Ditemukan 1750 data
Dwi Chrisna Wati, S.H., M.Sc
Terdakwa:
I Gusti Ngurah Sujana
210 — 77
Made Darsana).Bahwa berdasarkan tafsiran Dispenda KabupatenTabanan Bali harga tanah tersebut sebesar Rp675.000.000,00 (enam ratus tujunh puluh lima jutarupiah), sedangkan NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak)sebesar Rp 10.800.000,00 (Sepuluh juta delapanratus ribu rupiah), sehingga Saksi6 harusmembayar sebesar Rp 30.750.000,00 (tiga puluhjuta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke BPHTB(Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan) kepadaNegara.
54 — 20
Majelis TPTGR Kabupaten Seruyandiketuai oleh Sekda, Wakil Ketua Inspektur (Kepala Inspektorat),sekretaris oleh Kepaal DPKAD, dianggotai oleh Asisten Ill, Asisten ,Kepala BKD, Kepala Dispenda, adapun tupoksi Majelis TPTGRtersebut adalah menyelesaikan dan menindaklanjuti adanya kerugiankas daerah;Bahwa sejauh ini DPKAD Kab.
MOCHSEN ALZAGLADI
Tergugat:
1.USMAN PANCE
2.LA JUNARA
3.LA ARMAN
4.LA JIRA
5.LA SIDA
6.WA ASIA
7.LA MUJU
8.SYARIF MASRI
9.HASRUN
10.MOHAMMAD IMRAN SUMA
11.LA PARUA
12.LA JALIHU
13.LA SARI
14.LA RAMLI
15.WA GAJA
16.LA HANUSI
17.LA ODE ICU
18.WA NANA selaku ahli waris pengganti dari LA BAINURU
19.FITRI
20.WA MILA
21.LA ODE RAUNA
22.LA BOBO
23.LA TONO
24.USMAN PASI
25.Pemerintah Raja Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon
26.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON
124 — 79
Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tempat Pembayaran :LOKET DISPENDA KOTA AMBON, telah Menerima Pembayaran PBBP2 Thn 2016, Nama Wajib Pajak :LA SIDA, Letak Objek Pajak :Kecamatan T.A.
113 — 31
keberatan.Halaman 19 dari 92 halaman, Putusan Nomor : 103/Pid.SusTPK/2016/PN.Bdg.Bahwa yang mengelola dan menguasai tower Radio ERKS adalahPemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, yang pemanfaatannya danpengelolaannya diserahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) dibawah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.Bahwa sepengetahuan Saksi yang berwenang dalam hal pemanfaatanAset Pemerintah Daerah adalah Sekretaris Daerah pada bagianPengelolaan Barang Daerah, Bagian Kerjasama dan DinasPendapatan Daerah (DISPENDA
DJOHAN TAMARA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN
Intervensi:
1.SUKATMA
2.ENIK
3.OKTA PURNAWAN
4.YUSUF EFENDI
163 — 99
/2019/PTUN.PLGPenggugat juga mengajukan saksi 3 (tiga) orang saksi yang telahmemberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dankepercayaannya;1.EKA GUSDIMANTERA:Saksi menerangkan jabatannya Lurah Sako Baru sejak tahun 2013sampai sekarang;Saksi mengetahui letak objek sengketa di Jalan Lebak Murni;Saksi menjelaskan tanah Djohan Tamara di Jalan Lebak Murni;Saksi menerangkan Djohan Tamara memiliki tanah di Jalan Lebak Murniberdasarkan PBB yang setiap tahun dibagikan kepada RT. 04 Sako Barudari Dispenda
138 — 32
,SE BIN SYARIF, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa pada tahun 2002 saksi bertugas dikantor Dispenda Kota Langsa sebagai staf,kemudian pada tahun 2005 saksi dipindah47e Bahwake Sekretariat Kota Langsa dan menjabatsebagai sebagai Bendahara RutinSekretariat Kota Langsa sampai dengantahun 2006, kemudian pada tahun 2007saksi dipindahtugaskan ke Kantor BKDKota Langsa dan menjabat sebagaiKasubbid Formasi dan Rekrutmen,kemudian pada 2009 terjadi
GUNTUR EKA PERMANA, SH.
Terdakwa:
PEPEN PERMANA YUDA, ST Bin RUSIN
123 — 23
Penajam,RUSLIANSYAH, A.Md dari Perindagkop dan sekarang sudahpindah di Dispenda, USEP SUPRIATNA, S.IP.).Pada saat proses pelelangan (sekitar bulan Mei atau Juni2012) Saksi selaku PPTK dan saksisaksi BALSADIAPERMINA P, ST sebagai Kasubbag Penyusunan programyang juga mnjadi Ketua Pokja V) yang terlibat dalamkegiatan survey dan pembuatan Peta Kab. PPU skala 1 :5.000 dengan metode Fotogrametris pernah menghadapkepada Drs. H.
