTUSAN NOMOR : 49/PIDSUSTPK/2015/PN. Bjm.

Kemudian tanggapan PPK saat itu juga menyatakan perubahanwaktu tersebut karena sudah diluar tanggal kontrak sehingga tidakdituangkan dalam adendum kontrak.Bahwa setahu saksi tidak ada peneliti Kontrak sebagaimana Syaratsyaratumum kontrak (SSUK) untuk kepentingan perubahan kontrak ;Bahwa dasar hukum adanya perubahan volume dan komponen perkerjaanyaitu Perpres 54 tahun 2010 Pasal 91 huruf 6 Keadaan Kahar ;Bahwa setelah adanya bencana alam tindakan PPK diadakan Rapat padatgl. 26 Desember 2012 dan juga

Kemudian tanggapan PPK saat itu juga menyatakan perubahanwaktu tersebut karena sudah diluar tanggal kontrak sehingga tidakdituangkan dalam adendum kontrak.Bahwa setahu saksi tidak ada peneliti Kontrak sebagaimana Syaratsyaratumum kontrak (SSUK) untuk kepentingan perubahankontrak ;Bahwa dasar hukum adanya perubahan volume dan komponen perkerjaanyaitu Perpres 54 tahun 2010 Pasal 91 huruf 6 Keadaan Kahar ;Bahwa setelah adanya bencana alam tindakan PPK diadakan Rapat padatgl. 26 Desember 2012 dan juga

hal pencairan dana saksi tidak mengetahui ;Bahwa Saksi tidak menerima honor dan saksi tidak mengetahui apakah adaatau tidak honornya ;Bahwakorelasinya laporan PHO dengan pencairan dana adalah untukpencairan dana, dimana PHO (pekerjaan selesai 100%) dibuat untukpencairan dana ;Bahwa dalam proyek TPA tersebut pekerjaan 65,3% dana sudah dicairkan100%, Saksi tidak mengetahui dan siapa yang mencairkan saksi juga tidakmengetahui ;Bahwa dalam hal perpanjangan waktu, adanya addendum dan ada atau tidakTim peneliti

Anggaran) dan pihak kedua sdr.ANDRIE SURYA,ST (Direktur CV.MULTI SARANA INDONESIA;r. 1 (satu) lembar Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan Barang/Jasa Nomor: 421.1/388/Dikdas/2012 yang ditandatangani oleh pihak pertama Sdr.AL.RASYID RIDA,S.Pd,MM (PPTK) dan pihak kedua sdr.ANDRIE SURYA,ST (Direktur CV.MULTI SARANA INDONESIA yang mengetahuai DRS.H.SIHABUDDIN CHALID,M.MPd (Pengguna Anggaran);s. 2 (dua) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP yang ditandatangani oleh Sdri LUTFIATI UYUN,S.Pd (Peneliti

ST (Direktur CV.MULTI SARANAINDONESIA;r. 1 (satu) lembar Berita Acara Pernyataan Selesai PekerjaanBarang/Jasa Nomor: 421.1/388/Dikdas/2012 yangditandatangani oleh pihak pertama Sdr.AL.RASYIDRIDA,S.Pd,MM (PPTK) dan pihak kedua sdr.ANDRIESURYA,ST (Direktur CV.MULTI SARANA INDONESIA yangmengetahuai DRS.H.SIHABUDDIN CHALID,M.MPd (PenggunaPutusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.24dari.216Anggaran);s. 2 (dua) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP yangditandatangani oleh Sdri LUTFIAT UYUN,S.Pd (Peneliti

Pengguna Anggaran) dan pihak kedua sdr.ANDRIE SURYA,ST(Direktur CV.MULTI SARANA INDONESIA;r. 1 (satu) lembar Berita Acara Pernyataan Selesai PekerjaanBarang/Jasa Nomor: 421.1/388/Dikdas/2012 yang ditandatanganioleh pihak pertama Sdr.AL.RASYID RIDA,S.Pd,MM (PPTK) danpihak kedua sdr.ANDRIE SURYA,ST (Direktur CV.MULTI SARANAINDONESIA yang mengetahuai DRS.H.SIHABUDDINCHALID,M.MPd (Pengguna Anggaran);s. 2 (dua) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP yangditandatangani oleh Sdri LUTFIATI UYUN,S.Pd (Peneliti

