secara sah dan patut tetapi tidak hadir;

secara sah dan patut tetapi tidak hadir;

Menyatakan Hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telahdilangsungkan secara Agama Hindu, tanggal 29 Maret 2018, bertempat diDisamarkan, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor Di samarkan,tertanggal 13 April 2018, dinyatakan sah dan putus karena Penceraian;4.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah di langsungkan di Kota Jayapura dan tercatat pada kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9171.KW.22112015-0003 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura pada tanggal 27 November 2015 putus karena Penceraian

Perempuan Umur 28 tahun. 3). anak PENGGUGAT danTERGUGAT lakilaki Umur 23 tahun;alalaclaclaciaciaciaclaciaciaclacialae......Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah sering berpindahpindahtempat tinggal kemudian terakhir tinggal bersama di alamat tersebut di atassampai dengan berpisah;alaclaclaclaciaciaclaclaciaciaciaciaciaciaciaciaciaciaciaciaciaciaclacialQlaclaiaial..Bahwa Kemudian setelah itu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadiproses penceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kelas

Sebelah Timurberbatasan dengan lorong Muhajirin IV 12 mSebelah Barat berbatasan dengan rumah RM Sopian 13mSebelah Utara berbatasan dengan jalan komplek 12 mSebelah Selatan berbatasan dengan saluran air 12,5 mBahwa harta bersama di atas sejak penceraian sampai diajukannya gugatanini masih dikuasai dan ditempati Tergugat;alaciaclaciaciaciaciaciaciacia!... aciaciaciaciaciaciaciaciae!.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Agama Hindu,dipuput oleh Jro Mangku Gede, pada tanggal 26 Maret 2012, bertempat di Banjar Dinas Pegadungan, Desa Pegadungan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng,dinyatakan sah dan putus karena Penceraian;

Kutai Kartanegara pada tanggal 29 November 2013, putus karena Penceraian dengan segala akibat Hukumnya.

Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Denpasar pada tanggal 10 Januari 2007 dan telah dicatatkan pada tanggal 29 Oktober 2007 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 907/KJB/2007 adalah sah dan putus karena penceraian ---7.

BapakKetua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memanggil kedua belah pihak pada hari sidangyang telah di tentukan dan setelah pemeriksaan di anggap cukup Penggugat mohonputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut1 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;2 Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugatyang dilangsungkan di Denpasar pada tanggal 10 Januari 2007 dantelah dicatatkan pada tanggal 29 Oktober 2007 sesuai dengankutipan Akta Perkawinan No. 907/KJB/2007 adalah sah dan putuskarena penceraian

tergugat harus dihukum untukmembayar biaya perkara iniMengingat Undangundang yang berlaku kususnya pasal 19 huruf F PP No 9Tahun 1975 serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara iniMENGADILI:1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek1 Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugatyang dilangsungkan di Denpasar pada tanggal 10 Januari 2007 dantelah dicatatkan pada tanggal 29 Oktober 2007 sesuai dengankutipan Akta Perkawinan No. 907/KJB/2007 adalah sah dan putuskarena penceraian

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untukmengirimkan salinan putusan penceraian ini yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Provinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan Penceraian tersebut ;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telahmengambil putusan, yaitu putusan No. 255/Pdt/G/2004/PN.Jkt.Ut. tanggal 2Februari 2005 yang amarnya sebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ,2.

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Langkat pada tanggal 14 Desember 2011; Bahwa pekerjaan dari Penggugat adalah anggota POLRI;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitummaupun dalildalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara ini, Majelis Hakimakan terlebin dahulu mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan yangdiajukan dalam gugatan perceraian;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agarperkawinannya dengan Tergugat putus karena penceraian

, dan selain itu puladalam point kedua gugatan dari Penggugat, Penggugat menyebutkan bahwaPenggugat adalah seorang anggoa Polri/Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinandan Penceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil terutama Pasal 3 ayat (1) yangmenyebutkan: Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan penceraian wajibmemperoleh izin lebin dahulu dari Pejabat, dikaitkan dengan pekerjaanPenggugat

sebagai Polisi (Pegawai Negeri Sipil) dan dalil gugatan Penggugattersebut maka Mejelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat yang bekerjasebagai Pegawai Negeri Sipil tunduk pada aturan tersebut di atas;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipiltunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo PeraturanPemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Penceraian BagiPegawai Negeri Sipil maka apabila hendak mengajukan perceraian makasebagaimana diatur dalam Peraturan

Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas,maka cukup alasan bagiPenggugat bahwa gugatan penceraian Pengugat dikarenakan tergugatsudah tidak memberi nafkah selama lebih kurang 2 tahun 5 bulan dansudah tidak memperdulikan penggugat sebagai istrinya lagi sampalsekarang;12.

Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas,maka cukup alasan bagiPenggugat bahwa gugatan penceraian Pengugat dikarenakan melanggarsighat taklik talak yang diucapkan sesaat setelah pernikahan telahmemenuhi unsur UU nomor 1 tahun 1974,Peraturan Pemerintah No.9 tahun1975 dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;13.

berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1671-KW-30092022-0005, tanggal 30 September Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

BahwaPenggugattidak Ridho dan sanggup membayar seluruh biaya yangtimbul akibat perkara ini;halaman 2 dari 6 halamanPerkara Nomor 0140/Pdt.G/2015/PA.Mgl.10.11.12.13.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas ,maka cukup alasan bagipenggugatbahwa gugatan penceraian Pengugat dikarenakan sering terjadiperselisihan dan pertengkaran dan tergugat telah memukul penggugatpenganiayaan KDRT terhadap penggugat bukti laporan Polisi (terlampir)dan sudah tidak memperdulikan penggugat sebagai istrinya lagi sampaisekarang

;Bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimanayang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumahtangga yang sakinah, mawadah, warahmah sehingga lebih baik diputuskankarena perceraian;Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas ,maka cukup alasan bagipenggugat bahwa gugatan penceraian Pengugat dikarenakan percecokanterus menerus dan penganiayaan telah memenuhi unsur UU nomor 1 tahun1974 ,Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum

hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi tersebut,dapat disimpulkan juga dari kenyataan bahwa selama dalam proses persidangan diPengadilan Agama Penggugat / Terbanding sudah tidak mau mencabut perkaranya,meskipun Majelis Hakim dan pihak keluarga Penggugat / Terbanding telah berusahauntuk merukunkan antara keduanya, akan tetapi tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Penggugat /Terbanding dengan Tergugat / Pembanding sebagaimana tersebut diatas, berartialasan penceraian

juga berkaitan dengan perkara a quo,Pengadilan Tinggi Agama merujuk pada putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 17Maret 1999, Nomor : 237 K/AG/1998 yang mengandung abstrak Hukum bahwacekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihaktidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalahmerupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan penceraian

>

Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;

Menyatakan Hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu, tanggal 18 Oktober 2021, bertempat di Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 349 / WNI / Skd / 2011, tanggal 15 September 2011, dinyatakan sah dan putus karena Penceraian

Menyatakan Hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telahdilangsungkan secara Agama Hindu, tanggal 18 Oktober 2021, bertempat diDesa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng,berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : Di Samarkan, tanggal DiSamarkan, dinyatakan sah dan putus karena Penceraian;4.

Menyatakan perkawinan antara FAL (Penggugat) dan WIS (Tergugat) tersebut dalam Akte Perkawinan No.00410/2004 tertanggal 27 Agustus 2004 putus karena penceraian dengan segala akibat hukumnya;-----------3.

dalam hal ini gugatan Penggugat dikabulkanseluruhnya, maka Pengadilan menetapkan agar mengenai ongkos perkara dalam perkaraini dibebankan kepada Tergugat;Mengingat, akan Undang Undang No. tahun 1974 jo PP No. 9 tahun 1975,serta peraturan perundangundangan yang berlaku dan yangbersangkutan;MENGADILI:1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2 Menyatakan perkawinan antara FAL (Penggugat) dan WIS (Tergugat)tersebut dalam Akte Perkawinan No.00410/2004 tertanggal 27 Agustus 2004putus karena penceraian

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat sebagaimana Kutipan Kutipan Akta Perkawinan No. 4091/I/2013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, berakhir (putus) karena Penceraian dan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan/atau Pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan resmi

.: 0222/Pdt.G/2015/PA.Mgl11.12.13.14.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka cukup alasan bagiPenggugat bahwa gugatan penceraian Penggugat dikarenakan sering terjadiperselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak bisadidamaikan ag; 290 nnn nnn n nn ncn nnn nn nn necesBahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yangdiuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tanggayang sakinah, mawadah, warahmah sehingga lebih baik diputuskan karenaperceralian

; nne nnn nnn nnn nnn nn nn nn ne ne nnn nnn nnn n cnn cn nnnBahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka cukup alasan bagiPenggugat bahwa gugatan penceraian Penggugat dikarenakan percekcokanterus menerus telah memenuhi unsur UU nomor 1 tahun 1974, PeraturanPemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Bahwa untuk memenuhi ketentua pasal 84 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Agama Hindu, pada tanggal 2 Oktober 2015, bertempat di Lingkungan Kebon Sari I / 54, Desa Kampung Baru, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dinyatakan sah dan putus karena Penceraian;
4. Memerintahkan kepada

Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas,maka cukup alasan bagiPenggugat bahwa gugatan penceraian Pengugat dikarenakan tergugatsudah tidak memberi nafkah selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan dansudah tidak memperdulikan penggugat sebagai istrinya lagi sSampaisekarang;13.

Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas,smaka cukup alasan bagiPenggugat bahwa gugatan penceraian Pengugat dikarenakan melanggarsighat taklik talak yang diucapkan sesaat setelah pernikahan telahmemenuhi unsur UU nomor 1 tahun 1974,Peraturan Pemerintah No.9 tahun1975 dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;14.

mengirimkan nafkah kepadaanakanak Pemohon sejumlah Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) per dua minggusekali;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil Permohonannya, Pemohonmengajukan buktibukti tertulis sebagai berikut:Foto Copy Kutipan Akta Nikah, Nomor: xxx/036/V/2001, tanggal 21 Mei 2001,yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong, KabupatenSorong, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok serta telah berlegesdan bermeterai cukup, diberi kode bukti P.1;e Asli Surat Izin Penceraian

Pemohon sebagai Pegawai BUMN(PT.Bank Rakyat Indonesia) dalam melakukan penceraian telah memenuhi ketentuan pasal3 ayat (1) peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan peraturanpemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang perkawinan dan penceraian bagi Pegawai NegeriSipil;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil Permohonan Pemohon yang dikuatkanoleh keterangan Saksi saksi Pemohon, maka diperoleh fakta sebagai berikut:1 Bahwa, Termohon Telah berselingkuh dengan lakilaki lain bernama xxxxx xxxx