HARNOTO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
Intervensi:
SINTO HARJADI TANUWIDJAJA
352 — 187
Bukti T II Intv4041.Bukti T II Intv41Bangunan tahun 2013 atas nama PT Karib BuanaSejahtera, Lampiran berupa Surat Tanda TerimaSetoran (STTS) Pembayaran PBB Tahun 2013 padaBJB PP Dispenda, atas nama PT Karib Buana Sejahtera(Fotokopi sesuai dengan asili);Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi DanBangunan tahun 2014 atas nama PT Karib BuanaSejahtera (Fotokopi sesuai dengan asli);Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi DanBangunan tahun 2015 atas nama PT Karib BuanaSejahtera, Lampiran
MUHAMAD HERIADI, S.H.,M.H.
Terdakwa:
MUSLIMIN BUHIM Alias JIMMY BUHIM
189 — 113
Wameo, terdakwa seringkali melimpahkan tugasdan tanggungjawabnya kepada saksi MUNSIR untuk menerima dan mencatat jumlahtimbangan ikan yang masuk sekaligus menerima uang retribusi jasa Cold Storage denganmembukukan secara manual yang tidak sesuai tata kelola pembukuan kas, selain ituternyata dilapangan ditemui pula karcis ganda yang bukan hasil cetakan Dispenda danbukan pula cetakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Baubau, melainkan karcis tersebutadalah karcis illegal yang digunakan untuk menarik
101 — 13
Kepala Dispenda. Kabiro Keuangan. Kabiro Hukum. Kepala BKD. Kabiro perlengkapan. Setelah lolos pembahasan di Bappeda dengan melibatkan TAPDdibuatkan Kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas dan plafonanggaran sementara (PPAS) baru kemudian diteruskan ke Dewanperwakilan rakyat. Apabila mendapat persetujuan dewan KUA dan PPAS ditetapkan dalambentuk RAPBD dan kembali harus mendapat persetujuan dewan.
38 — 13
Kepala Dispenda. Kabiro Keuangan. Kabiro Hukum. Kepala BKD. Kabiro perlengkapan. Setelah lolos pembahasan di Bappeda dengan melibatkan TAPDdibuatkan Kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas dan plafonanggaran sementara (PPAS) baru kemudian diteruskan ke Dewanperwakilan rakyat. Apabila mendapat persetujuan dewan KUA dan PPAS ditetapkan dalambentuk RAPBD dan kembali harus mendapat persetujuan dewan.
108 — 20
., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:e Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi Riaudalam perkara ini dan Tugas saksi sebagai staf bagaiankeuangan kas daerah adalah: 1) Komputerisasi;112= 113=2) Membantu)e mengetik buku kas Umum = di3) Membantu) menulis cek sesuai perintah dariterdakwa Encik Afrizal Hasmi selaku Kepala KasDaerah;5) Penerima STS (Surat Tanda Setoran) dari Dispenda(Dinas Pendapatan Daerah) pendapatan asilidaerah, seperti: Distribusi, Pajak pajak; 6)
I Made Lovi Pusnawan, S.H.
Terdakwa:
1.I Ketut Putra Ismaya Jaya
2.I Ketut Sutama
3.I Gusti Ngurah Edrajaya Alias Gung Wah
84 — 38
majusatusatu, dan atas tanggapan para Terdakwa saksi menyatakan tetap padaketerangannya;Saksi SURAJO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa saksi adalah PNS yang bekerja di kantor Satpol PP Denpasarsebagai Danton; Bahwa saksi ikut pada saat penurunan baliho milik Terdakwa yangdilakukan pada hari senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 15.30Halaman 19 dari 87Putusan Nomor 1136/Pid.B/2018/PN DpsWita di pinggir Jalan Cok Agung Tresna Renon Denpasar sebelah TimurKantor DISPENDA
48 — 12
Bukti pengeluaran (Bend 47)e Bahwa saksi waktu itu menganggap bahwa 2 (dua) kegiatan pengadaanini tidak diketemukan bermasalah dengan dibuktikan adanya paraf daribendahara, kasubag Keuangan dan Sekretaris;e Bahwa Untuk sepeda motor sebesar Rp. 15.000, (ima belas ribu rupiah)sementara untuk mobil ukuran sedan sebesar Rp.20.000, sementaraukuran bus sebesar Rp. 25.000, pembayaran dilakukan di Samsatditerima oleh petugas Dispenda I Propinsi jatim berdasarkan MOU antaraDinas pendapatan Propinsi, Kapolres
NURDIN, S.H.,M.H.