Direktur CV.MULTI SARANA INDONESIA;r. 1 (satu) lembar Berita Acara Pernyataan Selesai PekerjaanBarang/Jasa Nomor: 421.1/388/Dikdas/2012 yang ditandatanganioleh pihak pertama Sdr.AL.RASYID RIDA,S.Pd,MM (PPTK) danpihak kedua sdr.ANDRIE SURYA,ST (Direktur CV.MULTI SARANAINDONESIA yang mengetahuai DRS.H.SIHABUDDINCHALID,M.MPd (Pengguna Anggaran);Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.197dari.216s. 2 (dua) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP yangditandatangani oleh Sdri LUTFIATI UYUN,S.Pd (Peneliti

setelah mendapatkanpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat danMakanansedangkan menurut Pasal 13 dan Pasal 14 UndangUndang Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untukmenggunakan, menanam, mengedarkan, menyimpan narkotika adalah lembagapendidikan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta,pedagang besar farmasi, lembaga dan aparat kesehatan yang mendapat jjindari Menteri Kesehatan, sedangkan Terdakwa bukanlah orang yang berprofesisebagai peneliti

RIZKY tersebut bukanlah dalam rangkamenjalankan tugas atau profesi sebagai Dokter, Apoteker maupun Peneliti ilmupengetahuan atau teknologi, sehingga dapat dikatakan perbuatan Terdakwabersamasama dengan Saksi LALANG dan Sdr. RIZKY dalam menerima danmenyerahkan Narkotika Golongan bukan tanaman tersebut dilakukan dengantanpa hak dan melawan hukum;Menimbang, bahwa dengan adanya persekongkolan antara Terdakwadan Saksi LALANG serta Sdr.

Bahwa alasan Penggugat dalam dalil gugatannya yang menyatakan : barumengetahui adanya Obyek Gugatan dari pemberitahuan Media Massa padatanggal 12 Desember 2019, menerima dan mendapatkan salinan atau hardcopy kedua Obyek Sengketa tersebut diatas dari Badan Peneliti danPembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi pada tanggal 16Desember 2019 jelaslah tidak benar, berdimensi rekayasa dan merupakankebohongan besar, karena : 22202 22222 nn nnn n nnn nnn eeeQO) Saat penerbitan Obyek Gugatan tanggal 17

. : Kolonel Inf/31237Jabatan : Peneliti Madya Bidang Daya Tempurlptekhan Balitoang Kemhan RI(Mantan Waasops Kodam IV/Dip)Kesatuan : Mabes TNITempat/tanggal lahir : Yogyakarta, 5 Mei 1964Jenis kelamin : LakilakiKewarganegaraan : IndonesiaAgama : KhatolikTempat tinggal : Mess Balitbang Kemhan RI Jl.Jati No.1Pondok Labu Jaksel.Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan antara atasan denganbawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga atau famili..

23September 1980;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 (Satu) Keputusan Presiden No.32Tahun 1979 jo pasal 1 (Satu) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun1979, menyatakan tanah hak Hak Guna Bangunan (HGB) asal Konversihak Barat yang menurut ketentuan undangundang No.5 Tahun 1960berakhir masa berlakunya selambatlambatnya pada tanggal 24September 1980, maka pada saat berakhirnya hak yang bersangkutanmenjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara;Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim Peneliti

Bahwa pada saat sekarang ini Termohon melalui penyidiknya sedangmemenuhi Petunjuk Jaksa Peneliti Berkas Perkara dan setelah dipenuhi,maka selanjutnya Berkas Perkara atas nama tersangka Aryanto Zalukhu (ic.Pemohon), dikirimkan kembali kepada Kejari Labuhanbatu.H.

(asli) ;272 1 (satu) lembar surat Panitia Peneliti Kontrak Pengadaan Mobil Tangga Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Tahun Anggaran 2013 Nomor : 027/006/Pan-Kontrak/Perlab/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang Laporan Hasil Evaluasi dan Negosiasi Paket Pengadaan Mobil Tangga.

(asli)1 (satu) lembar surat Panitia Peneliti Kontrak Pengadaan MobilTangga Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang TahunAnggaran 2013 Nomor : 027/006/PanKontrak/Perlab/2013 tanggal 1Agustus 2013 tentang Laporan Hasil Evaluasi dan Negosiasi PaketPengadaan Mobil Tangga. (asli)1 (satu) lembar Surat Dinas Pemadam Kebakaran Kota TangerangNomor : 027/004/PanKontrak/Perlab/2013 tanggal 31 Juli 2013perihal Undangan Evaluasi Penambahan Waktu Pekerjaan danPerubahan Spesifikasi Teknis.

(asli);1 (satu) lembar surat Panitia Peneliti Kontrak Pengadaan MobilTangga Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang TahunAnggaran 2013 Nomor : 027/006/PanKontrak/Perlab/2013 tanggal 1Agustus 2013 tentang Laporan Hasil Evaluasi dan Negosiasi PaketPengadaan Mobil Tangga. (asli);1 (satu) lembar Surat Dinas Pemadam Kebakaran Kota TangerangNomor : 027/004/PanKontrak/Perlab/2013 tanggal 31 Juli 2013perihal Undangan Evaluasi Penambahan Waktu Pekerjaan danPerubahan Spesifikasi Teknis.

(asli) ;1 (satu) lembar surat Panitia Peneliti Kontrak Pengadaan MobilTangga Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang TahunHal 173 dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.SusTPkK/2016/PT.BTN2732742752762772782/9280281282Anggaran 2013 Nomor : 027/006/PanKontrak/Perlab/2013 tanggal 1Agustus 2013 tentang Laporan Hasil Evaluasi dan Negosiasi PaketPengadaan Mobil Tangga.

UM.01.03/SNVT PJPA-Sul II/K-PABPAT/210 tanggal 15 Januari 2015;23. 1 (satu) eksemplar Fotocopy SK Kepala SNVT Tertentu PJPA Balai Wilayah Sungai Sulawesi II No. 08/KPTS/SNVT PJPA-Sul.II/2015 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak pada SNVT PJPA Sulawesi II TA. 2015;24. 1 (satu) eksemplar Fotocopy SK Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi II No. 84/KPTS/BWS-Sul.II/2014 tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) ULP Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi di Lingkungan

besar bagi kehidupan manusia,masyarakat, bangsa, dan negara serta melemahkan ketahanan nasional;Menimbang,bahwa dipersidangan tidak terdapat bukti yang menunjukkanbahwa terdakwa mempunyai hak atau izin menggunakan narkotika jenis shabushabu, sehingga rangkaian dari perbuatan terdakwa tersebut tentulah dilakukantanpa dasar, atau tidak melekat kewenangan dalam diri terdakwa untukmenggunakan Narkotika jenis shabushabu tersebut, karena terdakwa dalamkapasitasnya melakukan perbuatannyabukanlah seorang peneliti

dalam jual beli, menukar ataumenyerahkan sebagaiamana ketentuan Undangundang No 35 tahun 2009tentang Narkotika, serta peraturan pelaksanaan jelas merupakan perbuatanmelawan hukum ;Putusan No 293/Pid.sus/2016/PN.Pre halaman 45 dari 54Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangandari keterangan saksisaksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, sertabarang bukti didapatkan fakta hukum bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkanbahwa terdakwa mempunyai kapasitas sebagai sebagai lIlmuwan/Peneliti

., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang bukti perolehan tanahnyasebagaimana diuraikan dalam risalan pemeriksaan tim peneliti tanah dariKantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tanggal 12 Januari 2010 Nomor03/HT&P T/RIS/HP/I/2010" (vide Bukti T.II3a dan T.III3k):.

Berita acara panitia peneliti dan penguji calon Kepala Desa KabupatenDaerah Tingkat Il Maluku Tengah, Penetapan CalonCalon yang berhakmengikuti pemilihnan kepala desa Hila Kecamatan Leihitu Nomor04/PP/KMT/VI/88 tertanggal 25 Juni tahun 1988, bukti T.III9;10.

Salah satu persyaratan sengketa diproses di keberatanadalah adanya alasan yang dijelaskan oleh TermohonPeninjauan Kembali atas koreksi yang diajukankeberatan,namun dalam surat keberatannya TermohonPeninjauan Kembali tidak menjelaskan jumlah yangdiajukan keberatan dan berapa jumlah berdasarkanperhitungan Termohon Peninjauan Kembali.disebabkan Termohon Peninjauan Kembali tidakmengajukan keberatan maka Peneliti keberatan tidakmelakukan pembahasan atas koreksi tersebut.12) Bahwa berdasarkan hal tersebut

Cukai dan Dukungan Teknis pada KPPBC TMPC Entikong, selain itu ahli juga telan beberapa kali mengikuti diklat seperti :Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN BekDiklat Pemeriksa Barang Ekspor, Diklat Penyetaraan Program Diploma 1 Beadan Cukai, Diklat Teknis Subsantif Spesialis (DTSS 1) ,Diklat TeknisSubsatansi Dasar (DTSD 1) Kepabeanan dan Cukai,Diklat IntelijenTaktis, Workshop Identifikasi dan Pengawasan CPO,Workshop Crude PalmOil, Training Course For Rule Of Origin,Diklat Fungsional Peneliti

Adapun cara Terdakwa memperoleh shabushabu tersebut tanpa adanya rekomendasi dari petugas kesehatan, disampingitu Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmupengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dengandemikian Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untukmelakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli NarkotikaGolongan bukan tanaman, maka keberadaan Terdakwa untuk melakukanpermufakatan menjadi perantara dalam jual