Terdakwa:
SYAIFULLAH, S.E.,MM
225 — 137
untuk menyiapkan aspirasikemudian dirapatkan, setelah itu diinput dijadikan satu program usulan untukdiparipurnakan kemudian diserahkan di TAPD kemudian ada banggar yangmembahas anggaran DPRD dan OPD kemudian dibentuk dalam RKPD setelah itudituangkan dalam KUAPPS kemudian dibahas untuk menjadi program kegiatan; Setelah usulan tersebut dibawa ke BPKAD, maka selanjutnya yang menentukan diacc nya usulan tersebut atau tidak adalah TAPD Pemerintah Daerah yang diketuaioleh Sekda, Inspektorat, BPKD dan Dispenda
berwenangmencoret dan menolak RKA yang diajukan oleh OPD, hal tersebut dilakukan denganmenyesuaikan kemampuan keuangan yang tersedia dalam daerah itu sendiri in casuProvinsi Sulawesi Tenggara, mekanisme penganggaran baik dalam APBD Induk maupundalam APBD Perubahan adalah sama;Menimbang, bahwa oleh karena mekanisme pengusulan anggaran harus melaluiassistensi TAPD yang terdiri dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah(Bappeda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas PendapatanDaerah (Dispenda
610 — 537
Almarhum Muhammad AlitaBin Amsir Kebi adalah ahli waris dari mereka yang mendapatkan SKKINAG;Halaman 60 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2019/PN.DpkBahwa No.2209 dan 2204 tercatat di dalam Buku Letter C DesaRangkapan Jaya saksi tidak tahu, saksi lupa;Bahwa Buku Letter C saksi terima setelah ada Putusan Pengadilan;Bahwa saksi kenal Muchdan Bakrie;Bahwa alamatnya sekarang di Pondok Indah;Bahwa masih ada rapat minggon, yang dihadiri oleh lurah, camat, danjajarannya;Bahwa Buku Letter C itu tidak berubah di Kantor Dispenda
203 — 172
Pembukuan Dispenda dan mulaitahun 2008 sampai sekarang menjabat sebagai Kabid. Umum ;Bahwa saksi menjabat sebagai Kasubag. Anggaran lebih kurang (satu)tahun ;Bahwa Tugas Kasubag. Anggaran adalah mrngusulkan bahan penyusunanpetunjuk tehnis dan bahan penyusunan penetapan neraca, pembukuan,perhitungan APBD serta menyiapkan dan menyusun nota keuangan yangdisampaikan ke DPRD ;Bahwa proses penggunaan anggaran berasal dari rencana usulan kegiatanyang dibuat oleh Kabag. Perlengkapan Setda.
saksi sehubungandengan masalah pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang BlimbingsariKabupaten Banyuwangi ;Bahwa saksi sudah kenal dengan terdakwa, waktu saksi menjabat sebagai KepalaKantor Kas Daerah tahun 2006 sampai April 2007 dan terdakwa sebagai Sekdapada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ;Bahwa saksi pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 menjabat sebagai KepalaBidang Dokumentasi dan informasi pada BKD Kabupaten Banyuwangi, dan padatahun 2004 sampai dengan tahun 2006 menjabat sebagai Kabid. di Dispenda
Ir. S.A. HABIBIE Direktur PT. Timsco Indonesia
Tergugat:
PT GRAHA CIPTA HARMONIS
Turut Tergugat:
1.PT TERMINAL DEPO LOGISTIK
2.PT PUTRA BATAM JASA MANDIRI UTAMA
3.PT LIMINDO PUTRA PROPERTI
4.Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam atau BP BATAM
5.Notaris PPAT Rezeki Sitepu, SH., SpN
6.Notaris PPAT Agny Yuanita M. Tambunan, SH.,
226 — 53
SuratKesepakatan Bersama tanggal 02 Februari 2011 (VIDE BUKTI T5)yang pada pokoknya TERGUGAT sepakat membayar 20% yangmenjadi hak PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 6 AktaPerjanjian Kerjasama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT No. 33tanggal 28 September 2001 dengan kompensasi sebesar Rp.10.000.000.000, (Sepuluh milyar rupiah) dan PENGGUGATmenyatakan MELEPASKAN HAK ATAS TANAH SELUAS 68.633,28 M2kepada TERGUGAT selanjutnya TERGUGAT membayar Pajak Bumidan Bangunan (PBB) kepada Kantor Pajak Pratama/Dispenda
RA DHINI ARDHANY, S.H., M.H.
Terdakwa:
MARIA PURBOWATI
91 — 32
Bahwa pajak BPHTB bukan wilayah tax amnesty dan pembayaranmelalui Dispenda/ Dispenkot. Bahwa Pajak yang masuk wilayah KPP adalah Pajak penjualan (PPh). Bahwa dokumen asli tidak diperlukan dokumen asli, hanya daftarkekayaan yang akan diikutkan program tax amnesty ditulis daftar hartakekayaan. Bahwa kalau lebih satu harta kekayaan dimasukkan dalam satu formdalam satu wajib pajak.
84 — 39
Fotokopi Surat Keputusan Izin Pemakaian Petak Kios, Los dan PelataranPasar, Nomor 511.2/14995/DISPENDA, yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Pendapatan Kabupaten Parigi Moutong tanggal 03 November 2008.Bukti surat tersebut tanpa aslinya, bermaterai cukup, dinazegelen pos,kemudian diberi kode bukti (PR3);4.